<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Gedung-Bawaslu-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Gedung Bawaslu." width="100%">
<figcaption>Gedung Bawaslu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta mempersilakan warga melapor bila merasa menjadi korban pencatutan KTP untuk mendukung pasangan calon gubernur-wakil gubernur independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana di Pilgub Jakarta 2024. "Andai kata ada masyarakat merasa dicatut namanya, padahal tidak memberikan dukungan, silakan melapor kepada Bawaslu DKI Jakarta," ujar Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta Benny Sabdo kepada wartawan, Jumat (16/8). Untuk melakukan pelaporan, Benny Sabdo mengatakan bahwa warga bisa langsung datang ke kantor Bawaslu DKI Jakarta dan melaporkan masalah pencatutan secara resmi. "Laporan resmi, pelapor datang ke Bawaslu DKI. Nanti petugas kami akan melayani," tandas Benny. Sebelumnya, nama Dharma Pongrekun-Kun Wardana dinyatakan lolos sebagai Calon Gubernur-Calon Wakil Gubernur jalur independen di Pilgub Jakarta. Namun, lolos pasangan nama itu menuai kontroversi. Pasalnya, ada banyak warga mengeluhkan KTP-nya dicatut sebagai pendukung Dharma-Kun. Salah satu yang mengeluhkan pencatutan KTP sebagai pendukung Dharma-Kun adalah Anies Baswedan. Meski KTP-nya sendiri tidak dicatut, tapi ia mengaku bahwa KTP dua anaknya dan orang-orang terdekatnya mengaku dicatut KTP-nya menjadi pendukung Dharma-Kun. "KTP dua anak, adik, juga sebagian tim yang bekerja bersama ikut dicatut masuk daftar pendukung calon independen," ujar Anies dalam unggahannya di akun X, Jumat (17/8). Royyan

Bawaslu DKI Jakarta mempersilakan warga melapor bila merasa menjadi korban pencatutan KTP untuk mendukung pasangan cagub-wagub independen.

Merasa KTP Dicatut Dukung Dharma-Kun, Bawaslu DKI Persilakan Warga Melapor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/29/pilkada-ilustrasi_1-173745944.jpg" alt="Ilustrasi Pilkada 2024." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pilkada 2024.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menegaskan kemungkinan Pilkada Jakarta hanya diikuti satu pasangan calon (paslon) alias paslon tunggal menghadapi kotak kosong sah secara aturan. Ketua Divisi Teknis KPU DKI Jakarta Dody Wijaya mengatakan, kondisi satu paslon menghadapi kotak kosong bisa terjadi dengan beberapa faktor.&nbsp; "Pertama, kalau misalkan ada dua pasangan calon, tapi satu ternyata tidak memenuhi syarat administratif. Maka hanya tinggal satu pasangan calon," ujarnya kepada wartawan, Senin (12/8). Faktor kedua, kata Dody, satu pasangan calon melawan kotak kosong juga bisa terjadi bila saat&nbsp;masa pendaftaran Calon Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta dibuka, hanya ada satu paslon yang mendaftar. "Ketika diperpanjang ternyata tiga hari masih ada yang belum melakukan pendaftaran, maka KPU menetapkan hanya satu pasangan calon," lanjutnya.&nbsp; Jika skenario satu pasangan melawan kotak kosong terjadi, Dody menyatakan bahwa KPU DKI Jakarta sudah siap. "Mau calonnya satu, dua, tiga, kami akan persiapkan dari tahap pendaftaran pasangan calon sampai tahapan nanti termasuk desain surat suara dan sebagainya," pungkasnya.&nbsp; Sebelumnya, skenario satu paslon melawan kotak kosong pada Pilkada Jakarta 2024 menguat setelah munculnya isu pembentukan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. KIM Plus merupakan gabungan partai politik pengusung&nbsp;Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Terdiri dari Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, PSI, PAN, Prima, Garuda, hingga Gelora. Ditambah PKS, Nasdem, dan PKB. Belakangan, Golkar sebagai salah satu partai politik yang tergabung dalam KIM Plus sudah merekomendasikan Ridwan Kamil untuk maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta.&nbsp; Bila KIM Plus betul-betul terjadi, maka Ridwan Kamil berpotensi menghadapi kotak kosong di Pilkada Jakarta.&nbsp;Kecuali bila paslon independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardana dinyatakan memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai paslon di Pilkada Jakarta.

KPU DKI Jakarta menyatakan bahwa satu paslon atau paslon tunggal melawan kotak kosong di Pilkada Jakarta 2024 sah secara aturan.

