<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/image-5.jpg" alt="Ilustrasi pelajar. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelajar. Dok JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepolisian mengungkap seorang pria berinisial HOC, 49, di Tangerang, Banten, yang tega mencabuli dan menjual foto alat kelamin keponakan laki-lakinya berinisial J, 10. &rdquo;HOC menyimpan foto-foto di Google Mail Suryadharma89. Tapi setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, ternyata nama ini adalah nama palsu,&rdquo; kata Pelaksana harian (Plh) Kasubdit I Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Metro Jaya AKBP Rafles Langgak Putra Marpaung seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Sabtu (19/7). Rafles mengatakan, kasus ini terungkap setelah pihaknya melakukan patroli siber dan mendapati adanya informasi seorang pria mengunggah konten berisi tindak asusila. HOC merekam atau memfoto kemaluan korban berinisial J, 10, yang dititipkan di tempat tinggalnya oleh kakak dari istrinya. &rdquo;Jadi, orang tua kandung dari anak korban sudah berpisah, sudah bercerai. Ibunya mengalami depresi sehingga untuk pengasuhan diserahkan kepada saudara perempuan dari ibu kandung (bibi) korban,&rdquo; tegas Rafles Langgak Putra Marpaung. HOC diamankan pada 27 Mei di Jakarta Selatan. Tersangka menyebutkan bahwa yang menjadi motif perbuatan adalah karena hasrat pribadi akibat trauma pada masa lalu belum hilang. Kini, korban telah diserahkan walinya yakni adik ibu kandung korban yang tidak mengetahui suaminya melakukan hal tersebut. Pihak Kepolisian menyita barang bukti HP, foto korban dan hasil visum dari pihak dokter terkait kasus tersebut. Pelaku dikenakan pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar. &rdquo;Kami juga sangkakan pasal 29 jo pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 6 miliar,&rdquo; kata Rafles.

Kepolisian mengungkap seorang pria di Tangerang yang tega mencabuli dan menjual foto alat kelamin keponakan laki-lakinya berusia 10 tahun

Pria di Tangerang Pelaku Pelecehan Seksual pada Keponakan Laki-lakinya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/05/2-JUDI-ONLINE-JPC-2195609354.jpg" alt="Ilustrasi judi online. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi judi online. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyatakan bahwa pihaknya&nbsp;terus mengintensifkan patroli siber untuk mendeteksi dan memutus akses atas situs dan aplikasi yang memuat konten perjudian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang kita lakukan juga adalah strategi pemantauan dan pemblokiran yang dilakukan secara intensif berupa patroli siber khusus untuk mendeteksi situs dan aplikasi yang memuat konten perjudian," tuturnya dalam acara Memerangi Judi Online dan Kejahatan Baru di Era Ekonomi Digital 5.0 di Jakarta Selatan, Selasa (19/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meutya Hafid menjelaskan kalau Kementerian Komdigi memanfaatkan teknologi terbaru seperti kecerdasan artifisial untuk mendeteksi konten judi online.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/015332660/kamu-harus-tahu-ini-6-manfaat-konsumsi-jagung-rebus-bagi-tubuh-bisa-untuk-menjaga-kesehatan-mata">Kamu Harus Tahu! Ini 6 Manfaat Konsumsi Jagung Rebus bagi Tubuh, Bisa untuk Menjaga Kesehatan Mata</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kementerian Komdigi telah melakukan pemutusan akses terhadap 5,1 juta konten perjudian sejak 2017, termasuk sebanyak 3,5 juta yang diblokir sepanjang tahun 2024,&rdquo; tuturnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain pemutusan akses, Kementerian Komdigi juga menyelenggarakan berbagai pelatihan literasi digital di 27 provinsi kepada 165 ribu orang pada tahun 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meutya Hafid juga telah meminta platform media sosial yang beroperasi di Indonesia untuk mengkampanyekan gerakan anti judi online.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015332644/5-zodiak-yang-sering-membawa-keberuntungan-mulai-dari-pantang-menyerah-hingga-memiliki-aura-yang-positif">5 Zodiak yang Sering Membawa Keberuntungan, Mulai dari Pantang Menyerah hingga Memiliki Aura yang Positif</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Meskipun mungkin ini platform dari luar, tapi selama yang mengakses internetnya adalah orang Indonesia, maka tidak bisa memisahkan giat bisnisnya dengan narasi kita sebagai bangsa," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dirinya menyebut kalau pemberantasan judi online membutuhkan dukungan penyedia industri layanan keuangan agar dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, Meutya Hafid meminta semua pemangku kepentingan untuk bekerja sama mendukung pemberantasan judi online.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami perlu sampaikan bahwa disinilah perlu kerja sama yang kuat. Kami perlu terus menggiatkan dan mempercepat upaya blokir dari situs, tapi di saat yang bersamaan kalau transaksi keuangannya juga tidak dijaga, ini juga jadinya kerja tanpa hasil," tandasnya.</div>

