<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/13/XcwxTeUc169NurNfq8yxcrpTPPtMLpw9Z0y3Il9O-3957524018.jpg" alt="Warga Palestina berjalan di antara puing-puing bangunan yang hancur di tengah gencatan senjata antara Israel dan Hamas, di Kota Gaza. (Mohammed Sabre/EPA)" width="100%">
<figcaption>Warga Palestina berjalan di antara puing-puing bangunan yang hancur di tengah gencatan senjata antara Israel dan Hamas, di Kota Gaza. (Mohammed Sabre/EPA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Indonesia memastikan pasukan TNI tidak akan melucuti Hamas atau pihak tertentu selama menjalankan misi di Gaza, Palestina. Kementerian Pertahanan (Kemhan) memastikan dan menegaskan hal itu. Fokus prajurit TNI yang nantinya tergabung dalam International Stabilization Force (ISF) tersebut adalah menjaga stabilitas Gaza dan melaksanakan misi kemanusiaan. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Pertahanan (Karo Humas dan Infohan) Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menyampaikan hal itu saat dikonfirmasi pada Rabu (11/2). Menurut dia, pemberitaan yang menyebut bahwa pasukan TNI akan dilibatkan untuk melucuti Hamas di Gaza tidak benar. &rdquo;Terkait pemberitaan tersebut, dapat kami tegaskan bahwa fokus perencanaan Indonesia dalam kerangka dukungan stabilisasi dan kemanusiaan di Gaza adalah unsur rekonstruksi serta pelayanan kesehatan dan medis,&rdquo; ungkap Rico. Jenderal bintang satu TNI AD itu menyampaikan bahwa narasi yang menyatakan pasukan TNI dari Indonesia akan dilibatkan untuk melucuti Hamas tidak sesuai dengan fokus personel yang disiapkan oleh Pemerintah Indonesia. Secara tegas dia menyebut, Indonesia hadir demi perdamaian dan kemanusiaan. &rdquo;Narasi bahwa pasukan Indonesia akan dilibatkan untuk melucuti pihak tertentu atau menjalankan disarmament seperti yang disebut dalam pemberitaan, tidak sesuai dengan fokus yang disiapkan Indonesia. Indonesia hadir untuk mendukung perdamaian dan kemanusiaan, bukan untuk memerangi atau berhadapan dengan pihak yang bertikai,&rdquo; jelasnya. Meski Indonesia sudah bergabung dalam Board of Peace (BoP) dan menyatakan niat secara terbuka untuk mengirimkan pasukan TNI ke Gaza, sampai saat ini belum ada keputusan final berkaitan dengan komposisi prajurit yang bakal diberangkatkan. Indonesia sebagai bagian dari BoP masih menunggu mandat. &rdquo;Hal-hal yang bersifat operasional, termasuk komposisi akhir unsur yang dikerahkan, tetap menunggu kejelasan mandat internasional, aturan misi, serta keputusan resmi pemerintah. Namun prinsipnya, kontribusi Indonesia akan tetap berada dalam koridor stabilisasi, rekonstruksi, dan pelayanan kesehatan,&rdquo; terang dia. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan Taufanto di DPR kemarin (10/2), Indonesia disebut akan mengirim 600 pasukan ke Gaza. Namun, beberapa pihak di DPR dan pemerintahan telah menyampaikan bahwa pasukan yang disiapkan sebanyak 8.000 orang. Menurut Rico, angka personel TNI yang disiapkan dan dikirim ke Gaza memang merujuk pada beberapa skenario. Prinsipnya, TNI siap dikerahkan dalam jumlah yang nantinya diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Angka awal sebanyak 600 pasukan yang disampaikan Wamenhan adalah personel untuk tahap awal. &rdquo;Sementara 600 (pasukan) yang pernah disampaikan dapat dipahami sebagai tahap awal atau elombang awal atau kebutuhan awal sesuai desain misi. Namun, sekali lagi angka pasti dan tahapannya belum ditetapkan karena masih menunggu kejelasan mandat internasional dan keputusan resmi pemerintah dan presiden,&rdquo; ujarnya. Sebelumnya, BBC memberitakan bahwa ISF yang akan dikirim ke Gaza akan melaksanakan beberapa tugas. Diantaranya membantu mengamankan wilayah perbatasan di Gaza, memastikan demiliterisasi di wilayah tersebut, termasuk pelucutan senjata Hamas. &nbsp;

Pemerintah Indonesia pastikan pasukan TNI di Gaza fokus dukung stabilitas dan kemanusiaan, bukan untuk melucuti Hamas.

Bakal Kirim Pasukan TNI ke Gaza, Pemerintah Indonesia Bantah Ditugaskan Melucuti Hamas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/03/e43d5nLfRlhxhtSID2cYJUcUMA7yNziUN5OVhdBF-382536205.jpg" alt="Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menyampaikan keterangan terkait perbantuan penanggulangan bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menyampaikan keterangan terkait perbantuan penanggulangan bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - TNI mengerahkan puluhan ribu prajurit dalam operasi kemanusiaan di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Total sudah ada 30.151 prajurit dari TNI AD, TNI AL, dan TNI AU di 3 provinsi terdampak banjir bandang dan longsor tersebut. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengungkapkan hal itu saat diwawancarai di Pangkalan Udara (Lanud) TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur (Jaktim) pada Rabu (3/12). Dia menyampaikan bahwa prajurit sebanyak itu dikerahkan demi mempercepat penanganan bencana. &rdquo;Saya sudah mengerahkan 30.151 orang di semua wilayah yang terdampak dengan kelengkapannya,&rdquo; ungkap dia.&nbsp; Berdasar data dari Mabes TNI selain puluhan ribu prajurit, puluhan alat utama sistem persenjataan yang terdiri atas pesawat, helikopter, kapal, dan berbagai peralatan lainnya sudah dikerahkan ke Aceh, Sumut, maupun Sumbar. Sumber daya tersebut dikirim untuk memastikan penanggulangan bencana berjalan maksimal.&nbsp; &rdquo;Total alutsista sebanyak 48 unit,&rdquo; bunyi keterangan yang disampaikan dalam data gelar alutsista TNI. Tidak berhenti sampai di situ, Jenderal Agus memastikan bahwa pihaknya akan terus bergerak untuk membantu seluruh korban bencana alam di Aceh dan sebagian Sumatera. Baik dalam operasi SAR, distribusi bantuan, maupun upaya pemulihan daerah terdampak bencana. Itu sesuai dengan perintah dari Presiden Prabowo Subianto.&nbsp;

TNI mengerahkan 30.151 prajurit untuk penanganan bencana di Aceh dan Sumatera Barat, termasuk alat utama sistem persenjataan.

