<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/24/1000415152-749045332.jpg" alt="Ilustrasi pembunuhan. (Ardika/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembunuhan. (Ardika/Antara)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Kasus kematian seorang dosen perempuan yang ditemukan meninggal tanpa busana di kamar hotel Jalan Telaga Bodas Raya, Semarang, Senin (17/11) pukul 05.30 WIB, memasuki babak baru. Sosok perwira polisi yang awalnya hanya berstatus saksi utama, AKBP Basuki, kini resmi dipatsus setelah terungkap menjalin hubungan gelap dengan korban. Korban diketahui bernama DLL, 35 tahun, warga Kedungmundu, Kecamatan Tembalang. Ia merupakan dosen Universitas 17 Agustus 1945 (Untag). Perempuan itu ditemukan tergeletak di lantai kamar 210 dalam kondisi sudah tidak bernapas. Orang yang pertama kali menemukan korban adalah AKBP Basuki, 56, Kasubdit Dalmas Ditsamapta Polda Jateng. Polisi tersebut datang ke kamar hotel korban sekitar pukul 05.30 WIB. Saat membuka pintu kamar, ia mendapati korban dalam kondisi tak bernyawa, lalu melapor ke Inafis Polrestabes Semarang, Polsek Gajahmungkur, serta pihak resepsionis hotel. Usai laporan itu, olah tempat kejadian perkara langsung dilakukan untuk memastikan penyebab kematian. Saat itu, Kasatreskrim Polrestabes Semarang, AKBP Andika Dharma Sena, membenarkan adanya temuan tersebut. Hingga kini, proses penyelidikan masih berlangsung. &ldquo;Nanti kita coba lakukan otopsi. Nanti kita lihat hasil otopsinya seperti apa,&rdquo; katanya, Selasa (18/11) lalu seperti dikutip dari Radar Semarang (Jawa Pos Grup) Ia menambahkan, sejumlah saksi telah diperiksa yang belakangan diketahui ternyata termasuk AKBP Basuki yang saat itu berada di lokasi kejadian. &ldquo;Ada salah satu saksi yang kami periksa. Nanti kami lihat keterangannya seperti apa,&rdquo; ujarnya. &nbsp; AKBP Basuki Ternyata Punya Hubungan Gelap dengan Korban Seiring dengan bergulirnya penyelidikin, internal Polda Jateng mengungkap fakta mengejutkan: AKBP Basuki ternyata memiliki hubungan asmara dengan korban, meski ia telah beristri. Temuan inilah yang membuat statusnya berubah dari saksi utama dalam kasus kematian DLV menjadi terperiksa etik, hingga akhirnya dijebloskan ke tahanan khusus (patsus). Kasus ini masih bergulir, dan pihak kepolisian menegaskan hasil otopsi serta gelar perkara akan menentukan langkah lanjutan dalam penyidikan maupun proses etik terhadap AKBP Basuki. Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, membenarkan bahwa AKBP B sudah berkeluarga, sementara korban masih berstatus lajang. &ldquo;Sudah (berkeluarga). Kalau inisial D itu masih gadis, masih bujang,&rdquo; ujarnya, Kamis (20/11). Artanto juga menegaskan bahwa hubungan asmara keduanya memang berlangsung lama. &ldquo;Yang jelas mereka ada komunikasi intens. Dan hubungan asmara itu memang benar. Menurut pengakuan yang bersangkutan dari tahun 2020,&rdquo; katanya. Informasi yang beredar menyebut, AKBP B dan DLV bahkan tinggal bersama di satu rumah di kawasan Tembalang. Hubungan di luar pernikahan sah itulah yang menyeret perwira menengah tersebut pada pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KKEP). Atas pelanggaran itu, AKBP B kini mendekam di patsus Mapolda Jateng selama 20 hari sejak Rabu (19/11/2025) malam. &ldquo;Yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran berupa tinggal bersama dengan seorang perempuan berinisial D, tanpa ikatan perkawinan yang sah,&rdquo; tegas Artanto. Ia menambahkan, pelanggaran tersebut masuk kategori berat karena berkaitan dengan kesusilaan dan dinilai mencederai citra institusi. Meski demikian, ia belum memastikan waktu pelaksanaan sidang kode etik maupun sanksi yang berpotensi dijatuhkan, mulai dari penundaan pangkat hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). (*)

