<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/27/mDBXQPdjXQGWnXD2pTKs2aaq5Z3xn7VpJPX1tb4g-798761302.jpg" alt="DPP PDIP memperingati peristiwa 27 Juli 1996 atau Kudatuli alias Kerusuhan 27 Juli di halaman kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (27/7/2025). (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>DPP PDIP memperingati peristiwa 27 Juli 1996 atau Kudatuli alias Kerusuhan 27 Juli di halaman kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (27/7/2025). (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan memperingati peristiwa bersejarah 27 Juli 1996 atau yang lebih dikenal dengan Kudatuli atau Kerusuhan 27 Juli dalam suasana penuh keprihatinan. Dalam momen peringatan 29 tahun Kudatuli, DPP PDIP bersama Forum Komunikasi Kerukunan (FKK) menggelar tabur bunga di halaman Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (27/7). Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning mengungkapkan kesedihannya atas kondisi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang baru saja divonis 3 tahun dan 6 bulan penjara dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) dan perintangan penyidikan Harun Masiku. Menurut dia, peringatan tahun ini tidak bisa semeriah sebelumnya karena situasi politik yang menyelimuti partai. &ldquo;Sangat-sangat, dari kemarin ya, kita beberapa tahun bersama-sama Sekjen dan teristimewa tahun kemarin kita meriahkan. Ada drama seperti terjadi penyerangan. Terus kita rally ke Komnas HAM. Tahun ini nggak, makanya tadi aku tadi jalan dari Tugu Proklamasi, satu biar olahraga pagi, kedua kok sedih banget sih,&rdquo; kata Ribka saat ditemui di lokasi peringatan Kudatuli. Ia menyebut, keputusan hakim terhadap Hasto menjadi bukti bahwa hukum belum berpihak kepada seluruh rakyat.&nbsp; &ldquo;Ya memang prihatin lah, nggak mungkin kita mau hura-hura Sekjen kita sendiri masih terintimidasi oleh hukum. Jadi hukum kemarin yang diputuskan oleh hakim pada Sekjen itu bukti bahwa hukum belum berpihak kepada semua rakyat. Jadi hukum itu masih patuh pada segelintir penguasa,&rdquo; tegasnya. Ribka menilai, PDIP masih mengalami ketidakadilan dalam sistem hukum Indonesia. Menurut dia, tekanan hukum yang menimpa Hasto merupakan bagian dari upaya untuk melemahkan partai dan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. &ldquo;Jadi hukum masih menzalimi PDI Perjuangan. PDI Perjuangan masih dikangkangi oleh hukum. PDI Perjuangan masih dizalimi oleh hukum. Sebenarnya kita tahu, sasaran itu sebenarnya Ibu Mega, partai ini. Hasto itu kan ada sasaran antara,&rdquo; ucapnya. Ia juga mempertanyakan logika hukum dalam kasus Hasto yang dinilai dipaksakan. Menurutnya, putusan hakim telah menyatakan bahwa Hasto tidak terbukti merintangi penyidikan. &ldquo;Dicari-cari salahnya, udah tahu dia tidak merintangi pemeriksaan. Iya. Udah nggak, kalau suap, kan udah tahu Harun Masiku itu yang nyuap ke Wahyu. Kok diiniin Hasto lagi sih? Kan kemarin kita tahu bahwa di pleidoi Hasto itu sampai kita bisa dudukin loh itu. Tinggi banget itu buku. Tapi direplik diabaikan,. Apa sih ini, ini kan kurang ajar gitu kan,&rdquo; cetus Ribka. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa perjuangan partai belum selesai dan peristiwa seperti ini menjadi tantangan serius bagi PDIP.&nbsp; &ldquo;Artinya tidak mempedulikan. Kayak gini-gini, tadi saya kasih Bapak Audi, bang kita ini menang loh tiga kali. Tadi tidak berkuasa. Ini masih tantangan buat PDI Perjuangan, kita tahu,&rdquo; pungkasnya.

DPP PDIP memperingati Kudatuli dengan penuh keprihatinan terhadap Sekjen Hasto yang dinilai terintimidasi hukum dalam kasus suap.

