<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/04/IMG-20250204-WA0004-303426246.jpg" alt="Ilustrasi: Warga mengantre LPG 3 Kg.(Nurul F/ JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Warga mengantre LPG 3 Kg.(Nurul F/ JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Upaya menertibkan subsidi LPG 3 kg oleh pemerintah terus dilakukan agar tepat sasaran.&nbsp;Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia&nbsp;berencana mengubah status pengecer menjadi sub pangkalan, agar harga jual LPG 3 kg lebih terkontrol. Wasekjen Bidang ESDM PB HMI Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Munawir menilai, ada tujuan baik dalam larangan jual-beli gas melon secara eceran di warung. Salah satunya, distribusi yang lebih baik dengan harga yang sesuai. &ldquo;Tujuannya baik. Anggaran subsidi LPG pada tahun 2025 mencapai Rp 87 triliun, seharusnya harga di masyarakat hanya Rp 5.000 per kilogram. Artinya harga pertabungnya Rp 15.000, namun ada yang jual Rp 25.000 sampai Rp 30.000 sehingga pemerintah menganggap LPG subsidi 3 kg tidak tepat sasaran,&rdquo; ujar Munawir, Jumat (7/2). Namun, tujuan baik ini dinilai belum tersampaikan maksimal kepada masyarakat. Sehingga, terjadi kekisruhan saat kebijakan mulai berjalan. &ldquo;Maka dari itu mari kita memberikan edukasi yang baik ke masyarakat," ajak Mantan Ketua HMI Cabang Kolaka ini. Munawir yakin, selama ini ada pihak yang sengaja mengambil keuntungan dari harga subsidi. Sehingga pemerintah melalui Kementerian ESDM akan menghentikannya agar masyarakat memperoleh hak yang sebenarnya. &ldquo;Inilah yang dimaksud akan ada penertiban dan pengaturan soal tata kelola LPG 3 kg agar lebih transparan, efektif dan efisien serta tepat sasaran sehingga seluruh masyarakat terlayani dengan baik,&rdquo; ungkap Munawir. &nbsp; Munawir menilai, kendala yang selama ini muncul dianggap berasan dari pengawasan yang tidak optimal baik aspek distribusi, disparitas harga dan pemberian izin lokasi agen hingga pangkalan. "Sekali kami tegaskan bahwa Bidang ESDM PB HMI mendukung penuh Kebijakan baru pemerintah melalui Kementerian ESDM demi kesejahteraan masyarakat dan membasmi mafia-mafia LPG Subsidi gas melon tersebut," pungkas pria asal Sultra ini. <div dir="auto">Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah sedang merancang aturan agar status para pengecer bisa diubah menjadi pangkalan. Sehingga, masyarakat bisa mendapatkan harga yang sesuai saat membeli langsung di pangkalan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat meneken aturan itu, Bahlil mengatakan bahwa pelarangan dilakukan untuk mencegah permainan harga di level pengecer. Kebijakan tersebut kemudian disempurnakan kembali dengan mengubah status pengecer menjadi sub pangkalan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau rakyat sudah di atas 20 ribu, ini yang tidak dibolehkan karena subsidi negara sudah Rp 87 triliun," kata Bahlil, Kamis (6/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> &nbsp;

Tujuannya baik. Anggaran subsidi LPG pada tahun 2025 mencapai Rp 87 triliun, seharusnya harga di masyarakat hanya Rp 5.000 per kilogram.