AKBP Basuki, kini resmi dipatsus setelah terungkap menjalin hubungan gelap dengan dosen yang ditemukan tewas di kamar hotel di Semarang

Fakta Mengejutkan! Awalnya Jadi Saksi, AKBP Basuki Kini Dipatsus karena Ternyata Punya Hubungan Gelap dengan Dosen yang Tewas di Hotel Semarang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/18/woman-covers-her-face-with-her-hands_1283181-405-535113005.jpg" alt="Ilustrasi perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual./(Freepik/ishtiakreels)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual./(Freepik/ishtiakreels)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Seorang personel Brimob di Maluku diduga melakukan kekerasan seksual. Atas dugaan itu, Polda Maluku mengambil langkah tegas. Mereka sudah melakukan penempatan khusus (patsus) terhadap personel berinisial Bripka RN tersebut.&nbsp; Lewat keterangan resmi yang dikutip pada Jumat (10/10), Kabid Humas Polda Maluku Kombes Rositah Umasugi menyampaikan bahwa Bripka RN sudah diproses oleh Bid Propam Polda Maluku. Yang bersangkutan menjalani patsus sejak 9 Oktober-28 Oktober.&nbsp; &rdquo;Penempatan khusus dilakukan sebagai bagian dari proses pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri terhadap oknum anggota Brimob berinisial RN,&rdquo; ungkap dia.&nbsp; Kombes Rositah menyatakan bahwa proses yang dilakukan terhadap Bripka RN dipastikan berjalan secara objektif dan transparan. Dia menyebut, sudah menjadi prosedur yang lazim bagi Polda Maluku memastikan proses etik berjalan tanpa intervensi. Rositah mengungkapkan bahwa sebelum patsus dilakukan terhadap Bripka RN, pihaknya sudah melakukan serangkaian klarifikasi kepada korban, saksi-saksi, dan terlapor. Untuk mendalami bukti-bukti yang ada, penyidik Bid Propam Polda Maluku terus bekerja.&nbsp; &rdquo;Kami pastikan bahwa setiap proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip due process of law. Jika terbukti bersalah, maka akan diberikan sanksi tegas, baik pidana maupun etik,&rdquo; imbuhnya. Divisi Propam Polri melalui akun media sosial resmi pada platform X juga sudah menegaskan hal yang sama. Dalam unggahannya, Divisi Propam Polri menyatakan tidak akan pandang bulu dalam proses hukum terhadap personel yang diduga melakukan pelanggaran. &rdquo;Kami memohon maaf kepada korban, keluarga, serta masyarakat atas tindakan yang dilakukan oleh anggota kami. Polri berkomitmen menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Tidak ada ruang bagi pelaku kekerasan seksual, apalagi terhadap anak di bawah umur,&rdquo; tegas Divisi Propam Polri. (*/) &nbsp; &nbsp;

Seorang personel Brimob di Maluku diduga melakukan kekerasan seksual, Polda Maluku ambil tindakan tegas dengan penempatan khusus.

Polda Maluku Patsus Personel Brimob Berinisial RN Berpangkat Bripka yang Diduga Lakukan Kekerasan Seksual

