<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/17/841-1109685746.jpg" alt="Beda paspor biasa dan paspor elektronik. (IST)" width="100%">
<figcaption>Beda paspor biasa dan paspor elektronik. (IST)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Permohonan pembuatan paspor elektronik (e-paspor) terus menunjukkan tren positif di kantor imigrasi wilayah Jawa Timur. Kenaikan ini seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan dokumen perjalanan yang memiliki tingkat keamanan lebih tinggi serta kemudahan akses ke sejumlah negara. Pada 2024, penerbitan paspor elektronik 48 halaman sebanyak 67.826 untuk jangka waktu 5 tahun, dan 66.749 untuk masa aktif 10 tahun. Sedangkan tahun ini (2025), kenaikannya cukup signifikan, yaitu 308.996 e-paspor masa aktif 5 tahun dan 86.894 dokumen perjalanan luar negeri untuk jangka waktu 10 tahun. Begitu pun sebaliknya, penerbitan paspor biasa mengalami penurunan. Pada 2024, penerbitan paspor biasa 24 halaman sebanyak 12.080 dokumen, dan paspor 48 halaman mencapai 403.535. Sedangkan tahun ini (2025), penerbitan paspor biasa hanya 3.770 untuk 24 halaman, dan 55.238 untuk 48 halaman. "Ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap paspor elektronik semakin tinggi. Selain lebih aman, e-paspor juga memberikan kemudahan akses bebas visa ke sejumlah negara," kata Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Timur, Novianto, kemarin (25/12). Peningkatan penerbitan paspor secara signifikan terjadi pada sejumlah kantor imigrasi (kanim) seperti Kanim Banyuwangi, Ponorogo, Pemekasan, Madiun, Kediri, Malang, dan Surabaya. Pencapaian ini secara otomatis berpengaruh terhadap realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP). "Tahun 2024, PNBP kami (Kanwil Imigrasi Jatim) sebesar Rp 38 miliar, sedangkan saat ini (2025) mencapai Rp 52,2 miliar," ucap dia. Novi menjelaskan bahwa digitalisasi layanan, termasuk sistem antrean dan permohonan berbasis aplikasi, menjadi kunci utama percepatan layanan. Imigrasi menargetkan pada 2026 seluruh layanan utama semakin berbasis digital untuk meminimalkan tatap muka dan potensi penyimpangan. Program prioritas nasional di sektor keimigrasian akan diintegrasikan dengan sistem pengawasan yang lebih presisi, berbasis data dan teknologi. Penindakan WNA Nakal Novi menegaskan, seiring meningkatnya mobilitas lintas negara, pengawasan terhadap orang asing semakin diperketat. Sepanjang 2025, sebanyak 538 WNA diberikan tindakan administratif keimigrasian (TAK), meliputi deportasi, pendetensian di rumah detensi imigrasi, dan pengenaan biaya beban. Selain itu, 13 kasus WNA ditingkatkan ke ranah pro justitia, khususnya terhadap pelanggaran serius. Mereka biasanya melanggar Pasal 111 dan Pasal 122 Undang-Undang Keimigrasian, terkait penyalahgunaan izin tinggal dan aktivitas yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian visa. "Kami tidak hanya menindak secara administratif, tetapi juga membawa kasus tertentu ke proses hukum," terangnya.&nbsp;

Permohonan pembuatan paspor elektronik (e-paspor) terus menunjukkan tren positif di kantor imigrasi wilayah Jawa Timur.

Permohonan E-paspor Meningkat, Pengawasan WNA Diperketat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/27/IMG-20231027-WA0006_2-1719485962.jpg" alt="Peluncuran layanan paspor elektronik bagi warga negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri." width="100%">
<figcaption>Peluncuran layanan paspor elektronik bagi warga negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktorat Jenderal Imigrasi mengatakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di luar negeri kini bisa mendapatkan paspor elektronik dengan mengajukan permohonan di kantor Perwakilan Republik Indonesia yang sistem penerbitan paspornya telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM). "Dalam konteks paspor, ada kebutuhan dari warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri untuk bisa mengakses layanan paspor elektronik dengan mudah. Terutama bagi para profesional dan frequent travelers," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Silmy Karim dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (27/10). Silmy mengatakan kemudahan akses paspor elektronik tersebut penting karena fiturnya yang lebih mutakhir dibandingkan paspor biasa. Hal ini berpengaruh dalam proses permohonan visa ke negara-negara yang punya kecenderungan lebih mudah memberikan visa kepada pengguna paspor elektronik. "Sehingga kepemilikan paspor elektronik ini memberikan kenyamanan kepada warga negara Indonesia yang sering bepergian dalam mengajukan permohonan visa," tuturnya. Paspor elektronik memuat data yang lebih lengkap, yaitu data biometrik wajah dan sidik jari pemegangnya. Data ini tersimpan dalam chip dan dapat dipindai. Beberapa kemudahan yang didapatkan pemilik paspor elektronik antara lain fasilitas bebas visa untuk kunjungan singkat ke Jepang dengan melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Selain itu, WNI yang mengajukan permohonan visa ke negara-negara Eropa bisa mendapatkan masa berlaku visa yang lebih lama jika dibandingkan mengajukan permohonan visa menggunakan paspor biasa non-elektronik. "Saya selalu menekankan kepada seluruh jajaran imigrasi untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menambah produk/kebijakan baru keimigrasian serta cara yang lebih mudah dalam mendapatkannya. Semoga hal ini akan semakin terlihat dan dirasakan masyarakat," ujarnya.