Cegah Kebocoran Subsidi, PB HMI Nilai Penertiban Tata Kelola Penjualan LPG 3 Kg Perlu Dilakukan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/09/PB-HMI-AKPI-1637359263.jpeg" alt="Ketua Bidang Hukum, Pertahanan dan Keamanan PB HMI, Rifyan Ridwan Saleh (kiri) saat bersama Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) Imran Nating, dan sekjen AKPI Nien Raffles Siregar" width="100%">
<figcaption>Ketua Bidang Hukum, Pertahanan dan Keamanan PB HMI, Rifyan Ridwan Saleh (kiri) saat bersama Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) Imran Nating, dan sekjen AKPI Nien Raffles Siregar</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) Imran Nating, menerima Audiensi dari fungsionaris Bidang Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) dalam rangka pembahasan program kemitraan. Sekaligus menambah wawasan untuk menyamakan persepsi dalam penguatan masing-masing lembaga serta reformasi hukum nasional. Ketua Bidang Hukum, Pertahanan dan Keamanan PB HMI, Rifyan Ridwan Saleh menyampaikan bahwa dalam rangka reformasi hukum nasional dan penguatan sumber daya manusia di internal maupun ekternal organisasi, maka perlu untuk melakukan silaturahmi dan konsolidasi gagasan kepada mitra-mitra strategis di nasional, baik kementerian dan lembaga negara, swasta maupun lembaga profesi khususnya di bidang hukum. Rifyan juga menyampaikan bahwa ada banyak hal yang bisa diupayakan bersama AKPI, seperti bersama-sama mendorong Pembentukan Badan Pusat Legislasi Nasional, Penguatan Profesionalisme, dan Penguatan Kelembagaan. "Sebelumnya kami telah melakukan konsolidasi ke beberap pihak, seperti ke Menkopolhukam, Menkumham, Komisi Yudisial, dan lembaga-lembaga lainnya untuk bersama-sama membentuk lembaga independen yang berfokus pada perencanaan, penyiapan naskah, harmonisasi, monitoring, evaluasi. Fungsi ini harus dijalankan badan khusus sehingga tidak ada tumpang tindih regulasi dan fungsi kewenangan lembaga negara lagi," jelas Rifyan. Rifyan juga menjelaskan bahwa PB HMI pada periode ini menargetkan hadirnya profesional-profesional baru dari HMI yang berintegritas dan memiliki kualitas yang memadai utamanya yang berprofesi sebagai penegak hukum di Indonesia. "Kami juga berharap bahwa silaturahmi kami kali ini, bisa membuka keran bagi kami di PB HMI untuk mengenali, mempelajari dan menjadi penegak hukum yang profesional khususnya sebagai pengurus dan kurator yang masih sangat terbatas di Indonesia" kata Rifyan.&nbsp; Ia juga menyampaikan bahwa perlu untuk saling mendukung, bersingeri dan berkolaborasi untuk memperkuat posisi masing-masing lembaga untuk kemajuan bersama di masa mendatang. "Kami juga siap untuk memperkuat masing-masing lembaga, bertukar pikiran, sinergi kegiatan, sosilasi fungsi dan peran lembaga di tengah-tengah masyarakat serta hal-hal lainnya yang dianggap penting untuk kemajuan bersama," ujarnya. Sementara itu Imran yang hadir bersama Sekjen AKPI Nien Raffles Siregar mengatakan, pihaknya mengapresiasi PB HMI periode ini berani berfikir out of the box dengan pikirannya untuk mendorong Pembentukan Badan Pusat Legislasi Nasional di Indonesia. "Saya secara pribadi sejak 2001 telah terlibat dalam pembahasan tentang pembentukan lembaga yang satu ini, bahkan terlibat lebih jauh dalam pengkajian yang serius bersama tim. Namun sampai saat ini lembaga ini belum terbentuk, olehnya dengan melihat semangat adik-adik PB HMI ini juga mengingat betapa pentingnya lembaga ini negara kita maka secara kelembagaan maupun pribadi tentu kami sangat mendukung," tegas Imran. Ia juga menambahkan, PB HMI harus tetap berdiri ditengah-tengah menjadi organisasi mahasiswa yang terus mengawal pembangunan bangsa dan negara untuk kesejahteraan rakyat. "Posisi HMI sangatlah strategis, karena itu saya dan pengurus AKPI akan menghadiahkan kepada HMI kesempatan untuk mendapatkan materi-materi tentang kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, keperdataan, hukum bisnis dan lain-lain untuk penguatan SDM atau kader-kader HMI yang akan di isi atau di bimbing langsung oleh para pemateri kami," tegasnya. Sementara itu, Sekretaris Jenderal AKPI Nien Raffles Siregar menambahkan, sebagai organisasi profesi hukum yang akan berusia 26 tahun pada Agustus mendatang, Sekjen AKPI menegaskan bahwa pihaknya juga akan mendukung upaya HMI untuk menhadirkan profesional-profesional muda dari HMI untuk Indonesia. "Kami percaya HMI memiliki sumber daya yang siap bersaing dan bersinergi untuk pembangunan nasional, olehnya HMI yang telah tersohor melahirkan para politisi dan akademisi handal di bangsa ini juga harus melahirkan profesional-profesional baru di bidang hukum khsusunya sebagai pengurus dan kurator. Paling penting adalah kemauan untuk terus belajar dan berproses, tidak cepat berpuas diri. Konsistensi dan komitmen diri dalam dunia profesional sangatlah dibutuhkan," jelas Nien.

PB HMI menegaskan ada banyak hal yang bisa diupayakan bersama AKPI, seperti mendorong Pembentukan Badan Pusat Legislasi Nasional.

AKPI Dukung Upaya PB HMI Bentuk Badan Pusat Legislasi Nasional dan Profesionalisme Kader