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/29/ZpdfO7vk2RUe4Ml46xAOnCqBcFm8625HtDwLkAhB-70222487.jpg" alt="Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim. (Polri)" width="100%">
<figcaption>Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim. (Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Polri menegaskan komitmennya menindak tegas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh tujuh personel Brimob terkait insiden tabrakan yang menyebabkan meninggalnya pengemudi ojek online, Affan Kurniawan. Ketujuh personel yang berada di rantis dipastikan melanggar kode etik kepolisian.&nbsp; Hal ini disampaikan dalam doorstop hasil pemeriksaan awal di Lobby Gedung Divisi Propam Polri, Jumat (29/8). Dankor Brimob Polri Komjen Imam Widodo menyampaikan permohonan maaf dan belasungkawa atas meninggalnya almarhum Affan. &ldquo;Kami atas nama pribadi dan sebagai Dankor Brimob Polri turut berbelasungkawa dengan perpulangnya saudara Affan. Semoga beliau diampuni segala dosanya dan keluarganya diberikan kesabaran. Saya juga memohon maaf kepada keluarga almarhum dan seluruh masyarakat Indonesia. Untuk seluruh proses pemeriksaan anggota kami, kami serahkan sepenuhnya kepada Divpropam Mabes Polri,&rdquo; ujar Imam Widodo. Sementara itu, Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim menegaskan pihaknya telah menahan tujuh personel Brimob yang diduga melanggar kode etik profesi kepolisian. &ldquo;Kami pastikan tujuh orang terduga sudah diamankan di Divpropam Mabes Polri dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Dari hasil gelar perkara awal, disepakati mereka terbukti melanggar kode etik profesi kepolisian. Mulai hari ini, kami tetapkan penempatan khusus (patsus) selama 20 hari, terhitung sejak 29 Agustus sampai 17 September 2025,&rdquo; tegas Abdul Karim. Kadiv Propam menambahkan, dalam proses pemeriksaan, Polri melibatkan lembaga eksternal sebagai bentuk transparansi, termasuk Komnas HAM, Kompolnas, dan Kementerian Hukum dan HAM. Sementara Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Munafrizal Manan memantau langsung proses pemeriksaan kode etik ketujuh personel.&nbsp; &ldquo;Kami melihat langsung proses pemeriksaan berjalan cepat dan transparan. Penempatan khusus selama 20 hari ini bertujuan untuk mempermudah proses investigasi. Kami juga mengajak masyarakat yang memiliki informasi tambahan agar menyampaikannya langsung ke Divpropam, Kompolnas, atau Komnas HAM,&rdquo; jelasnya. Bagian lain, Komisioner Kompolnas, Mohammad Choirul Anam, menyatakan bahwa pihaknya akan terus mengawasi jalannya proses hukum agar sesuai prinsip akuntabilitas dan keadilan. &ldquo;Kami pastikan proses penegakan hukum berjalan dengan serius dan transparan. Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawal dan memastikan penanganan kasus ini mencerminkan rasa keadilan,&rdquo; tuturnya.

Polri menetapkan tujuh personel Brimob dalam penempatan khusus terkait insiden tabrakan yang mengakibatkan meninggalnya pengemudi ojek onlin

Sudah Dipatsus, 7 Personel Brimob Terbukti Langgar Etik saat Melindas Driver Ojol hingga Tewas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/29/WhatsApp-Image-2025-08-29-at-160034-1-2892873536.jpeg" alt="Begini tampang pelaku yang menabrakkan mobil taktis Brimob ke pengemudi ojek online (Ojol) Bernama Affan Kurniawan. (Instagram @divisipropampolri)" width="100%">
<figcaption>Begini tampang pelaku yang menabrakkan mobil taktis Brimob ke pengemudi ojek online (Ojol) Bernama Affan Kurniawan. (Instagram @divisipropampolri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sebanyak 7 personel Brimob Polri yang terlibat dalam insiden tragis driver ojek online (ojol) bernama Affan Kurniawan kemarin (28/8) sudah terbukti melanggar kode etik. Divisi Propam Polri membeber peran masing-masing polisi tersebut berdasar hasil pemeriksaan dan klarifikasi yang dilaksanakan secara intensif.&nbsp; Kepala Divisi Propam Polri Irjen Abdul Karim menyampaikan bahwa berdasar hasil pemeriksaan dan pengakuan 7 tersebut, ada 2 orang yang duduk di bagian depan kendaraan. Sedangkan 5 polisi lainnya duduk di bagian belakang kendaraan. Kepada Divisi Propam Polri, mereka mengakui bahwa perwira berinisial Kompol C duduk di sebelah pengemudi.&nbsp; &rdquo;Ada pun pengemudi yang mengemudi kendaraan tersebut yaitu Bripka R, sedangkan yang duduk di sebelah pengemudi, yaitu Kompol C,&rdquo; terang dia. Sisanya 5 orang polisi berinisial Aipda R, Briptu D, Bripda M, Bharaka J, dan Bharaka Y duduk di bagian belakang kendaraan. Abdul Karim memastikan informasi tersebut sudah valid dan pasti. Sebab, berasal dari keterangan 7 polisi tersebut. Namun, untuk substansi lainnya, Divisi Propam Polri masih perlu melakukan pendalaman.&nbsp; &rdquo;Klarifikasi itu tentunya kami akan meminta keterangan, bukan hanya dari terduga saja, tapi saksi-saksi ataupun fakta-fakta orang-orang yang mengetahui kejadian tersebut,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Jenderal bintang dua Polri itu meminta agar masyarakat mempercayakan penanganan kasus tersebut kepada aparat kepolisian. Dia memastikan, 7 polisi itu akan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Mereka akan ditindakan tegas dan keras sesuai perturan perundang-undangan dan aturan yang mengikat personel kepolisian.&nbsp; &rdquo;Saya selaku Kadiv Propam Polri tetap berkomitmen dan menjaga integritas dari organisasi saya yang saya pimpin ini. Dan saya akan menegakkan hukum seadil-adilnya sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku di lingkungan Polri,&rdquo; ucap Abdul Karim.&nbsp; &nbsp; &nbsp;

