<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/22/6503f6b7-0c37-4f0b-8839-0a33451ad2c8-1-2198721642.jpg" alt="Pelepasan bantuan untuk korban bencana Sumatera di Dermaga Kolinlamil Jakarta, hasil kolaborasi Pemerintah dan pengusaha. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pelepasan bantuan untuk korban bencana Sumatera di Dermaga Kolinlamil Jakarta, hasil kolaborasi Pemerintah dan pengusaha. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Kemenko IPK) bekerja sama dengan sejumlah pengusaha menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak bencana di Pulau Sumatera.</p> <p>Pengiriman bantuan dilakukan melalui Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) TNI Angkatan Laut, pada Senin (22/12).</p> <p>Bantuan tersebut diberangkatkan dari Pelabuhan Tanjung Priok menggunakan KRI Semarang 594.</p> <p>Seluruh bantuan berasal dari program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) sejumlah pelaku usaha, termasuk PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP).</p> <p>Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan apresiasi atas kepedulian masyarakat dan kalangan filantropi yang digerakkan pengusaha jalan tol Jusuf Hamka.</p> <p>AHY berharap, partisipasi dunia usaha terus mengalir untuk membantu masyarakat di wilayah terdampak bencana.</p> <p>&ldquo;Saya mengucapkan terima kasih kepada para tokoh dan filantropi, termasuk Pak Jusuf Hamka, yang terus menunjukkan kepedulian. Kami selalu menantikan kontribusi dan kebaikan hati para pengusaha untuk membantu saudara-saudara kita di daerah bencana,&rdquo; kata AHY saat melepas bantuan di Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara.</p> <p>AHY menegaskan, bantuan dalam bentuk apa pun sangat dibutuhkan para korban, mengingat beratnya kondisi yang mereka alami.</p> <p>Ia juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu dan saling membantu demi meringankan beban para penyintas bencana.</p> <p>Berdasarkan data terbaru, jumlah warga terdampak yang masih berada di lokasi pengungsian saat ini diperkirakan mencapai 300 hingga 400 ribu orang.</p> <p>&ldquo;Jangan pernah lelah untuk terus berbuat yang terbaik bagi saudara-saudara kita di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh,&rdquo; ucap AHY.</p> <p class="class-paragraph">Sementara itu, pengusaha Jusuf Hamka menjelaskan bahwa bantuan yang dikirim meliputi bahan pangan pokok, kebutuhan bayi dan ibu, serta perlengkapan harian dan kesehatan bagi korban bencana di tiga provinsi tersebut.</p> <p>Bantuan diterima langsung oleh Komandan Kolinlamil, Laksda TNI Rudhi Aviantara, untuk kemudian didistribusikan ke daerah tujuan.</p> <p>Pria yang akrab disapa Babah Alun itu mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan anggaran CSR untuk membantu korban bencana dalam jangka panjang.</p> <p>Bahkan, dana CSR untuk tahun mendatang turut dialokasikan guna mendukung penanganan bencana.</p> <p>&ldquo;Hari ini bantuan dikirim melalui KRI Semarang 594. Untuk CSR tahun depan juga kami arahkan ke bantuan kemanusiaan, dengan anggaran mencapai ratusan miliar rupiah,&rdquo; ucapnya.</p> <p>Selain melalui jalur laut TNI AL, bantuan kemanusiaan juga disalurkan melalui berbagai pihak, di antaranya Lembaga Matahari Pagi, organisasi kepemudaan KNPI, serta melalui Kantor Staf Presiden (KSP).</p> <p>Jusuf Hamka mengajak seluruh masyarakat untuk bergotong royong bersama relawan dan pemerintah dalam memulihkan kondisi warga dan daerah terdampak.</p> <p>Ia menegaskan, pemerintah telah bekerja keras sejak awal bencana, meski tidak selalu terlihat di ruang publik.</p> <p>&ldquo;Sebagai warga negara, kita wajib membantu ketika negeri sedang berduka. Mari kita bergandengan tangan, baik pengusaha, relawan, maupun masyarakat umum. Jika kita bersatu, insyaallah semua bisa teratasi,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak hanya melontarkan kritik, melainkan ikut berkontribusi sesuai kemampuan masing-masing, sekecil apa pun bentuk bantuannya.</p> <p>&ldquo;Kalau bisa membantu dengan kebutuhan sehari-hari, silakan. Kalau belum mampu, setidaknya kirimkan doa. Jangan hanya pandai mengkritik,&rdquo; pungkasnya.</p> <p>&nbsp;</p>

Pemerintah dan pengusaha di Jakarta salurkan bantuan kemanusiaan ke Sumatera. Kolaborasi bantu korban bencana didukung CSR dan relawan.

