<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Ketua-Satgas-COVID-19-PB-IDI-Prof-Zubairi-Djoerban-ANTARA.jpg" alt="- Ketua Satgas Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Prof Zubairi Djoerban" width="100%">
<figcaption>- Ketua Satgas Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Prof Zubairi Djoerban</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) merekomendasikan 10 langkah yang efektif dan efisien untuk meningkatkan penanganan Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) di Indonesia.</p> <p>&ldquo;Jadi untuk semua rekomendasi tersebut, tentu diperlukan kesamaan pendapat, untuk dikerjakan secara nasional, perlu koordinasi, perlu kerja sama tim yang lebih baik agar target menghentikan masalah AIDS di tahun 2030 dapat tercapai,&rdquo; kata Zubairi Djoerban. <strong>(*)</strong></p>

PB IDI merekomendasikan sepuluh langkah yang efektif dan efisien untuk meningkatkan penanganan HIV/AIDS di Indonesia

PB IDI Beri 10 Rekomendasi agar Penanganan HIV AIDS lebih Efisien

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/31/Perbedaan-Monkeypox-dengan-Cacar-Biasa-3264435308.jpg" alt="Ilustrasi perbedaan gejala cacar monyet dengan cacar biasa." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi perbedaan gejala cacar monyet dengan cacar biasa.</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) meminta masyarakat untuk mengenali dengan seksama gejala sistemik cacar monyet (Monkeypox) saat sudah menginfeksi tubuh.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seperti diketahui, sejumlah masyarakat sudah terinfeksi Monkeypox, antara lain yang banyak ditemukan adalah di wilayah Jakarta. Menurut IDI, gejalanya&nbsp;hampir sama dengan cacar air.<br /> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Gejala Monkeypox atau Mpox ini mirip dengan gejala cacar air atau yang sering disebut juga dengan varicella,&rdquo; kata Ketua Satuan Tugas Mpox PB IDI Hanny Nilasari di Jakarta, Kamis (2/11) seperti dikutip dari<em> Antara</em>.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/013213196/5-makanan-yang-baik-untuk-pertumbuhan-rambut-konsumsi-agar-rambut-sehat-dan-cegah-rontok">5 Makanan yang Baik untuk Pertumbuhan Rambut, Konsumsi agar Rambut Sehat dan Cegah Rontok</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div>Meskipun gejalanya hampir sama, namun IDI juga menegaskan terdapat&nbsp;perbedaan yang sangat menonjol. Hanny mengatakan orang terinfeksi cacar monyet mengalami gejala pembengkakan kelenjar getah bening atau lymphadenopathy, sedangkan penderita cacar air tidak ada gejala itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Gejala sistemik cacar monyet didahului dengan nyeri kepala, kemudian demam akut lebih dari 38 derajat Celsius, nyeri tenggorokan yang diikuti dengan pembesaran atau pembengkakan kelenjar getah bening," ungkap Hanny.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, ruam kemerahan atau makula akan muncul di kulit, yang biasanya berawal dari satu atau dua titik kemudian tersebar secara regional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Penyebaran regional ini maksudnya misal ada ruam di area lengan kemudian area genital, ada di area tungkai dan lainnya, jadi tersebar-sebar,&rdquo; imbuh dia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hanny menambahkan perkembangan ruam tersebut juga diikuti oleh kelainan kulit lainnya, seperti bintil, lenting, serta keropeng.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/013213174/kondisi-istri-dari-bapak-dan-anak-yang-tewas-membusuk-di-koja-mulai-membaik-diduga-sempat-sakit-lama">Kondisi Istri dari Bapak dan Anak yang Tewas Membusuk di Koja Mulai Membaik, Diduga Sempat Sakit Lama</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jika mendapati gejala atau tanda-tanda tersebut segera melapor ke fasilitas pelayanan kesehatan agar mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat,&rdquo; ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengungkapkan jika dibandingkan dengan kasus-kasus sebelumnya, kasus Mpox baru-baru ini sifatnya lebih ringan. Ruam maupun lesi yang terdapat pada tubuh penderita lebih sedikit, yakni kurang dari 20 lesi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sementara pada kasus sebelum-sebelumnya atau sebelum tahun 2022 itu jumlah ruam atau lesi lebih dari 100 lesi,&rdquo; tambah Hanny.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai informasi, data Kementerian Kesehatan menunjukkan per 31 Oktober 2023, kasus konfirmasi cacar monyet di Indonesia 30 kasus, terdiri atas 24 kasus di DKI Jakarta, lima kasus di Jawa Barat, dan satu kasus di Banten.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/013213160/rahasia-pandu-wiguna-pemain-timnas-basket-bebas-mata-minus-juara-indonesian-basketball-league-2023">Rahasia Pandu Wiguna, Pemain Timnas Basket, Bebas Mata Minus Juara Indonesian Basketball League 2023</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> Untuk menanggulangi cacar monyet di Indonesia, Kementerian Kesehatan melakukan sejumlah upaya surveilans dan vaksinasi terhadap populasi kunci berisiko yang berjumlah 477 sasaran sejak 23 Oktober.<br /><br />Kemenkes juga bekerja sama dengan berbagai pihak dalam melakukan komunikasi risiko untuk dapat meminimalisir penularan cacar monyet ke orang yang lebih banyak lagi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Kemenkes juga menekankan pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan berhubungan seks secara aman, karena penularan Mpox bisa terjadi melalui hubungan intim.</div>

