<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/selatan-kedatangan-pertama-Jemaah-Haji-Jawa-Timur-diptawahyu4.jpg" alt="Suasana kedatangan jamaah haji di Surabaya. Dipta Wahyu/JawaPos " width="100%">
<figcaption>Suasana kedatangan jamaah haji di Surabaya. Dipta Wahyu/JawaPos </figcaption>
</figure>JawaPos.com – Syarat berupa rekomendasi Kementerian Agama (Kemenag) untuk pembuatan paspor haji dan umrah dicabut. Penegasan itu disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Silmy Karim kemarin.  Dia menyampaikan, kebijakan itu sempat dibahas saat audiensi Dirjen Imigrasi dengan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP AMPHURI) Selasa (21/2) lalu.  Pada prinsipnya, kata Silmy, pihaknya berkomitmen memberikan pelayanan maksimal untuk jemaah haji dan umrah. Baik pada saat pembuatan paspor maupun ketika proses keberangkatan dan kepulangan. ”Kita jangan mempersulit masyarakat yang ingin menjalankan ibadah,’’ tuturnya dalam keterangan pers yang diterima Jawa Pos kemarin.  Silmy menambahkan, persyaratan permohonan paspor diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2022 Pasal 4. Sedangkan pencabutan rekomendasi Kemenag tercantum dalam Surat Direktur Jenderal Imigrasi perihal Pelayanan Penerbitan Paspor RI bagi Jemaah Haji dan Umrah Nomor IMI-GR.01.01-0070 tertanggal 22 Februari 2023.  Silmy menyebut, pencabutan syarat rekomendasi Kemenag bukan berarti imigrasi tidak melakukan pengawasan. Dia menegaskan, pihaknya akan tetap melakukan pemeriksaan terhadap pemohon paspor yang diduga dapat melakukan penyalahgunaan. Pemeriksaan tersebut dilakukan di kantor imigrasi serta tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) melalui wawancara singkat oleh petugas.  Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama (Kemenag) Nur Arifin tak banyak komentar soal kebijakan tersebut. Dia hanya mengatakan bahwa tugas dan fungsi penerbitan paspor berada di wilayah imigrasi Kemenkum HAM. Pihaknya tidak memiliki kewenangan mengatur persyaratan penerbitan paspor itu, termasuk untuk umrah dan haji.  Persyaratan surat rekomendasi untuk paspor itu pernah dikeluhkan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) AMPHURI Firman M. Nur. Dia meminta agar syarat tersebut dicabut karena memberatkan masyarakat. Selain itu, kata dia, surat rekomendasi Kemenag tidak menjamin jemaah umrah tidak kabur dan menjadi tenaga kerja nonprosedural di Saudi. Meski sejatinya jumlah jemaah yang overstay pun sangat sedikit. ”Masih di bawah 0,05 persen dari jumlah jemaah umrah Indonesia,’’ ungkapnya.

Tak Efektif Cegah Overstay, Syarat Rekom Paspor Haji-Umrah Dihapus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/paspor-indonesia.jpg" alt="HAJI YANG TERTUNDA: Warga Surabaya antusias dengan pendaftaran haji. Sejak dibuka, sudah ratusan orang yang mendaftar. (Dite Surendra/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>HAJI YANG TERTUNDA: Warga Surabaya antusias dengan pendaftaran haji. Sejak dibuka, sudah ratusan orang yang mendaftar. (Dite Surendra/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com– Kuota calon jemaah haji (CJH) Kora Surabaya tahun 1443 H/2022 M sudah ditetapkan. Yakni, mencapai 2.529 orang. Namun, sejauh ini kepastian penyelenggaraan ibadah haji masih menunggu surat pemberitahuan pemerintah pusat. Sembari menunggu keberangkatan, warga yang hendak ke Tanah Suci diminta mengecek masa berlaku paspor.  Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Jatim Husnul Maram mengungkapkan, memang belum ada tanggal pasti pemberangkatan CJH tahun. ’’Kami masih menunggu pusat,” ucapnya saat dihubungi kemarin (3/2).  Meski belum ada kepastian pelaksanaan ibadah haji tahun ini, Kemenag pusat tetap meminta kabupaten/kota untuk melakukan persiapan mulai saat ini. Satu satunya terkait kesiapan dokumen penting berupa paspor.  CJH yang paspornya sudah kedaluwarsa diminta mengurus ulang. Batas expired paspor bagi CJH yang berangkat tahun ini adalah 3 Januari 2023. ”Bagi yang masa berlaku paspornya di bawah itu, kita minta diperbarui,” kata Husnul.  Kanwil Kemenag Jatim sudah membuat surat edaran. Dokumen sudah disampaikan melalui kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU). Imbauan itu diminta untuk diteruskan ke setiap CJH yang akan berangkat tahun ini.  Kasi Pelaksana Haji dan Umrah Kemenag Kota Surabaya Gatarman mengaku sudah menindaklanjuti surat edaran tersebut. Mulai 9 Februari nanti, CJH yang paspornya expired harus foto ulang untuk pembuatan paspor baru. Menurut dia, cukup banyak CJH yang harus memperbarui paspor. Setidaknya ada sekitar 50 persen dari kuota. ”Sudah disosialisasikan ke CJH,” jelas Gatarman.