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/13/HMI-Cabang-Sorong-2923753835.jpeg" alt="Salah satu kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sorong yang menjadi korban kekerasan oknum aparat kepolisian." width="100%">
<figcaption>Salah satu kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sorong yang menjadi korban kekerasan oknum aparat kepolisian.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Bidang Hukum, Pertahanan dan Keamanan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) mengecam tindakan kekerasan aparat kepolisian yang melakukan tindakan kekerasan kepada para kader-kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sorong oleh beberapa oknum Polri pada (8/5). Ketua Bidang Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Rifyan Ridwan Saleh mengatakan, tindakan kekerasan aparat dengan menggunakan kekuatan berlebih kepada mahasiswa, menangkap dan melakukan kekerasan sewenang-wenang dinilai sebagai cermin aparat negara yang tak punya komitmen melindungi kebebasan berekspresi. "Kami sangat kecewa, dan kami mengecam kekerasan dan penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap para mahasiswa yang juga merupakan kader-kader hijau hitam di dalam lingkungan HMI Cabang Sorong. Apalagi perbuatan ini sudah terjadi untuk yang kesekian kali, mereka itu mahasiswa bukan pelaku kejahatan hingga harus mendapatkan kekerasan. Mahasiswa hanya bisa bawa megaphone bukan senjata, jadi tolong lindungi jika mereka melalukan aksi bukan sebaliknya," tegas Rifyan kepada JawaPos.com, Sabtu (11/5). Rifyan yang juga merupakan seorang Advokat ini menyampaikan bahwa perilaku oknum-oknum Polri yang selalu melakukan kekerasan seperti yang terjadi di wilayah Polresta sorong ini telah merusak citra Polri. Kejadian di Sorong juga dialami oleh kader-kader kami ditempat lain, petinggi Polri harus menyikapi ini secara serius sebab jika dibiarkan ini bisa membuat Polri tidak lagi dipercaya di mata publik terlebih HMI merupakan organisasi yang selalu berpihak menyuarakan keresahan publik. "Kapolri harus bertindak tegas, oknum-oknum Polri yang selalu melakukan tindakan yang merusak citra Polri harus dipecat. Sebab jika tidak, kami masyarakat akan selalu merasa terancam jika menyuarakan aspirasi. Sebab oknum-oknum ini masih berkuasa, belum ditindak tegas," pesan Rifyan. Dalam tiga tahun belakangan ini saja tindakan kekerasan, kriminalisasi terhadap aktivis semakin meluas, masif dan sistematis. Dan jika kita adukan, para pelapor selalu mendapatkan tindakan intimidasi, bahkan teror yang berujung pada ketakutan. "Kader-kader HMI di Sorong telah melakukan laporan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh oknum-oknum Polri tersebut. Tetapi laporannya sampai saat ini belum di proses, justru sebaliknya para kader merasa terintimdasi dan mendapatkan teror di Sekretariat HMI Cabang Sorong," tegas Rifyan. Rifyan juga berharap agar Kapolri mendukung upaya HMI untuk menjaga kritisisme serta pro terhadap demokrasi. Dimana menyampaikan aspirasi di depan umum harus dijaga dan dibebaskan dari intimidasi hingga kekerasan serta upaya-upaya kejahatan lainnya. "HMI adalah organisasi yang selalu taat para hukum, termasuk jika menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi. Kami selalu berpedoman pada hukum atau aturam-aturan lainnya untuk menjaga nilai-nilai yang sedang kami perjuangkan. Masalahnya adalah selalu ada oknum yang mencari-cari kesalahan kami, dan membenarkan tindakan kekerasan untuk menindak para kader kami saat aksi. Semoga ini cepat di proses, oknumnya di hukum, dan represif seperti ini tidak terulang lagi," ujar Rifyan. Sebagai negara demokrasi, Rifyan berharap hukum tidak menjadi alat penguasa untuk menyengsarakan, menekan dan menindas rakyatnya. Termasuk para aktivis yang memperjuangkan aspirasi rakyat di depan publik demonstrasi. Rifyan juga berpesan agar Kapolri kembali memberi pemahaman nilai-nilai Presisi dilingkungan Polri agar oknum-oknum Polri ini benar-benar paham.

"Kami sangat kecewa, dan kami mengecam kekerasan dan penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap kader HMI," ujar Rifyan.

Kader Cabang Sorong Jadi Korban Kekerasan Oknum Aparat, PB HMI Kecam Keras Tindakan Represif 

