<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/17/Screenshot_20240817-112603_YouTube-655381732.jpg" alt="Ilustrasi Paskibraka. (Youtube)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Paskibraka. (Youtube)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Polemik pemakaian jilbab bagi Paskibraka putri yang bertugas di HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur berakhir sudah. Pada pelaksanaan upacara yang digelar Sabtu (17/8), beberapa remaja putri yang bertugas terlihat mengenakan hijab. Tak ada beda mencolok antara Paskibraka yang memakai jilbab atau tidak. Secara kasat mata perbedaan hanya terlihat di bagian jilbab warna hitam. Bagian baju dan aksesoris lainnya sama. Termasuk rok yang berada di bawah lutut beberapa sentimeter. Sedangkan bagian kaki hingga betis ditutup kaos kaki panjang warna putih. Adapun upacara 17 Agustus berhasil berjalan lancar untuk pertama kalinya di IKN. Sang Saka Merah Putih berhasil dikibarkan dengan sempurna di Upacara HUT ke-79 RI. Paskibraka Akmal Faiz Ali Khadafi dari Jawa Tengah, Fifandra Ardiansyah Daud dari Maluku Utara, dan Tri Adyaksa S dari Sulawesi Selatan berhasil membentangkan Merah Putih secara sempurna. "Kepada sang Merah Putih hormat senjataaaaaa, grak," kata Komandan Upacara Kolonel Inf Nur Wahyudi setelah bendera dibentangkan, Sabtu (17/8). Bendera kemudian dikerek diiringi langsung kebangsaan Indonesia Raya. Para peserta begitu khidmat menjalani upacara HUT RI perdana di lapangan IKN. Upacara HUT ke-79 RI di IKN dipimpin oleh Komandan Upacara Kolonel Inf Nur Wahyudi selaku Komdan Satuan 81 Kopassus. Sedangkan Perwira Upacara adalah Brigjen Bayu Permana yang menjabat sebagai Kepala Staf Komando Kodam VI/Mulawarman.

Polemik pemakaian jilbab bagi Paskibraka putri yang bertugas di HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur berakhir sudah.

