<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG_20200617_121344-01-01.jpg" alt="Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali dan mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar yang sebelumnya terpidana kasus korupsi menjalani bebas bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Kota Bandung, Selasa (6/9).  Kepala Lapas Sukamiskin Elly Yuzar mengatakan, dua menteri dari era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu bebas dengan status bersyarat. Sehingga mereka masih harus wajib lapor.  ”Masih bebas bersyarat masih wajib lapor tentu di situ ada aturan yang diatur oleh Bapas,” kata Elly seperti dilansir dari Antara Bandung, Selasa (6/9).  Sejumlah koruptor itu bisa bebas bersyarat karena sudah menjalani masa tahanan sesuai vonis pengadilan yang telah dikurangi dengan sejumlah remisi yang didapatkan. Menurut Elly, pergerakan kedua terpidana korupsi itu masih dipantau meskipun sudah keluar dari penjara.  ”Jika ada pelanggaran, tak menutup kemungkinan mereka bakal dimasukkan kembali ke lapas,” ujar Elly.  Suryadharma Ali tersandung kasus korupsi terkait pelaksanaan ibadah haji periode 2010-2013 saat menjabat Menteri Agama. Suryadharma Ali kemudian divonis enam tahun penjara pada 2016.  Sedangkan Patrialis Akbar tersandung kasus suap karena mempengaruhi putusan uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Patrialis divonis delapan tahun penjara pada 2017 karena telah menerima suap sebesar 10 ribu dolar AS.  Selain dua eks menteri tersebut, ada beberapa mantan pejabat napi korupsi yang juga bebas bersyarat dari Lapas Sukamiskin. Di antaranya yakni mantan Gubernur Jambi Zumi Zola. Kemudian sejumlah mantan bupati di Jawa Barat juga bebas dari Lapas Sukamiskin mulai dari eks Bupati Cianjur Irvan Rivano, eks Bupati Subang Ojang Sohandi, dan eks Bupati Indramayu Supendi.

Suryadharma Ali dan Patrialis Akbar Bebas Bersyarat dari Sukamiskin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Setnov-Dery.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyesalkan wacana pembebasan 300 narapidana korupsi yang dilontarkan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly. Meskipun syarat pembebasan itu untuk koruptor yang berumur 60 tahun serta untuk mencegah penyebaran virus korona di dalam Lembaga Pemasyarakatan.  "Apakah syarat 60 tahun dan menjalani 2/3 masa hukuman harus keduanya atau sifatnya salah satu terpenuhi bisa dibebaskan," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dikonfirmasi, Jumat (3/4).  Menurutnya, usulan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tidak akan memberikan efek jera bagi pelaku korupsi. Bahkan mereka yang akan dibebaskan merugikan keuangan negara yang cukup besar. "Saya mencoba mendata napi korupsi di atas 60 tahun dan punya high profile case di KPK," beber Kurnia.  Mereka yang dimungkinkan bebas diantaranya, terpidana korupsi proyek e-KTP Setya Novanto. Setnov yang berumur 64 tahun telah merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun. Selain Novanto, koruptor yang berpotensi bebas diantaranya mantan Menteri Agama Suryadharma Ali (63 tahun), mantan pengacara OC Kaligis (77 tahun), mantan Ketua MK Patrialis Akbar (61 tahun), mantan Menteri Kesehatan Siti Fadhilah Supari (70 tahun), mantan pengacara Fredrich Yunadi (70 tahun) hingga mantan Menteri ESDM Jero Wacik (70 tahun).  Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo dan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dapat menolak usulan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.  Terpisah, Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur menyesalkan wacana Yasonna Laoly yang memanfaatkan situasi pandemi virus korona atau Covid-19. Menurutnya, rencana pembebasan koruptor seperti pencuri yang ingin merampok di tengah kondisi bencana.  "Ini semacam merampok disaat suasana bencana, kira-kira gitu. Dia masuk, menyelinap ditengah kepentingan yang berbahaya," sesal Isnur.  Isnur memandang, rencana tersebut bertentangan dengan landasan berfikir memberikan efek jera terhadap koruptor yang dibangun oleh UU. Terlebih, tindak pidana korupsi (tipikor) tergolong kejahatan luar biasa atau extraordinary crime.  "Jadi sekarang seolah dihapus bahwa korupsi kejahatan yang biasa. Jadi, dia menyamakan maling ayam dengan maling uang negara, uang rakyat. itu yang bahaya," tegasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=j_cWarDqqwc  https://www.youtube.com/watch?v=8ffRETyLR5A  https://www.youtube.com/watch?v=OryP7eBS-BU