30.151 Prajurit TNI Sudah Dikirim ke Sumatera-Aceh, Percepat Penanganan Bencana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/14/syt22-3836211468.jpg" alt="Menhan Sjafrie Sjamsoeddin mengantar Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Yordania Mayor Jenderal Yousef Ahmed Al-Hunaiti meninggalkan kantor Kemhan pada Jumat (14/11). (Syahrul)" width="100%">
<figcaption>Menhan Sjafrie Sjamsoeddin mengantar Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Yordania Mayor Jenderal Yousef Ahmed Al-Hunaiti meninggalkan kantor Kemhan pada Jumat (14/11). (Syahrul)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto, TNI kini menyiapkan 20 ribu pasukan TNI untuk dikirim ke Gaza, Palestina. Puluhan ribu prajurit yang disiapkan oleh TNI memiliki kualifikasi dan kemampuan khusus pada bidang konstruksi dan kesehatan. Diakui oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, Presiden Prabowo memang menyiapkan pasukan dalam jumlah besar untuk dikirim ke Gaza. Itu merupakan bentuk komitmen Pemerintah Indonesia yang mendukung penuh kemerdekaan Palestina. &rdquo;Presiden Prabowo menyiapkan pasukan cukup besar, karena sebagaimana teman-teman tahu bahwa kita sedang menyiapkan juga pembangunan kekuatan kita di Indonesia yang sedang kita tingkatkan. Jadi, pemikiran beliau kita maksimalkan 20.000 prajurit kita siapkan,&rdquo; terang dia pada Jumat (14/11).&nbsp; Puluhan ribu pasukan yang disiapkan itu tidak sembarangan. Pemerintah Indonesia ingin para prajurit yang dikirim ke Gaza memiliki kualifikasi dan kemampuan di bidang konstruksi dan kesehatan. Menurut Sjafrie, itu yang dibutuhkan. Karena Gaza perlu pemulihan fisik dan juga bantuan kesehatan. &nbsp; &rdquo;Tetapi, spesifikasinya (prajurit yang disiapkan untuk dikirim ke Gaza) kepada kesehatan dan juga konstruksi,&rdquo; ucap Sjafrie.&nbsp; Mantan panglima Kodam Jaya/Jayakarta itu pun menegaskan kembali, pasukan yang disiapkan untuk dikirim ke Gaza adalah peacekeeping operation bukan peacemaking operation. Sjafrie mengungkapkan bahwa 2 kategori pasukan tersebut sangat berbeda. Sebab peacekeeping operation bertugas setelah terjadi gencatan senjata. &rdquo;Sehingga pasukan yang akan datang itu sifatnya untuk menjaga perdamaian, itu bisa berlangsung lebih lama menuju kepada perundingan politik,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Sejauh ini, ada 2 opsi pengiriman pasukan dari Indonesia ke Gaza. Pertama melalui inisiasi Amerika Serikat (AS) kedua lewat naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sambil menunggu keputusan yang pasti, Indonesia juga menyiapkan diri untuk kembali mengirimkan bantuan kemanusian ke Gaza dengan cara airdrop menggunakan pesawat.&nbsp; &rdquo;Tetapi, tentunya airdrop itu juga mengikuti perkembangan situasi yang ada di sana. Jadi, ada keterkaitan dengan Israel, ada kaitan dengan negara yang memang mempunyai kompetensi dan peranan di dalam perdamaian di sana. Nah, kita yang mendukung itu menerima lampu hijau dari mereka. Kalau mereka katakan silakan drop, kita drop,&rdquo; terang Sjafrie. &nbsp; &nbsp;

Indonesia menyiapkan 20.000 pasukan TNI untuk misi perdamaian di Gaza, fokus pada kesehatan dan konstruksi.