Potensi Ridwan Kamil Melawan Kotak Kosong di Pilkada Jakarta, KPU DKI Jakarta: Sah Secara Aturan

<div id="m#msg-f:1801366321164229942" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/09/Screenshot_2024-06-09-14-09-51-550_comgoogleandroidgm-edit-2245359808.jpg" alt="KPU DKI telah menerima perbaikan persyaratan dokumen tahap kesatu dari bakal pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta jalur independen Dharma Pongrekun- Kun Wardana. (Tazkia Royyan/JawaPom)" width="100%">
<figcaption>KPU DKI telah menerima perbaikan persyaratan dokumen tahap kesatu dari bakal pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta jalur independen Dharma Pongrekun- Kun Wardana. (Tazkia Royyan/JawaPom)</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta telah menerima perbaikan persyaratan dokumen tahap kesatu dari bakal pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta jalur independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014741081/4-zodiak-ini-akan-beruntung-dalam-karier-yang-mereka-pilih-apakah-anda-salah-satunya">4 Zodiak Ini Akan Beruntung dalam Karier yang Mereka Pilih, Apakah Anda Salah Satunya?</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemarin pukul 23.10 WIB KPU DKI Jakarta telah menerima perbaikan dokumen dukungan persyaratan bakal pasangan calon, namun karena masih ada dokumen yang belum terunggah ke Silon, KPU DKI Jakarta memberikan kesempatan waktu 1 x 24 jam kepada calon untuk mengunggah kekurangan data dukungan yang belum sempat terupload" kata Ketua Divisi Teknis KPU DKI Doddy Wijaya kepada wartawan, Minggu (9/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui bahwa KPU Provinsi DKI Jakarta telah membuka masa pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal pasangan calon sejak 3 Juni lalu dan berakhir pada Jumat, 7 Juni 2024 pukul 23:59.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pasangan calon perseorangan dapat mengajukan dukungan perbaikan berupa dukungan baru yang belum pernah diajukan sebelumnya pada penyerahan dokumen syarat dukungan; dan/atau dukungan yang dinyatakan belum memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan telah diperbaiki atau dilengkapi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hari ini pasangan calon telah menyerahkan syarat dukungan perbaikan," ungkap Dodi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Berdasarkan pengecekan pada Silon, datanya melebihi syarat dujungan minimal karena itu kami berikan status Memenuhi Syarat dan selanjutnya akan dilakukan verifikasi administrasi perbaikan mulai tanggai 9 hingga 18 Juni " tambahnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/music-movie/014741000/eross-chandra-lelang-gitar-kesayangannya-demi-bantu-palestina">Eross Chandra Lelang Gitar Kesayangannya demi Bantu Palestina</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun tahapan verifikasi administrasi perbaikan adalah tahapan melakukan pengecekan keabsahan dan kebenaran dokumen syarat dukungan baik itu surat pernyataan dukungan, KTP-el, kesesuaian data yang di input di Silon, maupun surat pernyataan identitas bagi pendukung yang pada KTP-el memiliki status pekerjaan sebagai anggota TNI, Polri, ASN, Perangkat Desa, maupun usia belum 17 tahun namun sudah kawin. (*)</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta telah menerima perbaikan persyaratan dokumen tahap kesatu dari paslon

Paslon Independent Dharma Pongrekun-Kun Wardana sudah Ajukan Perbaikan, KPU DKI Verifikasi Ulang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Pilkada-2020.jpg" alt="Pilkada 2020" width="100%">
<figcaption>Pilkada 2020</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tahap menentukan bagi bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dari jalur perseorangan atau nonpartai dimulai. Kemarin (16/2) sembilan KPU provinsi yang menggelar pemilihan gubernur (pilgub) resmi membuka tahapan penyerahan berkas syarat dukungan bagi calon dari jalur perseorangan.  Berdasar hasil monitor dari KPU RI, dari sembilan provinsi yang menggelar pilgub, hanya lima yang berpotensi memiliki bakal calon dari jalur perseorangan. Yakni Provinsi Bengkulu, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, dan Kalimantan Selatan. Sementara Provinsi Jambi, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah mungkin nihil.  Dari lima provinsi yang berpotensi memiliki bakal calon dari jalur perseorangan, ada tujuh bakal paslon. Kalimantan Utara dan Kepulauan Riau memiliki dua bakal calon jalur perseorangan. Sementara Bengkulu, Sumatera Barat, dan Kalimantan Selatan masing-masing satu.  Komisioner KPU RI Evi Novida Ginting Manik menjelaskan, potensi tersebut dilihat dari proses yang berjalan. Sejak pengumuman 3 Desember 2019, KPU sudah memberikan akses bagi para bakal calon untuk menginput data dukungan melalui sistem informasi pencalonan (silon). ”Jadi, berdasar input itulah kami mengetahui potensi yang akan menjadi calon perseorangan,” ujarnya kepada Jawa Pos kemarin.  Syarat dukungan bagi bakal calon kontestan pilgub jalur perseorangan sudah diatur dalam UU Pilkada. Di antaranya adalah menyerahkan bukti dukungan 6,5 persen hingga 10 persen dari total daftar pemilih tetap (DPT). Bukti dukungan 10 persen untuk jumlah DPT di bawah 2 juta; 8,5 persen untuk jumlah DPT 2–6 juta; 7,5 persen untuk DPT 6–12 juta, dan 6,5 persen untuk DPT di atas 12 juta.  Evi menjelaskan, semua dukungan harus dibuktikan dengan salinan e-KTP. Setelah ditutup waktu penyerahannya pada 20 Februari nanti, KPU akan mengecek jumlah dan sebarannya. ”Bila terpenuhi, maka kemudian bisa masuk ke tahapan verifikasi administrasi di KPU provinsi dan faktual sensus kepada pendukung,” imbuhnya.  Jika hasil verifikasi dinyatakan memenuhi, lanjut Evi, bakal calon akan mendapat berita acara sebagai syarat pendaftaran pada Juni. Sedangkan bila tidak memenuhi, bakal calon akan diberi kesempatan untuk menyerahkan tambahannya. ”Jumlahnya dua kali kekurangan dukungan pada masa perbaikan,” ucapnya. Sementara itu, untuk level pilkada kabupaten/kota, penyerahan dukungan dibuka pada 19–23 Februari 2020.