DPP PDIP Peringati Peristiwa Kudatuli, Ribka Tjiptaning Prihatin, Sebut Sekjen Hasto Kristiyanto Terintimidasi oleh Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/18/Hasto-diapit-dua-jenderal-2851096110.jpg" alt="Caption: Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto bersama mantan Pangkostrad yang juga eks Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi dan mantan Wakapolri Oegroseno (ISTT)." width="100%">
<figcaption>Caption: Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto bersama mantan Pangkostrad yang juga eks Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi dan mantan Wakapolri Oegroseno (ISTT).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menyatakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, terbukti secara sah dan meyakinkan menyediakan dana suap sebesar Rp 400 juta guna memuluskan proses pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku sebagai anggota DPR RI 2019-2024. Hal itu terungkap dalam pertimbangan putusan hakim. "Di mana di dalam fakta persidangan terbukti terdakwa Hasto Kristiyanto berperan sebagai penyedia dana Rp 400 juta dari total dana operasional," kata Anggota Majelis Hakim membacakan pertimbangan putusan di PN Jakpus, Jumat (25/7). Majelis hakim menilai Hasto sebagai pelaku krusial dalam kasus ini. Perannya dinilai tak tergantikan oleh pihak lain, khususnya dalam perencanaan dan penyediaan dana untuk suap terkait PAW Harun Masiku tahun 2019. "Majelis berkesimpulan bahwa dana Rp 400 juta yang diserahkan Kusnadi kepada Doni Tri Istiqomah pada 16 Desember 2019 berasal dari Terdakwa bukan dari Harun Masiku sebagaimana dipersidangkan terlebih dahulu," tegas Hakim. Atas perbuatannya, Hasto dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan penjara. Hasto juga dijatuhkan pidana denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan. "Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hasto Kristiyanto dengan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan serta pidana denda sejumlah Rp250 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan," ucap Ketua Majelis Hakim, Rios Rahmanto. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang sebelumnya menuntut agar Hasto dihukum 7 tahun penjara. JPU mendakwa Hasto terlibat dalam perintangan penyidikan kasus korupsi Harun Masiku, termasuk upaya penghilangan barang bukti. Namun dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan Hasto tidak terbukti secara hukum melakukan perintangan penyidikan. Hakim anggota Sunoto menyampaikan bahwa unsur dalam Pasal 21 UU Tipikor yang menjerat terdakwa tidak terpenuhi. "Unsur dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan terhadap tersangka atau saksi atau terdakwa dalam perkara korupsi tidak terpenuhi," ujar Hakim Sunoto. Hakim juga menekankan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap mampu melanjutkan penyidikan kasus Harun Masiku. Hal ini dibuktikan dengan adanya surat perintah penyidikan (sprindik) tertanggal 9 Januari 2020 dan berbagai upaya pengumpulan keterangan sejak itu. &ldquo;Menimbang bahwa KPK tetap dapat melanjutkan penyidikan terhadap Harun Masiku yang dibuktikan dengan diterbitkannya surat perintah penyidikan tertanggal 9 Januari 2020 dilakukan berbagai upaya penyidikan termasuk pemeriksaan saksi-saksi,&rdquo; lanjut Sunoto. Selain itu, Hasto juga dinilai tak terbukti memerintahkan staf khususnya, Kusnadi, untuk merendam ponsel yang diduga menjadi alat bukti pada 6 Juni 2024. Hakim menyebut barang bukti berupa ponsel tersebut tetap ditemukan dan disita penyidik KPK. "HP yang dituduhkan direndam atau ditenggelamkan ternyata masih ada dan dapat disita KPK pada tanggal 10 Juni 2024," pungkasnya.

Majelis Hakim PN Jakpus memutuskan Hasto Kristiyanto bersalah dalam kasus suap PAW Harun Masiku, dijatuhi hukuman penjara 3 tahun 6 bulan.

Hasto Kristiyanto Terbukti Sediakan Uang Rp 400 Juta untuk Muluskan PAW Harun Masiku