"Yang kita lakukan juga adalah strategi pemantauan dan pemblokiran yang dilakukan secara intensif berupa patroli siber khusus,"

Tekan Penyebaran Konten Judi Online, Komdigi Klaim Intensifkan Patroli Siber

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/03/Screenshot_2024-04-03-16-41-27-710_comgoogleandroidgm-edit-2333686892.jpg" alt="Ilustrasi pencurian sepeda motor" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pencurian sepeda motor</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Tim Jatanras Satreskrim Polres Subang baru saja menangkap 8 tersangka kasus curanmor. Mereka ditangkap di dua TKP yakni di Kecamatan Tambakdahan dan Subang Kota.&nbsp; Kapolres Subang AKBP Ariek Indra Sentanu mengatakan, kasus pertama terjadi di sebuah kontrakan di kawasan Kelurahan Karanganyar, Subang Kota pada 17 Agustus 2024. Kasus ini terungkap lewat patroli siber. "Motor korban sedang ditawarkan oleh&nbsp;penadah di media sosial Facebook. Saat itu juga kita langsung buru pelaku dan berhasil kita bekuk," kata Ariek, Sabtu (7/9). Ariek mengatakan, modus pelaku merusak kunci kendaraan yang ditinggal oleh korban di halaman parkir kontrakan. Pelaku beraksi setelah keadaan sepi. "Para pelaku ini sudah mengintai motor korban dan terus mengawasinya. Saat korban lengah, dengan menggunakan kunci T pelaku beraksi membawa kabur motor korban," jelasnya. Setelah dilakukan pengembangan, petugas berhasil menangkap pelaku utama curanmor tersebut. "Pelaku utama sebagai eksekutor, joki dan yang memantau situasi target sasaran, berhasil kita ringkus. Salah satu pelaku terpaksa dilumpuhkan&nbsp;karena mencoba melawan petugas saat akan ditangkap," jelasnya. "Dari TKP Subang Koya ini, kita berhasil amankan 5 tersangka. Yakni 3 pelaku dan 2 penadah barang curian yang dijual di medsos Facebook," imbuhnya. Sementara, untuk TKP kedua di kawasan Kecamatan Tambakdahan polisi berhasil meringkus 3 pelaku. "TKP Tambakdahan ini, pelaku mengincar motor petani yang terparkir di persawahan," katanya. Kedelapan 8 tersangka yang diamankan masing-masing S, 41, MS, 23, DA, 19, YN, 27, dan IW, 29. Sementara, para tersangka kasus Curanmor dengan TKP di pesawahan yakni AY, 40, BS, 23, dan ES, 27.

