<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/23/PETANI-SAYUR-3952215861.jpg" alt="Ilustrasi petani sayur tengah merawat tanamannya. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi petani sayur tengah merawat tanamannya. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Memasuki bulan puasa hingga Hari Raya Idulfitri, kebutuhan sayarun segar melonjak seperti kebutuhan pangan lainnya. Curah hujan tinggi yang memicu beragam penyakit tanaman menjadi salah satu kendala petani dalam memenihi kebutuhan pasokan bahan pangan. Tantangan ini bagian dari kompleksitas sistem pangan Indonesia yang saling terhubung dari hulu hingga hilir. Sejak awal Januari 2026 Badan Pusat Statistik (BPS) telah memberikan peringatan agar sejumlah komoditas pangan termasuk cabai rawit untuk diantisipasi karena berpotensi memicu inflasi. &ldquo;Komoditas ini mungkin dapat kita segera antisipasi, karena kita sudah mulai memasuki bulan Ramadan, di bulan depan ini," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang disiarkan melalui kanal YouTube Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pertengahan Januari lalu. Pakar pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Bayu Krisnamurti mengungkapkan bahwa petani memegang peranan sentral dalam sistem pangan, khususnya untuk pangan segar seperti sayur dan buah. Menurut Bayu, sistem pangan Indonesia saat ini menghadapi tantangan struktural yang semakin berat, mulai dari krisis iklim, degradasi dan keterbatasan lahan, hingga minimnya infrastruktur pendukung seperti cold chain, alat angkut, dan gudang penyimpanan. Tantangan-tantangan ini tidak bisa diatasi hanya di tingkat petani, melainkan memerlukan pendekatan sistemik berbasis ilmu pengetahuan dan inovasi. &ldquo;Inovasi berbasis riset menjadi sangat penting, bahkan kritikal, untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut,&rdquo; kata Bayu. Bayu menegaskan, peran inovasi khususnya di sektor perbenihan dan penanganan pascapanen sebagai salah satu kunci keberlanjutan. Benih yang tahan kekeringan, tahan genangan, atau mampu meningkatkan produktivitas akan sangat menentukan masa depan usaha tani, terutama dalam menghadapi ketidakpastian iklim. Corporate Secretary PT East West Seed Indonesia (Ewindo), Faisal Reza, menyampaikan bahwa peran industri perbenihan tidak hanya pada penyediaan benih, tetapi juga pada penguatan kapasitas petani melalui pendampingan. &ldquo;Kami memastikan petani memiliki akses terhadap benih sayuran yang adaptif dan produktif, sekaligus memberikan edukasi yang sesuai dan aplikatif untuk mendapatkan hasil yang optimal dari benih berkualitas yang mereka tanam,&rdquo; ujarnya. Faisal menambahkan, benih yang tepat membantu petani menyusun perencanaan tanam dan panen secara lebih terukur, termasuk untuk menghadapi periode permintaan tinggi seperti bulan puasa dan Idulfitri. Namun, penguatan sistem pangan tidak bisa berjalan secara parsial. Menjaga pasokan pangan bukan semata soal produksi, melainkan tentang bagaimana para aktor di dalamnya bekerja bersama untuk memastikan pangan tersedia, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat. &ldquo;Ketahanan pangan nasional hanya bisa terwujud jika seluruh mata rantai mulai dari riset, industri, hingga petani saling terhubung dan saling menguatkan,&rdquo; tutup Faisal. &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Sistem pangan Indonesia menghadapi tantangan struktural mulai dari krisis iklim, keterbatasan lahan hingga minimnya infrastruktur pendukung.