PB IDI meminta masyarakat untuk mengenali dengan seksama gejala sistemik cacar monyet (Monkeypox) saat sudah menginfeksi tubuh.

IDI Wanti-wanti Masyarakat Pahami Perbedaan Cacar Monyet dengan Cacar Air Melalui Gejala Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/26/skin-allergy-person-s-arm-1384985755.jpg" alt="Cacar monyet atau monkeypox." width="100%">
<figcaption>Cacar monyet atau monkeypox.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Infeksi virus Mpox yang juga dikenal sebagai cacar monyet menjadi perhatian di banyak belahan dunia, termasuk Asia Tenggara (ASEAN). Penyakit yang mirip dengan cacar itu disebabkan virus yang ditularkan dari hewan ke manusia dan dapat menimbulkan gejala ringan hingga berat.</p> <p>Mpox dapat menular dari manusia ke manusia dan tidak hanya dari hewan ke manusia. Cepatnya penyebaran Mpox secara global disebabkan berbagai faktor. Seperti tingginya jumlah orang yang bepergian, perdagangan internasional hewan seperti monyet, munculnya jalur penularan baru dari manusia ke manusia khususnya melalui hubungan seksual lelaki seks lelaki (LSL), munculnya gejala yang tidak biasa, dan masih minimnya ketersediaan vaksin MPox di negara-negara berisiko tinggi. Lebih dari 90 persen kasus MPox di dunia dilaporkan pada populasi khusus yaitu homoseksual dan biseksual.</p> <p>Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) DR Dr Moh. Adib Khumaidi, SpOT, PB IDI melalui Satgas MPox akan terus mengawal perkembangan kasus Mpox di Indonesia. Pihaknya terus bersinergi dengan pemerintah memberikan penanganan terbaik bagi para pasien dan masyarakat.</p> <p>Menurut dia, diperlukan upaya berkelanjutan dan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi layanan kesehatan, dan organisasi internasional agar dapat mengatasi masalah Mpox di Asia Tenggara secara efektif.</p> <p>&rdquo;Juga perlu dilakukan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap penyakit ini, peningkatan akses terhadap pengobatan yang efektif, peningkatan pendanaan untuk penelitian dan upaya pengendalian, serta pembentukan respons terkoordinasi yang melibatkan partisipasi semua negara terutama di Asia Tenggara,&rdquo; papar Adib.</p> <p>Laporan dari Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan, penyakit cacar monyet atau MPox sebagai darurat kesehatan masyarakat global pada Juli 2022.</p> <p>Laporan WHO juga menyebutkan ada kekhawatiran bahwa masalah MPox agak terabaikan di wilayah Asia Tenggara karena kurangnya akses terhadap fasilitas medis yang memadai.</p>

Satgas MPox IDI akan terus mengawal perkembangan kasus Mpox di Indonesia bersinergi dengan pemerintah memberikan penanganan terbaik