Sebanyak 7 personel Brimob Polri terlibat dalam insiden tragis driver ojek online Affan Kurniawan, Divisi Propam Polri membeber peran.

Divisi Propam Polri Beber Peran 7 Polisi dalam Insiden Tragis Driver Ojol Affan Kurniawan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/10/1000703930-3150930014.jpg" alt="Ilustrasi tahanan polisi. (Rolandus Nampu/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tahanan polisi. (Rolandus Nampu/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Tiga polisi yang berdinas di Polresta Denpasar ditahan dalam penempatan khusus (patsus). Hal tersebut buntut kasus seorang tahanan tewas dianiaya di dalam sel rutan. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Bali Kombespol Aryasandi mengatakan, ketiga polisi tersebut dinilai tidak profesional dan lalai dalam bertugas. Saat kejadian pengeroyokan, ketiganya tidak mengawasi aktivitas para tahanan dalam sel Polresta Denpasar. &rdquo;Tiga anggota telah kami patsus selama 30 hari karena kode etik. Saat bertugas piket jaga, mereka tidak monitor kegiatan tahanan. Itu salah satu bentuk ketidakprofesionalan anggota,&rdquo; kata Sandi seperti dilansir dari Antara. Tiga anggota yang dipatsus yakni Bripka ADP&nbsp; (anggota Satuan Tahti),&nbsp; Bripda IPDAP (anggota Samapta), dan Bripda IDPS (anggota Samapta). Sebelumnya, tahanan pria berinisial AI, 35, diketahui tewas di dalam Rumah Tahanan (Rutan) Polresta Denpasar, Bali, pada Rabu (4/6) sekitar pukul 21.30 wita. Korban AI diketahui adalah seorang pelaku pelecehan seksual. Menurut keterangan Sandi, korban tewas karena diduga dikeroyok para tahanan lain di Rutan Polresta Denpasar. Dari sejumlah informasi yang dihimpun, korban AI adalah pelaku pencabulan dan setelah ditangkap diserahkan ke rutan oleh penyidik Unit PPA Polresta Denpasar. Namun belum sampai sehari di dalam sel, AI telah tewas diduga dikeroyok. Polisi telah menetapkan enam orang tahanan sebagai tersangka pengeroyokan. Para pelaku rata-rata merupakan tahanan kasus narkotika. Mereka dijerat pasal 170 tentang Pengeroyokan atau Penganiayaan secara bersama-sama. Sandi menyebutkan, hingga kini penyidik masih melakukan pendalaman terkait motif pengeroyokan hingga menyebabkan kematian tersebut.

Tiga polisi di Polresta Denpasar ditahan dalam penempatan khusus buntut kasus seorang tahanan tewas dianiaya di dalam sel rutan