Setnov Hingga Patrialis Akbar Berpotensi Bebas di Tengah Pandemi Covid

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/dijanjikan-rp-2-miliar-patrialis-mau-lunasi-apartemen-anggita_m_150943.jpeg" alt="mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar usai menjalani sidang kasus suap. Derry Ridwansyah/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar usai menjalani sidang kasus suap. Derry Ridwansyah/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) mengurangi hukuman bagi mantan hakim konstitusi Patrialis Akbar menjadi tujuh tahun penjara dalam vonis Peninjauan Kembali (PK). Hukuman ini lebih rendah dari putusan pengadilan tingkat pertama yang menjatuhkan delapan tahun penjara.  "Menjatuhkan pidana kepada pemohon PK atau terpidana dengan pidana penjara selama tujuh tahun dan pidana denda sebesar Rp 300.000.000 subsider pidana kurungan selama tiga bulan," kata Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro dalam keterangan tertulis, Jumat (30/8).  Putusan PK tersebut telah dijatuhkan pada Selasa (27/8) dengan Ketua Majelis Hakim Andi Samsan Nganro dan hakim anggota Sri Murwahyuni dan Leopold L Hutagalung yang teregistrasi dengan nomor 156 PK/Pid.Sus/2019.  Andi menjelaskan, dari fakta hukum persidangan, terungkap adanya keadaan yang relevan dan patut dipertimbangkan sebagai alasan untuk meringankan hukuman Patrialis. Namun, hal itu tidak dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama.  "Keadaan tersebut adalah pemohon PK hanya menerima uang sejumlah USD 10.000 yaitu separuh dari jumlah pemberian uang dari Basuki Hariman (pengusaha) sebesar USD 20.000 melalui Kamaluddin (orang dekat Patrialis)," ucap Andi.  "Sisanya tidak diterima oleh pemohon PK, melainkan digunakan untuk kepentingan sendiri Kamaluddin dan uang untuk kepentingan main golf bersama Kamaluddin sebanyak Rp 4.043.195," sambungnya.  Uang tersebut diberikan agar Patrialis membantu memenangkan putusan perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015 terkait uji materi atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).  Majelis hakim PK juga menilai tindak pidana korupsi yang dilakukan Patrialis tak lepas dari keterlibatan pihak lain yang turut bertanggung jawab. Sehingga, kadar kesalahan Patrialis memengaruhi putusan PK.  "Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka alasan PK pemohon, yaitu adanya suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan judex factie dapat dibenarkan. Sedangkan, alasan-alasan PK selebihnya mengenai adanya novum dan adanya pertentangan antara satu putusan dan putusan lainnya tidak dapat dibenarkan," ungkapnya.  Atas pertimbangan itu, majelis hakim PK membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dan mengadili kembali dengan mengabulkan permohonan PK Patrialis. Selain itu, Patrialis wajib membayar uang pengganti sebesar USD 10.000 dan Rp 4.043.195.  "Dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama empat bulan," pungkas Andi.