Tim Jatanras Satreskrim Polres Subang baru saja menangkap 8 tersangka kasus curanmor, masing-masing di Tambakdahan dan Subang Kota

8 Pencuri Sepeda Motor Ditangkap di Subang, Gara-Gara Penadah Jual Kendaraan Curian di Facebook   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/21/Foto-bintang-Timnas-Indonesia-Pratama-Arhan-ketika-menjalani-proses-akad-nikah-bersama-Azizah-Salsha-1226814209.jpg" alt="Foto bintang Timnas Indonesia Pratama Arhan ketika menjalani proses akad nikah bersama Azizah Salsha. (Instagram/@pratamaarhan8)" width="100%">
<figcaption>Foto bintang Timnas Indonesia Pratama Arhan ketika menjalani proses akad nikah bersama Azizah Salsha. (Instagram/@pratamaarhan8)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Polda Metro Jaya tengah menyelidiki kasus penyebaran video syur yang pemerannya mirip istri pemain Timnas Indonesia Pratama Arhan, Azizah Salsha. Penyelidikan dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat. "Penyelidikan yang dilakukan oleh Tim Penyelidik Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya saat ini atas dasar adanya Laporan Informasi (LI)," kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombespol Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Kamis (22/8). Ade mengatakan, pihaknya masih mendalami ada tidaknya pelanggaran pidana dalam perkara ini. Profiling terhadap para pelaku juga masih terus berjalan. "Salah satunya dalam perkara ini memuat temuan petugas Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dalam pelaksanaan patroli siber yang dilakukan," jelasnya. Sebelumnya, kabar dugaan perselingkuhan antara&nbsp;Azizah Salsha&nbsp;dengan Salim Nauderer, mantan kekasih Rachel Vennya, viral di media sosial.&nbsp; Yang cukup mengejutkan, Azizah Salsha sempat dikabarkan berhubungan dengan dua orang lelaki sekaligus, Yaitu dengan Salim Nauderer dan Satria Ananta. Satria adalah orang yang sempat dikabarkan dekat dengan Fuji. Setelah kabar perselingkuhannya diunggah di media sosial dan viral, Azizah Salsha akhirnya buka suara. Dia menyatakan kabar yang santer beredar di media sosial sama sekali tidak benar. "Kami berharap jangan menyebarkan berita bohong atau fitnah di luar sana yang tidak sesuai dengan faktanya," ujar Azizah Salsha dalam unggahannya di Instagram. Dia pun menegaskan rumah tangganya bersama Pratama Arhan tidak sedang goyah. Tidak seperti dalam keterangan yang beredar di media sosial, yang menyebut keduanya bakal bercerai.

Polda Metro Jaya menyelidiki kasus penyebaran video syur yang pemerannya mirip istri pemain Timnas Indonesia Pratama Arhan, Azizah Salsha.

Viral Video Asusila Mirip Istri Pratama Arhan, Azizah Salsha, di Media Sosial, Polda Metro Jaya Lakukan Patroli Siber   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kata-jubir-psi-tantangan-berat-jokowi-hanya-melawan-hoax_c_207273.jpeg" alt="Presiden Jokowi yang sudah menyatakan bakal maju di pilpres 2019, disebut PSI bakal lebih sering diserang Hoax." width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi yang sudah menyatakan bakal maju di pilpres 2019, disebut PSI bakal lebih sering diserang Hoax.</figcaption>
</figure><h3>Bareskrim Gandeng Kemenkominfo Utamakan Langkah Edukasi</h3> JawaPos.com – Menjelang Pemilu 2024, terjadi peningkatan aktivitas di media sosial (medsos). Tulisan-tulisan yang bernada provokatif hingga hoaks makin menyebar. Hal itu menjadi salah satu temuan Dittipid Siber Bareskrim Mabes Polri saat melakukan patroli siber.  Kasubdit I Dittipid Siber Bareskrim Kombespol Reinhard Hutagaol menuturkan, <a href="https://www.jawapos.com/tag/patroli-siber/">patroli siber</a> mendeteksi peningkatan-peningkatan komentar yang pro dan kontra terkait Pilpres 2024. Petugas memantau semua fenomena tersebut. "Namun, untuk pemblokiran akun yang dipastikan melakukan pidana hanya di Kemenkominfo," paparnya.  Dittipid Siber berupaya mencari titik tengah. Agar kebebasan berekspresi tidak terkekang, tetapi penyebaran informasi hoaks dan provokatif juga tidak merajalela. "Ini sedang dicari strateginya," paparnya. Dia mengatakan, Polri akan mengedepankan langkah pencegahan. "Perlu edukasi dan sosialisasi menggunakan medsos dengan baik," terangnya.  Saat menemukan adanya penyebaran hoaks, petugas akan memberikan edukasi. Dengan demikian, masyarakat tidak terjebak untuk menyebarkan informasi salah tersebut. ”Jangan sampai malah ikut menyebarkan,’’ paparnya. Dia menegaskan, penegakan hukum merupakan langkah terakhir yang ditempuh petugas. Setelah edukasi dan sosialisasi, tentunya penyebar hoaks diberi teguran. ’’Kalau masih menyebarkan, tentunya langkah akhir ditempuh, penegakan hukum,’’ jelasnya.  Namun, penegakan hukum dan sanksi tegas diutamakan untuk informasi yang bermuatan SARA. Sebab, isu SARA memiliki daya rusak yang besar di masyarakat. Bisa membuat hubungan memanas dan memicu konflik nyata.  Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Ahmad Ramadan menuturkan, Polri dan Kemenkominfo telah memiliki kesepakatan. Salah satunya, melakukan take down terhadap akun yang menyebarkan SARA serta menimbulkan perpecahan di masyarakat. ’’Dengan cepat kita bisa proses take down itu,’’ terangnya.  Jelang Pilpres 2024, dapat dipastikan bahwa medsos akan digunakan sebagai alat kampanye hitam. Hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian sering digunakan untuk menyerang lawan politik. Fenomena itu terus berulang dalam setiap pilpres.

