<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/06/pns-2760597228.jpg" alt="Para Pelamar CPNS 2023 sedang mengikuti tes SKD." width="100%">
<figcaption>Para Pelamar CPNS 2023 sedang mengikuti tes SKD.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;&ndash; Passing grade atau nilai ambang batas SKD merupakan nilai minimal yang harus dicapai oleh setiap peserta seleksi CPNS 2024 setelah menjalani tes SKD. Karena dengan hasil nilai SKD yang didapat oleh peserta seleksi CPNS 2024 akan dijadikan sebagai tolak ukur kelolosan menuju tahapan seleksi berikutnya. Dilansir dari web resmi SSACSN, sebagaimana telah tertera pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PermenPANRB) Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan PNS TA 2024. Dalam Keputusan tersebut juga mengatur tentang jenis soal pada seleksi kompetensi dasar, bobot nilai, jumlah soal dan durasi pengerjaan. Jenis-jenis soal pada tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2024 Pada dasarnya Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Pengadaan PNS Tahun 2024 meliputi tes wawasan kebangsaan (TWK), tes intelegensia umum (TIU) dan tes karakteristik pribadi (TKP). &lsquo;Passing grade&rsquo; atau nilai ambang batas SKD CPNS 2024 Berikut rincian nilai ambang batas atau&rsquo;passing grade&rsquo; tes SKD CPNS 2024 sesuai dengan Keputusan Menteri PANRB No. 321 Tahun 2024: <ol> <li style="font-weight: 400;">&lsquo;Passing grade&rsquo; atau nilai ambang batas peserta formasi umum dan putra/putri Kalimantan</li> </ol> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dengan nilai &nbsp;minimal 65 (enam puluh lima) -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tes Intelegensia Umum (TIU) dengan nilai minimal 80 (delapan puluh) -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tes Karakteristik Pribadi (TKP) dengan nilai minimal 166 (serratus enam puluh enam). <ol start="2"> <li style="font-weight: 400;">&lsquo;Passing grade&rsquo; atau nilai ambang batas peserta formasi khusus cumlaude dan Diaspora</li> </ol> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nilai kumulatif SKD minimal 311 (tiga ratus sebelas; dan -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nilai TIU minimal 85 (delapan puluh lima). <ol start="3"> <li style="font-weight: 400;">&lsquo;Passing grade&rsquo; atau nilai ambang batas peserta formasi khusus penyandang disablitas, putra/putri Papua dan putra/putri daerah tertinggal</li> </ol> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nilai kumulatif SKD minimal 286 (dua ratus delapan puluh enam); dan -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nilai TIU minimal 60 (enam puluh). Aturan mengenai &lsquo;pasing grade&rsquo; atau nilai ambang batas tersebut bisa juga diakses melalui <a href="https://bkpsdmd.bangkaselatankab.go.id/assets/img/content/CPNS%202024/Kepmenpanrb%20No%20321%20Th%202024%20ttg%20Nilai%20Ambang%20Batas%20SKD%20Pengadaan%20PNS%20Th%202024.pdf">LINK BERIKUT INI:</a> Jumlah soal, bobot nilai dan durasi pengerjaan tes SKD CPNS 2024 Jumlah soal SKD keseluruhan mmencapai 110 (serratus sepuluh) butir soal dengan rincian sebagai berikut: -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 (tiga puluh) butir soal TWK -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 (tiga puluh lima) butir soal TIU; dan -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45 (empat puluh lima) butir soal TKP. Dengan rincian bobot nilai pada materi soal SKD sebagaimana berikut: -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Untuk materi soal TIU dan TWK, jawaban benar diberi bobot nilai minimal paling rendah 1 (satu) dan jika salah/tidak menjawab berbobot nilai 0 (nol). -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Untuk materi soal TKP, jawaban benar diberi bobot nilai minimal paling rendah 1 (satu) dan paling tinggi 5 (lima), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol). Rentang waktu pengerjaan keseluruhan soal tes SKD 2024 dalam durasi waktu 100 (serratus) menit bagi pelamar disemua formasi kecuali bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik Netra yang melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas mendapatkan durasi waktu 130 (seratus ttiga puluh) menit. Pada keputusan tersebut juga mengatur penggunaan nilai SKD 2024 yang diperoleh peserta seleksi &nbsp;berlaku sampai pengadaan PNS satu periode selanjutnya. Sementara itu, bagi pelamar CPNS 2024 juga diperkenankan menggunakan nilai SKD pada tahun 2023 lalu. Dengan kriteria berupa NIK yang digunakan untuk melamar sama, jenjang Pendidikan yang dilamar juga sama pada seleksi CPNS 2023, jabatan yang dilamar bisa sama atau berbeda dengan tahun sebelumnya. Nilai SKD tersebut bisa digunakan pada periode 2024 jika nilai yang didapat sudah melebihi/ sama dengan ambang batas atau &lsquo;pasing grade&rsquo;. Bagi pelamar yang ingin menggunakan nilai SKD CPNS 2023 bisa mulai konfirmasi di portal SSACSN sejak Rabu (18/09). ***

Passing grade atau nilai ambang batas SKD merupakan nilai minimal yang harus dicapai oleh setiap peserta seleksi CPNS 2024