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/30/Akbar-Idris-3345292199.jpeg" alt="Wakil Sekertaris Jenderal (Wasekjen) Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Periode 2021-2023 Akbar Idris dituntut satu tahun penjara karena kritiknya terhadap bupati Bulukumba, Sulsesl." width="100%">
<figcaption>Wakil Sekertaris Jenderal (Wasekjen) Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Periode 2021-2023 Akbar Idris dituntut satu tahun penjara karena kritiknya terhadap bupati Bulukumba, Sulsesl.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Sidang putusan kasus pencemaran nama baik Bupati Bulukumba yang melibatkan Wakil Sekertaris Jenderal (Wasekjen) Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Periode 2021-2023 Akbar Idris menuai banyak sorotan.&nbsp; Ketua Umum PB HMI Bagas Kurniawan mengatakan, pihaknya akan terus mengawal kasus yang muncul karena pelaporan Bupati Bulukumba Bupati Bulukumba Andi Muchtar Ali Yusuf. Sidang putusan itu telah dibacakan di Pengadilan Negeri Bulukumba pada Senin (29/04). Akbar Idris dituntut satu tahun penjara. "Saya prihatin dengan perkara yang menimpa saudara saya Akbar Idris ini, beliau adalah salah satu kader terbaik kami yang selama ini fokus dalam kaderisasi. Tentu dengan persoalan yang sedang beliau hadapi, kami dari PB HMI akan selalu mengawal prosesnya. Putusan hukum akan selalu kami hormati, tetapi selama masih ada langkah hukum lainnya maka itu akan kami maksimalkan" kata Bagas Kurniawan kepada JawaPos.com, Selasa (30/4). Bagas memerintahkan Ketua Bidang Hukum, Pertahanan dan Keamanan PB HMI Periode 2024-2026 Rifyan Ridwan Saleh untuk mengawal persoalan ini dengan baik. Pasalnya, persoalan kritik mengkritik kepada pejabat publik seperti ini hendaknya tidak harus sampai ke ranah hukum.&nbsp; "Persoalan semacam ini bisa membuat para pejabat menjadi anti kritik, over power, dan tidak bisa dijadikan teladan oleh publik khususnya anak muda. Karena itu, mendiamkan hal semacam ini tentulah tidak tepat," jelasnya. &nbsp; Apalagi, lanjut Bagas, kasus ini hanya persoalan flyer yang berisi adanya dugaan pidana korupsi yang harusnya menjadi bahan kajian, bahan diskusi dan sebagai pengingat bagi para pejabat yang mengemban amanah dari rakyat.&nbsp; "Pejabat tidak boleh anti kritik, tidak boleh menggunakan kekuasaannya sebagai alat untuk menindas sehingga bisa menjadi teladan bagi kami para generasi muda. Saya perintahkan Ketua Bidang Hukum untuk maksimalkan semua potensi yang ada melalui jalur hukum" tegas Bagas. Merespons hal itu, Rifyan yang juga merupakan seorang advokat muda juga menyampaikan hal yang serupa, ia juga mengingatkan kepada publik soal kasus serupa yang menimpa Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti yang juga menyita perhatian publik. "Sebagian besar penguasa saat ini seperti tidak senang ketika dikritik, juga tidak senang diajak berdiskusi. Sebagai kilas balik, kita semua pasti ingat perkara ketika Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dilaporkan Menko Marves, Luhut Panjaitan ke Polda Metro Jaya," jelasnya. Namun, lanjut Rifyan, kasus akhirnya diputus bebas di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.&nbsp; "Apa bedanya dengan perkara yang menimpa saudara kita Akbar Idris? Padahal jika dibandingkan Pak Bupati dan Pak Luhut sangatlah jauh berbeda powernya!" kata Rifyan. Rifyan juga menjelaskan bahwa Pasal yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam dua perkara tersebut sama yakni diduga melanggar Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dijelaskan Rifyan, dalam pembuktiannya di perkara Haris dan Fatia dengan bukti video dari kanal YouTube Haris Azhar dimana Fatia menyebut bahwa; (PT. Tobacom Del Mandiri ini direkturnya adalah purnawirawan TNI namanya Paulus Prananto. Sebagaimana diketahui, PT Toba Sejahtra Group ini juga dimiliki sahamnya oleh Luhut Binsar Pandjaitan (LBP), The Lord, Lord Luhut. &nbsp; "Pernyataan langsung Fatia tersebut menyinggung Luhut Binsar Panjaitan karena menyebut namanya secara langsung. Namun fakta persidangan menyebut bahwa unsur-unsur pasal tersebut oleh hakim PN Jaktim tidak terpenuhi," jelas Rifyan. Lebih lanjut Rifyan menjelaskan bahwa perbedaan putusan anatara Haris Azhar dan Fatia dengan perkara yang menimpa Akbar ini sangatlah jauh. Padahal perkara ini hanya karena Akbar yang meneruskan flyer yang memuat bahwa ada dugaan tindak pidana korupsi di tubuh pemerintahan Kabupaten Bulukumba. Ada diksi dugaan didalam flyer tersebut tetapi justru diputus 1 tahun 6 bulan pidana. Terdapat disparitas putusan hakim dalam tindak pidana yang sama. Namun, ia juga memahami bahwa ada kebebasan hakim yang dijamin sepenuhnya dalam Pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dasar peritmbangan hakim ini meliputi penentuan pengambilan putusan hingga menyebabkan adanya disparitas pemidanaan pada perkara pidana berdasarkan asas&nbsp;Nulla Peona Sine Lege&nbsp;hakim yang hanya dapat memutuskan sanksi pidana berdasarkan jenis dan berat sanksi sesuai yang ditentukan dalam undang-undang.&nbsp; Meskipun, lanjutnya, disparitas antara tindak pidana yang sama ini benar tidak melanggar hukum, tetapi paling tidak pembuktian yang dilakukan haruslah objektif dan komphensif. Haruslah adil berdasarkan 'Asas Semua Orang Diperlakukan Sama di Depan Hakim' sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 ayat (1) UU Kehakiman yang menerangkan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.&nbsp; "Pertanyaannya yang muncul akibat dua putusan yang berbeda ini akhirnya adalah, pertama apa yang menjadi dasar hakim sehingga ada disparitas? dan apa yang membedakan Haris Azhar dan Fatia dengan Akbar Idris? Ini kan harus dijawab oleh hakim" jelas Rifyan. Rifyan juga menyampaikan bahwa kuasa hukum Akbar Idris setelah keluarnya putusan dari PN Bulukumba ini akan melakukan upaya hukum selanjutnya, yakni banding ke Pengadilan Tinggi Makassar. Hal ini Rifyan sampaikan karena pihak PB HMI telah berkoordinasi dengan para kuasa hukum Akbar Idris. "Kami PB HMI akan mengawal putusan yang merugikan kami. Sebab menurut analisis kami unsur-unsurnya haruslah tidak cukup. Tetap kami akan selalu menghormati putusan hukum yang telah dikeluarkan. Bagi kami ini adalah pelajaran mengingat betapa mudahnya kita di kriminalisasi karena mengkritik. Semoga penguasa juga lebih bijak menyikapi persoalan kritik," pungkas Rifyan.