Catat, Kelompok Ini Rentan Terkena Cacar Monyet

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/22/Pemeriksaan-kesehatan-pasangan-Anies-Muhaimin-Dery-Ridwansah-5-1635818638.jpg" alt="Bakal calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bersiap menjalani pemeriksaan kesehatan disaksikan Ketua KPU Hasyim Asy" width="100%">
<figcaption>Bakal calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bersiap menjalani pemeriksaan kesehatan disaksikan Ketua KPU Hasyim Asy</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Satu per satu rangkaian tahapan menjelang penetapan calon presiden-calon wakil presiden dilalui pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin). Kemarin (21/10) pasangan yang diusung Koalisi Perubahan itu menjalani tes kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto dari pagi hingga sore.</p> <p>Pemeriksaan dimulai sejak pukul 07.00. Pasangan Amin yang kembali kompak mengenakan setelan putih dan hitam langsung masuk ke gedung medical checkup (MCU). Diawali proses registrasi hingga kemudian pada pukul 16.00 keduanya keluar dari gedung MCU.</p> <p>Kepala RSPAD Gatot Soebroto dr Budi A. Sulistya enggan bicara banyak mengenai hasil pemeriksaan kesehatan pasangan Amin. Pihaknya akan melakukan sidang pleno setelah pemeriksaan tersebut, kemudian hasilnya diserahkan ke KPU. &rdquo;Kami akan ke KPU untuk menyerahkan setelah seluruh paslon selesai melakukan pemeriksaan (kesehatan, Red),&rdquo; ujarnya.</p> <p>Di sisi lain, Anies mengatakan, tidak ada kendala apa pun dalam proses pemeriksaan kesehatan kemarin. Dia menyebut proses pemeriksaan kesehatan berjalan cepat, efisien, dan profesional. &rdquo;Sehingga alhamdulillah semua rangkaian yang seharusnya selesai jam 17.00 telah selesai lebih awal,&rdquo; ujarnya.</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/22/IMG-20231022-WA0031-123552564.jpg" alt="Pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menjalani tes kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Minggu (22/10)." width="100%">
<figcaption>Pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menjalani tes kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Minggu (22/10).</figcaption>
</figure> <p>Anies menyatakan bahwa dirinya berpuasa menjelang pemeriksaan kesehatan. Kali terakhir dia makan pada pukul 19.00 Jumat (20/10) malam.</p> <p>Mantan gubernur DKI Jakarta itu menegaskan kesiapannya untuk menjalani kesibukan di masa-masa kampanye pilpres dengan benar-benar menjaga kesehatan. &rdquo;Stamina fisik, stamina mental, stamina intelektual, stamina moral itu dituntut tinggi sekali. Makanya kita perhatikan secara serius jauh sebelum ini,&rdquo; ungkapnya.</p> <p>Setelah pasangan Amin, hari ini (22/10) pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dijadwalkan menjalani rangkaian pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto. Ganjar mengaku tidak memiliki persiapan khusus mengenai proses yang menjadi persyaratan pencapresan itu. &rdquo;Enggak ada persiapan yang sifatnya khusus ya,&rdquo; kata Ganjar di sela menghabiskan waktu di akhir pekan bersama keluarga di kawasan Jakarta Selatan kemarin.</p> <p>Ganjar mengungkapkan hal itu saat tengah asyik menyantap bakmi bersama keluarganya. Dia mengaku sengaja makan banyak kemarin siang lantaran malamnya akan berpuasa sebagai syarat pemeriksaan kesehatan. &rdquo;Dari RSPAD diminta puasa saja mulai jam 20.00. Makanya itu sekarang makannya banyak,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Eks gubernur Jawa Tengah itu menyatakan sempat menjalani pemeriksaan kesehatan di rumah sakit lain sebelumnya dan hasilnya dinyatakan dalam keadaan sehat. Dia pun berharap proses pengecekan kesehatan hari ini berlangsung lancar. &rdquo;Kemarin juga sudah diperiksa di salah satu rumah sakit. Mungkin kalau masih berlanjut tinggal yang lain-lain saja, gitu ya,&rdquo; kata Ganjar.</p> <p class="class-paragraph">Sementara itu, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mendorong proses penilaian dan pemeriksaan tes kesehatan pasangan capres-cawapres dalam Pilpres 2024 harus independen dan imparsial. Ketua Umum PB IDI Moh. Adib Khumaidi menegaskan, penilaian status kesehatan harus dilaksanakan melalui serangkaian pemeriksaan menggunakan protokol yang sesuai dengan standar profesi kedokteran.</p> <p>Kemudian, keterangan hasil penilaian kesehatan yang merupakan pendapat dari tim penilaian kesehatan akan disampaikan kepada KPU. &rdquo;Hasil disampaikan untuk dijadikan bahan pertimbangan,&rdquo; katanya. <strong>(tyo/lum/mia/c19/fal)</strong></p>