Pilgub Potensial Diikuti Tujuh Paslon Perseorangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/ilustrasi-pilwali-surabaya.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bakal calon peserta pilwali mendatang dari jalur independen terus bermunculan. Hingga sekarang sudah ada empat pasangan calon yang berniat maju lewat jalur independen.  ”Empat paslon itu intens komunikasi ke kami. Artinya, ada delapan orang,” kata Ketua KPU Surabaya Nur Syamsi kemarin (8/12). Syamsi tak mau menyebutkan siapa saja empat paslon tersebut. Namun, dia membenarkan bahwa dua di antara paslon tersebut adalah M. Sholeh dan Samuel Teguh Santoso.  Dua paslon tersebut sudah mendeklarasikan diri secara terbuka. Mereka harus mengumpulkan dukungan 138.565 warga. Itu dibuktikan dengan fotokopi KTP mereka. Angka tersebut dihitung dari 6,5 persen dari total daftar pemilih tetap (DPT) di Surabaya.  Syamsi menerangkan, ada proses panjang yang harus ditempuh paslon independen. Mereka harus memasukkan sendiri data dukungan tersebut ke sistem informasi pencalonan (silon). ”Karena mereka belum tahu caranya, KPU akan memandu. Bulan ini akan kami undang mereka untuk sosialisasi,” kata dia.  KTP yang dikumpulkan harus direkap per kelurahan dan kecamatan. Paslon harus mendapat dukungan itu minimal dari separo jumlah kecamatan Surabaya. Artinya, mereka harus mengumpulkan KTP minimal dari 16 kecamatan.  Seluruh data tersebut harus dikumpulkan pada 19–23 Februari. Tersisa waktu dua bulan bagi bagi setiap paslon untuk mengumpulkan dukungan itu.  Dalam tahap verifikasi, KPU bakal mengecek kebenaran data secara administratif dan faktual. Yang dicek dalam verifikasi administrasi adalah kesesuaian jumlah KTP yang dikumpulkan dan persebaran kecamatan. Dalam verifikasi faktual, KPU bakal mendatangi satu per satu rumah dari KTP yang dikumpulkan paslon. ”Nanti semua PPS (panitia pemungutan suara) yang turun,” kata dia.

Pilwali Surabaya: Kini Muncul Empat Paslon Independen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/pilgub-jateng-2018-tanpa-paslon-independen_m_170905.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah (Jateng) memastikan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jateng 2018 tanpa diikuti pasangan calon (paslon) dari jalur perseorangan atau independen. Ini setelah tidak adanya paslon independen yang mendaftar hingga batas akhir pendaftaran. "Dari 22 November sampai 26 November 2017 pukul 24.00 WIB, tidak ada yang daftar. Bisa dipastikan, Pilgub Jateng nihil calon perseorangan," ujar Komisioner Bidang Teknis Pencalonan dan Pemungutan KPU Jateng&nbsp; Ikhwanudin, Senin (27/11). Sejumlah nama yang sempat muncul sebelumnya, batal mendaftarkan diri lantaran tidak memenuhi syarat awal untuk maju sebagai calon independen. Adapun nama-nama yang dimaksud adalah Mundi, pengusaha mebel dari Jepara yang tergabung dalam Komunitas Petani Tikus Piti. Lalu, Sigit yang merupakan mantan caleg asal Kota Semarang. "Mereka sendiri yang menarik diri karena sadar tidak memenuhi jumlah dukungan," lanjut Ikhwan tanpa menyebutkan berapa jumlah dukungan yang telah dikumpulan bakal calon independen hingga hari terakhir pendaftaran. Seperti diketahui, syarat calon perseorangan untuk ikut Pilgub Jateng 2018 adalah menyerahkan 1.781.606 dukungan yang dilampiri KTP. Penyebaran dukungannya setidaknya sebanyak 50 per di KPU kota/kabupaten, atau minimal tersebar di 18 dari 35 KPU kota/kabupaten.

Pilgub Jateng 2018 Tanpa Paslon Independen

paslon independen

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#paslon independen