Kalangan Pengusaha Gotong Royong Salurkan CSR untuk  Bantu Korban Bencana Sumatera

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/14/JKT-pembangunan-giant-sea-wall-Salman-Toyibi-4JPG-80629639.jpg" alt="Suasana proyek pembangunan tanggul laut atau Giant Sea Wall Jakarta di kawasan Kosambi, Tangerang, Banten, Sabtu (13/1/2023)." width="100%">
<figcaption>Suasana proyek pembangunan tanggul laut atau Giant Sea Wall Jakarta di kawasan Kosambi, Tangerang, Banten, Sabtu (13/1/2023).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Pemprov DKI Jakarta menyatakan komitmennya mendukung pembangunan mega proyek tanggul laut raksasa (giant sea wall) yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.</p> <p>Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Staf Khusus Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Cyril Raoul Hakim alias Chico Hakim, Jumat (13/6).</p> <p>Respons ini muncul setelah Presiden Prabowo secara terang-terangan mencari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam penutupan International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di JCC Senayan, Kamis (12/6).</p> <p>Presiden ingin memastikan kehadiran Jakarta dalam pendanaan proyek strategis nasional tersebut, khususnya bagian Teluk Jakarta yang membutuhkan dana antara 8 hingga 10 miliar dolar AS.</p> <p>"Terkait pidato Pak Prabowo kemarin sudah cukup jelas ya, beliau menyampaikan bahwa beliau beberapa waktu sebelum hari tersebut pidato, bertemu dengan Pak Pram. Juga telah mengirim utusan untuk berbicara dengan Pak Pram dan Pak Pram menyanggupi. Kita melihat dari situ saja," ujar Chico.</p> <p>Lebih lanjut, Chico menegaskan sikap Pemprov DKI Jakarta terhadap permintaan pemerintah pusat. Pemprov DKI Jakarta pun akan patuh dengan arahan Prabowo.</p> <p>"Intinya pemerintah provinsi DKI Jakarta tentunya akan patuh pada arahan pemerintah pusat yang dipimpin Pak Prabowo," tambahnya.</p> <p>Sebelumnya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa dirinya telah mendapat konfirmasi langsung dari Gubernur DKI soal dukungan terhadap proyek tersebut. Bahkan, Prabowo menyebut DKI Jakarta siap urunan dana karena APBD-nya yang besar.</p> <p>"Saya dapat jawaban 'dukung'. Alhamdulillah. Karena APBD-nya DKI sangat besar. Jadi saya bilang DKI harus urunan. Pemerintah pusat urunan," kata Prabowo.</p> <p>Presiden juga sempat menyinggung ketidakhadiran Pramono dalam acara penutupan ICI 2025.</p> <p>"Khusus untuk Teluk Jakarta, kemungkinan 8 sampai 10 miliar dolar (AS). Kalau 8 sampai 10 miliar dolar, saya kira kita sendiri mampu. Di sini ada hadir Gubernur DKI? Tidak? Enggak hadir? Waduh. Coba diselidiki kenapa tidak hadir," &nbsp;ujar Prabowo berkelakar.</p> <p class="class-paragraph">Megaproyek tanggul laut raksasa ini rencananya akan membentang sepanjang 500 kilometer dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur.</p> <p>Khusus untuk Teluk Jakarta, anggaran sebesar 1 miliar dolar AS (setara Rp 16,3 triliun) per tahun disebut menjadi proyeksi kontribusi dari DKI Jakarta.</p> <p>Prabowo menekankan bahwa proyek ini mendesak untuk menyelamatkan rakyat dari ancaman air laut yang makin serius.</p> <p>Meski membuka peluang investasi asing dari China, Jepang, Korea, Eropa hingga Timur Tengah, ia menegaskan proyek tetap akan jalan dengan kekuatan anggaran dalam negeri.</p> <p>"Air itu sudah mengancam kehidupan rakyat kita, harus segera. Dan ini suatu yang harus kita laksanakan dan kita terbuka," tegas Presiden.</p>

Pemprov DKI Jakarta mendukung pembangunan mega proyek tanggul laut raksasa, sebagai komitmen terhadap proyek strategis nasional.