Indonesia Siapkan 20 Ribu Pasukan TNI untuk Dikirim ke Gaza, Ini Kualifikasi dan Kemampuannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/30/Khairul-Fahmi-3658878382.jpeg" alt="Potret Co-Founder ISESS Khairul Fahmi. (Dok. Pribadi)" width="100%">
<figcaption>Potret Co-Founder ISESS Khairul Fahmi. (Dok. Pribadi)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Belum lama ini Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengeluarkan surat telegram untuk mengerahkan pasukan ke kantor kejaksaan negeri (kejari) dan kejaksaan tinggi (kejati) di seluruh Indonesia. Menurut Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi, keputusan itu menimbulkan kekhawatiran serius.&nbsp; &rdquo;Pengamanan kantor kejaksaan seharusnya menjadi tanggung jawab Polri, bukan TNI. Oleh karena itu, publik berhak bertanya ada masalah apa antara Kejaksaan dan Polri yang memicu langkah ini,&rdquo; ungkap di saat diwawancarai pada Kamis (15/5).&nbsp; Merujuk ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang (UU) TNI, lanjut Fahmi, aturan tersebut secara jelas mengatur tentang penempatan prajurit TNI dalam jabatan di lingkungan kejaksaan. Menurut dia, penempatan prajurit TNI di kejaksaan tidak bisa digunakan sebagai dasar untuk pengerahan pasukan TNI ke kantor kejari dan kejati seluruh Indonesia. &rdquo;Pasal tersebut mengatur penempatan prajurit dalam posisi tertentu yang jelas ditujukan untuk mendukung fungsi-fungsi penegakan hukum yang spesifik. Namun, pengerahan prajurit untuk pengamanan kantor kejaksaan bukanlah fungsi yang diatur oleh pasal tersebut, dan oleh karenanya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,&rdquo; beber Fahmi. Tidak hanya itu, pemerhati isu-isu militer tersebut menyatakan bahwa pasal yang menyangkut Operasi Militer Selain Perang (OMSP) tidak relevan dalam situasi saat ini. OMSP hanya dapat diterapkan dalam keadaan genting atau darurat dan keadaan yang mengancam stabilitas keamanan dan ketertiban umum dalam skala besar.&nbsp; &rdquo;UU TNI yang telah direvisi juga menegaskan bahwa OMSP harus didasarkan pada peraturan pemerintah, bahkan untuk yang berkaitan dengan tugas perbantuan pada Polri harus diatur UU. &nbsp;Dan yang jelas, saat ini saya kira tidak ada situasi di lembaga-lembaga penegak hukum seperti kejaksaan yang membutuhkan intervensi dalam bentuk pengerahan pasukan TNI,&rdquo; ucap dia.&nbsp; Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar menyampaikan hal itu saat ditanyai oleh awak media di Jakarta pada Rabu (14/5). Dia menyampaikan bahwa TNI hanya melaksanakan perbantuan dan memberikan dukungan pengamanan kepada kejaksaan. Tidak ada hal lain di luar kebutuhan tersebut.&nbsp; &rdquo;Perbantuan atau dukungan pengamanan yang diberikan oleh teman-teman dari TNI di institusi kami sesungguhnya tidak ada kaitan dengan proses pelaksanaan tugas-tugas fungsi dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan,&rdquo; kata Harli.&nbsp; Dia menegaskan bahwa fungsi pengamanan yang dilakukan oleh TNI di kejati dan kejari di seluruh Indonesia hanya bersifat fisik seperti gedung kantor dan lainnya. Tidak sampai menyentuh fungsi-fungsi lain, apalagi proses penegakan hukum. Sebab, fungsi tersebut dijalankan secara independen oleh kejaksaan.&nbsp; &rdquo;Saya sampaikan bahwa fungsi perbantuan dukungan pengamanan yang lakukan oleh TNI itu lebih bersifat kepada pengamanan yang bersifat fisik terhadap aset, gedung,&rdquo; kata dia.&nbsp; Sementara Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi menyampaikan bahwa surat telegram yang dikeluarkan oleh panglima TNI merupakan bagian dari kerja sama pengamanan yang bersifat rutin dan preventif. Menurut dia, hal itu sudah berjalan.&nbsp; &rdquo;Perbantuan TNI kepada kejaksaan tersebut merupakan bagian dari kerja sama resmi antara Tentara Nasional Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia yang tertuang dalam Nota Kesepahaman Nomor NK/6/IV/2023/TNI tanggal 6 April 2023,&rdquo; ungkap Kristomei.&nbsp;

Panglima TNI mengeluarkan surat telegram untuk mengerahkan pasukan ke kantor kejaksaan, menimbulkan kekhawatiran di kalangan ahli.

Keputusan Panglima TNI Kerahkan Pasukan ke Kejari dan Kejati Timbulkan Kekhawatiran, Dianggap Bukan Kewenangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/04/IMG-20240304-WA0072-1476539591.jpg" alt="Acara pelepasan Satgas TNI Konga UNIFIL TA. 2024 dibandara Cargo Soewarna Cengkareng, Tangerang. (2/3/2024)." width="100%">
<figcaption>Acara pelepasan Satgas TNI Konga UNIFIL TA. 2024 dibandara Cargo Soewarna Cengkareng, Tangerang. (2/3/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menyusul serangan Tank Merkava Israel Defense Force (IDF) ke Markas United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) di Naqoura, Lebanon Selatan, Markas Besar (Mabes) TNI memastikan seluruh pasukan TNI di sana dalam keadaan aman. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Hariyanto menyampaikan bahwa seluruh pasukan TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas UNIFIL berkegiatan sesuai instruksi Force Commander UNIFIL.&nbsp; Keterangan tersebut disampaikan kepada Hariyanto kepada awak media di Jakarta pada Jumat malam (11/10). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015187807/mabok-mabokan-di-tempat-hiburan-malam-perempuan-17-tahun-tewas-dengan-mulut-berbusa">Mabok-mabokan di Tempat Hiburan Malam, Perempuan 17 Tahun Tewas Dengan Mulut Berbusa</a> &rdquo;Seluruh pasukan TNI yang saat ini sedang bertugas di Lebanon Selatan dalam keadaan aman, melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Force Commander UNIFIL,&rdquo; kata perwira tinggi bintang dua TNI AD tersebut. Dia mengakui, ada dua prajurit TNI yang terluka akibat serangan Tank Merkava IDF ke Markas UNIFIL. Namun demikian, Hariyanto menyampaikan bahwa kedua prajurit TNI berinisial EA dan NS tersebut hanya mengalami luka ringan. Mabes TNI menyerahkan secara penuh aksi dan peristiwa serangan oleh Tank Merkava IDF kepada UNIFIL. Termasuk untuk melayangkan protes kepada pihak-pihak yang dinilai telah melanggar mandat PBB. Menurut dia, sejauh ini UNIFIL telah mengambil sikap dan menyampaikan respons atas peristiwa yang terjadi pada 10 Oktober 2024 itu.&nbsp; &rdquo;Saat ini UNIFIL secara resmi telah merespon peristiwa tersebut dengan menyatakan agar semua pihak yang bertikai dapat menahan diri, menghormati, dan menjamin keamanan seluruh pasukan PBB yang berada di wilayah tersebut,&rdquo; terang Hariyanto.&nbsp; Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno L. P. Marsudi juga sudah melayangkan sikap. Termasuk diantaranya mengecam tindakan yang dilakukan oleh tentara Israel kepada Satgas UNIFIL di Lebanon Selatan. Tidak hanya itu, Pemerintah Indonesia mengingatkan IDF untuk menghormati setiap aset milik UNIFIL. Mereka juga wajib menjamin keselamatan dan keamanan personel UNIFIL. Menurut dia serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian adalah pelanggaran berat atas hukum humaniter internasional.