Jaga Stabilitas Harga Selama Puasa dan Lebaran, Petani Pegang Peran Sentral Jaga Pasokan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/harga-pangan-masih-terkendali-inflasi-maret-diprediksi-landai_m_.jpg" alt="Ilustrasi pedagang beras di pasar tradisional, komoditas beras menjadi salah satu yang dicermati pemerintah pergerakan harganya" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pedagang beras di pasar tradisional, komoditas beras menjadi salah satu yang dicermati pemerintah pergerakan harganya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar mengingatkan pemerintah agar menjaga rantai pasokan kebutuhan pangan saat libur akhir tahun. Menurutnya, konsumsi masyarakat pada momen biasanya selalu meningkat tajam.  Pria yang akrab dipanggil Cak Imin itu tidak mau harga kebutuhan pokok justru naik tidak terkontrol dengan dalih hukum ekonomi, di mana semakin tinggi jumlah permintaan akan membuat harga produk menjadi semakin mahal.  “Hal yang seperti inilah yang perlu untuk diantisipasi oleh pemerintah,” kata Cak Imin kepada wartawan, Senin (26/12).  Cak Imin melanjutkan, kebiasaan orang Indonesia setiap tahun baru selalu dirayakan dengan berkumpul dan makan-makan, bahkan membuat hiburan. Momen inilah yang membuat kebutuhan pangan akan meningkat tajam seperti kebutuhan beras, ikan atau ayam, telur dan buah.  Selain dikonsumsi kelompok kecil, pelaku usaha ultra mikro kuliner juga memerlukan pasokan bahan baku yang cukup banyak. Hal ini hampir merata di setiap daerah di seluruh Indonesia khususnya tepat saat malam pergantian tahun.  Lebih lanjut, Ketua Umum PKB ini meminta pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) agar memantau langsung sejak sekarang ke pasar tradisional untuk mengetahui kondisi harga dan rantai pasok pangan di masyarakat.  “Jangan sampai kebahagiaan masyarakat yang merayakan tahun baru terganggu karena pemerintah lalai mengontrol harga dan menjaga rantai pasokan pangan,” pungkasnya.

Jelang Akhir Tahun, Cak Imin Minta Pemerintah Pantau Harga Pangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/ekonom-prediksi-inflasi-maret-2019-capai-01-persen_m_.jpg" alt="Ilustrasi pedagang beras di pasar tradisional, komoditas beras adalah salah satu komoditas pangan yang dijaga stabilitas harganya oleh pemerintah" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pedagang beras di pasar tradisional, komoditas beras adalah salah satu komoditas pangan yang dijaga stabilitas harganya oleh pemerintah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menyatakan upaya pemerintah menjaga pasokan dan kelancaran distribusi komoditas pangan telah mampu mengendalikan inflasi pada Oktober 2022.  Pada Oktober 2022 terjadi deflasi secara bulanan (month-to-month/mtm) mencapai 0,11 persen atau inflasi 5,71 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) yang lebih rendah dibanding inflasi September 2022 sebesar 5,95 persen (yoy).  "Pemerintah melakukan berbagai langkah mitigasi untuk menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi komoditas pangan agar inflasi pangan tetap terkendali," katanya di Jakarta, Rabu.  Realisasi inflasi Oktober 5,71 persen (yoy) ini didorong oleh inflasi volatile food yang tercatat melambat menjadi 7,2 persen (yoy) dari 9,02 persen pada September dan secara bulanan tercatat deflasi 1,49 persen.  Harga pangan hortikultura masih melanjutkan tren menurun di tengah kenaikan harga beras sedangkan rambatan dampak kenaikan BBM terus mengecil sehingga secara spasial inflasi terjadi di 29 kota indeks harga konsumen (IHK).  Melimpahnya stok pangan hortikultura mendorong penurunan harga komoditas seperti cabai, produk unggas dan tomat sedangkan harga beras mengalami peningkatan karena kelangkaan pupuk dan pengaruh cuaca yang mengganggu produksi panen gadu.  Menurut Febrio, upaya pemerintah menjaga pasokan dan distribusi pangan melalui penggunaan berbagai anggaran seperti ketahanan pangan dan infrastruktur pangan telah mampu menekan inflasi.  Dana insentif daerah (DID) yang diberikan kepada pemerintah daerah pun turut terbukti efektif mendorong daerah untuk lebih bekerja keras dalam pengendalian inflasi di wilayahnya.  Di sisi lain, inflasi inti masih melanjutkan tren naik secara moderat yaitu mencapai 3,3 persen (yoy) yang sedikit meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 3,2 persen (yoy).  Hal itu didorong oleh kenaikan inflasi beberapa kelompok pengeluaran seperti perumahan, transportasi, pendidikan dan jasa penyediaan makanan dan minuman/restoran.  Meski demikian, Febrio menuturkan kenaikan inflasi inti mencerminkan peningkatan permintaan domestik secara keseluruhan sejalan dengan membaiknya kondisi pandemi.  Sementara itu, inflasi administered price bergerak stabil pada 13,3 persen (yoy) didorong oleh dampak lanjutan penyesuaian harga BBM jenis bensin dan solar pada September.  "Bantuan sosial tambahan berupa bantuan langsung tunai dan bantuan subsidi upah terus disalurkan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat," ujarnya.  Febrio memastikan berbagai upaya akan tetap terus ditempuh pemerintah untuk mengendalikan inflasi baik di pusat maupun daerah terutama untuk meredam dampak rambatan kenaikan BBM.  Operasi pasar juga gencar digelar di berbagai daerah untuk menjaga stabilitas harga pangan dengan koordinasi antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).  "Peran TPIP dan TPID telah berhasil menjaga inflasi volatile food. Kinerja baik ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Ke depan, tekanan inflasi terkait efek musiman khususnya musim penghujan masih harus diwaspadai bersama," tegas Febrio.