Passing Grade atau Nilai Ambang Batas CPNS 2024 Untuk Semua Formasi, Cek Selengkapnya Disini!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/16/PPPK2-3201883164.png" alt="MENUNGGU: Para peserta seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) menunjukkan berkas pendaftaran di sela-sela uji kompetensi di Graha Unesa kemarin (15/11)." width="100%">
<figcaption>MENUNGGU: Para peserta seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) menunjukkan berkas pendaftaran di sela-sela uji kompetensi di Graha Unesa kemarin (15/11).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Peserta seleksi PPPK Kementerian Agama 2023 bisa langsung mengetahui nilainya memenuhi passing grade atau tidak. Lantas, bagaimana cara menghitung nilai PPPK Kemenag 2023? Seperti diketahui, proses seleksi PPPK Kemenag berlangsung hingga Kamis, 14 Desember 2023. Meski demikian, para peserta yang awal pekan ini mengikuti Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) sudah bisa mendapat gambaran mengenai nilai PPPK Kemenag 2023. Untuk mengetahui nilai akhir dari seleksi tersebut, peserta dapat melakukannya dengan mengikuti cara menghitung nilai PPPK Kemenag 2023. Sehingga bisa mengetahui apakah nilai peserta sudah melewati passing grade yang ditentukan. Dikutip dari laman resmi CASN Kemenag, nilai PPPK Kemenag 2023 dapat dihitung dengan rumus berikut ini: - Hasil tes seleksi teknis PPPK dan BKN x 60 persen + 40 persen Tes seleksi kompetensi tekniks tambahan (SKTT). Sebagai informasi, hasil tes SKTT Moderasi Beragama tidak perlu lagi dikonversi ke 40 persen, dikarenakan hasilnya sudah dikonversi ke 40 persen. Adapun passing grade masing-masing jabatan pada seleksi calon PPPK Kemenag 2023 bisa dicek di akun resmi Instagram CASN Kemenag @casnkemenag. Berikut simulasi cara menghitung nilai PPPK Kemenag 2023: Seorang Calon PPPK Guru mendapatkan nilai tes teknis dari tes BKN: 171 (khusus guru dikonversi 5) caranya 171:3&times;5 = 285 selain guru tidak perlu dikonversi 5. Kemudian Guru tersebut mengikuti tes Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) moderasi beragama dan mendapatkan nilai 100. Maka untuk menghitung passing grade teknis guru tersebut adalah sebagai berikut: Hasil tes BKN yang telah dikonversi x 60 persen yaitu 285x 60 persen = 173. Jadi 173 + 100 = 273. Hasil akhir dari nilai teknis Guru tersebut adalah 273. Angka tersebut sudah memenuhi passing grade yang ditetapkan untuk tes seleksi calon PPPK Guru sebesar 225. Demikian cara menghitung nilai PPPK Kemenag 2023. Dengan mengetahui nilai tersebut, Anda dapat mengetahui apakah sudah memenuhi atau melewati passing grade atau belum?

Peserta seleksi PPPK Kementerian Agama 2023 bisa langsung mengetahui nilainya memenuhi passing grade atau tidak.

Begini Cara Menghitung Nilai PPPK Kemenag 2023 Setelah Seleksi SKTT, Langsung Tahu Nilai yang Penuhi Passing Grade atau Tidak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/06/pns-2760597228.jpg" alt="Para Pelamar CPNS 2023 sedang mengikuti tes SKD." width="100%">
<figcaption>Para Pelamar CPNS 2023 sedang mengikuti tes SKD.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2023 sebantar lagi akan dimulai. Pada setiap seleksi, tentu informasi seputar nilai ambang batas SKD sangat ditunggu oleh para pelamar terutama yang telah lolos seleksi administrasi. Nilai ambang batas atau passing grade adalah nilai batas minimal yang wajib dipenuhi dalam tes SKD CPNS agar bisa melanjutkan ke tahapan berikutnya. Dalam hal ini, Kementerian Pendahyagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) RI telah menetapkan passing grade SKD untuk pelamar CPNS 2023. Adapun tesnya terdiri dari tiga bagian yaitu Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU) dan Tes Karakteristik Pribadi. Informasi Nilai Ambang Batas SKD CPNS 2023 Bagi pelamar kebutuhan umum, TWK terdiri dari 30 soal memiliki nilai ambang batas 65. Sementara TIU dengan 35 butir soal memiliki nilai ambang batas 80. Sedangkan nilai ambang batas TKP yang terdiri atas 45 soal yakni sebesar 166. Adapun nilai kumulatif tertinggi adalah 550. Materi soal TIU dan TWK bobot jawaban benar bernilai 5. Jika salah atau tidak menjawab, akan bernilai nol. Sedangkan materi TKP, jawaban benar bobot nilainya paling rendah yakni 1, dan paling tinggi 5. Jika peserta tidak menjawab soal TKP, nilainya adalah nol. Adapun waktu yang diberikan dalam mengerjakan soal yaitu 100 menit kecuali untuk pelamar penyandang disabilitas sensori netra yang diberikan waktu 130 menit. Perlu diingat, ketentuan bagi pelamar umum berbeda dengan peserta penetapan kebutuhan khusus. Pelamar pada kebutuhan khusus terdiri dari lulusan terbaik, diaspora, penyandang disabilitas dan putra-putri Papua. Selanjutnya, nilai ambang batas SKD CPNS 2023 bagi peserta cum laude dan diaspora memiliki nilai kumulatif SKD paling rendah 311. Nilai TIU paling rendah sebesar 85. Sedangkan peserta penyandang disabilitas nilai kumulatif SKD paling rendah 286, dan nilai TIU paling rendah yakni 60. Terakhir, pada kategori pelamar putra-putri Papua, passing grade yang ditetapkan yakni nilai kumulatif terendahnya adalah 286 sedangkan ITU paling rendah 60. Para pelamar CPNS pada 9-18 November 2023 berdasarkan SE Plt Kepala BKN No. 9386/B-KS.04.01/SD/E/2023. Adapun bagi peserta rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diagendakan akan mengikuti seleksi kompetensi pada 10 November hingga 4 Desember 2023.