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/26/fB7PL1xduFnrfQAwLOnuLILdghxuyc0geASXY8Ak-1-710245478.jpg" alt="Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto saat jalani sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (26/6). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto saat jalani sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (26/6). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto membantah menalangi suap untuk memuluskan pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku. Hal itu disampaikan Hasto saat menjawab pertanyaan jaksa penuntut umum (JPU) yang mempersoalkan soal uang suap untuk pengurusan PAW Harun Masiku menjadi Anggota DPR. Mulanya, Jaksa KPK mempersoalkan terkait dana talangan sebesar Rp 1,5 miliar untuk pengurusan PAW Harun Masiku. "Mengenai ada percakapan Saeful dan Donny yang mengatakan bahwa nanti saudara terdakwa lah yang akan melakukan talangan, dana talangan untuk pengurusan Harun Masiku sebesar Rp 1,5 miliar itu benar ada?" tanya Jaksa di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (26/6). Hasto secara tegas membantah pertanyaan jaksa. Ia mengklaim, tidak pernah menalangi uang untuk pengurusan suap PAW Harun Masiku. "Tidak benar, kalau tadi dikatakan oleh saudara Saeful bahwa saya WA saudara Saeful, saya akan menalangi dana, itu mungkin bisa ditayangkan, karena yang jelas dari pengakuan saudara Saeful dan juga dalam fakta persidangan yang lalu, itu bahwa munculnya istilah dana talangan itu pertama kali karena saudara Saeful berbohong sama istri," jawab Hasto. Ia menyebut, Saeful Bahri hanya mencari-cari alasan menyeret namanya terkait uang talangan, lantaran takut dipermasalahkam istri pulang larut malam. "Ketika pulang terlambat dan kemudian menggunakan nama saya, mengklaim adanya dana talangan dari saya. Tidak ada percakapan dari saya ke Saeful atau dari saya ke donny atau saya ke Harun Masiku untuk mengatakan persetujuan saya dana talangan karena saya nggak tahu sama sekali adanya dana operasional itu," ujar Hasto. Tak hanya itu, Jaksa KPK juga mempersoalkan uang yang dititipkan ke staf kesekretariatan DPP PDIP, Kusnadi senilai Rp 400 juta. Hasto secara membantah duit itu berasal darinya. "Di tanggal 16 Desember 2019 itu di DPP, Kusnadi menemui saksi Donny Tri Istiqomah. Pada saat itu Kusnadi menyerahkan dana talangan dari saudara sebesar Rp 400 juta yang dibungkus dalam amplop warna coklat di dalam ransel warna hitam, dengan mengatakan, 'mas ini ada perintah Pak Sekjen untuk menyerahkan duit operasional Rp 400 juta ke Pak Saeful, yang Rp 600 juta Harun Masiku', bagaimana tanggapan saudara?" tanya jaksa. "Itu tidak betul," jawab Hasto. "Ini keterangan dari Donny ya pak dan diiyakan sama Saeful Bahri pada waktu itu," tanya Jaksa lagi. "Iya, tapi Donny di bawah sumpah kan juga menyatakan tidak ada keterangan seperti itu," timpal Hasto. "Ada, ini saya kutip dari Donny," telisik Jaksa. "Ya itu bukan ada dana dari saya," imbuh Hasto. "Donny itu menerangkan menurut Donny nih, Kusnadi mengatakan, 'mas ini ada perintah Sekjen untuk menyerahkan duit operasional Rp 400 juta ke Pak Saeful, Rp 600 juta ke Harun Masiku' ?" tanya jaksa. "Tidak ada," pungkas Hasto.

Jaksa KPK mempersoalkan uang suap untuk PAW Harun Masiku, Hasto Kristiyanto bantah menalangi dana talangan.

 Jaksa KPK Persoalkan soal Uang Suap untuk Muluskan PAW Harun Masiku, Hasto Beri Bantahan Sangkal Dana Talangan