Pemprov DKI Jakarta Ikut Patungan Proyek Tanggul Laut Jakarta, Proyeksi Kontribusi Rp 16 Triliun Per Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/13/image-1130714190.jpg" alt="Ilustrasi pasangan yang akan membayar tagihan di kasir. (Freepik.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pasangan yang akan membayar tagihan di kasir. (Freepik.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;<em>S</em><em>plit bill</em> merupakan konsep di mana seseorang membagi secara merata biaya suatu pembelian. Sederhananya aturan ini disebut patungan.&nbsp; Kedua belah pihak membayar dengan nominal yang sama.</p> <p>Sebelum seseorang melakukan kencan pertama pasti melakukan persiapan terlebih dahulu. Baik itu pemilihan tempat, baju yang dipakai, transportasi, sampai kepada siapa yang akan membayar tagihan saat bertemu.&nbsp;</p> <p>Dahulu, saat kencan pertama, yang membayar <em>bill</em> adalah pria. Namun, seiring berjalan waktu ada perubahan <em>mindset</em> sehingga tidak jarang tagihan dibayarkan keduanya.&nbsp;</p> <p>Sebenarnya tidak ada yang salah dengan <em>split bill.</em> Karena tujuannya sama-sama ingin membayar tagihan dari apa yang dipesan bersama.&nbsp;</p> <p>Faktor yang menjadi penyebab <em>split bill</em> menjadi masalah ketika pesanan memiliki perbedaan harga yang sangat jauh. Setelah kencan, pihak dengan pesanan menu harga murah akan memikirkan bagaimana aturan pembayaran tagihan di pertemuan selanjutnya. Karena, dia pasti merasa dirugikan harus membayar sebagian dari bill pihak pemesan hidangan yang mahal.&nbsp;</p> <p>Lalu, apakah di kencan-kencan mendatang akan selalu patungan atau tidak. Tentu selalu ada pertanyaan setelah <em>split bill</em> terjadi.</p> <p>Untuk menghindari kejadian seperti itu, ada baiknya sebelum melakukan kencan pertama, komunikasi secara baik-baik, atau bisa juga dengan cara mencari tahu terlebih dahulu bagaimana pendapat <em>gebetan</em> tentang pandangan mengenai <em>split bill</em>.&nbsp;</p> <p>Setelah bertukar pendapat, akan memiliki gambaran kira-kira saat kencan siapa yang membayar tagihan.&nbsp;Jika memang merasa enggan, malu, atau tidak enak untuk bertanya. Alternatif lain adalah dengan cara mengambil setruk tagihan, jika dia tidak melakukan apa-apa berarti Andaa yang harus membayar tagihan.&nbsp;</p> <p>Terdapat alternatif lain yang bisa diterapkan saat kencan pertama, yaitu <em>going dutch</em>. Konsep ini merujuk pada pembayaran <em>bill</em> sesuai pesanan masing-masing. Jadi, tidak akan ada orang yang merasa dirugikan.&nbsp; </p>

Split bill merupakan konsep di mana seseorang membagi secara merata biaya suatu pembelian. Sederhananya aturan ini disebut patungan