Nilai ambang batas atau passing grade adalah nilai batas minimal yang wajib dipenuhi dalam tes SKD CPNS agar bisa melanjutkan ke tahapan.

Catat! Berikut Informasi Nilai Ambang Batas SKD CPNS 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/14/2582682025-885530856.jpg" alt="Simak informasi terbaru CPNS 2023 terkait dengan nilai ambang batas atau passing grade SKD. (Instagram/@bkngoidofficial)" width="100%">
<figcaption>Simak informasi terbaru CPNS 2023 terkait dengan nilai ambang batas atau passing grade SKD. (Instagram/@bkngoidofficial)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) baru-baru ini menetapkan passing grade atau nilai ambang batas SKD CPNS 2023. Sebelum mendaftar, calon pelamar harus aktif mengetahui syarat pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dilansir JawaPos.com dari laman&nbsp;<a href="http://menpan.go.id/" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://Menpan.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1694772651171000&amp;usg=AOvVaw3tRkwxQN9RTbFIv9ixBcPz">Menpan.go.id</a>, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, menegaskan calon pelamar harus aktif mencari informasi di laman atau media sosial resmi instansi pemerintah terkait seleksi CASN. Berdasarkan surat kepala BKN No. 8229/B-KS.04.01/SD/K/2023 perihal Jadwal Pelaksanaan Seleksi CASN tahun 2023, pengumuman seleksi dilakukan oleh setiap instansi pemerintah pada 16-30 September 2023. Pendaftaran seleksi CPNS 2023 akan dibuka pada 17 September &ndash; 6 Oktober, dilanjutkan seleksi administrasi pada 17 September &ndash; 9 Oktober 2023, dan pengumuman Hasil Seleksi Administrasi pada 10 &ndash; 13 Oktober 2023. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012964391/pendaftaran-cpns-september-2023-diprediksi-bakal-mundur">Pendaftaran CPNS September 2023 Diprediksi Bakal Mundur</a> Oleh karena itu, kamu harus mengetahui passing grade SKD yang sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrat Republik Indonesia Nomor 651 tahun 2023. Surat tersebut, tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar pengadaan pegawai negeri sipil, tahun anggaran 2023 yang telah ditandatangani oleh Menpan RB, Abdullah Azwar Anas pada Rabu, (13/9). Ada tiga jenis seleksi yang ditetapkan sebagai Passing Grade atau nilai ambang batas seleksi CPNS tahun ini, yakni: Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), meliputi tes wawasan kebangsaan (TWK), tes intelegensia umum (TIU), dan tes karakteristik pribadi (TKP) yang harus dilaksanakan selama 100 menit. Durasi waktu 100 menit yang harus dicapai bagi pelamar, terkecuali bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra yang melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012963135/resmi-kemenpan-rb-tetapkan-passing-grade-seleksi-cpns-ini-nilai-minimal-yang-harus-kamu-raih-untuk-lolos">Resmi! Kemenpan RB tetapkan Passing Grade Seleksi CPNS, Ini Nilai Minimal yang Harus Kamu Raih untuk Lolos</a> &ldquo;Untuk penyandang disabilitas sensorik netra durasi waktu yang dilaksanakan dalam durasi waktu 130 menit,&rdquo; tulisnya dalam keputusan tersebut, dikutip JawaPos.com dari laman&nbsp;<a href="http://jdih.menpan.go.id/" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://Jdih.menpan.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1694772651171000&amp;usg=AOvVaw1AJOJ-xfLwCpiXczrg3eB_">Jdih.menpan.go.id</a>. Dengan waktu terbatas, jumlah soal keseluruhan SKD adalah 110 soal yang harus diselesaikan para pelamar. 110 soal itu, terdiri dari TWK ada 30 soal, TIU ada 35 soal, dan TKP ada 45 soal, dengan setiap pembobotan nilai SKD berbeda-beda. Untuk soal TWK dan TIU, bobot jawaban benar bernilai 5 dan salah atau tidak menjawab bernilai 0. Sementara, untuk soal TKP, bobot jawaban benar bernilai paling rendah 1 dan nilai paling tinggi 5, serta tidak menjawab bernilai 0. Lalu, untuk nilai kumulatif SKD tertinggi adalah 550 dengan rincian 150 untuk TWK, 175 untuk TIU, dan 225 untuk soal TKP. Nilai ambang batas atau passing grade SKD adalah nilai minimal yang harus dipenuhi para peserta, yakni nilai 65 untuk nilai TWK, 80 untuk soal TIU, dan 166 untuk soal TKP. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012963058/pendaftaran-seleksi-cpns-2023-akan-segera-dibuka-simak-passing-grade-cpns-2023-resmi-dari-kemenpan-rb">Pendaftaran Seleksi CPNS 2023 akan Segera Dibuka! Simak Passing Grade CPNS 2023 Resmi dari Kemenpan RB</a> &ldquo;Ketentuan di atas, dikecualikan bagi peserta yang mendaftar pada penetapan kebutuhan khusus,&rdquo; lanjutnya dalam surat tersebut. Peserta berkebutuhan khusus yang dimaksudkan, yakni putra/putri lulusan terbaik berpredikat &lsquo;dengan pujian&rsquo;/cumlaude, diaspora, penyandang disabilitas, dan putra/putri wilayah Papua. Demikian informasi mengenai jadwal terbaru CPNS 2023 yang dilengkapi dengan nilai ambang batas atau passing grade SKD. *** &nbsp;