Satu per satu rangkaian tahapan menjelang penetapan calon presiden-calon wakil presiden dilalui pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Dua Paslon Jalani Pemeriksaan Kesehatan di RSPAD: Amin Sabtu, Ganjar Hari Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/11/ruu-KESEHATAN-132320787.jpg" alt="Ketua PB IDI dr Moh. Adib Khumaidi SpOT" width="100%">
<figcaption>Ketua PB IDI dr Moh. Adib Khumaidi SpOT</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengimbau pemerintah untuk tidak hanya berfokus pada kekurangan tenaga dokter di Indonesia. Namun juga harus memperhatikan pendistribusian tenaga dokter yang belum merata di setiap daerah.</p> <p>Salah satu solusi yang ditawarkan IDI adalah melalui asesmen yang dilakukan setiap daerah. Jika tidak, permasalahan tentang tenaga kesehatan medis akan tetap sama.</p> <p>Ketua Umum PB IDI Dr dr Moh. Adib Khumaidi SpOT saat konferensi pers HUT Ke-73 IDI di kantor sekretariat IDI Wilayah Jawa Timur di Surabaya kemarin (19/10) menuturkan, setiap daerah, baik kabupaten maupun kota, harus melakukan asesmen tentang kebutuhan dokter umum dan dokter spesialis. Sebab, setiap daerah akan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. &rdquo;Harus dilihat rasio kebutuhan dokter per kabupaten/kota,&rdquo; imbuhnya.</p> <p>Adib menyebutkan, empat alasan yang membuat tenaga dokter mau bertugas di daerah adalah jaminan terkait jenjang karier, kesejahteraan, sarana-prasarana, dan keamanan.</p> <p>Sementara itu, IDI akan menggelar kegiatan sosial dan kesehatan sepanjang 20&ndash;24 Oktober di Lamongan, Jawa Timur. Salah satunya untuk mengatasi stunting di sana.</p> <p>IDI akan mendelegasikan total 1.500&ndash;2.000 dokter dan melibatkan 200&ndash;300 dokter spesialis untuk aksi sosial tersebut yang akan menyebar di setiap puskesmas. Sebanyak 5&ndash;6 dokter spesialis akan menangani sekitar 200 pasien. <strong>(ayu/c19/ttg)</strong></p>

PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengimbau pemerintah untuk tidak hanya berfokus pada kekurangan tenaga dokter di Indonesia.