Kemenkeu Sebut Upaya Jaga Pasokan Pangan Mampu Kendalikan Inflasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/bawang-panen.jpg" alt="Ilustrasi komoditas bawang merah yang baru saja dipanen petani. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi komoditas bawang merah yang baru saja dipanen petani. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menjaga ketersediaan stok pangan di tengah pandemi seperti sekarang ini harus menjadi prioritas. Untungnya saja, produksi komoditas bahan pokok di Indonesia seperti bawang merah terus berlanjut, di mana pada bulan ini akan ada panen raya.  Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Brebes Yulia Hendrawati menyatakan panen raya akan terjadi beberapa hari menjelang Lebaran.  “Setidaknya ada 1.600 hektare yang siap dipanen bulan Mei ini. InshaAllah kalau untuk pasokan menjelang lebaran aman bahkan sampai setelah lebaran nanti karena panen berlangsung terus susul menyusul,” ungkapnya melalui siaran pers, Senin (4/5).  Kemudian, Ketua Kelompok Tani Maju Jaya Desa Pasir, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak Abdul Rosyid mengatakan, sebagian besar pertanaman di wilayahnya akan mulai panen pada pekan kedua bulan Mei. Kata dia, akan ada 700 hektar lahan yang nantinya dipanen.  “Umur tanaman disini rata-rata 30 sampai 40 hari, jadi ya kemungkinan mulai panen raya nanti minggu ke-2 bulan Mei,” tutur dia.  Meskipun ada pandemi Covid-19, dia menyebutkan bahwa aktivitas bercocok tanam di daerahnya tidak terganggu. "Aktivitas disini normal saja, seperti sedang tidak ada wabah saja. Tapi kami tetap patuh aturan kok, pakai masker dan jaga jarak saat di lahan,” tambahnya.  Direktur Jendral Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) Prihasto Setyanto meyakini bahwa pasokan dan harga bawang merah secara nasional akan berangsur normal seiring panen raya di beberapa sentra dalam waktu dekat.  “Memang terjadi pergeseran musim tanam akibat anomali iklim. Akibatnya jadwal panen raya juga sedikit bergeser," ujarnya. Bahkan pihaknya akan membantu bila diperlukan subsidi ongkos kirim, dan operasi pasar bila terjadi harga tidak wajar di pasaran.  Mengutip data Early Warning System (EWS) dari Ditjen Hortikultura menunjukkan panen bawang merah pada bulan Mei di 18 sentra utama diperkirakan seluas 8.958 hektare, dengan produksi mencapai lebih dari 67 ribu ton.  Sementara kebutuhan wilayah Jabodetabek pada bulan Mei ditaksir sebanyak 14.549 ton. Dari angka tersebut produksi bawang merah diyakini mencukupi.