50 Persen Paspor CJH Surabaya Sudah Kedaluwarsa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jelang-kebarangkatan-jamaah-haji-kemenag-terbitkan-15-ribu-visa_m_224435.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dua minggu menjelang keberangkatan jamaah haji kloter pertama, Kementerian Agama (Kemenag) semakin disibukkan dengan segala persiapan akhir. Mulai mengurus visa jamaah, katering, hingga finalisasi akomodasi dan transportasi di Arab Saudi. Kasubdit Dokumen Haji Kemenag Nasrullah Jassam menjelasan, hingga kini ada lebih dari 145 ribu paspor yang visanya mulai diproses. Untuk jamaah yang akan berangkat pada kloter awal, visa mereka sudah diajukan ke Kedutaan Besar Arab Saudi. Hingga kemarin, sudah lebih dari 2 ribu visa milik jamaah haji yang beres. "Tentu jumlahnya akan terus bertambah setiap hari," terangnya. Tahapan penerbitan visa dimulai dengan verifikasi dokumen. Setelah itu, dilakukan permohonan visa dan grouping kloter. Hingga kemarin, sudah lebih dari 120 ribu jamaah atau sekitar 280 kloter yang di-grouping. Proses pengurusan visa diharapkan tuntas sebelum jadwal keberangkatan <a href="https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/07/06/2018/kemenag-siapkan-tandu-dan-kursi-roda-untuk-jamaah-haji" target="_blank">jamaah haji</a>. Kemenag optimistis proses visa bisa selesai sesuai jadwal. Sebab, Kedubes Arab Saudi bisa memproses 10-15 ribu visa dalam sehari. Kemenag juga berharap kanwil Kemenag provinsi segera mengirim berkas visa. Sebab, Kemenag telah menerbitkan surat edaran pengiriman visa tersebut pada Desember tahun lalu. Kemenag juga mematangkan persiapan katering. Kasubdit <a href="https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/09/06/2018/catat-koper-dan-paspor-jamaah-haji-indonesia-ditandai-khusus" target="_blank">Katering Haji</a> Abdullah Yunus menjelaskan, para jamaah dipastikan menerima layanan katering 75 kali selama di Arab Saudi. Jumlah itu lebih banyak daripada tahun lalu yang hanya 60 kali. "Sebanyak 40 kali makan di Makkah, sekali di bandara, 18 kali di Madinah, dan 16 kali saat puncak haji di Arafah-Muzdalifah-Mina atau Armina," terang Abdullah. Dia mengingatkan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/02/07/2018/emil-titip-doa-buat-para-jamaah-haji-isinya-menyentuh" target="_blank">jamaah haji</a> agar tidak perlu lagi membawa bekal bahan makanan terlalu banyak selama di Tanah Suci. Sebab, peningkatan layanan katering tahun ini sangat signifikan. Dengan rata-rata dua kali makan sehari, kata Abdullah, layanan katering hampir mencapai 90 persen dari masa tinggal jamaah di Arab Saudi. "Jamaah hanya lima hari tidak mendapat layanan katering, yaitu pada 5-7 Zulhijah serta 14-15 Zulhijah," terangnya. Abdullah mengingatkan jamaah agar tidak menunda makan saat layanan katering sudah diterima. Paket katering harus dimakan sebelum batas waktu makan yang tertera pada kemasan. Dia menjelaskan, selama di Madinah, makan siang didistribusikan mulai pukul 10.00 sampai 13.00 Waktu Arab Saudi (WAS). "Harapannya, sebelum zuhur sudah terdistribusi semua," jelasnya. Untuk makan malam dibagikan mulai pukul 16.00 sampai 20.00 (WAS). Di Makkah, makan siang didistribusikan pukul 08.00-11.00 WAS. Sedangkan makan malam dikirim ke pemondokan jamaah mulai pukul 17.00 hingga 21.00. Selama di Armina, makan pagi didistribusikan pukul 06.00-09.00. Makan siang 11.00-13.00 dan makan malam dikirim pukul 17.00-19.00. Para jamaah juga tidak perlu khawatir dengan kondisi hotel di Arab Saudi. Kemenag telah menyiapkan 165 hotel bagi jamaah Indonesia selama di Makkah. Lokasinya tersebar di tujuh wilayah. Yakni, Jarwal, Misfalah, Raudhah, Mahbas Jin, Syisyah, Aziziah, dan Rei Bakhsy. "Jarak terjauh (degan Masjidilharam, Red) 4.390 meter dan terdekat 900 meter," jelasnya. Sebanyak 16 hotel, antara lain, disewa selama tiga tahun dengan sistem multiyear. Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Sri Ilham Lubis menjelaskan, tidak banyak pemilik hotel yang menawarkan sewa multiyear. Sebab, cara itu membuat keuntungan pemilik hotel tidak besar. Menurut Sri Ilham, ada tiga syarat yang harus dipenuhi bagi hotel yang akan disewa secara multiyear. Pertama, kontrak hotel harus dilakukan dengan pemilik, bukan perantara. Kedua, harga berlaku flat selama tiga tahun. Ketiga, hotel harus berkinerja baik. Sri Ilham menambahkan, jamaah haji tahun ini tidak perlu lagi membawa koper dari lobi ke kamar hotel. Sebab, koper akan diantar hingga ke kamar hotel mereka. "Tahun ini kita minta pemilik hotel menyediakan petugas angkut koper jemaah dari lobi ke kamar," jelasnya. Pihak hotel juga akan menyediakan air mineral 1 liter per hari.