Serba-serbi Split Bill di Kencan Pertama Bersama Gebetan, Going Dutch Jadi Alternatifnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/04/hewan-kurban2-3694406619.jpg" alt="Ilustrasi hewan kurban yang memenuhi syarat. (Freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi hewan kurban yang memenuhi syarat. (Freepik)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Umat Islam akan merayakan hari raya Idul Adha. Dalam perayaan yang dikenal juga dengan Idul Kurban tersebut, umat Islam akan menjalankan solat Ied dan dilanjutkan dengan pemotongan hewan kurban.</p> <p>Sapi dan kambing merupakan binatang yang seringkali digunakan sebagai hewan kurban bagi umat Islam di Indonesia.</p> <p>Umat Islam memang disarankan untuk menyediakan hewan kurban. Namun karena harga hewan kurban cukup mahal, maka tidak semua umat Islam bisa membelinya.</p> <p>Meskipun begitu, ada juga yang menyikapinya dengan membeli hewan kurban secara patungan.</p> <p>Yang menjadi pertanyaan, bagaimana hukum mengeluarkan hewan kurban secara patungan menurut hukum Islam?</p> <p>Dikutip dari laman NU Online, Ibnu Rusyd dalam Bidayatul Mujtahid menyebutkan, sejumlah ulama memiliki pandangan yang berbeda mengenai hukum berkurban.</p> <p>Ulama madzhab Syafii dan Maliki memiliki pendapat bahwa hukum berkurban adalah sunah muakkadah.</p> <p>Sementara madzhab Hanafi mewajibkan berkurban bagi umat Islam yang mampu serta menetap, dan tidak wajib bagi musafir.</p> <p>Walaupun berbeda pendapat, para ulama tetap menganjurkan berkurban, karena akan diganjar pahala dan juga memiliki implikasi sosial.</p> <p>Maka dari itu, hampir seluruh masjid atau yayasan keagamaan berupaya untuk berkurban melalui donasi yang dikumpulkan.</p> <p class="class-paragraph">Selain itu, berkurban juga tidak harus dilakukan sendiri, tetapi juga boleh patungan. Terutama untuk kurban sapi, karena harga sapi tergolong mahal jika dibeli oleh satu orang.</p> <p>Namun, untuk berkurban secara patungan, ada beberapa persyaratannya. Antara lain hewan yang dikurbankan adalah sapi dan jumlah maksimal orang yang patungan ialah tujuh orang.</p> <p>Berdasarkan persyaratan ini, maka tidak diperbolehkan jika patungan untuk kurban kambing, dan juga tidak diperbolehkan jika jumlah orang yang patungan berkurban sapi lebih dari tujuh orang.</p> <p>Ibnu Qudamah menuliskan berikut:</p> <p>وتجزئ البدنة عن سبعة وكذلك البقرة وهذا قول أكثر أهل العلم</p> <p>Artinya: Kurban satu ekor unta ataupun sapi atas nama 7 orang diperbolehkan oleh mayoritas ulama.</p> <p>Seperti dikutip Ibnu Qudamah, menurut Ahmad bin Hanbal, hanya Ibnu Umar yang melarangnya.</p> <p>كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر النحر فاشتركنا في البقرة عن سبعة</p> <p>Artinya: Kami pernah berpergian bersama Rasulullah SAW, kebetulan di tengah perjalanan hari raya Idul Adha (yaumun nahr) datang. Akhirnya, kami patungan membeli sapi sebanyak 7 orang untuk dikurbankan. (HR Al-Hakim).</p> <p>Jabir bin &lsquo;Abdullah juga pernah mengisahkan sebagai berikut:</p> <p>كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة، فنذبخ البقرة عن سبعة نشترك فيها</p> <p class="class-paragraph"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014726333/nggak-cuman-tangguh-ini-7-tanda-perempuan-yang-berpikiran-keras-mampu-berpikir-mandiri-hingga-mempunyai-empati">Nggak Cuman Tangguh! Ini 7 Tanda Perempuan yang Berpikiran Keras, Mampu Berpikir Mandiri hingga Mempunyai Empati</a></strong></p> <p>Artinya: Kami pernah ikut haji tamattu&rsquo; (mendahulukan &lsquo;umrah daripada haji) bersama Rasulullah SAW, lalu kami menyembelih sapi dari hasil patungan sebanyak 7 orang. (HR Muslim).</p> <p>Dari dua hadits tersebut, maka bisa juga disimpulkan bahwa berkurban secara patungan adalah dibolehkan, asalkan jumlah peserta yang patungan maksimal tujuh orang.</p> <p>Selain itu, hewan kurban yang dibolehkan untuk dibeli secara patungan adalah sapi dan unta saja, sementara kambing ataupun domba hanya boleh untuk satu orang.</p>

Bagaimana hukunya  bagi umat Islam yang ingin berkurban secara patungan, harus penuhi sejumlah syarat.

Jelang Idul Adha, Umat Islam Boleh Berkurban secara Patungan, Asalkan Penuhi Syarat ini!