Bawang Merah Masuk Musim Panen Raya, Stok Pasca Lebaran Aman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Beras3-Fredik-Tarigan.jpg" alt="Ilustrasi pedagang beras eceran di pasar tradisional. (Fredik Tarigan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pedagang beras eceran di pasar tradisional. (Fredik Tarigan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembatasan pembelian komoditas bahan pokok resmi dicabut pada 19 Maret lalu. Awalnya, hal itu dilakukan untuk membatasi pembelian pangan secara berlebihan oleh masyarakat.  Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Suhanto menjelaskan alasan pihaknya melakukan pencabutan, yakni agar masyarakat tidak khawatir akan isu kekurangan stok.  "Tidak ada lagi pembelian pembatasan bapok, kami melakukan koordinasi, kami sampaikan bahwa stok bahan-bahan tersebut cukup dan masyarakat kami himbau untuk tidak melakukan pembelian berlebih," kata dia dalam Telekonferensi Pers, Rabu (25/3).  Walapun tidak dibatasi, masyarakat harus membeli bahan pokok sesuai dengan kebutuhan. Sebab, jika ada ego antar masyarakat, maka bukan tidak mungkin stok akan menipis dengan cepat dan terjadi kelangkaan.  "Masyarakat harus membeli bahan pokok yang sesuai kebutuhan, tentunya itu (surat edaran pembatasan pembelian) niat baik dari Satgas Pangan agar menghindari terjadinya keramaian sehingga atas itikad baik dari satgas pangan mengeluarkan surat edaran kepeda peritel untuk pembatasan pembelian pada beberapa komoditas," katanya.  Berdasarkan surat yang diterima JawaPos.com, surat edaran Nomor B/1994/III/Res.2.1/2020/Bareskrim tertanggal 19 Maret 2020 disebutkan bahwa pembatasan pembelian tidak diperlukan lagi.  “Saat ini masyarakat telah memaklumi dan memahami kondisi yang diakibatkan adanya COVID-19 sehingga tidak perlu dilakukan pembatasan terhadap pembelian bahan pokok penting (bapokting) dan komoditas pangan lainnya, selanjutnya mekanisme setiap transaksi pembelian diserahkan kepada para pelaku usaha,” terang Ketua Satgas Pangan Polri Daniel Tahi dalam surat tersebut.

Jamin Pasokan, Kemendag Cabut Aturan Pembatasan Pembelian Bahan Pokok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/MENDAG1103.jpg" alt="Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/3). Saifan" width="100%">
<figcaption>Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/3). Saifan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perdagangan (Kemendag) kembali memastikan bahwa stok pangan hingga lebaran aman. Pasalnya, dalam bulan ini beberapa komoditas juga akan masuk ke Indonesia melalui impor. Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Dalam Negeri Suhanto juga mengatakan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir akan ketersediaan pangan ketika puasa. "Bagi masyarakat yang menjalankan ibadah puasa laksanakanlah ibadah puasa dengan tenang tanpa harus memikirkan bahan pokok kurang. Kami memastikan distribusi bahan pokok bagi masyarakat lancar dan terkendali. Semoga virus ini segera selesai," kata dia dalam Telekonferensi Pers, Rabu (25/3). Ia pun kembali mengimbau agar para masyarakat maupun petugas di supermarket ataupun swalayan untuk tetap memperhatikan sanitasi. Kemudian, juga diharapkan agar tidak ada lagi pembelian secara berlebih. "Kita harus mematuhi protokol keamanan di pasar atau pusat perbelanjaan, tidak usah melakukan pembelian berlebih dan kami sudah bekerja sama dengan semua pelaku usaha (memasok stok bahan pokok)," tambah Suhanto. Kemudian, pihaknya juga telah meminta Dinas Perdagangan di seluruh Indonesia untuk mengambil langkah cepat apabila ada tanda-tanda stok pangan menipis. "Kami bekerja sama setiap hari, walaupun kondisi seperti ini (Covid-19), kita harus mengambil jarak dengan orang-orang di sekitar kita, dilakukan dengan hati-hati, setiap hari kami melakukan laporan dari Dinas Perdagangan apabila terjadi kekurangan, kami akan mengambil langkah dan menghubungi distributor-distributor yang biasa memasok di daerah tersebut," tutupnya.