Patroli Siber, Sebar Hoaks Jelang Pilpres, Akun Medsos Di-Take Down

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/kominfo-menteri-johnny-merger-indosat-H3-berto-2.jpeg" alt="Menkominfo Johnny G.Plate. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menkominfo Johnny G.Plate. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika membantu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan melakukan patroli siber untuk mengawasi peredaran obat sirop.  "Pasti kami kawal dan bantu sepenuhnya BPOM agar masyarakat terlindungi dari obat-obatan yang unsur toksiknya tinggi," kata Menteri Kominfo Johnny G. Plate ditemui di Jakarta, Rabu (26/10).  Patroli siber dengan lembaga lain menurut Menteri Johnny adalah hal yang rutin dilakukan kementerian. Dalam patroli kali ini, Kementerian Kominfo membantu BPOM mengawasi peredaran obat sirop untuk mengantisipasi gangguan ginjal akut pada anak.  Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito saat jumpa pers di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (24/10) mengatakan masih ada obat-obatan yang tidak memenuhi syarat dijual di platform daring.  "Ada 1.400 tautan yang harus kami lakukan tindak lanjut sebagai bagian dari patroli siber BPOM," kata Penny.  BPOM hingga saat ini sudah mengumumkan lima merk obat yang dinilai tidak memenuhi syarat karena mengandung senyawa etilena glikol (EG) dan dietilena glikol (DEG) melebihi ambang batas.  Kementerian Kesehatan RI menemukan setidaknya 102 jenis obat sirop yang sempat dikonsumsi penderita gangguan ginjal akut. Ratusan obat itu sedang diteliti BPOM untuk melihat tingkat kandungan EG dan DEG dalam obat sirop itu.  Kemenkes per 24 Oktober menemukan 255 kasus gangguan ginjal akut pada anak, berasal dari 26 provinsi. Sebanyak 143 pasien meninggal dunia atau setara dengan 56 dari jumlah kasus. Hasil penyelidikan menunjukkan kasus gangguan ginjal akut disebabkan obat sirop yang mengandung senyawa itu.  Dinas Kesehatan DKI Jakarta per 24 Oktober mendapatkan 90 laporan kasus gangguan ginjal akut pada anak dan hampir 50 persen pasien meninggal dunia. Dinkes DKI membuka layanan informasi soal gangguan ginjal akut melalui nomor seluler milik 44 Puskesmas.