Seluruh pasukan TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas UNIFIL berkegiatan sesuai instruksi Force Commander UNIFIL.

Tank Israel Serang Markas UNIFIL, Mabes TNI Pastikan Seluruh Pasukan TNI di Lebanon Selatan dalam Keadaan Aman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/28/mapolres_1-3397316300.jpg" alt="Bagian depan ruang Propam Polres Jeneponto berantakan akibat penyerangan pada Kamis (27/4) dini hari." width="100%">
<figcaption>Bagian depan ruang Propam Polres Jeneponto berantakan akibat penyerangan pada Kamis (27/4) dini hari.</figcaption>
</figure> Pangdam Sebut Gesekan Personel TNI-Polri Sudah Didamaikan JawaPos.com &ndash; Meski ada dugaan keterlibatan personel TNI dalam penyerangan ke Mapolres Jeneponto, Sulawesi Selatan (Sulsel), aparat setempat masih bersikukuh menggunakan istilah OTK (orang tidak dikenal). Kodam XIV/Hasanuddin dan Polda Sulsel belum mengetahui pasti identitas pelaku dan motif mereka. Kepala Penerangan Kodam XIV/Hasanuddin Kolonel Infanteri Rio Purwantoro menyampaikan, untuk memastikan pihak mana yang terlibat, Kodam XIV/Hasanuddin telah menurunkan tim guna melakukan penyelidikan. Melalui keterangan tertulisnya, Rio menyebutkan bahwa pasukan TNI yang kedudukannya paling dekat dengan Mapolres Jeneponto adalah Batalyon Infanteri (Yonif) 726/Tamalatea. Waktu tempuh antara markas yonif tersebut dan Mapolres Jeneponto sekitar 2&ndash;3 jam perjalanan. Meski demikian, saat ini pasukan di Yonif 726/Tamalatea dikarantina sebelum berangkat melakukan tugas operasi. &rdquo;Dan, tidak ada kegiatan cuti. Setiap dua jam pun, dilaksanakan apel pengecekan,&rdquo; ungkap Rio. Selain Yonif 726/Tamalatea, pasukan TNI lain yang kedudukannya dekat dengan Mapolres Jeneponto adalah Kodim 1425/Jeneponto. Namun, sebagian besar personel Kodim 1425/Jeneponto sedang cuti. Sementara, sebagian lainnya turut serta dalam tugas bantuan pengamanan Operasi Ketupat yang dilakukan Polres Jeneponto. Rio memastikan, mereka bertugas tanpa dibekali senjata. &rdquo;Senjata semua digudangkan. Karenanya, sangatlah kecil kemungkinan (penyerangan dan perusakan Mapolres Jeneponto, Red) dilakukan anggota TNI,&rdquo; beber dia. Penyerangan pada Kamis (27/4) dini hari yang dilakukan sekitar 100 orang itu mengakibatkan seorang personel Polres Jeneponto, Bripka Musmuliadi, tertembak. Saat ini korban menjalani perawatan di RS Bhayangkara Makassar. Selain itu, sebagaimana yang dilaporkan FAJAR, sejumlah fasilitas mapolres rusak. Keterangan dari berbagai sumber yang dikumpulkan Jawa Pos, sehari sebelumnya (26/4) terjadi pengeroyokan terhadap dua anggota TNI, Pratu Irsan dan Prada Amran, yang diduga dilakukan anggota Reskrim Polres Jeneponto. Irsan dan Amran merupakan warga Jeneponto. Namun, Kapolda Sulsel Irjen Setyo Boedi Moempoeni Harso membantahnya. &rdquo;Kita tidak boleh menuduh. Kita butuh fakta,&rdquo; katanya saat mengunjungi Mapolres Jeneponto setelah kejadian. Di Makassar, Kapolda Irjen Setyo Boedi dan Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen Totok Imam Santoso berusaha mendinginkan suasana. Di depan awak media, Totok menegaskan telah mengeluarkan surat telegram kepada seluruh jajaran. Dia menuturkan, anggota harus profesional dalam membangun sinergisitas dengan semua stakeholder atau pemangku kepentingan di wilayah. Totok membenarkan adanya gesekan antara personel TNI dan Polres Jeneponto sehari sebelumnya. Yakni, antara personel Kodam V/Brawijaya dan Kodam XIII/Merdeka dengan personel Polres Jeneponto. &rdquo;Permasalahan tersebut telah didamaikan. Perwakilan Kodam V/Brawijaya dan Kodam XIII/Merdeka telah melakukan pemeriksaan,&rdquo; ujar Totok dalam pertemuan dengan media di Makodam XIV/Hasanuddin, Makassar, pada Kamis (27/4) malam. Totok menegaskan, apa pun permasalahan yang terjadi tidak akan mengganggu soliditas TNI dan Polri. Penyerangan di Mapolres Jeneponto diusut tim gabungan TNI dan Polri. Belum ada kesimpulan terkait dengan para pelakunya. Sementara itu, Komisioner Kompolnas Poengky Indarti menyampaikan, dirinya memberikan statement secara pribadi, tidak mewakili institusi Kompolnas. Menurut dia, dengan latar belakang sebagai aktivis hak asasi manusia yang berfokus pada reformasi sektor keamanan, dirinya sangat menyesalkan tindak kekerasan berupa penyerangan terhadap orang dan kantor Polres Jeneponto. &rdquo;Yang dilakukan orang-orang yang diduga oknum TNI,&rdquo; ujarnya. Penyerangan ke Mapolres Jeneponto ini tidak berselang lama dengan tindak kekerasan di Kupang dan Makassar. Tindak kekerasan yang juga diduga dilakukan oknum TNI. &rdquo;Sungguh ironis ketika bangunan kantor milik negara diserang dan dirusak oknum aparat negara. Apalagi, sampai timbul korban luka dan luka parah,&rdquo; tuturnya. (sin/syn/idr/c14/ttg)

Meski ada dugaan keterlibatan personel TNI dalam penyerangan ke Mapolres Jeneponto, Sulsel, aparat setempat masih bersikukuh OTK.