Pangan Aman Hingga Lebaran, Kemendag: Jalankan Ibadah Dengan Tenang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Beras4-Fredik-Tarigan-2.jpg" alt="Ilustrasi pedagang beras eceran di pasar tradisional. Pemerintah dan BI berkomitmen menjaga tingkat inflasi di kisaran 2-4 persen tahun ini sebagai bagian dari upaya menjaga tingkat harga." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pedagang beras eceran di pasar tradisional. Pemerintah dan BI berkomitmen menjaga tingkat inflasi di kisaran 2-4 persen tahun ini sebagai bagian dari upaya menjaga tingkat harga.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan bahwa stok bahan pangan aman terkendali. Mulai dari beras, gula pasir hingga bawang putih serta bawang bombai.  Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Suhanto mengatakan untuk beras sendiri, stoknya masih cukup tersedia. Sebab, stok yang dikuasai oleh Perum Bulog saja sebesar 1,5 juta ton dan juga masih ada pedagang, petani dan masyarakat.  "Beras aman. Untuk kebutuhan normal beras per tahun di DKI Jakarta saja hanya 490 ribu ton, di mana kondisi stok sekarang, belum lagi stok dari pedagang dan sesuai dengan rencana panen bahwa di akhir bulan Maret dan April ini akan panen sehingga kami yakinkan bahwa beras cukup," kata dia dalam Telekonferensi Pers, Rabu (25/3).  Untuk gula, dirinya mengakui memang agak berkurang stoknya. Akan tetapi, pemerintah pun saat ini juga tengah melakukan penambahan pasokan di mana akhir bulan ini impor akan masuk sebanyak 216 ribu ton dan akan ditambah izin impor 550 ribu ton.  Di samping itu, dalam rangka mempercepat pasokan gula dalam negeri, gula rafinasi yang diperuntukkan untuk industri makanan minuman sebanyak 250 ribu ton akan diolah menjadi gula kristal putih (GKP).  Ia mengungkapkan bahwa saat ini gula rafinasi tersebut sudah berada di pabrik-pabrik gula di Indonesia, sekarang ini sedang dalam proses penugasan dengan jumlah 250 ribu tadi diubah menjadi standar konsumsi masyarakat.  "Untuk mengubah itu perlu waktu antara 3 sampai 7 hari, dalam akhir bulan ini, stok gula secara aman tercukupi. Ini cukup sampai dua bulan ke depan. Untuk kebutuhan nasional itu membutuhkan 229 ribu ton dalam satu bulan, ini cukup sampai Juni," jelasnya.  Begitu pula dengan komoditas bawang putih, di mana Kemendag telah menyetujui perizinan impor (PI) sekitar 150 ribu ton dan sudah terealisasi sampai 9 Maret kemarin sudah masuk sekitar 11 ribu ton.  "Dalam rangka percepatan kemudahan izin impor untuk menambah pasokan, pada 18 Maret 2020 Kemendag telah menerbitkan Permendag Nomor 27 Tahun 2020, di mana komoditas bawang putih dan bawang bombai tidak perlu memerkukan izin impor, artinya bebas," katanya.  Sedangkan untuk daging kerbau, pemerintah telaj menugaskan perusahaan BUMN dan Perum Bulog untuk mengimpor sebanyak 170 ribu ton.  "Untuk Bulog telah dikeluarkan izin impor, sekarang dalam pemasukan daging impor tersebut dan harapan kami sebelum ramadhan daging ini sudah masuk ke pasaran dan menstabilkan harga," tutupnya.

Jaga Ketersediaan Beras Hingga Gula, Kemendag Pastikan Stok Aman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pandangan-ekonom-saat-swasembada-komoditas-pangan-meleset_m_198808.jpeg" alt="Ilustrasi pedagang bawang putih di pasar tradisional" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pedagang bawang putih di pasar tradisional</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana proses percepatan proses impor bahan pangan, khususnya bawang putih dan bawang bombay mulai menghadapi kendala. Pasalnya, pembebasan izin impor yang diputuskan Kementerian Perdagangan (Kemendag) terganjal aturan Kementerian Pertanian (Kementan) terkait Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) sebagai syarat wajib bagi para importir.  Ketua Perkumpulan Pengusaha Bawang Nusantara (PPBN) Mulyadi mengaku, awalnya pengusaha mengapresiasi langkah pembebasan izin impor dan kuota yang dikeluarkan Kemendag. Namun, saat ini pengusaha impor khawatir, mengingat dalam importasi masih ada kewenangan Kementan, dalam hal ini kewajiban karantina di pelabuhan.  “Berikanlah pelaku usaha kepastian. Jangan sampai ketika kami melaksanakan arahan Kemendag, pas di karantina dipermasalahkan. Karena (badan) Karantina itu di bawah Kementan. itu yang juga kami takutkan,” dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (24/3).  