Kemenkominfo dan BPOM Patroli Siber Awasi Peredaran Obat Sirop

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/IMG_20220824_094213.jpg" alt="Diskominfo Sumsel menyebut, situs judi online makin banyak dan tumbuh subur seperti jamur di dunia maya. Setiap hari hampir menemukan situs-situs judi baru" width="100%">
<figcaption>Diskominfo Sumsel menyebut, situs judi online makin banyak dan tumbuh subur seperti jamur di dunia maya. Setiap hari hampir menemukan situs-situs judi baru</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan (Diskominfo Sumsel) menyebut, keberadaan situs judi online makin banyak dan tumbuh subur seperti jamur di dunia maya. Berdasar patroli siber yang dilakukan bekerja sama dengan aparat Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel, setiap hari hampir menemukan situs-situs judi baru  ”Situs judi online setiap harinya ada, saat ini mereka tumbuh subur seperti jamur,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan (Diskominfo Sumsel) Achmad Rizwan seperti dilansir dari Antaradi Palembang, Kamis (25/8).  Menurut dia, dari patroli siber itu ada beberapa situs judi online yang direkomendasikan untuk di-take down (dihapus dari peredaran) ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). ”Namun situs tersebut langsung ada lagi. Misalnya, dari dua yang di-take down Kominfo tapi dua itu tumbuh lagi, ada lagi,” ujar Achmad Rizwan.  Dia menjelaskan, karena kewenangan untuk melakukan penghapusan situs judi online ada di pemerintah pusat, pihaknya fokus pada pencegahan ke masyarakat. Seperti, memberikan literasi pemanfaatan media digital dan pelatihan-pelatihan produktif.  Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel Kombespol Barly Ramadhany memastikan di samping upaya literasi masyarakat, tindakan hukum memberantas praktik judi online di Sumsel juga semakin dimasifkan sebagaimana instruksi dari Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Unit 1 Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel menangkap dua tersangka promotor situs judi online yang telah beroperasi selama dua tahun dengan omset diduga mencapai puluhan juta rupiah.  ”Kedua tersangka mempromosikan sekaligus mengajak masyarakat bermain di sebuah situs judi online melalui akun YouTube bernama Jitu Togel, Monas Haka, dan Asal Jepang, dengan pengikut mencapai ribuan orang,” terang Barly Ramadhany.  Polisi juga membongkar praktik bermain judi online berkedok warung internet (warnet) di Jalan KH Wahid Hasyim, Kelurahan Tuan Kentang, Seberang Ulu 1, Palembang. Polda dan Polretabes Palembang menangkap tujuh orang pelaku yang kedapatan bermain judi online menggunakan komputer warnet secara bebas, yang beromset per hari Rp 500 ribu dan telah berlangsung selama enam bulan terakhir.  Atas perbuatan tersebut para pelaku disangkakan melanggar pasal 27 ayat (2) juncto pasal 45 ayat (2) dan atau pasal 50 juncto pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Mereka diancaman hukuman pidana penjara maksimal selama 10 tahun dan denda senilai Rp 10 miliar.  ”Pengungkapan itu salah satunya kerja sama dengan Diskominfo Sumsel dan masyarakat. Bila ditemukan praktik perjudian online yang telah menjamur ini tolong sampaikan kepada kita-kita, untuk menjaga kamtibmas,” kata Kombespol Barly.  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  Pelaku dan promotor judi online diamankan oleh aparat Polda Sumsel beserta Polrestabes Palembang, Rabu (24/8). M. Riezko Bima Elko P./Antara  &nbsp;