Tiga Anggota Polresta Denpasar Ditahan Buntut Tahanan Meninggal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/27/Kabid-Humas-Polda-Malut-Kombes-Polisi-Bambang-Suharyono-2190953941.jpg" alt="Kabid Humas Polda Malut Kombes Polisi Bambang Suharyono. (Abdul Fatah/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kabid Humas Polda Malut Kombes Polisi Bambang Suharyono. (Abdul Fatah/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Maluku Utara menjatuhkan sanksi penempatan khusus (patsus) atau penahanan terhadap Wakil Kepala Kepolisian Resor Pulau Taliabu Kompol S terkait kasus dugaan perselingkuhan. &rdquo;Wakapolres sudah menjalani patsus (penempatan khusus), jadi sudah ditahan sambil menunggu proses selanjutnya,&rdquo; kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Maluku Utara (Malut) Komisaris Besar Polisi Bambang Suharyono seperti dilansir dari Antara, Kamis (27/2). Informasi yang diperoleh menyebutkan, Wakil Kepala Kepolisian Resor (Wakapolres) Pulau Taliabu Kompos S dijatuhi sanksi patsus usai menjalani pemeriksaan. Wakapolres diperiksa dalam kasus dugaan selingkuh dengan seorang anggota DPRD Provinsi Malut berinisial AYM. Bambang menjelaskan, dalam kasus dugaan perselingkuhan itu, Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Malut telah memeriksa sejumlah saksi. &rdquo;Jadi, penanganan internal sudah lakukan. Pemeriksaan saksi sudah. Saat ini patsus, baru menunggu jadwal persidangan,&rdquo; jelas Bambang. Kasus dugaan perselingkuhan Wakapolres Pulau Taliabu Kompol S dengan seorang anggota DPRD Provinsi Malut inisial AYM mencuat melalui unggahan rekaman percakapan mesra oleh akun media sosial @dinyapriliani. Itu tidak lain adalah anak dari Kompol S. Sebelumnya, Kepala Polda Malut Inspektur Jenderal Polisi Midi Siswoko meminta Bidang Propam untuk menyelidiki kasus dugaan perselingkuhan yang dilakukan Wakapolres Pulau Taliabu. &rdquo;Soal dugaan obrolan mesra anggota DPRD, saya telah memerintahkan Bidang Propam untuk menyelidiki hal tersebut dan semua pelanggaran akan kita tindak tegas,&rdquo; kata Kapolda Midi Siswoko. Kapolda mengatakan, apabila dalam penyelidikan itu ditemukan bukti pelanggaran, Kompol S akan dijatuhi sanksi sesuai aturan. &rdquo;Kalau dipecat dan tidak dipecat, itu dari hasil sidang, kapolda tidak bisa intervensi di persidangan. Semua tergantung hasil dari penemuan fakta oleh perangkat sidangnya,&rdquo; ungkap Kapolda Midi Siswoko.

Polda Malut menjatuhkan sanksi penempatan khusus atau penahanan terhadap Wakapolres Pulau Taliabu terkait kasus dugaan perselingkuhan

Polda Malut Tahan Wakapolres Pulau Taliabu Terkait Dugaan Selingkuh dengan Anggota DPRD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/24/IMG_20250123_181350-2051393866.jpg" alt="Ilustrasi ekshumasi makam almarhum Darso di TPU Sekrakal, Semarang, Jawa Tengah, Senin (13/1)., yangdiduga tewas akibat dianiaya enam anggota polisi Kota Jogjakarta. (Makna Zaezar/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ekshumasi makam almarhum Darso di TPU Sekrakal, Semarang, Jawa Tengah, Senin (13/1)., yangdiduga tewas akibat dianiaya enam anggota polisi Kota Jogjakarta. (Makna Zaezar/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Enam anggota Polresta Jogjakarta yang diduga terlibat dalam kasus kematian Darso, 43, warga Semarang, Jawa Tengah, dikenai sanksi penempatan khusus (patsus). Mereka ditempatkan di Markas Polda Daerah Istimewa Jogjakarta selama 30 hari. Kepala Bidang Humas Polda DI Jogjakarta Komaris Besar Polisi Ihsan menyebut, penjatuhan sanksi tersebut karena enam polisi itu diduga melanggar prosedur operasi standar (SOP) dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas (laka lantas) yang melibatkan Darso. &rdquo;Sudah seminggu yang lalu keenam terduga pelanggar kode etik ini telah kita laksanakan penempatan di tempat khusus di Polda DI Jogjakarta. Tentunya sudah dibebaskan dari tugas karena kami tempatkan di tempat khusus selama 30 hari,&rdquo; ujar Ihsan seperti dilansir dari Antara. Ihsan menuturkan, terhadap enam anggota Polresta Jogjakarta itu, Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda DI Jogjakarta berfokus memeriksa prosedur dalam penanganan laka lantas pada 12 Juli 2024 yang melibatkan Darso. &rdquo;Memang hasil dari pemeriksaan di Bid Propam Polda DI Jogjakarta ditemukan adanya pelanggaran etik yang saat ini sudah berproses untuk etiknya karena diduga melakukan pelanggaran terkait SOP dalam hal penanganan laka lantas,&rdquo; kata Ihsan. Meski demikian, Kombes Ihsan menegaskan, terkait dugaan keterlibatan enam anggota Polresta Jogjakarta dalam kasus kematian Darso sepenuhnya ditangani penyidik Polda Jawa Tengah. Menurut dia, enam anggota Satuan Lalu Lintas Polresta Jogjakarta tersebut telah memenuhi panggilan penyidik Polda Jateng sebagai saksi. &rdquo;Kemarin memang sudah ada panggilan dari penyidik Polda Jateng. Sudah kita berangkatkan anggota untuk menghadiri pemeriksaan sesuai dengan panggilan sebagai saksi,&rdquo; tandas Ihsan. Kasus laka yang terjadi pada 12 Juli 2024 melibatkan pengendara motor bernama Tutik Wiyanti dengan mobil yang dikemudikan Darso di Jalan Mas Suharto, Danurejan, Kota Jogjakarta. Tutik yang menjadi korban dalam kecelakaan itu mengalami luka di leher. Pada hari yang sama, kecelakaan berikutnya terjadi ketika Restu Yosepta Gerimona, suami Tutik, berusaha mengejar mobil yang ditunggangi Darso beserta dua rekannya. Saat itu Darso bersama rekannya dianggap berusaha kabur atau lepas tanggung jawab setelah sempat mengantar Tutik ke RS Bethesda Lempuyangwangi. Mobil itu lantas menyerempet Geri hingga terjatuh. Geri kemudian melaporkan kejadian itu ke Polresta Jogjakarta. Berbekal identitas KTP Darso yang sempat difoto keluarga korban, enam orang dari Tim Unit Gakkum Satlantas Polresta Jogjakarta melakukan penjemputan terhadap Darso di Semarang pada 21 September 2024 untuk penyelidikan terkait kecelakaan lalu lintas itu. Pada 10 Januari 2025, keluarga Darso melaporkan anggota Satuan Lalu Lintas Polresta Jogjakarta ke Polda Jawa Tengah atas dugaan melakukan penganiayaan hingga menyebabkan Darso meninggal dunia, setelah beberapa hari sempat dirawat di rumah sakit.