Mulyadi menuturkan, pengusaha sebenarnya juga lebih nyaman jika sistem kuota seperti sekarang tidak lagi diterapkan. Sistem kuota justru menciptakan kartel dengan potensi korupsi yang besar dari sisi perizinan. Dia tak menafikan, hanya yang memenuhi persyaratan saja, terutama syarat dalam tanda petik, yang mendapatkan kouta.  “Sejauh ini hanya sekitar 18-an (importir) yang dikeluarkan (izinnya) dari ratusan pelaku usaha yang mengajukan RPIH ke kementan. Kami menilai tepatlah dibuka bebas kouta ini,” bebernya.  Sementara Ketua II Pusbarindo, Valentino sebaliknya mendukung langkah yang diambil Kementan menerapkan RIPH dan syarat wajib tanamnya. Namun untuk kondisi kini, Pusbarindo menunggu sikap Kementan apakah masih menerapkan RIPH atau tidak. Diharapkan, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan bisa sinkron dengan hal ini.  “Jika tidak sinkron, dikhawatirkan setelah ini berjalan akan timbul masalah baru lagi. Kami berharap importir yang sudah mengajukan RIPH segera dirilis oleh Kementan, karena kebijakan pembebasan import ini hanya sementara," ucapnya.  Sebelumnya, Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian Prihasto Setyanto menegaskan, pihaknya tetap memberlakukan RIPH, khususnya untuk komoditas bawang bombay dan bawang putih. Prihasto menjelaskan, kewajiban RIPH merupakan amanat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010, Pasal 88 yang menyatakan, impor produk hortikultura wajib memenuhi beberapa syarat.  Sebaliknya, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengumumkan penyederhanaan peraturan dengan keluarnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44 Tahun 2019, tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura.

Siap Penuhi Kebutuhan Bawang Putih, Pengusaha Minta Kepastian Aturan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Beras-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Pekerja menata beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) di Jakarta, Selasa (26/11/2019). Stok beras nasional hingga akhir tahun dipastikan aman. Saat ini, stok cadangan beras pemerintah di gudang Perum Bulog sebanyak 2,3 juta ton. Berdasarkan perhitunga" width="100%">
<figcaption>Pekerja menata beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) di Jakarta, Selasa (26/11/2019). Stok beras nasional hingga akhir tahun dipastikan aman. Saat ini, stok cadangan beras pemerintah di gudang Perum Bulog sebanyak 2,3 juta ton. Berdasarkan perhitunga</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan peninjauan terhadap Gudang Bulog di Kelapa Gading, Jakarta, Rabu (18/3). Hal ini dilakukan oleh Jokowi di luar agenda resmi untuk memastikan ketersediaan bahan pangan, khususya beras.  Jokowi tiba di sana pada pukul 09.00 WIB dengan didampingi Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Mengetahui hal itu, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso pun menyambut kedatangan presiden Indonesia ketujuh tersebut.  Untuk memastikan kesiapan Bulog untuk menyediakan pasokan beras di Indonesia, Jokowi pun melakukan monitoring serta meninjau kualitas dari makanan pokok masyarakat Indonesia tersebut.  “Langsung keluarkan ini (beras) ya operasi pasar," ujar Jokowi kepada Budi Waseso saat peninjauan di lokasi. Setelah kurang lebih 30 menit berada di lokasi, Presiden Jokowi kemudian meninggalkan Gudang Bulog untuk kemudian menuju ke Istana Merdeka, Jakarta.  Presiden Jokowi sendiri pada keterangan persnya pada Minggu, 15 Maret 2020 yang lalu telah menyampaikan bahwa pemerintah telah dan terus melakukan langkah-langkah cepat untuk mengantisipasi dampak dari pandemik Covid-19. Salah satunya adalah ketersediaan bahan pangan.  “Pemerintah memastikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok cukup memadai untuk kebutuhan masyarakat,” ucapnya, Minggu (15/3).  Sebelumnya, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri, Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo juga melakukan peninjauan di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta, Rabu (18/3). Hal ini dilakukan untuk memonitor ketersediaan stok bahan pokok yang ada di sana, termasuk beras.  Ia berharap, masyarakat percaya kepada pemerintah dan tidak takut akan kekurangan stok pangan. “Masyarakat tak perlu takut dan panik. Seluruh kegiatan baik hari ini kedepan pasar akan tetap berjalan biasa. Tadi kita cek di gudang, di pendistribusian, ketersediaan stok beras dari hasil peninjauan kesimpulan dari rekan yang ada. Stok beras sampai Lebaran sangat cukup,” terang dia di lokasi.