<div class="mb-3" data-rttabs="true"> <div id="panel:rm:0" class="react-tabs__tab-panel react-tabs__tab-panel--selected"> <div class="relative"> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/09/JKT_Sidang-Lanjutan-Hasto_SALMAN-TOYIBI-6JPG-3539510321.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan perintangan penyidikan kasus korupsi Harun Masiku dan pemberian suap, Hasto Kristiyanto saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan perintangan penyidikan kasus korupsi Harun Masiku dan pemberian suap, Hasto Kristiyanto saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, membeberkan bahwa mantan kader PDIP Saeful Bahri pernah meminta uang kepada mantan calon anggota legislatif (caleg) Anggota DPR RI 2019-2024, Harun Masiku. Ia mengklaim, dirinya memberikan teguran keras atas tindakan Saeful Bahri tersebut. Permintaan uang itu berkaitan dengan pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) agar Harun Masiku bisa duduk menjadi Anggota DPR. "Saya menerima laporan bahwa saudara Saeful meminta dana kepada Harun Nasiku, maka, kemudian tindakan saya adalah memberikan teguran keras kepada saudara Saeful Bahri," kata Hasto saat menjalani sidang sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (26/6). Ia mengklaim, pernah meminta kepada Harun Masiku untuk tidak memberikan uang sepeserpun kepada Saeful Bahri. Karena itu, Saeful Bahri diminta untuk datang ke Rumah Aspirasi yang berada di Jalan Sultan Syahrir, Jakarta Pusat. Hasto menyatakan dirinya menegur keras Saeful Bahri dengan nada tinggi. Namun, ia membantah dalam pertemuan itu membahas lobi KPU RI untuk memuluskan PAW Harun Masiku menjadi Anggota DPR. "Saya menyampaikan seperti ini 'kamu kenapa minta minta dana ke Harun Masiku, sejak awal saya menegaskan dilarang meminta-minta dana' dan kemudian saudara Saeful meminta maaf. Tidak ada perbincangan pembahasan terkait dengan KPU, termasuk lobi-lobi dengan KPU," ungkap Hasto. Hasto menyebut, saat pertemuan itu Saeful Bahri menyampaikan permintaan maaf, setelah memberikan teguran keras terkait dugaan adanya permintaan uang kepada Harun Masiku. "Jadi karena saya menerima informasi saudara Saeful Bahri meminta, saya langsung memberikan teguran kepada saudara Saeful Bahri. Kemudian dia langsung meminta maaf," ujar Hasto. Adapun, Hasto Kristiyanto didakwa merintangi penyidikan kasus suap proses pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI yang melibatkan Harun Masiku. Hasto merintangi KPK yang ingin menangkap Harun Masiku, sehingga mengakibatkan buron sampai saat ini. Hasto melalui Nurhasan memerintahkan Harun Masiku untuk merendam telepon genggamnya ke dalam air, setelah KPK melakukan tangkap tangan kepada Komisioner KPU RI 2017-2022 Wahyu Setiawan. Hasto juga memerintahkan staf pribadinya, Kusnadi, untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK. Upaya penangkapan terhadap Harun Masiku itu dilakukan setelah adanya dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI 2019-2024. Selain itu, Hasto juga didakwa memberikan uang senilai SGD 57.350 atau setara Rp 600 juta untuk Komisioner KPU RI 2017-2022, Wahyu Setiawan. Hasto memberikan suap ke Wahyu Setiawan bersama-sama dengan Harun Masiku. Uang tersebut diberikan Hasto Kristiyanto untuk Wahyu Setiawan, agar caleg Harun Masiku bisa dilantik menjadi caleg terpilih periode 2019-2024 menggantikan Riezky Aprilia di Dapil Sumatra Selatan (Sumsel) 1. Pemberian suap kepada Wahyu Setiawan dibantu oleh mantan anggota Bawaslu RI yang juga kader PDIP, Agustiani Tio Fridelina. Sebab, Agustiani memiliki hubungan dekat dengan Wahyu Setiawan. Hasto didakwa melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a serta pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang Perubahan atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHAP. </div> </div> </div> </div>

Saya menerima laporan bahwa saudara Saeful meminta dana kepada Harun Nasiku, maka, kemudian tindakan saya adalah memberikan teguran keras

Hasto Bantah Lobi KPU untuk Muluskan PAW Harun Masiku 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/22/Hasto-Kristiyanto-Dery-Ridwansah-3JPG-1562918152.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan perintangan penyidik kasus korupsi Harun Masiku dan pemberian suap, Hasto Kristiyanto menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan perintangan penyidik kasus korupsi Harun Masiku dan pemberian suap, Hasto Kristiyanto menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Tim kuasa hukum&nbsp;Sekertaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy, mengungkapkan bahwa pesan singkat Hasto bertuliskan 'ok sip' dengan Saeful Bahri bukan berarti menyetujui. Ia menampik adanya persetujuan dari Hasto soal suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) agar Harun Masiku menjadi Anggota DPR 2019-2024. "Kalau Sekjen menyampaikan 'oke sip' bukan berarti dia menyetujui," kata Ronny di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (12/6). Ia mengungkapkan, pernyataan ok sip itu telah dikonfirmasi langsung kepada Saeful Bahri saat dihadirkan sebagai saksi ke ruang persidangan. Menurutnya, Hasto justru sempat murka mendengar adanya praktik suap dari pengurusan PAW. "Karena dibuktikan dengn sekjen sempat memarahi Saeful terkait dengan ada upaya suap kepada komisioner KPU," tegasnya. Lebih lanjut, Ronny menuturkan saat percakapan itu terjadi pada 2019, Hasto tengah disibukkan dengan urusan partai. "Sekjen ini sangat sibuk, banyak sekali yang diurus tidak hanya masalah pencalegan saja, Pilpres 2019 diurus yang saat itu Jokowi dan Maruf. Jadi banyak sekali urusan," ujar Ronny. Adapun, Hasto Kristiyanto didakwa merintangi penyidikan kasus suap proses pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI yang melibatkan Harun Masiku. Hasto merintangi KPK yang ingin menangkap Harun Masiku, sehingga mengakibatkan buron sampai saat ini. Hasto melalui Nurhasan memerintahkan Harun Masiku untuk merendam telepon genggamnya ke dalam air, setelah KPK melakukan tangkap tangan kepada Komisioner KPU RI 2017-2022 Wahyu Setiawan. Hasto juga memerintahkan staf pribadinya, Kusnadi, untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK. Upaya penangkapan terhadap Harun Masiku itu dilakukan setelah adanya dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI 2019-2024. Selain itu, Hasto juga didakwa memberikan uang senilai SGD 57.350 atau setara Rp 600 juta untuk Komisioner KPU RI 2017-2022, Wahyu Setiawan. Hasto memberikan suap ke Wahyu Setiawan bersama-sama dengan Harun Masiku. Uang tersebut diberikan Hasto Kristiyanto untuk Wahyu Setiawan, agar caleg Harun Masiku bisa dilantik menjadi caleg terpilih periode 2019-2024 menggantikan Riezky Aprilia di Dapil Sumatra Selatan (Sumsel) 1. Pemberian suap kepada Wahyu Setiawan dibantu oleh mantan anggota Bawaslu RI yang juga kader PDIP, Agustiani Tio Fridelina. Sebab, Agustiani memiliki hubungan dekat dengan Wahyu Setiawan. Hasto didakwa melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a serta pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang Perubahan Atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHAP.