PK Dikabulkan MA, Hukuman Penjara Patrialis Akbar Dikurangi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/patrialis-akbar-optimistis-bebas-melalui-permohonan-pk_m_.jpg" alt="Mantan Hakim MK Patrialis Akbar saat menjalani pemeriksaan kasus yang melilitnya beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Mantan Hakim MK Patrialis Akbar saat menjalani pemeriksaan kasus yang melilitnya beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar berharap permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang ia ajukan dapat dikabulkan majelis hakim. Sehingga ia akan bebas dari jeratan hukum. "Tentu, harapannya MA mengabulkan," kata Patrialis di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (25/10). Patrialis menyebut, langkah pengajuan PK tidak berhubungan dengan pensiunnya mantan hakim MA Artidjo Alkostar. Sebab banyak koruptor mengajukan PK setelah Artidjo pensiun. &lrm;"Oh nggak ada hubungan. Saya nggak ada urusan dengan siapapun. Saya akan tetap maju," ucapnya. Mantan hakim konstitusi itu mengaku telah menyiapkan novum berupa bukti baru agar majelis hakim dapat mempertimbangkan permohonan PK yang ia ajukan. "Saya sudah dengan persiapan yang matang," tegas Patrialis. Sebelumnya, Patrialis Akbar terbukti melakukan tindak pidana korupsi saat menjadi hakim konstitusi. Dia divonis delapan tahun penjara oleh PN Tipikor. Dalam persidangan, Patrialis terbukti menerima USD 10 ribu dari pengusaha Basuki Hariman. Uang tersebut disebutkan hakim untuk biaya umrah Patrialis. Suap itu diterima agar Patrialis dapat mempengaruhi perkara nomor 129/PUU-XIII/2015 terkait permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (UU PKH).

Patrialis Akbar Optimistis Bebas Melalui Permohonan PK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/coba-peruntungan-mantan-hakim-mk-patrialis-akbar-ajukan-pk_m_.jpg" alt="Mantan Hakim MK Patrialis Akbar saat menjalani pemeriksaan kasus yang melilitnya beberapa waktu lalu" width="100%">
<figcaption>Mantan Hakim MK Patrialis Akbar saat menjalani pemeriksaan kasus yang melilitnya beberapa waktu lalu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah koruptor mencari peruntungan dengan pengajuan permohonan Peninjauan Kembali (PK). Kali ini, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar mencoba peruntungan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. "Iya benar (Patrialis Akbar) mengajukan PK," kata Humas PN Tipikor Jakarta Pusat, Sunarso saat dikonfirmasi, Kamis (25/10). Sebelumnya dua orang penyuap Patrialis Akbar, Basuki Hariman dan Ng Fenny sempat mengajukan permohonan PK. Namun keduanya kompak mencabut permohonan PK tersebut. Patrialis Akbar terbukti melakukan tindak pidana korupsi saat menjadi hakim konstitusi. Dia divonis 8 tahun penjara oleh PN Tipikor. Dalam persidangan, Patrialis terbukti menerima USD 10 ribu dari pengusaha Basuki Hariman. Uang tersebut disebutkan hakim untuk biaya umrah Patrialis. Suap itu diterima agar Patrialis dapat mempengaruhi perkara nomor 129/PUU-XIII/2015 terkait permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Coba Peruntungan, Mantan Hakim MK Patrialis Akbar Ajukan PK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-polri-didesak-usut-perusakan-barbuk-kasus-penyuap-patrialis-akbar_m_.jpg" alt="Direktur Eksekutif LBH Pers Nawawi Bahrudin (tengah), saat menggela konferensi pers terkait perusakan barang bukti kasus suap yang dilakukan Basuki Hariman terhadap Patrialis Akbar, Senin (8/10)" width="100%">
<figcaption>Direktur Eksekutif LBH Pers Nawawi Bahrudin (tengah), saat menggela konferensi pers terkait perusakan barang bukti kasus suap yang dilakukan Basuki Hariman terhadap Patrialis Akbar, Senin (8/10)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Eksekutif LBH Pers Nawawi Bahrudin mendesak agar pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti dugaan perusakan barang bukti yang dilakukan penyidiknya yang berasal dari institusi kepolisian tahun 2017. Ini dilakukan karena mantan penyidik lembaga antirasuah tersebut diduga melakukan pelanggaran berat. Kedua penyidik itu bernama Harun dan Roland Ronaldy. Mereka diduga merusak barang bukti untuk kasus korupsi impor daging yang melibatkan Basuki Hariman sebagai tersangka. Menurut Nawawi, keduanya mengambil buku catatan keuangan warna merah di lantai 9 gedung KPK, lalu dengan sengaja menghapus beberapa tulisan menggunakan tipe-ex. Bahkan, mereka juga menyobek 15 lembar halaman di buku catatan keuangan itu. Adanya dugaan hal tersebut, katanya dilakukan guna menghilangkan jejak aliran dana yang mengalir ke sejumlah pejabat kepolisian terkait perkara Basuki Hariman. Kini, kedua penyidik itu memang sudah dikembalikan ke instansi awal. Namun, hingga detik ini pengusutan kasus tersebut belum menemui titik temu. "Aparat penegak hukum (KPK atau Kepolisian) bisa melanjutkan tugas untuk mengusut kasus ini karena belum selesai, ini kan fakta bukan hoax," ujar Nawawi, di Kantor LBH Pers, Senin (8/10). Hal senada, juga disampaikan oleh Gading.&nbsp; Dia meminta pihak manapun memberi perhatian penuh dan turut membongkar kasus tersebut hingga ke akar. "Kami minta perhatian bantu turut membongkar kasus ini sampai ke akar-akarnya," imbuh pengacara LBH Pers tersebut. Sementara itu, staf investigasi Indonesia Corruption Watch, Lais Abid ingin sesegera mungkin pimpinan KPK menindaklanjuti bila adanya temuan baru terkait kasus ini. "Bola panasnya ada di KPK, sehingga kasus ini bisa diselesaikan dengan cara yang baik," tukasnhya. Menanggapi hal ini, juru bicara KPK mengatakan keduanya sudah diberi sanksi karena dinilai terbukti melanggar." Itu sudah ditelurusi tim pemeriksa internal (PI). Dalam perjalanan KPK menerima permintaan bahwa ada pengembalian pegawai tersebut karena ada kebutuhan dan penugasan lebih lanjut hingga saat itu dua pegawai KPK dikembalikan ke Polri," kat Febri. Karena sudah kembalikan ke instansi asal Febri pun meminta kepada awak media untuk menanyakan perkembangan penanganan kasusnya ke pihak korps bhayangkara. "Untuk kasus sendiri silahkan tanyakan ke pihak instansi mereka yang awal. Pemeriksaan tak bisa dilakukan kalau yang bersangkutan bukan pegawai KPK," pungkasnya. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman terhadap Basuki Hariman pidana penjara selama 7 tahun penjara denda Rp 400 juta, subsider tiga bulan kurungan penjara karena terbukti menyuap Hakim Konstitusi Patrialis Akbar. Dalam putusannya Majelis Hakim menilai Basuki tidak mendukung pemerintah memberantas korupsi. Perbuatan Basuki juga dianggap telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Konstitusi, dan berbelit-berbelit. Hal yang meringankan putusan, Basuki dianggap belum pernah di penjara, memiliki tanggungan terhadap keluarga. Putusan Majelis Hakim ini lebih rendah dari tuntutan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jaksa KPK menuntut Basukihukuman 11 tahun penjara, denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