Tidak Hanya Jumlah, PB IDI Lebih Tekankan Distribusi Dokter di Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/30/Kemenko-Polhukam-Gelar-Rakornas-dengan-TNI-Polri-Fedrik-Tarigan-4-3492939615.jpg" alt="Menko Polhukam Mahfud Md menggelar rapat koordinasi bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Jakarta, Senin (29/5/2023). Rapat ini membahas sinergitas pemerintah dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan" width="100%">
<figcaption>Menko Polhukam Mahfud Md menggelar rapat koordinasi bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Jakarta, Senin (29/5/2023). Rapat ini membahas sinergitas pemerintah dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mempersilahkan bagi yang tidak menerima dengan penetapan Undang-undang omnibus law tentang Kesehatan yang sudah disahkan DPR RI dapat menempuh jalur uji materi di Mahkamah Konstitusi atau MK.</p> <p>"Karena ini sudah selesai, sudah berlaku. Tapi, ada yang merasa masih sangat penting untuk diubah, itu masih ada Mahkamah Konstitusi, silakan nanti masuk ke situ, dijelaskan alasannya," kata Mahfud kepada wartawan di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis, (14/7).&nbsp;</p> <p>Menurutnya, setiap pengesahan Undang-undang (UU) pasti ada yang setuju dan tidak setuju, tapi bila itu sudah disahkan maka menjadi sah, namun tetap ada jalur hukum lainnya yang mengatur terkait adanya keberatan melalui MK.</p> <p>"Bukan hanya undang-undang kesehatan, Undang-undang apapun kalau dibahas pasti ada setuju ada yang tidak. Sesudah disahkan pasti begitu," ujar Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) UGM Yogyakarta ini menekankan.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Mantan anggota DPR RI periode 2004 - 2008 ini juga menegaskan, apabila sudah selesai ditetapkan sebagai undang-undang maka harus dilaksanakan. Dalam bernegara harus tunduk pada mekanisme konstitusional.</p> <p>"Jadi kalau masih merasa tidak puas dan ingin agar Undang-undang Kesehatan itu tidak berlaku yang sekarang beberapa materinya itu, di konstitusi mempersilakan menguji materi ke Mahkamah Konstitusi," ucap mantan Ketua MK ini menjelaskan.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Diketahui, sebelumnya, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI) bersama empat organisasi profesi menempuh langkah hukum berupa pengajuan judicial review atas Undang-undang Kesehatan ke MK.</p> <p>"Kami dari IDI bersama dengan empat organisasi profesi akan menyiapkan upaya hukum sebagai bagian tugas kami sebagai masyarakat yang taat hukum untuk mengajukan judicial review," kata Ketua Umum PB IDI Adib Khumaidi dalam keterangannya di Jakarta.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Adib juga menilai, UU Kesehatan cacat secara hukum sebab disusun secara terburu-buru dan tidak transparan tanpa memperhatikan aspirasi dari semua kelompok, termasuk profesi kesehatan.</p> <p>Selain itu, kata Adib, masih banyak substansi di dalam UU Kesehatan yang belum memenuhi kepentingan kesehatan rakyat Indonesia. IDI juga menyorot pencabutan sembilan undang-undang lama yang diselesaikan dalam UU Kesehatan Omnibus Law dalam waktu enam bulan.</p>

PB IDI bersama empat organisasi profesi menempuh langkah hukum berupa pengajuan judicial review atas Undang-undang Kesehatan ke MK.