Aparat Belum Bisa Identifikasi OTK Penyerang Mapolres Jeneponto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tni-terus-cari-4-karyawan-pt-istaka-karya-yang-hilang_c_272864.jpg" alt="Pasukan TNI masih berada di Papua untuk operasi pencarian karyawan PT Istaka Karya yang pasca penyerangan kelompok separatis Papua." width="100%">
<figcaption>Pasukan TNI masih berada di Papua untuk operasi pencarian karyawan PT Istaka Karya yang pasca penyerangan kelompok separatis Papua.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ratusan personel TNI yang ditugaskan mencari pilot Susi Air Philip Mehrtens telah tiba di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Mereka akan ditempatkan di wilayah Papua Pegunungan, disebar di beberapa pos yang ada di wilayah tersebut. Tapi, Dankolakops TNI Operasi Pencarian Pilot Susi Air Brigjen TNI J.O. Sembiring memastikan bahwa 900 personel Pasukan Satgas Pamtas dari Kewilayahan Yonif 721/MKS dan Yon itu untuk mengganti pasukan yang lebih dulu bertugas. &rdquo;Perlu digarisbawahi, kita dalam operasi penyelamatan pilot Susi Air tidak menambah pasukan, tapi mengganti pasukan,&rdquo; katanya seperti dilansir Cenderawasih Pos. Pergantian pasukan tersebut ditandai dengan upacara penerimaan di Lapangan Pancasila, Rindam XVII/Cenderawasih, Sabtu (15/4) lalu. &rdquo;Mereka (pasukan) nanti melakukan kegiatan teritorial maupun kegiatan taktis tempur lainnya,&rdquo; ujar Sembiring. Pasukan tersebut, lanjut dia, juga akan ditugaskan untuk menutup dan mencegah kelompok yang berupaya menghambat kegiatan aparat dalam operasi penyelamatan pilot Susi Air. &rdquo;Secara pasti, mereka nanti ditempatkan di Lanny Jaya, Yalimo Mamteng, dan Mamberamo Raya,&rdquo; jelasnya. Sementara itu, untuk menyelesaikan beberapa kasus yang terjadi di Papua, tim Komnas HAM Perwakilan Papua yang dipimpin Frits B. Ramandey bertemu dengan Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D. Fakhiri dan Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa (14/4). Dalam pertemuan tersebut, Frits Ramandey didampingi Melchior Weruin, Livand Breemer, Yohana Tukayo, dan M. Ridwan Herdika. Dalam pertemuan dengan Kapolda, tiga agenda utama yang dibahas adalah kasus penyanderaan pilot Susi Air Philip Mehrtens, kasus kerusuhan di Wamena pada 23 Februari, dan kasus kekerasan di Dogiyai. Frits menyampaikan bahwa lebih dari dua bulan dilakukan berbagai upaya untuk pembebasan pilot Susi Air, tapi belum berhasil. &rdquo;Saat ini justru beredar sebuah video yang di dalamnya berisi permintaan Sebby Sambom, Jubir TPNPB-OPM (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka), kepada saya bersama tim Komnas HAM Papua untuk melakukan pemantauan kondisi HAM di daerah Nduga. Juga meminta penarikan pasukan TNI dan Polri,&rdquo; terang Frits kepada Cenderawasih Pos. Selain itu, kata Frits, TPNPB-OPM bersedia membebaskan pilot melalui jalur diplomasi. Karena itu, dia meminta Kapolda Papua agar operasi pembebasan pilot dilakukan dengan mengutamakan negosiasi demi keselamatan jiwanya. &rdquo;Mengingat ada ancaman serius terhadap hak hidup sandera dan dampak lainnya yang mengganggu hak atas rasa aman warga,&rdquo; ungkapnya. Frits juga meminta Kapolda Papua agar memberikan perhatian serius dalam upaya penegakan hukum untuk kasus kerusuhan di Wamena dan Dogiyai. Dalam pertemuan tersebut, kata Frits, Kapolda Papua M. Irjen Pol Mathius D. Fakhiri menyampaikan bahwa upaya penegakan hukum terus dilakukan hingga saat ini. &rdquo;Pihak kepolisian bersama TNI mengedepankan upaya negosiasi sesuai arahan presiden. Juga melalui upaya penindakan yang terukur. Kapolda Papua mempersilakan Komnas HAM melakukan upaya komunikasi dan negosiasi untuk pembebasan pilot sesuai prinsip-prinsip dan standar HAM,&rdquo; kata Frits menirukan ucapan Kapolda. Sementara itu, Pangdam mempersilakan semua pihak, baik tokoh gereja, tokoh masyarakat, maupun tim Komnas HAM, agar ikut membantu melakukan berbagai upaya negosiasi. &rdquo;Kodam XVII/Cenderawasih mendukung setiap upaya yang dilakukan dengan tujuan utama keselamatan jiwa pilot tersebut,&rdquo; ungkapnya. (rel/fia/wen/c19/ttg) Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01440140/evakuasi-warga-korban-aksi-kst-1-prajurit-tni-gugur-di-puncak">Evakuasi Warga Korban Aksi KST, 1 Prajurit TNI Gugur di Puncak</a>

Ratusan personel TNI yang ditugaskan mencari pilot Susi Air Philip Mehrtens telah tiba di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua.