Diskominfo Sumsel Sebut Situs Judi Online Tumbuh Subur Seperti Jamur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Menkominfo-Raker-dan-RDP-Komisi-I-18-Jan-AYH.jpeg" alt="Menkominfo Johnny G. Plate dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI dan Rapat Dengar Pendapat dengan Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP TVRI mengenai Pelaksanaan Digitalisasi Penyiaran, di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa" width="100%">
<figcaption>Menkominfo Johnny G. Plate dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI dan Rapat Dengar Pendapat dengan Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP TVRI mengenai Pelaksanaan Digitalisasi Penyiaran, di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (<a href="https://www.jawapos.com/tag/kominfo/">Kominfo</a>) memastikan patroli siber untuk memberantas konten-konten pornografi yang beredar di ruang digital terus berlangsung. Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G.Plate, <a href="https://www.jawapos.com/tag/patroli-siber/">patroli siber</a> itu dilangsungkan setiap hari tanpa jeda untuk memastikan ruang digital yang sehat dan aman bagi semua pihak.  "Ini (patroli siber) nonstop, termasuk konten dewasa yang dimaksudkan <a href="https://www.jawapos.com/tag/pornografi/">pornografi</a>. Secara khusus ini pornografi anak. Karena memang pornografi anak semua negara itu melarang. Dalam seminggu terakhir ada puluhan ribu akun-akun yang di-takedown karena pornografi," ujar Johnny, Minggu (10/4).  Johnny menegaskan Kementerian Kominfo tidak bertindak sendirian dalam menangani konten-<a href="https://www.jawapos.com/tag/konten-pornografi/">konten pornografi</a> itu karena menggandeng pihak lain seperti para platform mesin pencarian atau pun operator seluler.  Tidak hanya puluhan ribu akun, dalam satu pekan terakhir Johnny mengklaim ada lebih dari 1 juta konten pornografi yang beredar dan dihilangkan aksesnya dari ruang virtual di Indonesia.  Di samping itu, Johnny memahami ada kalanya pengguna internet di Indonesia menggunakan VPN (Virtual Private Network) untuk mendapatkan privasi. Namun ia berpesan agar masyarakat bisa dengan bijak menggunakan jaringan tersebut dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya.  "VPN itu yang dibutuhkan ketahanan kita (sebagai pengguna internet) dari etika dan moral pribadi. Itu sudah di luar wewenang penyelenggara sistem elektronik. Butuh ketahanan moralitas. Begitu pakai <a href="https://www.jawapos.com/tag/vpn/">VPN</a>, artinya sudah masuk ruang privat. Kalau ada konten negatif jangan disebarluaskan," tegasnya.  Johnny juga membeberkan kerjasa manya dengan pihak penegak hukum yaitu Polri untuk menindaklanjuti masalah pornografi yang ada di ruang digital.  Menurutnya Kementerian Kominfo dalam penanganan masalah pornografi selalu berkoordinasi dan berkonsultasi untuk menghilangkan akses dari dunia maya Indonesia, sementara penegakan hukum dilakukan di bawah kewenangan Polri.

Patroli Siber untuk Berantas Konten Pornografi Dilakukan Tanpa Jeda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/PROFIL_Asep-Adi-Saputra_MIFTAHULHAYAT.jpg" alt="Kabagpenum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol Asep Adi Saputra. (Miftahul Hayat/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kabagpenum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol Asep Adi Saputra. (Miftahul Hayat/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polri tengah berupaya menciptakan situasi yang kondusif di tengah terjadinya kasus virus korona. Upaya penegakkan hukum akan dilakukan kepada oknum-oknum yang nekad membuat gaduh. Terutama yang menyebarkan berita bohong atau hoax di media sosial.  "Polisi harus meningkatkan upaya pencegahan dan penegakkan hukum terhadap hoax yang beredar," kata Kabagpenum Divisi Humas Mabes Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra di Ancol, Jakarta Utara, Selasa (3/3).  Asep menuturkan, Direktorat Siber Bareskrim Polri rutin setiap hari melakukan patroli siber. Bagi pelaku yang terbukti menyebarkan hoax, maka akan dijerat pidana sesuai Undang-undang yang berlaku. "Kalau ditemukan adanya hoax kita tidak ragu menindak. Mengingat hoax berpengaruh negatif di masyarakat," imbuhnya.  Lebih lanjut, Polri menghimbau kepada masyarakat agar lebih bijak menggunakan media sosial. Masyarakat diminta tidak begitu saja percaya terhadap informasi yang diterima. Selain itu, dihimbau tidak mudah menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya.  "Ketenangan masyarakat saat ini dibutuhkan salah satunya dalam aspek pemberitaan. Jadi kita ikuti anjuran dari pemerintah," tandas Asep.  Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengumumkan virus Korona sudah masuk ke Indonesia. Dua orang warga Negara Indonesia (WNI) positif terkena COVID-19. Mereka adalah ibu dan anak.  Dalam kasus itu, Presiden Jokowi mengklaim sejak awal pemerintah serius dan sangat ketat mengikuti protokol kesehatan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang berkaitan dengan virus Korona. Bahkan pemerintah bekerja sama dengan perwakilan WHO di Jakarta. Ketika ada kasus itu di Wuhan, Hubei Tiongkok, pemerintah juga mempersiapkan mengevakuasi 238 WNI.  Kejadian awal dimulai dari informasi bahwa orang Jepang yang datang ke Indonesia terkena virus dan kemudian tinggal di Malaysia. Pria itu dicek positif virus Korona. Ternyata orang yang terkena virus Korona itu berhubungan dengan 2 orang, yakni ibu yang berusia 64 tahun dan putrinya dengan umur 31 tahun. Lalu dicek, ternyata mereka sakit.  Saksikan video terkait virus korona berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=S6jbGrSpjbs  Video lainnya terkait virus korona:  https://www.youtube.com/watch?v=t5jGYy44NHU  https://www.youtube.com/watch?v=7yOz6ST6Xho