Enam anggota Polresta Jogjakarta yang diduga terlibat kasus kematian warga Semarang, dikenai sanksi penempatan khusus di Polda Jogjakarta

Enam Polisi Terduga Penganiaya Darso Disanksi Patsus di Mapolda DI Jogjakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/1670515443669_copy_1024x575.jpg" alt="Ilustrasi polisi. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi polisi. Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Secara keseluruhan kini sudah ada sebelas polisi mendapat sanksi melalui sidang etik dalam kasus pemerasan penonton Djakarta Warehouse Project (DWP). Terbaru, Polri menjatuhkan sanksi demosi lima tahun di luar fungsi penegakan hukum dan penempatan khusus (patsus) selama 30 hari kepada dua polisi. Mereka adalah polisi berinisial DW dan RP. Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Erdi A. Chaniago menyampaikan, sidang etik terhadap DW dan RP berlangsung pada Selasa (7/1). Sidang berlangsung di Ruang Sidang Divisi Propam Polri Gedung TNCC Lantai 1 Mabes Polri. Dalam sidang tersebut bertindak sebagai ketua komisi Brigjen Pol Agus Wijayanto dan wakil ketua komisi Kombes Heri Setyawan. Selain itu, anggota komisi AKBP Heru Waluyo, AKBP Rusdi Batubara, dan AKBP Endang Werdiningsih. Melalui sidang tersebut disampaikan bahwa para polisi yang menjalani sidang etik hari ini telah melakukan permintaan uang sebagai imbalan dalam pembebasan atau pelepasan para penonton DWP, baik yang berstatus sebagai warga negara asing (WNA) maupun warga negara Indonesia (WNI). Atas pelanggaran tersebut, DW dan RP mendapat sanksi berupa permintaan maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri. Kemudian para pelanggar diminta mengikuti pembinaan rohani, mental, dan pengetahuan profesi selama satu bulan. Selain itu, mereka juga mendapat sanksi administrasi.&nbsp; &rdquo;Berupa penempatan dalam tempat khusus selama 30 hari terhitung mulai 27 Desember 2024 sampai dengan 25 januari 2025 di ruang patsus Biro Provos Divpropam Polri. Mutasi bersifat demosi selama lima tahun di luar fungsi penegakan hukum (reserse),&rdquo; terang Erdi. Atas putusan tersebut, para pelanggar menyatakan banding. Dalam penegakan kode etik tersebut hasil pemeriksaan sudah diklasifikasikan peran masing-masing terduga pelanggar. &rdquo;Tentunya pasalnya juga sesuai dengan peran masing-masing dalam wujud pelanggarannya,&rdquo; imbuh Erdi A. Chaniago. Dengan putusan tersebut, total ada sembilan polisi yang diberi sanksi demosi lima sampai delapan tahun di luar fungsi penegakan hukum. Selain itu, ada tiga polisi yang juga kena sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). &rdquo;Sesuai dengan komitmen Polri, terkait dengan penanganan kasus DWP 2024, Polri melalui Divpropam Polri telah menindak tegas kepada terduga pelanggar,&rdquo; jelas Erdi A. Chaniago.