Wasekjen Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Periode 2021-2023 Akbar Idris dituntut satu tahun penjara karena mengkritik bupati

Kritik Berujung Bui, PB HMI Siap Kawal Disparitas Putusan yang Merugikan Akbar Idris

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/28/forum-guntur-362322018.jpeg" alt="Bidang Hukum, HAM dan Pertahanan PB HMI menggelar Forum Guntur untuk membahas sengketa Pilpres 2024 di MK." width="100%">
<figcaption>Bidang Hukum, HAM dan Pertahanan PB HMI menggelar Forum Guntur untuk membahas sengketa Pilpres 2024 di MK.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Putri Khairunnisa mengatakan, bahwa pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah sesuai dengan aturan, maka tidak ada anak haram kontitusi.&nbsp; "Karena itu, politisasi soal isu tersebut harus diakhiri. Ia juga menyatakan bahwa bebera pihak yang mengatakan anak haram konstitusi itu sesungguhnya telah keliru, sebab anak muda ini sesungguhnya sedang menjalani dan menggunakan haknya sebagai warganegara, hak dipilih dan memilih," ujar Nisa saat menjadi narasumber diskusi 'Forum Guntur' di Jakarta.&nbsp; Dalam diskusi yang digelar oleh Ketua Bidang Hukum, Pertahanan dan Keamanan PB HMI itu, Nisa juga menjelaskan, dengan adanya anak muda yang memimpin di Indonesia yang diwakili oleh mas Gibran ini telah menorehkan sejarah baru bagi kaum muda di Indonesia, sehingga anak muda tidak bisa dianggap selalu tidak siap lagi.&nbsp; "Anak muda juga tidak boleh lagu ragu atau menganggap diri bahwa karena masih muda kita tidam mampu. Anak muda harus diberi kepercayaan. Kalau anak muda saja ingin maju bertarung demi memajukan bangsanya untuk apa harus dihalang-halangi," jelas Nisa. Nissa juga menyampaikan bahwa terkait&nbsp;Putusan Etik terhadap Prof. Anwar Usman sangatlah politis karena jelas secara hukum putusan 90 dan putusan sengketa pilpres, telah menguatkan bahwa Prof. Anwar Usman, beliau hanya korban dari pihak tertentu.&nbsp; "Prof. Anwar Usman secara politik dianggap sebagai ancaman jika beliau masih menjadi ketua MK. Olehnya karena persoalan ini secara hukum telah jelas maka menurut saya Prof. Anwar Usman harus dipulihkan nama baik dan kedudukannya menjadi ketua MK RI kembali. Saya pikir dengan kemangan Prabowo-Gibran yang juga sekaligus telah menunjukan bahwa masyarakat berharap banyak dan menanti pemimpin muda di Indonesia" pungkas Nissa. sementara itu,&nbsp;pembicara lainnya, pakar hukum tatat negara (HTN) Rullyandi menegaskan, issue tentang Gibran anak haram kontitusi harus diakhiri karena faktanya hukum telah memutus melalui MK bahwa semua yang di dalilkan tidaklah benar tetapi merupakan bahasa politik dan asumsi saja.&nbsp; "Tidak ada pelanggaran terhadap Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka, sebab jika dikaitkan dengan putusan MKMK yang merupakan hal keliru tersebut semua yang di dalilkan tidak sesuai fakta. Hal ini karena Majelis etik tidak mampu membuktikan pada fakta-fakta persidangan, menurut saya ini hanyalah opini. Sementara dalam hukum tidak boleh seseorang diadili hanya berdasarkan opini," jelas Rullyandi. Rulyandi juga menambhakan bahwa putusan nomor 90 yang menjadi dasar laporan terhadap Anwar Usman sehingga dijatuhi sanksi etik, justru berbanding terbalik bahwa pada putusan MK dalam pertimbangan hukumnya.&nbsp; "Putusan nomor utusan 90 berbanding terbalik dengan pertimbangan hukum putusan 141, 151, hingga pada putusan pilpres terakhir bahwa putusan 90 baik secara formil maupun materil tidaklah bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan tidak bertentangan perlindungan hal atas kepastian hukum yang adil, yang menjadi pertanyaanya kemudian adalah Anwar Usman diputus berdasarkan apa? tidak ada fakta dan bukti apapun. Ini adalah kesalahan" kata Rullyandi. Karena itu, Anwar Usman adalah korban politisasi melalui putusan etik yang menurunkan posisinya sebagai Ketua MK. "Putusan 90 ini direspon sebagai keputusan yang adil dan tepat bahkan bersejarah oleh MK. Sementara orang yang memutus putusan ini dianggap melanggar etik dilain sisi putusannya didukung oleh seluruh rakyat Indonesia yang membuktikan bahwa ini adalah putusan yang tepat dalam memberikan kesempatan bagi anak muda untuk menjadi regenerasi penerus pemimpin bangsa Indonesia" turup Rullyandi. Ketua Bidang PB HMI Rifyan Ridwan Saleh yang juga memberikan sambutan dalam dialog kali ini. Menurut Rifyan bahwa pasca putusan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada perkara sengketa Pilpres 2024 maka fokus kita adalah manyatukan kembali kelompok-kelompok yang sempat memanas akibat pesta demokrasi. "Proses Pilpres dan sengketanya telah selesai, saatnya kita move on, kembali ke fitrahnya sebagai sebuah bangsa yang besar. Mari kita menjaga komitmen persatuan dan kesatuan bangsa, stop politisasi yang bisa memecah belah bangsa Indonesia" kata Rifyan yang juga merupakan seorang Advokat muda.