TNI Kirim 900 Pasukan Pengganti ke Papua, TPNPB-OPM Minta Diplomasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/40_warga.jpg" alt="SUSURI WILAYAH: Aparat keamanan berjaga di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. (KASATGAS HUMAS NEMANGKAWI FOR CENDERAWASIH POS)" width="100%">
<figcaption>SUSURI WILAYAH: Aparat keamanan berjaga di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. (KASATGAS HUMAS NEMANGKAWI FOR CENDERAWASIH POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) makin sering berulah di Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Terakhir, mereka membakar sekolah dan puskemas. Berdasar data Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III, kelompok tersebut melakukan itu lantaran semakin tersudut. Mereka tidak beraksi di wilayah lain lantaran ruang geraknya semakin sempit.  Kepala Penerangan (Kapen) Kogabwilhan III Kolonel Czi IGN Suriastawa menyatakan, KKB tidak hanya tersudutkan karena tindakan yang sudah dilakukan aparat keamanan. Mereka juga tidak lagi mendapat dukungan masyarakat. Di Puncak pun, KKB sudah ditinggalkan masyarakat. Sebab, mereka berkali-kali menebar teror. Saat ini Suriastawa menuturkan, KKB tengah mencari tempat yang bisa mereka jadikan area berlindung. ’’Untuk mempertahankan diri,’’ ungkapnya.  Dia memastikan, aparat TNI dan Polri tidak akan berhenti mengejar KKB. Pasukan dari tiga kodam siap dikerahkan ke Papua. Yakni, Kodam III/Siliwangi, Kodam IV/Diponegoro, dan Kodam V/Brawijaya. Mereka dipersiapkan jauh hari untuk mengisi pos-pos di perbatasan Papua–Papua Nugini. ’’Kami akan mengejar, menangkap pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik kepada masyarakat Papua maupun masyarakat Indonesia secara keseluruhan,’’ terang Suriastawa.  Dia menegaskan kembali bahwa keputusan pemerintah menjadikan KKB sebagai organisasi teroris sudah tepat. Sebab, ulah kelompok tersebut sangat kejam. ’’Mereka selalu melakukan teror berupa pembunuhan, kekerasan bersenjata yang menyasar aparat dan masyarakat sipil, serta perusakan sarana umum dengan membakar sekolah, puskesmas, dan lain-lain,’’ jelasnya. Data yang dibeberkan pemerintah membuktikan hal itu. Sebanyak 120 korban luka-luka dari aksi KKB tiga tahun belakangan didominasi masyarakat sipil. Sementara itu, korban meninggal dunia mencapai 95 orang. Lebih banyak masyarakat sipil ketimbang aparat TNI dan Polri.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/04/05/2021/kkb-bakar-puskemas-sekolah-kapolda-papua-tni-polri-tak-akan-mundur/">KKB Bakar Puskesmas-Sekolah, Kapolda Papua: TNI-Polri Tak Akan Mundur!</a>  Abelom Kogoya, kepala suku di Kampung Kinak, Ilaga Utara, menyatakan bahwa dirinya sempat diancam oleh kelompok tersebut. Tidak tanggung-tanggung, ancamannya tembak mati. Beruntung, dia bisa selamat. Dia meminta masyarakat di Puncak lebih hati-hati. Abelom juga mengharapkan masyarakat tidak mudah dihasut oleh KKB.

Kerahkan Pasukan dari Tiga Kodam, TNI Persempit Ruang Gerak KKB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/pro-kontra-baliho.jpg" alt="PENERTIBAN: Prajurit TNI mencopot baliho bergambar Rizieq Syihab di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat, kemarin (20/11). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>PENERTIBAN: Prajurit TNI mencopot baliho bergambar Rizieq Syihab di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat, kemarin (20/11). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pencopotan baliho bergambar <a href="https://www.jawapos.com/tag/imam-besar-fpi/">Imam Besar Front Pembela Islam</a> (FPI) Rizieq Syihab oleh TNI memicu pro dan kontra. Sebagian pendapat menyatakan bahwa tindakan tersebut berlebihan.  Namun, <a href="https://www.jawapos.com/tag/pangdam-jaya/">Pangdam Jaya</a> Mayjen TNI Dudung Abdurachman menegaskan, pihaknya bertanggung jawab memastikan tidak ada gangguan yang memecah belah masyarakat.  Dia menyatakan tidak akan ragu-ragu menindak tegas siapa pun yang mencoba merusak persatuan dan kesatuan. Hal itu menindaklanjuti Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang berulang-ulang mengingatkan seluruh jajarannya untuk memastikan persatuan di antara seluruh elemen masyarakat terjaga.  Menurut Dudung, pihaknya rutin melaksanakan patroli di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Termasuk patroli yang melintas di bilangan Petamburan yang belakangan menyita perhatian publik. ”Ada <a href="https://www.jawapos.com/tag/prajurit-tni/">pasukan TNI</a> yang (patroli) di Petamburan. Ya, itu pasukan yang memang kegiatan rutin dari Garnisun (Tetap 1/Jakarta),” ungkap jenderal bintang dua TNI-AD tersebut.  Bukan hanya garnisun, patroli juga dilaksanakan jajaran Kodim 0501/Jakarta Pusat. Patroli kemarin dilakukan setelah apel gelar pasukan di Monumen Nasional (Monas).  Selain motor dan truk, panser Anoa turut dalam patroli tersebut. Beberapa baliho yang kedapatan dipasang melanggar aturan diturunkan. Tidak terkecuali baliho bergambar <a href="https://www.jawapos.com/tag/rizieq-shihab/">Rizieq Syihab</a>. Penertiban baliho-baliho tersebut sudah dilakukan beberapa hari terakhir.  Dudung menegaskan bahwa dirinya yang memerintahkah langsung penertiban itu. Sebab, pemasangan baliho tidak boleh dilakukan sembarangan. ”Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan paling benar. Jangan coba-coba pokoknya, jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan saja itu,” katanya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/pro-baliho_1-750x455.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> SHOW-OFF: Sejumlah panser dan 500 personel TNI berkonvoi dari Mnas ke Petamburan, Jakarta Pusat, kemarin (20/11). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)  Menurut Dudung, pihaknya turun tangan menurunkan baliho bergambar <a href="https://www.jawapos.com/tag/habib-rizieq-shihab/">Rizieq</a> lantaran baliho-baliho itu kembali terpasang meski sudah ditertibkan petugas satpol PP. ”Berapa kali satpol PP menurunkan, dinaikkan lagi,” tambah Dudung. ”Tidak ada baliho-baliho itu yang mengajak revolusi dan segala macam,” tegasnya.  Secara terpisah, anggota Tim Bantuan Hukum FPI Aziz Yanuar merasa heran lantaran TNI turun tangan menertibkan baliho. Menurut dia, itu bukan tugas TNI. ”Lucu TNI mengurusi masalah <a href="https://www.jawapos.com/tag/baliho/">baliho</a>,” imbuhnya.  Dia pun menyoal baliho revolusi mental yang selama ini banyak beredar. Bahkan dipasang institusi-institusi negara. ”Jadi, revolusi mental balihonya boleh, yang revolusi akhlak tidak boleh,” katanya. Menurut dia, itu menunjukkan sikap otoriter. ”Ini bukan demokrasi namanya, tapi otoriter dan tidak adil,” tambahnya.  Anggota Komisi I DPR Willy Aditya menilai, telah terjadi maladministrasi ketika TNI ikut mencopot <a href="https://www.jawapos.com/tag/baliho-habib-rizieq/">baliho Rizieq Syihab</a>. Sebab, pencopotan baliho merupakan kewenangan satpol PP. ’’Jadi, mestinya, dalam hal ini satpol PP yang melakukan itu,” terangnya. Dia mengingatkan agar jangan ada tumpang-tindih tupoksi dalam menjalankan tugas.  Baca juga:  <ul> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/19/11/2020/video-viral-baliho-rizieq-shihab-diduga-dicopot-anggota-tni/">Video Viral Baliho Rizieq Shihab Diduga Dicopot Anggota TNI</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/20/11/2020/pangdam-jaya-tidak-terima-dengan-ucapan-habib-rizieq/">Pangdam Jaya Tidak Terima dengan Ucapan Habib Rizieq</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/13/11/2020/serka-bds-pembuat-video-marhaban-rizieq-disebut-prajurit-berprestasi/">Serka BDS Pembuat Video Marhaban Rizieq Disebut Prajurit Berprestasi</a></li> </ul> Sedikit berbeda, Abdul Kadir Karding, anggota Komisi I DPR yang lain, mengatakan bahwa seharusnya pencopotan baliho tidak dilakukan secara berlebihan. Pencopotan atas perintah Pangdam Jaya boleh saja, tetapi sebaiknya melalui pendekatan yang lebih komunikatif atau melalui jalur hukum sekalian. ’’Bisa diselesaikan dengan komunikasi, pendekatan, dan sebagainya. Atau diselesaikan dengan cara hukum kalau memang ada masalah-masalah hukum di dalamnya,’’ jelas Karding.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=cyAg7TfpoH0