KPK-Polri Didesak Usut Perusakan Barbuk Kasus Penyuap Patrialis Akbar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/patrialis-sebut-vonisnya-untuk-membersihkan-diri_m_155026.jpeg" alt="Patrialis Akbar berdoa, sebelum mendengar vonis perkara kasus dugaan penyuapan yang melilitnya, Senin(4/9)." width="100%">
<figcaption>Patrialis Akbar berdoa, sebelum mendengar vonis perkara kasus dugaan penyuapan yang melilitnya, Senin(4/9).</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Mantan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar telah menjalani sidang vonis kasus suap di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Dia divonis delapan tahun penjara subsider denda Rp 300 juta dengan tiga bulan kurungan. Usai mendengarkan pembacaan putusan, Patrialis menyatakan pikir-pikir dulu. Dia juga mengaku vonis itu adalah takdir yang diberikan Tuhan dan untuk membersihkan dirinya dari kesalahan-kesalahan masa lalu. "Saya sebagai manusia yang memiliki keyakinan agama Islam, saya meyakini Allah &nbsp;memberikan kesempatan bagi saya untuk bersihkan diri," ucapnya usai sidang di Pengadilan Tipikor, Senin (4/9). Patrialis dianggap bersalah menerima suap dari pengusaha daging Basuki Hariman dan sekretarisnya Ng Fenny lewat rekannya Kamaludin. Mantan politikus PAN itu terbukti menerima suap US$ 10.000 dan Rp 4 juta. Uang suap itu diberikan Basuki dan Ng Fenny lewat Kamaludin, untuk mempengaruhi putusan uji materi materi Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang pernah ditangani Patrialis di MK. Patrialis menyatakan, sebagai seorang manusia, dirinya memiliki kesalahan. Menurut dia, lewat proses hukum ini, dirinya diingatkan oleh Tuhan untuk kembali ke jalan yang ditentukan oleh agama.&nbsp;"Jadi saya yakini, ini adalah takdir dalam perjalanan hidup saya," kata Patrialis. Mantan hakim Mahkamah Konstitusi itu menegaskan bahwa dirinya tidak memakan uang negara. Patrialis menyatakan, berbeda pandangan dengan majelis hakim yang menangani perkaranya soal kasus suap ini. Patrialis lantas membandingkan dengan pelaku kejahatan korupsi lainnya yang memakan uang negara hingga miliaran rupiah, namun hukumannya tak seberat dirinya.&nbsp;"Anda bayangkan, orang-orang yang makan uang negara, telah mengembalikan uang negara puluhan miliar, bahkan ada ratusan miliar, berapa hukumannya?" ucapnya.&nbsp;