Putusan Etik terhadap Prof. Anwar Usman sangatlah politis karena jelas secara hukum putusan 90 itu memposisikannya sebagai korban politik.

PB HMI Gelar Forum Guntur Soroti Hasil Putusan Sengketa Pilpres dan Politisasi Anwar Usman di MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/image-3-2.png" alt="Ilustrasi pilkada serentak Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pilkada serentak Dok. JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menjelang pemilihan Gubernur Jakarta, sejumlah nama muncul ke publik yang digadang-gadang layak masuk bursa Pilkada Jakarta 2024. Salah satu nama yang muncul yakni Noer Fajrieansyah. Komisaris PT Petrokimia Gresik (Persero) itu dinilai layak maju Pilgub Jakarta 2024 oleh para rekan-rekannya sejak aktif di organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan. Bahkan, membentuk relawan atas nama Temen Bang Fajrie. Koordinator Temen Bang Fajrie, Rachmat Ariyanto menyatakan, dukungan ini diberikan atas penuh kesadaran. Pangkalnya, telah membersamai Fajrie sejak belasan tahun silam sehingga paham karakter dan kemampuannya. "Secara politik, Fajrie memiliki kapasitas sebagai pemimpin Jakarta. Rekam jejaknya sebagai mantan Ketum PB HMI Ketum KNPI penanda Fajrie kaya pengalaman dan mental bertarung dalam kehidupan politik," kata Rachmat kepada wartawan, Sabtu (6/4). "Sebagai seorang profesional di beberapa BUMN, ini juga menujukkan Fajrie punya kapasitas manajemen dan bisa menjadi modal mengelola daerah sestragis Jakarta apabila diamanahi masyarakat," sambung pengurus DPD Partai Demokrat Jakarta itu. Sebelum menjabat Komisaris PT Petrokimia Gresik, Fajrie dipercaya menjadi Komisaris sekaligus Ketua Komite Audit PT Hotel Indonesia Natour (Persero), Direktur Corporate Resources di PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI), Direktur Hubungan Strategis dan Kemitraan PT Pos Indonesia (Persero), dan Direktur PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM. Menurut Rachmat, sekalipun tidak berstatus ibu kota, Jakarta tetap memerlukan pemimpin kreatif dan visioner. Dengan begitu, bisa mewujudkan visi kota global yang dimandatkan dalam Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ). "Fajrie memenuhi persyaratan itu. Apalagi, Fajrie termasuk tokoh muda. Artinya, energinya melimpah. Ini penting dan menjadi salah satu modal utama kalau mau mengakselerasi pembangunan Jakarta menuju kota global," jelasnya. Sekretaris Temen Bang Fajrie, M. Syafei menambahkan, pihaknya berharap partai politik (parpol) dapat mempertimbangkan figur Fajrie sebagai kandidat pada Pilgub Jakarta 2024. "Kalaupun tidak, kami tetap berupaya mengusung Fajrie lewat jalur independen. Kami sudah mulai bergerak ke bawah untuk mencari dukungan masyarakat. Insyaallah, niat baik ini dapat berjalan lancar," tuturnya. Untuk mengenalkan figur pria kelahiran 1983 ini kepada masyarakat luas, Temen Bang Fajrie berinisiatif memasang ratusan spanduk dan baliho ucapan selamat Idulfitri di beberapa titik strategis di Jakarta mulai Jumat (5/4). Sumber pendanaan berasal dari hasil urunan para relawan. "Ini sebagai langkah awal untuk meningkatkan awareness masyarakat Jakarta tentang sosok Fajrie. Kami juga sudah canangkan terjun langsung ke rumah-rumah warga untuk menyosialisasikan figur Fajrie, termasuk gagasan-gagasannya," pungkas Syafei.

Menjelang pemilihan Gubernur Jakarta, sejumlah nama muncul ke publik yang digadang-gadang layak masuk bursa Pilkada Jakarta 2024.

Jelang Pilkada 2024, Eks Ketum PB HMI Noer Fajrieansyah Digadang-gadang Maju Pilgub Jakarta