Mahfud MD Persilakan UU Kesehatan Digugat ke Mahkamah Konstitusi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/29/IMG-20230629-WA0010-1908174564.jpg" alt="Polisi melakukan penggerebekan klinik aborsi di Kemayoran, Jakarta Pusat. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Polisi melakukan penggerebekan klinik aborsi di Kemayoran, Jakarta Pusat. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Pengurus Besar (PB) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) buka suara soal adanya penggerebekan rumah aborsi ilegal di daerah Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (28/6) lalu. Hal ini mesti menjadi peringatan untuk pemerintah agar segera menerapkan regulasi soal aborsi yang sudah ada dalam bentuk beberapa undang-undang.</p> <div dir="auto">Ketua Bidang Advokasi dan Legislasi PB IDI dr. Ari Kusuma Januarto mengatakan bahwa saat ini regulasi soal tindakan aborsi sudah diatur dalam UU Kesehatan Nomor 36, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tentang Kesehatan Reproduksi, hingga di KUHP sendiri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/011656191/idul-adha-2023-jadi-lebaran-pertama-atta-aurel-berkumpul-bersama-keluarga-besar">Idul Adha 2023 Jadi Lebaran Pertama Atta- Aurel Berkumpul Bersama Keluarga Besar</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ari menyebutkan bahwa hal itu hanya tinggal diterapkan oleh pemerintah. Pasalnya, hingga kini kebutuhan akan aborsi itu mau tak mau memang ada. Sebab, ada sekitar 11 persen perempuan yang tidak menginginkan kehamilan dengan berbagai latar belakangnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Namun kita tahu bahwa memang harus dipilah ya, mana yang aborsi medis analis, mana yang kriminalis. Ini mungkin regulasi harus lebih diperjelas, " ujarnya kepada wartawan, Jumat (30/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/011656186/bocoran-baju-wedding-olivia-master-chef-indonesia-asal-surabaya-look-classy-dan-maskulin">Bocoran Baju Wedding Olivia Master Chef Indonesia Asal Surabaya, Look Classy dan Maskulin</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, ia mengaku bahwa IDI sebagai organisasi profesi siap untuk bersama-sama dengan pemerintah untuk menjalankan regulasi-regulasi soal aborsi ini.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Di mana di situ sudah tau siapa yang berhak melakukan, bagaimana wewenangnya, dan fasilitas yang ditunjuk ini oleh pemerintah itu semua sudah tertera, tinggal dijalankan," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Siapa yang menerapkan semua? Ya tentunya dari pemerintah. Kami dari profesi siap membantu, siap mendampingi bersama-sama untuk menjalankan hal-hal tersebut," tegas dr. Ari.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/011656187/jangan-sembaran-pilih-oli-kenali-kodenya-agar-bisa-irit-bbm">Jangan Sembaran Pilih Oli, Kenali Kodenya Agar Bisa Irit BBM</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bersamaan dengan itu, ia mengatakan bahwa semua departemen mulai dari Agama, Departemen Sosial, hingga Kesehatan mesti bersama-sama melakukan sosialisasi dan edukasi terkait hal ini agar tidak ada penyelewengan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Agar ini tidak terjadi yang akhirnya bisa mengakibatkan masalah-masalah kriminalis seperti sekarang ini," pungkas dr. Ari.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, polisi menggerebek sebuah rumah yang digunakan untuk praktek aborsi di Jalan Merah Delima, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (27/6) kemarin. Dalam penggerebekan ini, polisi menangkap tujuh pelaku yang diduga terlibat dalam praktek aborsi ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/011656179/google-password-manager-sekarang-jauh-lebih-baik-dengan-fitur-fitur-baru">Google Password Manager Sekarang Jauh Lebih Baik dengan Fitur-fitur Baru</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudin mengatakan, salah satu pelaku utama sebagai eksekutor adalah wanita berinisial SN. Saat diperiksa, ia tak mempunyai latar belakang medis dan hanya ibu rumah tangga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"SN dibantu oleh NA, NA ini yang mensosialisasikan, mencari, termasuk sebagai asisten di rumah ini. Termasuk juga menjemput pasien," ujar Komarudin kepada wartawan, Kamis (29/6).</div>

PB IDI buka suara soal adanya penggerebekan rumah aborsi ilegal di daerah Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (28/6) lalu.

Kasus Rumah Aborsi di Kemayoran, PB IDI Dorong Pemerintah Terapkan Regulasi Aborsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/15/1405-2023-IDI-Riau-648799320.jpg" alt="Ketua Umum Pengurus Besar IDI dr Moh Adib Khumaidimelantik pengurus IDI Riau masa bakti 2023-2026, di Pekanbaru." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Pengurus Besar IDI dr Moh Adib Khumaidimelantik pengurus IDI Riau masa bakti 2023-2026, di Pekanbaru.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (Ketum PB IDI) Moh Adib Khumaidi meminta IDI Riau ikut menolak RUU Kesehatan Omnibus Law. Satu di antaranya karena memuat ketentuan praktik aborsi pada usia kehamilan 14 minggu.</p> <p>&rdquo;Penolakan dilakukan karena umur kehamilan 14 minggu atau 3,5 bulan sudah cukup besar dan tindakan keamanan aborsi diragukan lantaran semakin lama usia kehamilan akan semakin berbahaya,&rdquo; terang Adib Khumaidi di Pekanbaru, Senin (15/5).</p> <p>Moh Adib Khumaidi&nbsp;pada Minggu (14/5), melantik Pengurus IDI wilayah Riau masa bakti 2023-2026 di Pekanbaru.</p> <p>Adib Khumaidi mengatakan, jika praktik aborsi diperbolehkan akan berdampak pada hal lain. Yakni terjadinya peningkatan angka kriminalitas.</p> <p>Karena itu, pihaknya meminta IDI Riau ikut mendorong agar RUU Kesehatan diurungkan. Selain itu, poin-poin yang perlu dikaji kembali juga perlu musyawarah bersama.</p> <p>&rdquo;Harapan kami, poin-poin yang tidak sesuai di RUU Kesehatan Omnibus Law supaya dibahas lagi dengan kami para tenaga kesehatan dan berbagai pihak,&rdquo; tutur Adib Khumaidi.</p> <p>​​​Kendati demikian, dia meminta seluruh pengurus yang dilantik untuk tidak melakukan aksi mogok pelayanan. Jangan sampai malah membuat kisruh di masyarakat.</p> <p>&rdquo;Kepada para pengurus saya harapkan agar lebih solid lagi karena ini yang kita butuhkan sekarang. Dalam kepengurusan IDI 2023, jumlahnya banyak, mulai dari akademisi, dokter pengusaha dan juga spesialis, serta orang yang berkecimpung di politik ataupun organisasi masyarakat, kami ajak berhimpun di IDI,&rdquo; papar Adib Khumaidi.</p> <p>Selain itu, menurut dia, pengurus harus menunjukkan bahwa IDI Riau tetap solid dan kompak untuk mengatakan stop pembahasan RUU Kesehatan Omnibus&nbsp;Law.</p> <p>&rdquo;Sebab ini yang menjadi satu dasar yang sangat kuat terlepas dari ikhtiar yang dilakukan apakah berhasil atau tidak, kita serahkan pada Allah <em>subhanahu&nbsp;wa ta ala</em>,&rdquo; ucap Moh&nbsp; Adib Khumaidi.</p> <p>Ketua IDI Riau terpilih adalah dr&nbsp;Marhan Effendi. Tercatat Riau menjadi IDI wilayah yang paling banyak pengurusnya se-Indonesia.</p> <p>IDI dibentuk mulai dari 1950. Tahun ini adalah hari bakti dokter Indonesia yang ke-115 yang Allah akan diperingati setiap 20 Mei.</p>

