<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/ODGJ-dipasung.jpg" alt="MISI KEMANUSIAAN: Petugas memotong rantai seorang ODGJ di Magetan yang dipasung. Dia lantas dibawa untuk menjalani perawatan. (Edi Susilo/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>MISI KEMANUSIAAN: Petugas memotong rantai seorang ODGJ di Magetan yang dipasung. Dia lantas dibawa untuk menjalani perawatan. (Edi Susilo/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembebasan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dari pemasungan terus berlanjut. Program yang digulirkan pemprov sejak 2014 tersebut telah membebaskan 1.579 orang yang dipasung.  Namun, misi kemanusiaan tersebut belum selesai. Sebab, hingga kini masih ada 287 ODGJ di sejumlah kabupaten/kota di Jatim yang masih dipasung.  Berdasar data Dinas Sosial (Dinsos) Jatim, selama Januari– November 2021, pemprov sudah membebaskan 24 ODGJ yang dipasung. Mereka tersebar di Kabupaten Trenggalek dan Magetan. ”Akhir pekan ini, akan ada pembebasan pemasungan lagi di Kabupaten Nganjuk sebanyak 14 orang,” ucap Kepala Dinsos Jatim Alwi Rabu (10/11).  Program pembebasan ODGJ dari pasung memang butuh waktu panjang. Sebab, pelaksanaannya tidak mudah. Ada sejumlah hambatan. Terutama karena pihak keluarga tak mau melepas ODGJ untuk mendapatkan penanganan. ”Untuk itu, kami harus pintar melobi dan meyakinkan keluarga bahwa ODGJ akan ditangani dengan baik,” ucapnya.  Untuk diketahui, dalam program pembebasan ODGJ dari pemasungan tersebut, dinsos bekerja sama dengan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Menur. Jika keluarga bersedia melepas pasung, pasien akan dibawa ke RSJ guna mendapatkan penanganan.  Di sana, mereka akan ditangani intensif oleh dokter. Termasuk diberi sejumlah obat. Tujuannya, mereka kembali pulih dan bisa lebih tenang. Setelah proses tersebut dilewati, akan dilakukan asesmen oleh tim sebelum pasien dikembalikan ke keluarga.  Hingga kini, fenomena pemasungan masih cukup banyak di Jatim. Pemicunya, banyak keluarga ODGJ yang masih menganggap pemasungan sebagai solusi. Alasannya, khawatir meresahkan keluarga maupun masyarakat karena ODGJ kerap emosional dan sulit dikontrol.  Kejadian itulah yang saat ini ditekan Pemprov Jatim. ODGJ tak boleh dipasung. ”Jika keluarga kewalahan dalam penanganan, pemerintah kabupaten kota dan provinsi siap membantu penanganan,” katanya.  Selain itu, saat ini Jatim telah membuat aplikasi E-Pasung. Tujuannya, mendata ODGJ yang dipasung. Tim pendamping pasung dan puskesmas tempat ODGJ berada akan membantu penanganannya.

1.579 Orang Dengan Gangguan Jiwa di Jawa Timur Bebas Pasung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/kasus-pasung-gresik.jpg" alt="KUNJUNGAN: Tim kesehatan jiwa puskesmas ketika hendak merujuk kasus pasung di Mengare. (Dinkes for Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>KUNJUNGAN: Tim kesehatan jiwa puskesmas ketika hendak merujuk kasus pasung di Mengare. (Dinkes for Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Belenggu pasung orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Kabupaten Gresik belum juga tuntas. Hingga Agustus, ternyata masih ada 12 kasus pasung. Padahal, pemprov pernah mematok target pada 2017 tidak ada lagi ODGJ yang dipasung di Jatim.  Namun, Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemkab Gresik akan terus berjuang menuntaskan perkara pasung. Di sisa tahun ini, mereka menargetkan bisa melepaskan empat ODGJ yang dipasung. Minggu lalu sebetulnya satu kasus pasung di Mengare akan dilepas. Namun, pihak keluarga belum rela. Mereka masih khawatir.  Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Pemkab Gresik dr Ummi Khoiroh mengatakan, kondisi ODGJ di Mengare tersebut sebetulnya sudah sangat bagus. Kebersihannya pun terjaga. Jika dirujuk ke rumah sakit, dia yakin hanya butuh waktu sebulan untuk pengobatan lanjutan. ’’Tapi, keluarga tidak berkenan,’’ jelasnya.  Karena permintaan keluarga, lanjut Ummi, pihaknya menugaskan petugas jiwa puskesmas untuk mengontrol pengobatan secara intens. Baik oral maupun suntik. ’’Dari sana sebulan atau dua bulan lagi keluarga baru mau dirujuk,’’ kata dokter lulusan Universitas Airlangga itu.  Kasi Kesehatan Jiwa Dinkes Pemkab Gresik Moh. Nukhan menambahkan, hingga kini masih tersisa 12 kasus pasung di Gresik. Jumlah itu sudah bagus. Sebab, pada awal 2019 terdapat 17 kasus pasung. Nah, di sisa tahun ini pihaknya berencana melepas empat kasus pasung lagi. Di antaranya, pasung di Balongpanggang, Duduksampeyan, dan Sangkapura.