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/14/2024021418133032-2347192071.jpg" alt="Petugas KPPS hitung suara Pilpres 2024 di TPS Megawati. (Antara News/Rio Feisal/aa)" width="100%">
<figcaption>Petugas KPPS hitung suara Pilpres 2024 di TPS Megawati. (Antara News/Rio Feisal/aa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) merespons berbagai hasil hitung cepat lembaga survei menunjukkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul dalam Pilpres 2024. Bahkan hasilnya menunjukkan Prabowo-Gibran menang satu putaran.&nbsp; Wakil Sekretaris Bidang Pendidikan dan Riset PB HMI, M. Yurisman Haidir, mengatakan proses pemilihan presiden sudah berhasil dilaksanakan secara aman dan damai. Ia menekankan agar masyarakat bisa menjaga suasana tetap tenang dan sejuk, sambil menunggu pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Saya berharap teman-teman juga tidak perlu melakukan gerakan-gerakan apapun yang tidak penting yang dapat menimbulkan kegaduhan di masyarakat," kata Yurisman, Rabu (15/02). Yurisman meminta kepada semua pihak agar menjaga suasana dan menahan diri dari hal hal yang bisa membuat situasi politik kembali memanas.&nbsp; Untuk itu, Yurisman menekankan pentingnya sikap rendah hati dan bersyukur meskipun hasil quick count menunjukkan kemenangan sementara. Sehingga tidak ada ruang bagi kesombongan dan euforia berlebihan, serta mengajak masyarakat untuk menjaga stabilitas demokrasi Indonesia. Ia juga mengajak calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia untuk memperkuat rekonsiliasi dan merangkul semua pihak, tanpa terkecuali. "Masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan gerakan-gerakan apapun menyikapi hasil tersebut tanpa ada tujuan yang jelas dan menimbulkan polarisasi antar masyarakat," jelas Yurisman "Saya berharap teman-teman juga tidak perlu melakukan gerakan-gerakan berlebihan yang tidak penting yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat," tambahnya. Diketahui, paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul dibandingkan dua paslon lainnya dalam hitung cepat (quick count) Pilpres 2024. Namun demikian, hasil hitung cepat berasal dari survei dan bukan hasil perhitungan resmi. Jumlah suara resmi tetap menunggu perhitungan suara manual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

PB HMI berharap masyarakat bisa menjaga suasana tetap tenang dan sejuk, sambil menunggu pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

PB HMI Minta Masyarakat Tetap Tenang Menunggu Hasil Resmi Pilpres 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/12/PB-HMI-944175707.jpg" alt="Bagas Kurniawan terpilih menjadi Ketua Umum PB HMI." width="100%">
<figcaption>Bagas Kurniawan terpilih menjadi Ketua Umum PB HMI.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Bagas Kurniawan terpilih menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Dia terpilih secara aklamasi melalui Kongres XXXII HMI di Pontianak, Kalimantan Barat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada putaran pertama, persaingan pemilihan cukup ketat. Bagas Kurniawan memperoleh 48 suara, Husnul Qori (46 suara), Jusrianto (30 suara), Ryanda Barmawi (19 suara), Rifqi Hamdani (22 suara), Ali Zakiyudin (56 suara), dan Abdul Rizal (1 suara). Namun, di putaran kedua, Husnul Qori, Jusrianto, Ryanda Barmawi, dan Rifqi Hamdani mengalihkan dukungan mereka kepada Bagas, sehingga total suara yang diperoleh Bagas mencapai 165 suara.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terpilihnya alumnus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dengan predikat cumlaude ini mencerminkan konsensus dan dukungan luas diantara anggota HMI. Bagas dalam pidato kemenangannya menegaskan komitmen untuk membawa perubahan progresif dan pembaharuan di HMI.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya sangat berterima kasih atas dukungan dari rekan-rekan kader HMI. Ini merupakan mandat yang berat, tetapi saya yakin, bersama kita bisa membawa HMI menjadi lebih berdampak dan relevan dengan tantangan zaman," ujar Bagas, Selasa (12/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kepemimpinannya, Bagas memperkenalkan visi #HMIUNTUKINDONESIA yang menekankan pada empat pilar utama: peningkatan kualitas pengkaderan, advokasi keadilan sosial, pemberdayaan sumber daya manusia, dan penguatan kerja sama lintas sektor.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami akan mengupayakan pengembangan kader yang komprehensif, tidak hanya dalam aspek akademis, tetapi juga keterampilan, karakter, dan integritas. Melalui advokasi keadilan sosial, kami ingin HMI menjadi suara bagi mereka yang tidak terdengar," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bagas juga menyoroti pentingnya kerjasama multisektor. "Kami akan mengintensifkan kerja sama dengan pemerintah, sektor swasta, LSM, dan institusi pendidikan untuk mengembangkan program yang inovatif dan berdampak. Partisipasi HMI dalam forum internasional juga akan kami tingkatkan untuk memperluas jaringan dan memperkaya pengalaman kader kami," terangnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemilihan Bagas sebagai Ketua Umum PB HMI disambut dengan positif oleh peserta kongres. Dengan dukungan yang solid, Bagas diharapkan mampu mengimplementasikan visi dan programnya, membawa HMI menjadi organisasi yang lebih proaktif, inovatif, dan berkontribusi signifikan dalam pembangunan bangsa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bagas menutup pidatonya dengan pesan optimisme dan harapan. "Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, kita akan memastikan bahwa HMI tidak hanya menjadi organisasi yang kuat, tetapi juga menjadi mitra penting dalam perjalanan pembangunan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Mari kita bersama-sama mewujudkan impian ini," tutupnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

"Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, kita akan memastikan bahwa HMI tidak hanya menjadi organisasi yang kuat," kata Bagas.