Kemenpan RB, Abdullah Azwar Anas, tetapkan passing grade atau Nilai ambang batas SKD CPNS 2023 yang terbaru.

Terbaru! Kemenpan RB Tetapkan Passing Grade atau Nilai Ambang Batas SKD CPNS 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/IMG-20211005-WA0031-1.jpg" alt="Ilustrasi tahap seleksi PPPK. Dok JawaPos.com " width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tahap seleksi PPPK. Dok JawaPos.com </figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Komisi II DPR RI mendesak pemerintah mengevaluasi seleksi PPPK Teknis 2022. Sebab, banyak yang mengeluhkan proses seleksi tersebut. Banyak peserta ujian gagal karena passing grade atau nilai ambang batas yang tinggi. Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan, keluhan itu terungkap saat menerima audiensi secara daring dengan forum PPPK teknis. Forum tersebut diikuti lebih dari 250 orang tenaga PPPK perwakilan dari masing-masing provinsi seluruh Indonesia. Secara persentase dan rata-rata, kata dia, peserta gagal memenuhi passing grade yang dipersyaratkan. &rdquo;Hanya sebagian kecil yang mampu memenuhinya,&rdquo; kata Guspardi kemarin (4/5). Akibatnya, terjadi gugur massal peserta PPPK Teknis 2022 karena terbentur tingginya poin passing grade yang ditentukan. Selain itu, tingkat kesulitan soal yang diujikan cukup rumit. Konsekuensinya, banyak formasi PPPK teknis yang belum terisi. Guspardi menegaskan, hal itu tidak boleh terjadi karena dikhawatirkan dapat mengganggu kinerja instansi yang bersangkutan. Sejumlah masukan juga diterima Men PAN-RB Abdullah Azwar Anas perihal passing grade dalam seleksi PPPK. Dia telah meminta Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk membuat simulasi dan kajian terkini mengenai kelulusan seleksi PPPK. &rdquo;Jadi, berbagai masukan terkait passing grade yang disebut menyebabkan ada sejumlah peserta dinyatakan tidak lolos itu sudah kita bahas,&rdquo; ujarnya. (lum/mia/c7/fal)

Komisi II DPR RI mendesak pemerintah mengevaluasi seleksi PPPK Teknis 2022. Sebab, banyak yang mengeluhkan proses seleksi tersebut.

DPR Minta Passing Grade Seleksi PPPK Dievaluasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/utbk-di-unair-2.jpg" alt="KONSENTRASI: Peserta menigkuti UTBK di Unair. Mereka sempat dag-dig-dug. Sebab, untuk mengikuti ujian, peserta harus menunjukkan hasil rapid test nonreaktif. (Robertus Rizky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>KONSENTRASI: Peserta menigkuti UTBK di Unair. Mereka sempat dag-dig-dug. Sebab, untuk mengikuti ujian, peserta harus menunjukkan hasil rapid test nonreaktif. (Robertus Rizky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Kelulusan jalur seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri (SBMPTN) ditentukan oleh nilai ujian tulis berbasis komputer (UTBK). Karena itu, para peserta yang mendaftar SBMPTN penting untuk mengetahui passing grade (batas nilai minimal) sebagai patokan untuk diterima di setiap kampus negeri.  Rektor Universitas Airlangga (Unair) Prof Mohammad Nasih mengatakan, berdasar evaluasi 2021, passing grade rata-rata untuk bisa diterima SBMPTN di Unair adalah 632,17. Jadi, nilai minimum rata-rata tersebut dapat dijadikan patokan bagi para pendaftar yang ingin masuk Unair melalui jalur SBMPTN.  ”Rata-rata nilai passing grade tahun lalu biasanya tidak jauh berbeda dengan tahun ini. Jadi, peserta yang ikut UTBK bisa mengukur kemampuan diri kira-kira untuk masuk Unair nilainya harus berapa,” katanya.  Nasih berharap, dirilisnya passing grade rata-rata SBMPTN Unair tahun lalu dapat menjadi motivasi bagi masyarakat. Mereka bisa bersaing dengan fair untuk mendapatkan nilai UTBK yang terbaik.  ”Angka passing grade tersebut juga belum tentu sama dengan nilai di dalam sertifikat UTBK yang akan dibagikan. Sebab, nilai ini dihitung dengan formula yang masing-masing program studi (prodi) memiliki bobot berbeda-beda,” jelasnya.  Nasih mencontohkan, fakultas kedokteran (FK) membutuhkan nilai biologi. Maka, mata pelajaran biologi diberi bobot lebih besar dibandingkan mapel lainnya. Begitu juga prodi lainnya. ”Ini sangat penting agar mahasiswa bisa mengukur kemampuannya untuk memilih prodi di perguruan tinggi,” kata dia.  Pendaftar SBMPTN yang memilih Unair tahun ini mencapai 31.088 orang. Jumlah tersebut meningkat 13,7 persen dibandingkan tahun lalu. Perinciannya, Unair sebagai pilihan pertama 62,79 persen dan pilihan kedua 36,21 persen. Sementara itu, daya tampung SBMPTN Unair sekitar 1.884 kursi atau lebih. ”Angka keketatan 6,06 persen,” ujarnya.  Nasih menuturkan, tingginya minat masyarakat untuk masuk Unair lewat jalur SBMPTN tersebut tentu membuat persaingan semakin ketat. Jika potensi yang diterima hanya 6,06 persen atau 1.884 orang, ada 93,94 persen yang tidak lolos masuk Unair. Artinya, ada 29.204 orang yang tidak diterima.  ”Banyak sekali yang nanti tidak diterima di SBMPTN Unair. Namun, jangan berkecil hati. Sebab, mereka dapat mencoba kembali melalui jalur mandiri Unair,” kata dia.  Jalur mandiri Unair terdiri atas tiga macam seleksi. Yakni, seleksi mandiri dengan menggunakan nilai UTBK, menggunakan nilai ujian reguler, dan lewat jalur kemitraan dengan nilai ujian reguler.