Pengurus Besar IDI meminta IDI Riau ikut menolak RUU Kesehatan Omnibus Law. Satu di antaranya karena memuat ketentuan praktik aborsi

PB IDI Minta IDI Riau Tolak Pengesahan RUU Kesehatan Omnibus Law

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/11/ruu-KESEHATAN-132320787.jpg" alt="Ketua PB IDI dr Moh. Adib Khumaidi SpOT" width="100%">
<figcaption>Ketua PB IDI dr Moh. Adib Khumaidi SpOT</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan mulai bergulir di parlemen. Kemarin (10/4) panja dari Komisi IX DPR RI dan wakil pemerintah bertemu untuk menentukan jadwal pembahasan.</p> <p>Selama public hearing dan sosialisasi yang dilakukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), terdapat 6.011 masukan. Namun, hanya 75 persen yang dimasukkan dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) yang diserahkan ke Komisi IX DPR pada 5 April lalu.</p> <p>Ketua Panja dari Pemerintah Kunta Wibawa menjelaskan, ada masukan yang tidak relevan atau sudah termuat dalam RUU Kesehatan. &rdquo;Dari masukan itu kami pilah-pilah. Ada yang dilihat tidak masuk di RUU, tapi dimasukkan ke aturan di bawah undang-undang. Ada juga yang mungkin tidak relevan lagi,&rdquo; terang Sekjen Kemenkes itu.</p> <p>Meski telah masuk dalam pembahasan, RUU Kesehatan masih mendapat penolakan. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) meminta pembahasan RUU Kesehatan dihentikan.</p> <p>Ketua PB IDI dr Moh. Adib Khumaidi SpOT menyoroti masalah imunitas dokter. Menurut dia, RUU Kesehatan tidak pro terhadap hal itu dan justru mencoba menghilangkan peran organisasi profesi kesehatan. &rdquo;Seorang dokter yang melakukan sebuah pelayanan kesehatan menyelamatkan nyawa, maka harus memiliki hak imunitas yang dilindungi oleh undang-undang. Di sinilah peran organisasi profesi sebagai penjaga profesinya itu untuk memberikan sebuah perlindungan hukum, namun peran organisasi profesi dihilangkan,&rdquo; ungkapnya.</p> <p>Adib khawatir jika hak imunitas tersebut kemudian tidak didapatkan, akan banyak tenaga medis atau tenaga kesehatan yang mudah masuk dalam permasalahan hukum. Tidak adanya hak imunitas itu akan berdampak pada pembiayaan yang tinggi karena ada potensi risiko hukum.</p> <p>&rdquo;Kami sangat berharap penolakan yang saat ini sangat masif dilakukan oleh para dokter, tenaga kesehatan, mahasiswa kedokteran dan kesehatan, serta rakyat Indonesia terhadap RUU Kesehatan ini menjadi perhatian serius karena pasti akan berdampak pada terganggunya stabilitas nasional,&rdquo; tegas dia.</p> <p>Menanggapi hal itu, Kemenkes menyatakan, RUU Kesehatan justru memberikan perlindungan hukum ekstra bagi para tenaga kesehatan. Itu tertuang dalam DIM dalam RUU yang diserahkan ke DPR. &rdquo;Nakes (tenaga kesehatan, Red) merupakan mitra strategis pemerintah dalam memenuhi hak dasar masyarakat untuk kesehatan. Sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum yang layak,&rdquo; tutur Juru Bicara Kemenkes M. Syahril. <strong>(lyn/c9/fal)</strong></p>