Pengacara Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa pesan 'ok sip' bukan tanda persetujuan suap PAW Harun Masiku, Hasto marah soal praktik suap.

Soal Pesan Ok Sip, Pengacara Klaim Hasto Sempat Marah Adanya Praktik Suap di Pengurusan PAW Harun Masiku

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/09/1000519623-3253457883.jpg" alt="ILUSTRASI: Basuki Tjahaja Poernama alias Ahok selaku mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) tahun 2019-2024, penuhi panggilan Kejaksaan Agung, Kamis (9/1). (Ridwan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Basuki Tjahaja Poernama alias Ahok selaku mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) tahun 2019-2024, penuhi panggilan Kejaksaan Agung, Kamis (9/1). (Ridwan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Ketua DPP PDI Perjuangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, enggan banyak berkomentar terkait penetapan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tanggapan itu disampaikan Ahok usai diperiksa sebagai saksi kasus korupsi&nbsp;Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina (Persero) Tahun 2011&ndash;2021. Ahok diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina tahun 2019&ndash;2024,&nbsp; Ahok menyerahkan sepenuhnya penanganan proses hukum Hasto kepada KPK. "Tanya KPK lah," kata Ahok di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (9/1). Ahok mengaku tidak mengetahui secara pasti nasib Hasto Kristiyanto terkait jabatannya sebagai Sekjen PDIP. Menurut dia, partainya akan menggelar perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-52 PDIP. "Aku nggak tahu. Besok kan HUT," lanjut mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Ia menyebut, Hasto dimungkinkan hadir dalam acara perayaan HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Jumat (10/1) besok. "Aku nggak tahu ya. Besok HUT harusnya (Hasto) dateng," jelas Ahok. Terpisah, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto akhirnya muncul di hadapan publik usai menyandang status tersangka. Hasto terlihat menghadiri konferensi pers terkait perayaan HUT ke-52 PDIP di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (10/1). Politikus asal Jogjakarta itu didampingi Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat dan Ronny Talapessy, serta juru bicara PDIP Guntur Romli. Hasto mengaku sudah menerima panggilan ulang dari KPK pada Senin (13/1) mendatang. Panggilan ulang itu dilayangkan setelah dirinya tidak hadir dari panggilan KPK, pada Senin (6/1). "Saya sudah menerima panggilan KPK pada tanggal 13.00 WIB pukul 10.00 WIB dan akan hadir memenuhi panggilan tersebut," ucap Hasto. Hasto memastikan akan memberikan keterangan sebaik-baiknya kepada KPK. Ia menegaskan, proses hukum yang menjeratnya akan dijalani dengan penuh tanggung jawab. "Saya memahami keseluruhan jalan politik Bung Karno dan Bu Mega, sehingga proses ini akan saya jalani dengan kepala tegak. Karena saya tahu konsekuensinya prinsip-prinsip negara hukum," pungkasnya.

Ketua DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tak banyak berkomentar soal penetapan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka.

Respons Ahok soal Hasto Kristiyanto jadi Tersangka Suap PAW Harun Masiku: Tanya KPK Lah

PAW Harun Masiku

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#PAW Harun Masiku