Penting untuk Peserta UTBK 2022, Rata-Rata Passing Grade Unair 632,17

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Pembelajaran-Tatap-Muka-Tangerang-Dery-Ridwansah-8-1.jpg" alt="Guru saat memberikan materi kepada siswa pada pembelajaran tatap muka terbatas di SMAN 1 Kota Tangerang, Banten, Senin (6/9/2021). Dinas Pendidikan Provinsi Banten menggelar uji coba pembelajaran tatap muka di sekolah menengah atas di Kota Tangerang secar" width="100%">
<figcaption>Guru saat memberikan materi kepada siswa pada pembelajaran tatap muka terbatas di SMAN 1 Kota Tangerang, Banten, Senin (6/9/2021). Dinas Pendidikan Provinsi Banten menggelar uji coba pembelajaran tatap muka di sekolah menengah atas di Kota Tangerang secar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seleksi kompetensi untuk pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru akan segera digelar. Namun, pelaksanaan ini dinilai masih memiliki beberapa kekurangan dalam hal teknis, khususnya soal passing grade atau nilai ambang batas.  Kepala Advokasi Guru Perhimpunan Guru dan Pendidikan (P2G) Iman Zanatul Haeri, menilai passsing grade skor guru PPPK 2021 yang sudah dikeluarkan KemenPAN-RB melalui Surat Keputusan Nomor 1127 Tahun 2021, tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Formasi Guru pada instansi daerah dirasakan terlalu tinggi.  Berdasarkan surat keputusan tersebut, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Ambang batas nilai yang harus didapatkan peserta ujian PPPK 2021, yakni Kompetensi Teknis berkisar antara 220 sampai 325 dalam skala 500.  "Artinya, peserta ujian harus dapat menjawab benar 44 nomor dari 100 soal. Bahkan di banyak mata pelajaran, peserta guru harus menjawab soal dengan benar sebesar 65 persen atau 65 dari 100 soal tes. Hal ini terjadi karena setiap mata pelajaran dan setiap jenjang pendidikan memiliki standar tersendiri alias berbeda-beda," tutur dia kepada JawaPos.com, Jumat (10/9).  Menurutnya, Keputusan MenPAN-RB terlalu tinggi dan tidak memperhatikan aspek peserta tes yang terdiri dari guru dan tenaga honorer K-2, yang umumnya sudah lanjut usia dan mengabdi lebih dari 18 tahun bahkan ada yang mencapai 25 tahun.  "P2G menilai perlakuan pemerintah pusat sangat tidak adil yang memberikan afirmasi hanya 10 persen bagi guru K-2 yang usianya mayoritas di atas 50 tahun," kata dia.  Afirmasi 10 persen ini mestinya ditambah dengan afirmasi 15 persen bagi guru honorer berusia 35 tahun ke atas. Sehingga total afirmasi menjadi 25 persen, skema ini pun dirasa cukup berkeadilan khususnya bagi honorer K-2 dan honorer tua lainnya.  "Afirmasi ini juga memperkuat fakta sekaligus bukti empiris bahwa usia dan masa kerja guru honorer seperti K-2 adalah berbanding lurus," pungkas Iman.