Pro-Kontra Pencopotan Baliho Rizieq Syihab

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Wisma-Atlet-Kemayoran-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Wisma Atlet suasana kamar-kamar Wisma Atlet terlihat dari luar di Kemayoran, Jakarta, Minggu (21/3/2020). Pemerintah akan menyiapkan wisma atlet Kemayoran menjadi tempat RS Darurat Penanganan Covid-19 guna menekan penyebaran virus tersebut lebih luas. Fot" width="100%">
<figcaption>Wisma Atlet suasana kamar-kamar Wisma Atlet terlihat dari luar di Kemayoran, Jakarta, Minggu (21/3/2020). Pemerintah akan menyiapkan wisma atlet Kemayoran menjadi tempat RS Darurat Penanganan Covid-19 guna menekan penyebaran virus tersebut lebih luas. Fot</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Intervensi pemerintah pusat untuk penanganan Covid-19 di tiga provinsi terus berlanjut. Yakni, Jawa Timur (Jatim), Sulawesi Selatan (Sulsel), dan Kalimatan Selatan (Kalsel). Tiga provinsi itu telah mendapatkan tambahan fasilitas untuk mempercepat penanganan korona.  ’’Untuk rumah sakit darurat yang ada di Surabaya itu, beliau (presiden, Red) memerintahkan supaya ditangani oleh Panglima Kogabwilhan II,’’ terang Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy seusai pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Kogabwilhan II merupakan singkatan dari Komando Gabungan Wilayah Pertahanan II. Kogabwilhan II adalah komando utama operasi, satuan baru yang langsung berada di bawah Panglima TNI. Panglima Kogabwilhan II saat ini dijabat Marsekal Madya TNI Imran Baidirus.  Penunjukan Pangkogabwilhan II didasari perkembangan yang terjadi beberapa bulan terakhir. Saat ini Pangkogabwilhan II mengurus RS Wisma Atlet Kemayoran Jakarta dan RS di Pulau Galang. Sejak awal, TNI memang dilibatkan untuk penanganan kedaruratan Covid-19.  Di Surabaya saat ini terdapat satu RS darurat berkapasitas 540 bed. RS darurat itu berbasis tenda dan berlokasi di kompleks Puslitbang Humaniora dan Manajemen Kesehatan Kemenkes di Jalan Indrapura, Surabaya.  RS tersebut didirikan untuk menambah kapasitas RS di Surabaya. Mengingat, penularan di Jatim tergolong tinggi. Pekan terakhir Mei lalu bahkan sempat menembus 502 kasus baru dalam sehari. Dengan demikian, dikhawatirkan kapasitas RS di Jatim tidak lagi mencukupi untuk merawat mereka.  Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menjelaskan, Jatim memiliki sejumlah klaster yang potensi penularannya cukup tinggi. Misalnya, klaster Gowa dan Jamaah Tabligh. ’’Termasuk juga yang berasal dari dalam, yaitu Pesantren Temboro dan pabrik Sampoerna,’’ ujar perwira TNI berpangkat letnan jenderal itu setelah ratas akhir bulan lalu.  Perwira Penerangan Kogabwilhan II Kolonel Infanteri Joko Susilo menyebutkan, pihaknya sudah siap melaksanakan tugas dari presiden. Menurut dia, sejauh ini belum ada arahan atau perintah resmi. Pihaknya baru mengetahui informasi tersebut dari pemberitaan media.  Meski demikian, Joko memastikan bahwa Kogabwilhan II bisa mengerahkan kekuatan di Surabaya. ”Akan sebagian nanti di sana (Surabaya),” ujarnya. Dia menyebutkan, Panglima Kogabwilhan II Marsekal Madya TNI Imran Baidirus juga memberikan perhatian kepada penanggulangan korona di Kalimantan Selatan. ”Keinginan dari panglima (Kogabwilhan II) juga untuk dibantu percepatan. Kalsel kan juga melonjak,” tambah dia.  Meski secara resmi belum mengelola rumah sakit darurat di Surabaya, Joko mengakui, sedikit banyak Kogabwilhan II sudah terlibat aktif di rumah sakit itu. Menurut dia, panglima Kogabwilhan II menanyai Kodam V/Brawijaya terkait dengan kebutuhan untuk penanggulangan Covid-19 di Jawa Timur. ”Oleh Pangkogab, surat dari Pangdam disampaikan kepada panglima TNI, akhirnya didukung tenaga medis dan alat-alat kesehatan,” ucap dia.  