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/13/dirjen22-712822128.jpg" alt="Sebanyak tujuh saksi bersaksi dalam sidang lanjutan mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (13/5). (Ridwan)" width="100%">
<figcaption>Sebanyak tujuh saksi bersaksi dalam sidang lanjutan mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (13/5). (Ridwan)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Dirjen PSP) Kementerian Pertanian (Kementan), Ali Jamil Harahap mengakui, menggelembungkan anggaran atau <em>mark up</em> kegiatan untuk menutupi ongkos kunjungan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) ke Brazil. Sebab, Ditjen PSP Kementan diminta patungan uang sebesar Rp 600 juta untuk kepentingan pribadi SYL ke Brazil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mulanya Ketua Majelis Hakim, Rianto Adam Pontoh bertanya kepada Ali Jamil soal iuran pejabat eselon I di Kementan untuk Syahrul Yasin Limpo. Bekas anak buah SYL lantas itu mengamininya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tadi kami menyampaikan per momen," kata Ali Jamil saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (13/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ibu-kota-baru/014646681/summarecon-garap-fasilitas-pendidikan-di-ikn-seluas-29-hektare">Summarecon Garap Fasilitas Pendidikan di IKN Seluas 2,9 Hektare</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali Jamil menjelaskan, Ditjen PSP diminta untuk patungan Rp 600 juta agar SYL bisa berangkat ke Brazil.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ke Brazil kami dari Ditjen PSP diminta sharing Rp 600 juta," ungkap Ali Jamil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hakim Rianto pun mendalami permintaan uang senilai Rp 600 juta itu datang dari siapa. Sehingga diperuntukan untuk kegiatan SYL.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Waktu kunjungan ke luar negeri, SYL minta ke saudara Rp 600 juta. Itu siapa yang datang dan minta ke saudara? Apakah melalui sekretaris saudara? Siapa orangnya?," tanya hakim lagi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Seperti kami sampaikan tadi kami dapat info sharing itu dari Pak Sekjen, terus kami sampaikan ke Sesditjen 'Ada info seperti ini Pak Ses, tolong dimonitor'," jawab Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami dilaporkan oleh Sesdit sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) itu sesuai dengan BAP kami, (uang) itu dari sisa kegiatan," tambah Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Ali, uang patungan untuk SYL menggunakan anggaran sebuah acara. Misalnya, sebuah acara di hotel, maka uang sisa anggarannya akan diperuntukkan untuk SYL.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Misalnya rapat 5 hari, dimarkup jadi 7 atau 8 hari? seperti itu kah?," cecar hakim.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mohon izin, kami tidak tahu teknisnya karena ranahnya sesdit sebagai KPA. Kami hanya dilaporkan," ujar Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hakim kemudian mencecar Ali soal sumber uang Rp 600 juta tersebut. Sebab, sisa anggaran sebuah kegiatan di Kementan diperkirakan tak mencapai nominal tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kekurangan itu dari mana bisa terkumpul sebanyak itu Rp600 juta? dari kegiatan apa saja? Apakah SPJ juga masuk?," telisik hakim.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Awalnya kami tidak dilaporkan seperti itu. DI awal hanya dilaporkan seperti tadi. Kemudian ada juga dilaporkan ada juga dari perjalan dinas," timpal Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apa benar benar ada perjalanan dinas? atau fiktif?," ucap hakim</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itu mereka yang tahu teknisnya," ujar Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saudara secara tidak langsung menyetujui. Okelah tutup mata tahu sama tahu akhirnya terkumpul Rp600 juta kan?," tanya hakim lagi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Siap Yang Mulia, iya," jawab Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini Rp 600 juta ngga mungkin dari kantong anda sendiri, pasti dari anggaran. Rp600 juta terkumpul kemudian siapa yang ngambil uang ini?," tanya hakim.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami tidak mengetahui Pak Ketua," pungkas Ali.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kasusnya,&nbsp;Syahrul&nbsp;Yasin Limpo&nbsp;didakwa&nbsp;didakwa&nbsp;melakuka<wbr />n pemerasan dan menerima gratifikasi. Adapun pemerasan yang diduga diterima Syahrul Yasin Limpo sebesar Rp 44.546.079.044 atau Rp 44,54 miliar. Serta menerima gratifikasi sebesar&nbsp;Rp 40.647.444.494 atau Rp 40,64 miliar, sepanjang Januari 2020 sampai dengan Oktober 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tindak pidana pemerasan ini dilakukan&nbsp;SYL&nbsp;bersama-sama dengan Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan Muhammad Hatta, yang dilakukan sepanjang 2020-2023.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Dalam penerimaan pemungutan uang ini, Syahrul Yasin Limpo&nbsp;didakwa&nbsp;melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf f jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Syahrul Yasin Limpo bersama-sama dengan Kasdi dan Muhammad Hatta didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp 40.647.444.494 atau Rp 40,64 miliar, sepanjang Januari 2020 sampai dengan Oktober 2023. Dalam penerimaan gratifikasi ini, Syahrul Yasin Limpo didakwa melanggar Pasal 12 B jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Dirjen PSP Kementan, Ali Jamil Harahap mengakui, menggelembungkan anggaran atau mark up untuk menutupi ongkos kunjungan SYL ke Brazil.

Dirjen PSP Kementan Diminta Patungan Rp 600 Juta untuk Kunjungan SYL ke Brasil 

patungan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#patungan

Berita Terkini

Kalangan Pengusaha Gotong Royong Salurkan CSR untuk Bantu Korban Bencana Sumatera

Pemprov DKI Jakarta Ikut Patungan Proyek Tanggul Laut Jakarta, Proyeksi Kontribusi Rp 16 Triliun Per Tahun

Serba-serbi Split Bill di Kencan Pertama Bersama Gebetan, Going Dutch Jadi Alternatifnya

Jelang Idul Adha, Umat Islam Boleh Berkurban secara Patungan, Asalkan Penuhi Syarat ini!

Dirjen PSP Kementan Diminta Patungan Rp 600 Juta untuk Kunjungan SYL ke Brasil

Download Aplikasi JawaPos.com