P2G Nilai Passing Grade PPPK Diskriminatif, Afirmasi Harus Ditambah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/komisi-ii-usul-cpns-2019-tidak-lagi-pakai-sistem-passing-grade_m_.jpg" alt="Ilustrasi seleksi CPNS. (Jawa Pos Radar Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi seleksi CPNS. (Jawa Pos Radar Surabaya)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - DPR mengevaluasi proses rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018. Dari pelaksanaannya itu, Komisi II mengusulkan pada 2019 seleksi calon abdi negara itu tidak lagi menggunakan sistem passing grade. Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR Herman Khaeron, rekrutmen CPNS 2018 mengalami kendala lantaran menggunakan sistem passing grade. Akibatnya banyak peserta yang gugur pada tahap awal, yakni seleksi kompetensi dasar (SKD). &ldquo;Saya mengusulkan lebih baik pakai sistem ranking saja. Kalau sistem ranking kan semuanya akan terserap. 250 ribu ya semuanya akan terserap. Kalau dengan passing grade pasti ada yang terbuang, pasti tidak akan 100 persen,&rdquo; ujarnya kepada JawaPos.com, Kamis (24/1). Padahal, katanya, penetapan PG bertujuan agar birokrasi Indonesia dikendarai oleh aparatur sipil negara (ASN) yang berkualitas. &ldquo;Pada waktu itu dilakukan, yang lulus hanya 3 persen pada waktu seleksi dasar dengan passing grade 300 yang sudah ditetapkan oleh panitia bersama (Panselnas) yang lead pemerintahnya itu adalah BKN,&rdquo; tambah dia. Politikus Partai Demokrat itu pun menyayangkan banyaknya peserta yang tidak dapat melanjutkan ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB). Namun, hal itu dapat diatasi dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang baru. &ldquo;PermenPANRB 61/2018 itu dibuat rentang yang lebih luas sehingga dapat diterima sampai saat ini tentu melaui proses tahapan itu ada 75,09 persen yang diterima. Minus Papua, Papua Barat, dan daerah yang terkena bencana di Sulteng,&rdquo; paparnya. Walau demikian, pada akhirnya formasi CPNS 2018 masih mengalami kekosongan sebesar 3 persen. Hal tersebut dinilai wajar mengingat seleksi yang begitu ketat. &ldquo;Tentu ini adalah proses. Di dalam prosesnya, itu yang 3 persen ada yang tidak lulus. Jadi 3 persen yang terseleksi dari sekian ketatnya, kemudian ikut seleksi kedua tidak lulus dari seleksi ke dua,&rdquo; pungkas Herman.

Komisi II Usul CPNS 2019 Tidak Lagi Pakai Sistem Passing Grade

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sistem-ranking-pada-seleksi-cpns-hanya-berlaku-untuk-kondisi-tertentu_m_-1.jpg" alt="Ilustrasi: sistem pemeringatakan pada seleksi CPNS hanya berlaku untuk kondisi tertentu." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: sistem pemeringatakan pada seleksi CPNS hanya berlaku untuk kondisi tertentu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelamar CPNS yang lolos ambang batas atau passing grade (PG) seleksi kompetensi dasar (SKD) akhirnya bisa lega. Mereka tidak bakal bersaing dengan pelamar yang "terselamatkan" melalui jalur pemeringkatan. Bahkan, pelamar yang sendirian lolos PG pada formasi yang dilamar hampir dipastikan jadi CPNS. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana memerinci ketentuan baru yang tertuang dalam Permen PAN-RB Nomor 61 Tahun 2018. Dia juga menjelaskan sejumlah contoh skenario pengisian <a href="https://www.jawapos.com/nasional/22/11/2018/usulan-menteri-diterima-presiden-seleksi-cpns-pakai-sistem-ranking" target="_blank">fase seleksi</a> kompetensi bidang (SKB) untuk formasi kosong. Bima mengatakan, ada perbedaan yang mendasar pada fase SKB antara formasi pemerintah daerah (pemda) dan instansi pusat. Untuk formasi pemda, hasil SKB tidak akan menggugurkan nilai SKD. Sedangkan untuk instansi pusat, hasil SKB bisa menggugurkan nilai SKD. Misalnya, ada pelamar yang mendapatkan nilai tinggi dan lolos PG, dia bisa gugur jika tidak bisa melalui SKB. Sebab, SKB di instansi pusat bisa berupa tes psikologi, kesamaptaan, ujian berenang, dan wawancara. Bima lantas menjelaskan skema kelulusan dari fase SKD menuju fase SKB untuk instansi pemda. "Jika formasinya hanya satu, sementara yang lolos PG hanya satu pelamar, satu pelamar ini saja yang maju ke fase SKB," jelas Bima. Kemudian, pada fase SKB yang diikuti satu orang itu, sifatnya hanya formalitas. Sebab, berapa pun nilai SKB tidak akan menggugurkan nilai SKD. Artinya, satu-satunya pelamar yang lolos PG SKD tersebut hampir pasti lulus jadi CPNS. Sebaliknya, jika ada formasi yang terdiri atas satu lowongan, kemudian tidak ada satu pun pelamar di instansi tersebut yang lolos PG, akan diambil tiga pelamar dengan nilai tertinggi berdasar pemeringkatan nilai akumulasi. Dengan catatan, untuk formasi umum, nilai akumulasinya minimal 255 poin. Sementara untuk beberapa formasi khusus, nilai minimalnya 220 poin. Bima mengatakan, meski nilai minimal ditetapkan 255 poin, pada praktiknya nanti, yang ada di tiga besar memiliki nilai tinggi-tinggi. Sebab, banyak pelamar yang hanya kurang satu poin untuk lolos PG. Misalnya, PG untuk materi tes karakteristik pribadi (TKP) dipatok 143 poin. Ada peserta yang mendapatkan 140 atau 142 poin untuk materi ujian TKP. "Apakah yang hanya kurang satu atau dua poin itu tidak berkulitas? Saya rasa berkualitas," katanya. Bima menegaskan, skema pemeringkatan digunakan jika dalam satu formasi tidak ada satu pun pelamar yang lolos PG. Kemudian, sistem pemeringkatan juga dilakukan jika pelamar yang lolos PG lebih sedikit dibandingkan dengan formasi yang tersedia. Misalnya, formasi yang tersedia ada empat kursi, tetapi yang lolos PG hanya dua orang, maka formasi pertama dan kedua hampir pasti diisi dua pelamar yang lolos PG. Sedangkan formasi ketiga dan keempat akan diperebutkan pelamar dari hasil pemeringkatan. Bima menuturkan, ketika dalam satu formasi terpaksa diisi dari pelamar yang lolos PG dan hasil pemeringkatan, keduanya akan dipisah. Dengan begitu, tidak ada persaingan antara pelamar yang lolos PG dan hasil pemeringkatan. Selain itu, dalam skema baru tersebut, ada kemungkinan pelamar CPNS bisa diterima di formasi lain yang masih sejenis dan dalam satu instansi. Kondisi itu diperkirakan terjadi untuk formasi guru. Sebagai contoh, di SDN 1 Kebayoran Lama ada satu formasi guru matematika. Kemudian, yang lolos PG untuk formasi tersebut dua orang. Lalu, di SDN 2 Kebayoran Lama untuk formasi yang sama tidak ada satu pun pelamar yang lolos PG. Maka, ada potensi pelamar yang lolos PG tetapi gagal bersaing SKB di SDN 1 Kebayoran Lama akan lolos ke SDN 2 Kebayoran Lama. Tetapi, jika yang lolos PG pada formasi SDN 1 Kabayoran Lama itu hanya satu orang, pengisian formasi di SDN 2 Kebayoran Lama menggunakan basis pemeringkatan. Untuk fase SKB akan diambil tiga pelamar dengan nilai tertinggi untuk bersaing memperebutkan satu kursi.&nbsp;