Secara keseluruhan kini sudah ada sebelas polisi mendapat sanksi melalui sidang etik  kasus pemerasan penonton Djakarta Warehouse Project

Polisi Kena Sanksi Dalam Kasus Pemerasan Penonton DWP Bertambah Jadi Sebelas Orang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/31/Screenshot_2024-12-31-10-17-42-648_comandroidchrome-edit-4093351516.jpg" alt="Kadiv Propam Polri Irjen Pol Abdul Karim. (ANTARA/Nadia Putri Rahmani)" width="100%">
<figcaption>Kadiv Propam Polri Irjen Pol Abdul Karim. (ANTARA/Nadia Putri Rahmani)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Choirul Anam kembali mengungkap hasil sidang etik terhadap para polisi yang terlibat dalam skandal dugaan pemerasan penonton Djakarta Warehouse Project (DWP) asal Malaysia. Pada Kamis malam (2/1), Anam menyampaikan bahwa majelis etik telah menghukum seorang polisi dengan vonis demosi delapan tahun dan penempatan khusus (patsus) 30 hari.&nbsp; &rdquo;Yang demosi itu kanit inisialnya D, dengan putusan demosi delapan tahun, patsus 30 hari dan dinyatakan perbuatannya memang perbuatan yang tercela,&rdquo; terang Anam kepada awak media di Jakarta.&nbsp; Menurut Anam, D memiliki peran yang cukup penting dalam struktur peristiwa dugaan pemerasaan dengan barang bukti mencapai Rp 2,5 miliar tersebut. Dia menyatakan, yang bersangkutan merupakan salah satu bagian pemilik kendali atas peristiwa itu. Diakui olehnya, dalam peristiwa tersebut ada pihak-pihak yang bertanggung jawab karena jabatan dan ada pula yang aktif melakukan perbuatan tercela. &rdquo;Makanya ada orang yang walaupun jabatannya tidak level tinggi, tapi kena PTDH. Karena dia aktif dalam konstruksi perbuatan yang tercela. Jadi, tidak hanya dilihat dalam struktur pertanggungjawaban, tapi juga dilihat bagaimana dia peran keaktifannya,&rdquo; beber Anam.&nbsp; Mantan komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) itu mengakui bahwa kasus itu dilakukan dengan perencana dalam konteks menyiapkan personel. Sehingga tidak diniatkan sejak jauh hari, namun tidak juga direncanakan di saat peristiwa terjadi. &rdquo;Perencanaan itu dalam konteks memang menyiapkan siapa saja yang ikut terlibat dan sebagainya,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Lebih lanjut, Anam kembali menekankan bahwa pihaknya mendukung penuh bila nantinya Polri juga melakukan proses hukum terhadap para polisi yang melanggar aturan tersebut. Dia percaya, dukungan itu bukan hanya datang dari Kompolnas, melainkan dari pihak-pihak lain.&nbsp; &rdquo;Saya yakin ya tidak hanya Kompolnas yang merasa dan mendorong kasus ini menjadi tindak pidana, karena memang faktanya kuat mengarah ke sana. Saya yakin tidak hanya Kompolnas tapi juga masyarakat,&rdquo; imbuh Anam.

majelis etik telah menghukum seorang polisi yang terlibat skandal DWP dengan vonis demosi delapan tahun dan penempatan khusus 30 hari.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#patsus

Berita Terkini