Terpilih Lewat Aklamasi, Bagas Kurniawan jadi Ketum PB HMI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/08/Presiden-Jokowi-terima-kunjungan-HMI-3140094676.jpg" alt="Pertemuan Presiden Jokowi dengan PB HMI di Istana Presiden (8/11) (dokumentasi setkab.go.id)" width="100%">
<figcaption>Pertemuan Presiden Jokowi dengan PB HMI di Istana Presiden (8/11) (dokumentasi setkab.go.id)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) baru saja menerima kunjungan dari Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (8/11). Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi dan PB HMI melakukan diskusi mengenai pemilihan umum yang akan berlangsung di Indonesia. PB HMI berharap agar jalannya Pemilu 2024 di Indonesia lancar, sukses dan damai. Ketua Umum PB HMI Raihan Ariatama menyampaikan harapannya supaya pagelaran Pemilu 2024 berjalan dengan lancar dan sukses. Ia menyebut jika pihaknya akan berkomitmen untuk melaksanakan pemilu yang damai dan substantif. &ldquo;Kami menyampaikan harapan agar pemilu di tahun 2024 ini bisa berjalan lancar dan sukses, dan tentunya kami juga berkomitmen untuk melaksanakan pemilu damai dan substantif,&rdquo; kata Raihan Ariatam yang dilansir JawaPos.com&nbsp;dari&nbsp;setkab.go.id, Rabu (8/11). Selanjutnya, Jokowi dan PB HMI juga melanjutkan diskusinya dengan membahas isu Palestina, Ormawa yang berdiri sejak 1947 itu pun menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi dan kejahatan kemanusiaan yang sedang terjadi di Gaza. Kemudian PB HMI juga meminta supaya Jokowi terus dalam mengawal situasi pelik tersebut dan untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Raihan mengatakan, tentunya tidak hanya soal itu, bantuan-bantuan kemanusiaan juga harus dilakukan pemerintah Indonesia sebagai bentuk komitmen kita. "Tentunya tidak hanya soal itu dan bantuan-bantuan kemanusiaan juga harus dilakukan pemerintah Indonesia sebagai bentuk komitmen kita," ujar Ketua Umum PB HMI. "Karena bagaimanapun Palestina adalah negara yang pertama kali mendukung kemerdekaan Indonesia dan tentu harus kita balas dengan baik pula,&rdquo; tambahnya. Selain itu juga, diketahui bahwa PB HMI akan melaksanakan Kongres yang ke-32 dan Munas Kohati yang ke-25 di Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal (24/11/23) mendatang. Kata Raihan, PB HMI mengundang secara resmi Presiden Joko Widodo dan sekaligus memintanya untuk membuka acara tersebut. Ia pun menyampaikan jika Jokowi bersedia untuk hadir. "Kami mengundang secara resmi Bapak Presiden sekaligus meminta beliau untuk membuka acara tersebut," tuturnya. "Dan insyaallah beliau bersedia untuk hadir pada kegiatan tersebut," imbuh ketua PB HMI periode 2021-2023.

Presiden Jokowi dan PB HMI melakukan diskusi mengenai pemilihan umum yang akan berlangsung di Indonesia.

PB HMI Temui Jokowi di Istana Negara, Begini Isi Pembahasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/22/demo-pb-hmi-715011424.jpeg" alt="Lantaran dianggap menudung politik dinasti, Ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Raihan Ariatama didesak untuk mengundurkan diri." width="100%">
<figcaption>Lantaran dianggap menudung politik dinasti, Ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Raihan Ariatama didesak untuk mengundurkan diri.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Lantaran dianggap menudung politik dinasti, Ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Raihan Ariatama&nbsp;didesak untuk mengundurkan diri. Desakan mundur itu disuarakan oleh kader-kader Komisariat HMI Universitas Ibnu Kaldun Jakarta Cabang Jakarta Raya. Para kader hijau hita itu&nbsp;mendatang kantor PB HMI di Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, pada Sabtu (21/10), sekitar pukul 16.00 WIB. Mereka melakukan aksi orasi menentang pernyataan Raihan, yang mereka anggap memberikan dukungan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meloloskan usia di bawah 40 tahun boleh maju sebagai capres/cawapres. Dan ini mereka nilai sebagai bentuk dukungan terhadap politik dinasti. Selain melakukan orasi Mereka menggelar aksi corat coret dinding. Di antaranya berbunyi "Copot, Raihan Pendukung Politik Dinasti". Mereka juga membawa poster yang bertuliskan "HMI se-Jakarta Mosi tidak percaya terhadap Raihan"&nbsp; Ketua Umum Komisariat HMI Universitas Ibnu Kaldun Jakarta Cabang Jakarta Raya, Umar Souwakil mengatakan, aksi ini dilakukan untuk meminta pertanggung jawaban dan klarifikasi Raihan. Menurutnya, pernyataan mendukung putusan MK bukanlah keputusan sepihak Raihan, yang tidak sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan. "Pengurus tidak pernah bersepakat dengan pernyataan Raihan itu. Justru, mereka menolak putusan MK, yang mereka anggap memiliki kepentingan untuk meloloskan Gibran menjadi cawapres di Pilpres 2024. Seharusnya HMI bersikap independen dengan tidak memihak kepada penguasa," tegasnya.&nbsp;

HMI menolak putucan MK, yang dianggap memiliki kepentingan untuk meloloskan Gibran menjadi cawapres. Seharusnya HMI independen.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pb hmi

Berita Terkini