Silmy mengatakan kemudahan akses paspor elektronik tersebut penting karena fiturnya yang lebih mutakhir dibandingkan paspor biasa.

Ditjen Imigrasi Pastikan WNI di Luar Negeri Kini Bisa Ajukan Paspor Elektronik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Pelayanan-Paspor-Baru-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Pelayanan paspor baru di Unit Layanan Paspor (ULP) di mal WTC Matahari Serpong, Banten, Selasa (20/10/2020). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Pelayanan paspor baru di Unit Layanan Paspor (ULP) di mal WTC Matahari Serpong, Banten, Selasa (20/10/2020). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Dugaan kebocoran data paspor warga negara Indonesia (WNI) memantik reaksi keras berbagai pihak. Anggota Komisi I DPR Sukamta salah satunya. Dia menyesalkan kembali berulangnya kasus kebocoran data itu. Menurut Sukamta, hal tersebut menunjukkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tidak belajar dari kasus sebelumnya. &rdquo;Seperti tidak ada pencegahan dan tindakan hukum yang bisa mencegah kejadian berulang,&rdquo; ujarnya kemarin (9/7). Dia menyebutkan, kasus bocornya data imigrasi justru lebih parah dan mencoreng Kemenkominfo. Sebab, server imigrasi ada di Pusat Data Nasional (PDN) yang dikelola Kemenkominfo. Pada bagian lain, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo Semuel A. Pangerapan menuturkan, upaya investigasi awal sudah dilakukan Tim Investigasi PDP. Hasil sementara menunjukkan fakta adanya kemiripan data paspor antara yang dijual dan data aslinya. &rdquo;Berdasar hasil sampling memang terdapat kemiripan,&rdquo; katanya. Tetapi, Semuel menegaskan, belum dapat dipastikan apakah data paspor hasil pembobolan yang dijual itu 100 persen valid atau tidak. Dari detail yang diperiksa, data paspor beredar sebelum ada aturan baru. Yaitu, aturan masa berlaku paspor bertambah dari lima menjadi sepuluh tahun. &rdquo;Karena terlihat masa berlakunya masih lima tahun,&rdquo; tuturnya. Semuel mengatakan, tim belum bisa menyimpulkan data apa, kapan, dan dari mana titik terjadinya kebocoran. Kemenkominfo terus berkoordinasi dengan Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM). Di sisi lain, Kemenkum HAM memastikan 34 juta data paspor yang diduga bocor bukan data terbaru tahun ini. Data yang diduga bocor juga bukan data biometrik yang meliputi data bentuk wajah dan sidik jari pemilik paspor yang terdapat pada paspor elektronik. Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim pun meminta masyarakat tidak khawatir mengenai isu kebocoran data tersebut. &rdquo;Data mengenai biometrik itu aman. Tidak ada yang bocor,&rdquo; ujarnya saat dikonfirmasi. Silmy menyebutkan, pihaknya telah menggunakan ISO 27001-2022 tentang sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) untuk mengamankan data paspor. SMKI dijamin memiliki tingkat keamanan yang kuat. &rdquo;Datanya (yang diduga bocor, Red) itu bukan data 2023. Kita pakai namanya SMKI 2. Artinya, seandainya bocor, terjadinya dulu 2021 atau 2022,&rdquo; ungkapnya. (far/wan/tyo/c19/oni)

Kemenkum HAM memastikan 34 juta data paspor yang diduga bocor bukan data terbaru tahun ini. Data yang diduga bocor juga bukan data biometrik

Imigrasi Klaim Paspor Bocor Bukan Data Baru, Identitas Biometrik Aman