Sistem Ranking Pada Seleksi CPNS Hanya Berlaku untuk Kondisi Tertentu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/solusi-untuk-seleksi-cpns-pemerintah-ambil-peserta-nilai-teratas_m_.jpg" alt="Peserta seleksi penerimaan CPNS 2018 di SMAN 2 Banjarmasin yang mengikuti ujian pada Senin (5/11)." width="100%">
<figcaption>Peserta seleksi penerimaan CPNS 2018 di SMAN 2 Banjarmasin yang mengikuti ujian pada Senin (5/11).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah menyiapkan skenario untuk mengatasi minimnya pelamar calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang lolos nilai ambang batas (passing grade). Bukan dengan menurunkan nilai ambang batas. Namun mencari pelamar dengan nilai tertinggi. Meski begitu, secara resmi rencana tersebut belum tertuang dalam peraturan. Gambaran skenario penanggulangan minimnya pelamar CPNS baru yang lolos ambang batas seleksi kompetensi dasar (SKD) itu diungkapkan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Dia menegaskan, pemerintah tidak menurunkan passing grade dalam tahapan SKD rekrutmen CPNS baru. "Passing grade tidak diturunkan. Hanya (pelamar) yang terbaik dari 200 (ribuan formasi, Red)," kata JK di Kantor Wakil Presiden kemarin (13/11). Pemerintah, lanjut dia, mempertimbangkan solusi tersebut agar tidak ada formasi yang kosong dan tak terisi karena tidak ada peserta yang lolos passing grade SKD. Sebagaimana diketahui, jumlah pelamar CPNS yang mendaftar secara online mencapai 4,4 juta orang. Kemudian, pelamar yang lolos seleksi administrasi dan berhak ikut SKD 3,6 jutaan orang. Sementara formasi yang dibuka 238.015 kursi atau lowongan yang tersebar di 76 kementerian atau lembaga serta 525 pemda. "Yang dibutuhkan kira-kira 200 ribu totalnya. Guru saja 120 ribu. Jadi, kira-kira 200 (ribu) sekian lah. Itu yang lolos (jadi CPNS, Red) kira-kira 4 persen saja," sambung JK. Sejak awal pemerintah memang ingin menurunkan jumlah aparatur sipil negara (ASN) atau PNS. Memang tetap ada rekrutmen, tapi jumlahnya lebih sedikit daripada ASN yang pensiun. Salah satu caranya ialah menekan melalui berbagai syarat dalam tes CPNS. "Kita ingin turunkan jumlah PNS dengan cara itu karena kita berlebihan," ujar dia. Karena itu, semua warga yang ingin jadi ASN harus mengikuti tes. Tujuannya, kemampuan mereka kelak untuk menjadi PNS itu betul-betul sesuai standar. "Ini kan sudah melalui beberapa tahap ujian," tambah JK. Termasuk para tenaga honorer kategori dua (K-2) yang ingin menjadi PNS. Mereka yang telah berusia lebih dari 35 tahun tidak bisa mendaftar. Pemerintah sudah menyiapkan skema untuk menerima mereka yang berusia lebih dari 35 tahun. "Kalau sudah lebih umurnya 35 tahun, dia boleh berdasar kontrak. Semua bisa berdasar kontrak itu solusinya. Sama saja yang dia terima, tapi berdasar kontrak," ungkap JK. Anggaran untuk membiayai tenaga kontrak tersebut berasal dari APBN. Pengamat kebijakan publik dan dosen Fakultas Ilmu Administrasi UI Lina Miftahul Jannah mengatakan, minimnya pelamar yang lolos ambang batas SKD, bahkan ada formasi yang kosong, bisa dilihat dari dua pendekatan. Yakni dari pendekatan panitia atau pemerintah selaku pembuat soal dan regulator serta dari pendekatan pelamar atau masyarakat. "Kita tidak bisa menuduh soalnya sulit atau mudah," katanya. Sebab, panitia pasti sudah memiliki batasan atau acuan dasar dalam pembuatan soal. Termasuk kualitas kesulitan soalnya bagaimana. Kemudian, panitia juga sebaiknya mempertimbangkan dengan baik ketika mengambil kebijakan bahwa kelulusan berbasis