Sisakan 12 Kasus Pasung di Gresik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/di-kabupaten-ini-ada-26-orang-dipasung-penyebabnya-ternyata_m_135385.jpeg" alt="ilustrasi korban pemasungan" width="100%">
<figcaption>ilustrasi korban pemasungan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dinas kesehatan Enrekang, Sulawesi selatan mengakui di daerahnya masih banyak penderita gangguan kejiwaan yang dipasung oleh keluarganya.&nbsp;  Setidaknya ditemuakan 26 pengidap gangguan jiwa yang dipasung di kebun. Dinkes langsung mengambil tindakan dengan membebaskan mereka.  Lokasi pemasungan berbeda-beda, namun ada di antara temuan itu yang lokasinya tak jauh dari perkotaan. Alasan biaya biasanya membuat keluarga enggan membawa pasien tersebut ke rumah sakit jiwa.  &ldquo;26 orang yang dipasung itu sudah kami ambil dan dibawa ke Makassar untuk diobati secara medis dan diperlakukan manusiawi,&rdquo; jelas Kepala Dinkes Enrekang, Marwan Ahmad Ganoko, Senin (5/6/2017).  Marwan mengakui, di daerahnya masih banyak masyarakat yang berfiir, bahwa dengan pemasungan, maka bisa menyembuhka orang yang sakit jiwa.  &ldquo;Padahal jika di pasung makin jauh dari kesembuhan,&rdquo; ujar Marwan.  Marwan juga menegaskan pengobatan sakit jiwa tak dikenakan biaya. Terutama bagi masyarakat miskin. Karena biayanya ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten.   &ldquo;Kita mau sekalian ubah pola pikir masyarakat bahwa sakit jiwa itu mesti diobati di rumah sakit,&nbsp;bukan malah dipasung. Itu bukan tindakan manusiawi,&rdquo; pungkasnya. (dms/JPG)

Di Kabupaten Ini Ada 26 Orang Dipasung, Penyebabnya Ternyata....

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/61640_80673_Gresik-2_1-grafis-pasung.jpg" alt="Lima Kecamatan Temuan Kasus Pasung Terbanyak:" width="100%">
<figcaption>Lima Kecamatan Temuan Kasus Pasung Terbanyak:</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Kurangnya dukungan masyarakat menjadi salah satu kendala dalam menangani kasus pemasungan. Banyak warga yang beranggapan bahwa tindak pemasungan adalah salah satu cara menangani orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat. &rsquo;&rsquo;Mereka (pasien pasung, Red) akan makin jauh dari lingkungan sosial,&rsquo;&rsquo; kata Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Gresik dr Hari Tutik Rahayu, Selasa (1/11). Karena itu, jumlah temuan kasusnya masih terbilang tinggi. Berdasar data Dinas Kesehatan (Dinkes) Gresik, total terdapat 53 kasus pemasungan yang dilaporkan. Empat orang dinyatakan meninggal dan sembilan orang sudah dilepas. Masih ada 40 warga yang dipasung. Dari jumlah tersebut, kata Tutik, kasus terbanyak masih ditemukan di Kecamatan Sangkapura dan Sidayu. Di Kecamatan Sangkapura, terdapat sembilan warga yang dipasung. Di Kecamatan Sidayu, ada delapan warga. &rsquo;&rsquo;Penanganan pemasungan di Sidayu jadi prioritas,&rsquo;&rsquo; terangnya. Saat ini dinkes sudah menggandeng instansi terkait untuk menangani kasus tersebut. Bukan hanya karang taruna dan PKK. Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Sidayu serta tokoh setempat juga dilibatkan. Jika program di Sidayu sudah berjalan, wilayah lain akan menyusul. &rsquo;&rsquo;Kecamatan Duduksampeyan dan Wringinanom hingga seluruh wilayah di Gresik,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Plt Kepala Dinkes Gresik dr Nurul Dholam menyatakan, bebas pasung dicanangkan sejak 2014. Namun, pelaksanaannya masih belum maksimal. Sebab, penanganan pasung belum masuk program prioritas. &rsquo;&rsquo;Tapi, sekarang sudah mulai digencarkan. Targetnya, pada 2017 Gresik bebas pasung,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Nurul menegaskan, seluruh elemen masyarakat harus diberi pemahaman tentang kondisi ODGJ. Tujuannya, tidak muncul anggapan yang negatif terhadap ODGJ berat. &rsquo;&rsquo;Jadi, harus dimaklumi, bukannya dikucilkan,&rsquo;&rsquo; ucapnya. Menurut dia, ODGJ harus mendapat tempat di masyarakat. Lingkungan kondusif bakal menjadi terapi yang membantu pemulihan kondisi. Pasien akan merasa diperlakukan layaknya orang normal. (adi/c14/ai/sep/JPG)

Prioritas Penanganan Pemasungan di Sidayu

pasung

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pasung

Berita Terkini

1.579 Orang Dengan Gangguan Jiwa di Jawa Timur Bebas Pasung

Sisakan 12 Kasus Pasung di Gresik

Di Kabupaten Ini Ada 26 Orang Dipasung, Penyebabnya Ternyata....

Prioritas Penanganan Pemasungan di Sidayu

Download Aplikasi JawaPos.com