Pastikan Ketersediaan Pangan, Presiden Sidak Gudang Bulog

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Beras4-Fredik-Tarigan-2.jpg" alt="Ilustrasi pedagang beras eceran di pasar tradisional. Pemerintah dan BI berkomitmen menjaga tingkat inflasi di kisaran 2-4 persen tahun ini sebagai bagian dari upaya menjaga tingkat harga." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pedagang beras eceran di pasar tradisional. Pemerintah dan BI berkomitmen menjaga tingkat inflasi di kisaran 2-4 persen tahun ini sebagai bagian dari upaya menjaga tingkat harga.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masalah kestabilan harga dan ketahanan pangan masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar Indonesia. Pemerintah didesak lebih sigap mencermati keseimbangan kepentingan produsen dan konsumen dalam sistem manajemen stok pangan nasional.  Dewan Komisaris Center for Indonesia Policy Studies (CIPS) Saidah Sakwan mengingatkan pemerintah diminta harus mampu menyeimbangkan antara hulu dan hilir dalam sistem manajemen pangan nasional. Di hulu terkait kesejahteraan para petani atau produsen. Sementara di hilir mengenai kesejahteraan masyarakat atau konsumen.  "Bagaimana menyeimbangkan antara kedua kepentingan ini? Seringkali pemerintah selalu gagap membuat kebijakan. Karena pemerintah inginnya memproteksi dari sisi pangan melalui kebijakan," kata Saidah dalam diskusi di Hotel Le Meridien, Jakarta, Senin (13/5).  Menurut Saidah, intervensi kebijakan yang dilakukan pemerintah pun kerap kali belum memberikan solusi yang tepat. Belum lagi soal manajemen distribusi pangan yang semakin mendistorsi pasar. Misalnya saja sektor bumbu dapur, yakni Bawang putih.  "Harga impornya itu Rp 5-6 ribu, harga keluar dari pelabuhan itu sekitar Rp 8-11 ribu, harga marketing harusnya Rp 23 ribu. Kenapa bisa Rp 50 ribu? ini kan persoalan manajemen distribusi, berapa mata rantai yang bisa dipotong. Ini yang harus bisa diselesaikan pemerintah. Ini efisiensinya ditanggung oleh konsumen," pungkasnya.  Untuk mengatasi itu, Saidah berpendapat pemerintah harus melakukan intervensi kebijakan melalui intervensi tarif. Harapannya, kebijakan itu tetap melindungi produsen dan konsumen di dalam negeri.  "Nah ini, nanti bisa dikaji soal regulasi dan perilaku pasarnya dan soal penegakan hukumnya. Setelah pelantikan oktober, pak Jokowi pasti punya RPJMN yang baru dan saya kira ini menjadi salah satu bagian penting yang harus kita lakukan," pungkasnya.  Sementara itu, Mantan Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurthi mengatakan, persoalan pangan Indonesia merupakan masalah yang serius dan sulit untuk diselesaikan. Bahkan menerutnya, masalah ini terus terakumulasi sejak beberapa puluh tahun yang lalu.  Bayu mencatat, saat ini Man-Land Ratio Indonesia sudah kurang dari 0,2 hektare per kapita. Itu berarti, padi, buah, sayur, ayam dan seluruh komoditas bahan pangan produksi pertanian hanya ditopang 0,2 hektare. "Itu sangat kecil jika dibandingkan dengan Australia 32 hektar per orang," katanya.  Selain itu, menurutnya, 10 tahun lagi, 70 persen penduduk Indonesia diprediksi akan tinggal di perkotaan, yang mayoritasnya akan terpusat di pulau Jawa. Padahal, pulau Jawa merupakan basis produksi pangan.  "Itu akan mengubah sistim distribusi, terutama pangan. Anda bisa bayangkan berapa banyak lahan yang tergusur dan basis produksi pertanian yang tidak mampu produksi lagi," tuturnya.  Dia berharap, siapapun yang terpilih menjadi presiden dan wakil presiden 2019 tidak membuat kebijakan baru yang malah berdampak negatif dalam pangan nasional. "Mudah-mudahan tidak membuat kebijakan baru yang grusa grusu, yang tidak berdasarkan scientific base dan knowledge yang benar," pungkasnya.

Kendalikan Harga, Kepentingan Produsen-Konsumen Harus Dijaga Seimbang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pasokan bahan pangan

Berita Terkini