ambang batas. Lina menuturkan, sebenarnya menjaring CPNS baru tidak harus menggunakan passing grade. Tetapi sejak awal bisa menggunakan sistem pemeringkatan atau pe-ranking-an. "Misalnya, yang ikut SKD ada 100 orang. Formasi yang dilamar 20 kursi. Maka, diambil saja 20 pelamar dengan nilai SKD tertinggi," terangnya. Lina menambahkan, sebelum diambil kebijakan kelulusan berbasis passing grade, harus dianalisis apakah formasi atau jabatan tersebut membutuhkan kriteria passing grade. Menurut dia, sebaiknya kriteria kelulusan passing grade diterapkan di instansi tertentu saja. Misalnya di Kementerian Keuangan yang cenderung membutuhkan ketelitian tinggi. Sebab, ada yang membidangi urusan hitung-hitungan dan menuntut ketelitian. Kemudian, dari aspek pelamarnya, Lina juga memberikan sorotan. "Saya dari kampus. Saya tahu bagaimana generasi milenial sekarang," ucapnya. Dia mengungkapkan, generasi mahasiswa atau lulusan mahasiswa sekarang lebih senang copy paste dan serbainstan. Dengan kecenderungan yang serbainstan, generasi milenial sekarang membaca pun tidak mau. Padahal, dengan membaca, wawasan bisa bertambah. Lina bahkan menemukan, ketika sedang ujian, ada mahasiswa yang kebingungan. "Petunjuk soalnya apa, jawabannya apa," ucapnya. Namun, dia menegaskan, kondisi itu tidak bisa digeneralisasi. Jika pemerintah nanti menggunakan sistem mengambil pelamar dengan nilai SKD tertinggi, Lina memberikan catatan. Dia berharap, dalam skema yang tidak sesuai dengan ketentuan awal tersebut, tidak sampai ada transaksi di balik meja. Apakah itu transaksi yang dilakukan atas unsur politik atau transaksi uang alias suap. "Saya sekali lagi tidak mencoba memfitnah," tegasnya. Tetapi, imbuh dia, ingin mencegah jangan sampai ketika ada perubahan prosedur dalam rekrutmen CPNS, ada transaksi suap atau kejahatan sejenisnya. Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Muhammad Ridwan mengatakan, minimnya pelamar yang lulus passing grade memang dimungkinkan. Penyebabnya bisa materi soal atau kualitas pelamar. Namun, Ridwan menceritakan, ada pelamar yang mampu mendapatkan nilai akumulasi yang tinggi hingga 448 poin. Bahkan, di wilayah Jakarta Barat ada peserta yang menyelesaikan SKD hanya dalam tempo 29 menit dan lulus passing grade. Contoh lainnya, di Cirebon ada pelamar yang sedang hamil, kemudian dilarikan ke rumah sakit karena kontraksi. Sebelum dilarikan ke rumah sakit, dia sudah mengerjakan SKD dalam tempo 30 menit. "Yang bersangkutan ini juga lolos passing grade," kata dia. Ridwan menjelaskan, Kementerian PAN-RB dalam waktu dekat mengumumkan kebijakan terkait kelulusan SKD. Keputusan akan bersifat win-win solution. Baik bagi pemerintah selaku pencari pegawai maupun bagi pelamar yang sudah berjuang mengerjakan SKD. Sebagaimana diberitakan, skema passing grade ditambah ketentuan kelulusan SKD tiga kali formasi berpotensi merugikan pelamar tertentu. Misalnya, untuk formasi guru mata pelajaran matematika di SMP A, jumlah formasinya ada satu orang. Sehingga harus dijaring tiga orang pelamar yang lolos passing grade untuk ikut seleksi kompetensi bidang (SKB). Tetapi, dari sekian banyak pelamar formasi guru itu, ternyata hanya ada satu pelamar yang berhasil lolos passing grade. Jika aturan minimal tiga kali formasi diterapkan secara kaku, pelamar tersebut tidak bisa maju ke SKB. Sebab, dia sendirian yang lolos ambang batas.&nbsp;

Solusi untuk Seleksi CPNS, Pemerintah Ambil Peserta Nilai Teratas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#passing grade

Berita Terkini