Jelang Keberangkatan Jamaah Haji, Kemenag Terbitkan 15 Ribu Visa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/khusus-sabtu-calon-jaemaah-haji-jogja-urus-paspor_m_196730.jpeg" alt="Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta mulai melayani paspor untuk calon jemaah haji." width="100%">
<figcaption>Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta mulai melayani paspor untuk calon jemaah haji.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kantor Imigrasi Kelas I Jogyakarta mulai melayani pengurusan paspor untuk calon haji dari Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ). Tahun ini kuota jamaah haji Jogjakarta sebanyak 3.216 orang. Pelayanan dilakukan hingga akhir Maret nanti setiap hari Sabtu. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta Syafrial mengatakan, hari khusus untuk calon jemaah haji pada ari Sabtu tersebut untuk mengantisipasi pelayanan tak optimal. Sebab, pada hari kerja biasa permohonan penerbitan paspor dari masyarakat umum jumlahnya ratusan. Pelayanan calon haji ini, sudah mulai dilakukan pada 3 Maret lalu sampai 31 Maret mendatang. "Jadi khusus haji dilayani hari Sabtu, kecuali yang di Bantul," katanya ditemui wartawan pada Sabtu (17/3). Dia melanjutkan, berdasar data koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) DIJ pada 2018 ini kuota haji sebanyak 3.216 orang. Terdiri dari 290 kuota di Gunungkidul, dengan permohonan paspor baru atau penggantian ada 252 dan 3 permohonan perubahan nama. Di Kabupaten Kulon Progo dengan kuota 326, permohonan paspor sebanyak 308 dan perubahan nama 3. Kota Jogja dari kuota 490, permohonan masuk sebanyak 330 dan 14 perubahan nama. Di Kabupaten Bantul dengan kuota 968, permohonan 750 dan perubahan nama sebanyak 6. Sementara di Sleman dari kuota 1.142, permohonan yang masuk 912 dan 21 pergantian nama. Total untuk paspor baru atau penggantian sebanyak 2.552 dan permohonan perubahan nama ada 47. Paspor yang sudah terbit nantinya akan disalurkan langsung ke Kemenag masing-masing kabupaten atau kota. Sementara Kasi Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag Kota Jogjakarta Ahmad mustafid mengatakan, kuota untuk di wilayahnya sebanyak 490 calon jemaah haji. Namun yang melakukan pengurusan paspor ada 345. Jumlah 490 itu nantinya masih bisa berubah sampai pelunasan pembayaran tahap kedua yang akan dilakukan pada tanggal 8 sampai 19 Mei mendatang. Perubahan itu karena ada yang mundur waktu keberangkatan, atau juga pembatalan. "Kalau yang pembatalan uangnya (tahap pertama) kembali," ucapnya. Tahun ini, lanjutnya biaya haji yang naik sebesar 0,9 persen secara nasional itu juga ada perubahan bagi calon jemaah dalam penerimaan fasilitasnya. Seperti penambahan makan, dari yang sebelumnya sebanyak 25 kali menjadi 40 kali ketika di Mekkah. Kemudian masalah penginapan di Mekkah standar hotel bintang 3. "Masalah makan, bahannya dari Indonesia. Kokinya juga yang masak (dari Indonesia). Kan tetap beda kalau bahannya dari Indonesia yang masak misalnya dari India," ucapnya.

Khusus Sabtu, Calon Jaemaah Haji Jogja Urus Paspor

paspor haji

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#paspor haji

Berita Terkini

Tak Efektif Cegah Overstay, Syarat Rekom Paspor Haji-Umrah Dihapus

50 Persen Paspor CJH Surabaya Sudah Kedaluwarsa

Jelang Keberangkatan Jamaah Haji, Kemenag Terbitkan 15 Ribu Visa

Khusus Sabtu, Calon Jaemaah Haji Jogja Urus Paspor

Download Aplikasi JawaPos.com