RUU Kesehatan mulai bergulir di parlemen. Kemarin (10/4) panja dari Komisi IX DPR RI dan wakil pemerintah bertemu untuk menentukan jadwal.

RUU Kesehatan Dibahas DPR, IDI Tetap Minta Distop

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/yang_jadi_masalah.jpg" alt="Ketua Umum IDI dr M. Adib Khumaidi SpOT. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum IDI dr M. Adib Khumaidi SpOT. (Istimewa)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Pengurus Besar (PB) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) meminta agar pemerintah menghentikan pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Kesehatan (Omnibus Law). Pasalnya, IDI memandang masih banyak kalangan yang menolak RUU tersebut untuk disahkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami sangat berharap penolakan yang saat ini sangat masif dilakukan oleh para dokter, tenaga kesehatan, mahasiswa kedokteran dan kesehatan, serta rakyat Indonesia terhadap RUU Kesehatan (Omnibus Law) ini menjadi perhatian serius," kata Ketua Umum PB IDI dr. Moh. Adib Khumaidi, Senin (10/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/01476157/taylor-swift-putus-cinta-lagi-kali-ini-dengan-aktor-joe-alwyn-setelah-6-tahun-pacaran">Taylor Swift Putus Cinta Lagi, Kali Ini dengan Aktor Joe Alwyn Setelah 6 Tahun Pacaran</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jika pembahasan ini terus dilakukan, bahkan sampai dengan tingkat (TK) II, Adib mengatakan bahwa hal itu akan berdampak pada terganggunya stabilitas nasional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena pelayanan publik di bidang kesehatan untuk masyarakat akan menjadi terdampak,&rdquo; ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/01476156/tanda-tanda-apple-ikut-tren-perangkat-lipat-makin-terlihat-ini-buktinya">Tanda-tanda Apple Ikut Tren Perangkat Lipat Makin Terlihat, Ini Buktinya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pandangannya, RUU Kesehatan ini akan membuat hak impunitas terhadap tenaga kesehatan menjadi rentan. Dampaknya, akan ada juga kenaikan layanan kesehatan karena tenaga kesehatan akan mudah bersinggungan dengan masalah hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Masyarakat akan terdampak pada pelayanan kesehatan berbiaya tinggi karena potensi resiko hukum&nbsp; dan hal ini paradoks dengan program Jaminan Kesehatan Nasional yang menerapkan efisiensi pembiayaan," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01476155/pendaftaran-ujian-masuk-ptkin-mulai-dibuka-10-april-2023">Pendaftaran Ujian Masuk PTKIN Mulai Dibuka 10 April 2023</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, Adib berseru agar seluruh tenaga kesehatan di Indonesia, terutama dokter untuk senantiasa solid dan memperkokoh ikatan kolegalitas sereta mematuhi etik untuk peningkatan derajat kesehatan bagi rakyat Indonesia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Karena dari rakyatlah dokter dan segenap tenaga kesehatan Indonesia berasal. Kita berasal dari rakyat dan mengabdi untuk rakyat!&rdquo; pungkasnya.</div>

PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) meminta agar pemerintah menghentikan pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Kesehatan (Omnibus Law).

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pb idi

Berita Terkini