Patrialis Sebut Vonisnya Untuk Membersihkan Diri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/ini-pertimbangan-meringankan-hukuman-bagi-patrialis-akbar_m_155020.jpeg" alt="Patrialis Akbar saat mendengarkan vonis hakim Senin(4/9)." width="100%">
<figcaption>Patrialis Akbar saat mendengarkan vonis hakim Senin(4/9).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah menjatuhi vonis delapan tahun penjara dan denda Rp300 juta, subsidair tiga bulan kurungan kepada mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar. Pasalnya Patrialis terbukti menerima suap dari pengusaha daging Basuki Hariman dan sekretarisnya Ng Fenny. Dalam amar putusan, yang menjadi poin memberatkan majelis hakim, tindakan Patrialis telah menciderai Mahkamah Konstitusi (MK) Selain itu, Patrialis juga dianggap tak mendukung program pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia. "Perbuatan terdakwa telah menciderai Mahkamah Konstitusi," ucap ketua majelis hakim Nawawi Pomolango di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (4/9). Lalu untuk hal yang meringankan, majelis hakim menyebut, Patrialis bersikap sopan selama di persidangan, belum pernah dihukum, mempunyai tanggungan keluarga."Terdakwa telah berjasa dalam pengabdian kepada negara, di antaranya mendapat satya lencana," tambah dia. Patrialis dinilai terbukti menerima suap sebesar US$ 10 ribu dan Rp 4,04 juta dari Basuki dan Ng Fenny melalui rekannya Kamaludin. Uang suap itu diberikan Basuki dan Ng Fenny lewat Kamaludin, untuk mempengaruhi putusan uji materi materi Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Mantan politikus PAN itu dianggap melanggar Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. Vonis majelis hakim terhadap mantan menteri Hukum dan HAM lebih ringan ketimbang tuntutan dari jaksa penuntut umum KPK. Dalam tuntutannya, jaksa menuntut Patrialis 12 tahun 6 bulan penjara denda Rp 500 juta atau subsider 6 bulan kurungan penjara.&nbsp;