Rutin Patroli Siber, Polri Bakal Tindak Tegas Pembuat Hoax Korona

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/polda-sumut-buru-penyebar-hoaks-surat-suara-tercoblos-01-lainnya_m_.jpg" alt="Ilustrasi penyebaran hoaks di media sosial. (Kokoh Praba/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penyebaran hoaks di media sosial. (Kokoh Praba/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wacana patroli siber di layanan perpesanan WhatsApp oleh polisi menimbulkan polemik. Pihak Mabes Polri pun menyebut telah terjadi kesalahan informasi mengenai masalah ini.  Kabag Penum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol Asep Adi Saputra membantah polisi bakal melakukan patroli di seluruh percakapan dan grup WhatsApp (WA). Akan tetapi, polisi hanya akan memantau akun yang diduga menyebarkan hoax.  "Ini sebenarnya harus saya luruskan dulu ya. Pengungkapan kasus yang kemarin kami menggunakan WA itu adalah sebuah capture. Bukan kami langsung mengawasi percakapan di WA itu," ujar Asep di Mabes Polri Jakarta Selatan, Selasa (18/6).  Asep menuturkan, proses pengungkapan kasus penyebaran hoax oleh YM bukan dari penelurusan percakapan pribadi. Melainkan dari tangkapan tayangan percakapan yang sudah beredar sebelumnya.  Diketahui, YM menyebarkan hoax berupa percakapan antara Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut kasus Kivlan Zen sebatas rekayasa.  "Jadi tidak bisa begitu saja kami masuk (ke percakapan pribadi atau grup WhatsApp). Semuanya harus melalui prosedur dan mekanisme hukum," imbuhnya.  Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, patroli di WhatsApp secara teknis melibatkan Dittipidsiber Bareskrim Polri, Kemenkominfo dan BSSN. Ketika ada temuan akun yang menyebar hoax, barulah aparat melakukan penindakan.  Mula-mula berupa peringatan. Jika tetap membandel, maka akan masuk ranah pidana.  "Ketika menemukan suatu akun penyebar konten hoax, diingatkan. Kalau misalkan dia masif, baru dilakukan penegakan hukum," sambung Dedi.  Di sisi lain, Dedi mengatakan telah terjadi kesalahan penyampaikan informasi dari Kasubdit II Dittipidsiber Bareskrim Polri Kombes Pol Rickynaldo Chairul. Dia menegaskan Polri menghargai hak privasi setiap individu.  Sehingga bagi akun yang tidak melanggar pidana, tentu tidak akan menjadi sasaran patroli. "Sudah saya tanya ke Rickynaldo, dia salah menjelaskan. Kami hargai privasi seseorang. Kalau enggak melanggar hukum, ya ngapain (dipantau)," pungkas mantan Wakapolda Kalimantan Tengah itu.

Polisi Akui Salah Sampaikan Informasi soal Patroli Siber di WhatsApp

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#patroli siber

Berita Terkini