Menurut Joko, sedikitnya 30 dokter dan petugas medis lain dikirim panglima TNI untuk memperkuat tenaga medis di rumah sakit darurat itu. Bila kembali dibutuhkan tambahan, sangat mungkin pihaknya menambah lagi jumlah personel yang ditugaskan di sana. ”Akan kami upayakan ditambah. Karena kemarin itu kan Pangkogab ke sana menyampaikan kepada Pangdam,” tegasnya.  Peserta PPDS di RSUD dr Soetomo  Kesehatan para dokter residen atau peserta program pendidikan dokter spesialis (PPDS) di RSUD dr Soetomo akan dipantau lebih ketat. Tujuannya, tidak ada lagi yang tertular virus korona.  Penegasan tersebut disampaikan oleh Direktur Utama RSUD dr Soetomo Dr dr Joni Wahyuhadi SpBS (K) kemarin. Dia mengatakan, pihaknya sudah mengadakan audiensi dengan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga terkait dengan kasus yang menimpa peserta PPDS. Dia memastikan, siapa saja yang bertugas di RSUD dr Soetomo, baik di instalasi gawat darurat (IGD) maupun ruang isolasi khusus (RIK), akan dipantau setiap saat. Mereka juga wajib mengenakan alat pelindung diri (APD) lengkap. ”Setiap hari mereka harus ganti sebanyak tiga kali,” ucapnya.  Mengapa masih ada peserta PPDS yang terpapar Covid-19 meski sudah pakai APD level 3? Joni mengatakan hal itu bisa saja terjadi. Sebab, peserta PPDS setiap hari berkontak dengan pasien. ”Coba tunjukkan rumah sakit mana yang tidak ada nakes (tenaga kesehatan, Red) tertular Covid-19,” kata dia.  Terkait dengan insentif untuk para dokter residen PPDS, Joni mengatakan sudah ada aturannya. ”Kalau tidak salah, di kami dananya ratusan juta (rupiah, Red). Jumlahnya saya tak tahu pasti,” ucap dia. Menurut Joni, dana tersebut sudah disalurkan. ”Khususnya, terlebih dahulu ke dokter residen di RIK,” terangnya kemarin.  Dia menjelaskan, FK Unair sebagai penanggung jawab praktik dokter residen sudah mengakomodasi apa saja yang dibutuhkan. Dia juga mengatakan, peserta PPDS bukan staf RSUD dr Soetomo. ”RSUD dr Soetomo hanya wadah belajar,” ungkap dia. Meski begitu, dia menegaskan bahwa pencegahan persebaran korona kepada para dokter residen makin diperketat. Selain di RIK, juga di unit IGD. Sudah ada pemisahan pasien biasa dan Covid-19 di IGD. Pemisahan tersebut berjalan mulai kemarin. ”Hal itu kami lakukan untuk mencegah kasus serupa,” tambahnya. Petugas sekuriti juga menertibkan siapa saja yang berada di selasar IGD agar tidak berkerumun.  Joni berharap usaha yang dilakukan RSUD dr Soetomo bisa berjalan dengan baik. Dia juga mengajak masyarakat untuk berperilaku hidup bersih serta menerapkan protokol kesehatan di mana pun. ”Cara lain untuk menurunkan angka persebaran, ya masyarakatnya mendukung. Harus ada upaya semua elemen,” tutur dia.  Sebagaimana diberitakan, kasus dokter residen PPDS menyita perhatian publik. Berdasar data internal yang dihimpun Jawa Pos, ada 41 pasien yang terkonfirmasi positif. Namun, Joni membantah data itu. Dia mengatakan, hanya 12 orang yang terpapar Covid-19. Sebanyak 10 orang menjalani perawatan mandiri dan 2 orang mendapatkan penanganan intensif di RIK rumah sakit. ”Itu data yang saya miliki. Saya ndak tahu mereka pakai data yang mana,” ungkapnya. Karena itu, dia ingin informasi yang beredar tidak simpang siur dan membuat masyarakat bingung.  Terkait dengan kondisi kerja PPDS, dia menerangkan bahwa sistemnya dibimbing senior. Waktu pelaksanaan disesuaikan, berdasar kesepakatan dokter senior dengan peserta PPDS. ”Memang begitu sistemnya. Saya dulu bagian dari mereka. Bedanya, saat ini kan ada pandemi. Jadi, ya wajar kerja mereka tambah. Namun, tetap memperhatikan keamanan dan keselamatan mereka juga,” tegasnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=AGXEwgzZko0  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=85JTplyr49c  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=6sqKC-3tpig

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pasukan tni

Berita Terkini

Bakal Kirim Pasukan TNI ke Gaza, Pemerintah Indonesia Bantah Ditugaskan Melucuti Hamas