Ini Pertimbangan Meringankan Hukuman Bagi Patrialis Akbar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/divonis-delapan-tahun-patrialis-akbar-pasrah_m_155016.jpeg" alt="Patrialis Akbar saat mendengarkan vonis hakim Senin(4/9)." width="100%">
<figcaption>Patrialis Akbar saat mendengarkan vonis hakim Senin(4/9).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Patrialis Akbar telah divonis 8 tahun penjara,&nbsp;denda Rp 300 juta subsider tiga bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Tipikor. Dia dianggap terbukti menerima suap dari importir daging Basuki Hariman, terkait uji materi undang-undang nomor 41 tahun 2014 tentang kesehatan hewan ternak. Putusan itu sendiri dibacakan langsung oleh ketua majelis hakim Nawawi Pamolango. Atas putusan itu, Patrialis meminta waktu untuk berpikir apakah menerima atau mengajukan upaya hukum banding. Begitu juga dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Majelis pun memberikan waktu selama satu minggu kepada mereka. Patrialis meminta waktu untuk naik banding atau tidak karena dirinya tidak merasa bersalah dalam perkara ini. "Di persidangan, saya sudah memberikan pembelaan sesuai dengan fakta persidangan. Saya juga mengatakan bahwa saya tidak bersalah," kata Patrialis di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (4/9). Mantan Hakim Majelis Konstitusi ini mengaku pembelaan dirinya di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor sudah maksimal. Namun hakim berpendapat dirinya dinilai terbukti menerima suap dari bos impor daging Basuki Hariman dan stafnya NG Fenny, melalui Kamaludin sebesar US$ 10 ribu dan Rp 4 juta. "Saya tidak akan memberikan penilaian (vonis) karena ini otoritas hakim. Saya menyerahkan kepada Allah mana yang benar dan mana yang tidak," kata dia. Dalam amar putusannya, hakim menilai mantan politikus PAN itu melanggar Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. Vonis majelis hakim terhadap mantan menteri Hukum dan HAM lebih ringan ketimbang tuntutan dari jaksa penuntut umum KPK. Dalam tuntutannya, jaksa menuntut Patrialis 12 tahun 6 bulan penjara denda Rp 500 juta atau subsider 6 bulan kurungan penjara.&nbsp;

Divonis Delapan Tahun, Patrialis Akbar Pasrah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/terbukti-terima-suap-patrialis-akbar-divonis-8-tahun-penjara_m_155003.jpeg" alt="Patrialis Akbar saat mendengarkan vonis hakim Senin(4/9)." width="100%">
<figcaption>Patrialis Akbar saat mendengarkan vonis hakim Senin(4/9).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta telah membacakan vonis terhadap terdakwa penerima suap Patrialis Akbar. Dalam amar putusan itu, Patrialis yang merupakan mantan hakim di Mahkamah Agung itu divonis 8 tahun penjara. Dia dianggap terbukti menerima suap dari pengusaha importir daging sapi, Basuki Hariman, terkait uji materi Undang-undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Kesehatan Hewan Ternak. "Menyatakan terdakwa Patrialis Akbar terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama dan berlanjut. Maka majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 tahun denda Rp 300 juta diganti 3 bulan kurungan," kata Ketua Majelis Hakim Nawawi Pomolango, saat membacakan vonis, Senin (4/9). Vonis terhadap mantan menteri Hukum dan HAM ini lebih ringan ketimbang tuntutan dari jaksa penuntut umum KPK. Dalam tuntutannya, jaksa menuntut Patrialis 12 tahun 6 bulan penjara denda Rp 500 juta atau subsider 6 bulan kurungan penjara. Dalam amar putusan tersebut, Patrialis dianggap terbukti secara sah menerima 10.000 USD dan Rp 4.043.195, yang dianggap dari tindak pidana suap. Dalam menjatuhkan vonis tersebut, majelis hakim mempertimbangkan berbagai&nbsp;hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi Patrialis. Hal yang memberatkan, perbuatan Patrialis tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, dan mencederai lembaga Mahkamah Konstitusi. Sedangkan hal yang meringankan, Patrialis bersikap sopan selama persidangan, belum pernah dihukum, punya tanggungan. Jasanya sebagai menteri dan mendapat satya lencana juga menjadi pertimbangan majelis hakim yang meringankan vonis Patrialis. "Pernah berjasa ke negara dapat satya lencana," jelasnya. Selain hukuman pidana, Patrialis juga dikenakan pidana tambahan dengan diwajibkan mengembalikan uang USD 10.000 dan Rp 4.043.195. Namun, apabila Patrialis tidak bisa mengembalikan, maka dikenakan pidana selama satu bulan, setelah kasusnya berkekuatan hukum tetap. Padahal, jaksa penuntut umum KPK menuntut satu tahun penjara jika tidak mampu mengembalikan.&nbsp;

Terbukti Terima Suap, Patrialis Akbar Divonis 8 Tahun Penjara

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#patrialis akbar

Berita Terkini