Sempat Jadi Polemik, Paskibraka Putri Akhirnya Bisa Pakai Jilbab di Upacara HUT Ke-79 RI di IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/10/bpip-istana-1303883863.jpeg" alt="Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi." width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Setelah menuai banyak kritik dan protes, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) akhirnya merevisi kebijakannya terkait anggota Paskibraka berjilbab. Mereka diperbolehkan tetap menggunakan jilbab atau sejenisnya pada upacara kenegaraan. Sebelumnya, pada Rabu (14/8), Kepala BPIP Yudian Wahyudi menyebut aturan mencopot jilbab hanya pada dua momen. Yaitu, saat pengukuhan dan upacara kenegaraan 17 Agustus. Namun, kemarin (15/8) Yudian mengeluarkan pernyataan baru. Intinya, personel Paskibraka putri boleh menggunakan jilbab saat upacara kenegaraan 17 Agustus. &rdquo;Dengan ini BPIP menegaskan mengikuti arahan kepala sekretariat presiden selaku penanggung jawab pelaksanaan upacara HUT Ke-79 RI yang disampaikan pada 14 Agustus di Jakarta,&rdquo; kata Yudian dalam keterangan tertulisnya. Kepala sekretariat presiden memberikan arahan bahwa Paskibraka putri yang mengenakan jilbab dapat bertugas tanpa melepaskan jilbabnya pada 17 Agustus di IKN. Sementara itu, meski sudah ada revisi aturan, Yudian tetap menjadi sorotan. Kemarin puluhan organisasi masyarakat Islam berkumpul di kantor MUI pusat. Mereka berkumpul untuk menentukan sikap terhadap polemik kewajiban melepaskan jilbab bagi Paskibraka. Pertemuan itu menghasilkan lima poin yang dibacakan Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah Cholil Nafis. Di antaranya, mereka meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi kinerja Kepala BPIP Yudian. &rdquo;Kami minta (presiden) mengganti kepala BPIP atau mencabut mandat kepala BPIP,&rdquo; katanya. Menurut Cholil, yang dilakukan petinggi BPIP merupakan kesalahan fatal. Dia mengatakan, di dalam aturan yang lebih tinggi dan diteken presiden, Paskibraka putri tidak dilarang menggunakan jilbab. Tetapi, aturan di BPIP justru melarang penggunaan jilbab saat pengukuhan dan upacara kenegaraan. Poin berikutnya adalah meminta BPIP melakukan pembersihan internal. Yakni, terhadap pihak-pihak yang cenderung tidak tepat dalam memaknai Pancasila atau Bhinneka Tunggal Ika. Sebab, menurut dia, BPIP adalah lembaga yang menjadi garda terdepan mengawal ideologi Pancasila dengan sempurna. Cholil juga tidak sepakat dengan penyebutan bahwa pencopotan jilbab oleh Paskibraka putri itu dilakukan secara sukarela. Di satu sisi, dikatakan sukarela. Tetapi, di sisi lain, personel Paskibraka diminta tanda tangan di atas meterai. &rdquo;Mana ada sukarela, tetapi diminta tanda tangan bermeterai. Ini adalah relasi kuasa,&rdquo; ujarnya. Dia meyakini, jika tidak meneken pernyataan tersebut, Paskibraka tidak akan lolos seleksi. Kalau lolos, mereka ditempatkan sebagai cadangan. Sorotan juga disuarakan mantan Ketua Umum PBNU sekaligus anggota Dewan Pengarah BPIP Said Aqil Siroj. Meskipun sebagai dewan pengarah, dia menyatakan tidak diikutsertakan dalam pengambilan kebijakan teknis mengenai seragam Paskibraka itu. Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah Abdul Mu&rsquo;ti ikut merespons pelarangan jilbab untuk anggota Paskibraka putri. Guru besar pendidikan agama Islam UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, itu menegaskan, pelarangan tersebut merupakan tindakan diskriminatif. &rdquo;Yang bertentangan dengan Pancasila, kebebasan beragama, dan hak asasi manusia,&rdquo; tegasnya. (wan/lum/c19/fal)

Setelah menuai banyak kritik dan protes, BPIP akhirnya merevisi kebijakannya terkait anggota Paskibraka berjilbab.

Paskibraka Putri Tetap Bisa Berjilbab saat Upacara Kenegaraan, MUI Minta Presiden Copot Kepala BPIP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/15/image_157478385-1JPG-2775381090.jpg" alt="Paskibraka di halaman istana kepresidenan di IKN, Kalimantan Timur, Selasa (13/8). (Ferlynda Putri/Jawa Pos Koran)" width="100%">
<figcaption>Paskibraka di halaman istana kepresidenan di IKN, Kalimantan Timur, Selasa (13/8). (Ferlynda Putri/Jawa Pos Koran)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi akhirnya meminta maaf atas larangan bagi Paskibraka Putri mengenakan jilbab. Kini, Paskibraka putri juga dipastikan bisa mengenakan jilbab saat Upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. "Paskibraka putri yang mengenakan jilbab dapat bertugas tanpa melepaskan jilbabnya dalam pengibaran Sang Saka Merah Putih, pada Peringatan HUT RI ke-79 di Ibukota Nusantara," kata Yudian dalam keterangannya, Kamis (15/8). Permintaan maaf itu keluar usai sebelumnya Yudi berkilah bahwa larangan penggunaan jilbab itu&nbsp;demi keseragaman. Pernyataan itu langsung menuai polemik dan kecaman publik. Yudian menjelaskan, BPIP mengikuti arahan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono agar anggota Paskibraka putri diperbolehkan mengenakan jilbab. Karena itu, anggota Paskibraka putri tak perlu melepas jilbab dalam upacara peringatan HUT ke-79 RI pada 17 Agustus nanti. "BPIP menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas peran media dalam memberitakan kiprah Paskibraka selama ini," tegasnya. Sebelumnya, pelarangan penggunaan jilbab Paskibraka putri menuai kritik dari elemen masyarakat. Kasetpres Heru Budi Hartono menegaskan, Paskibraka boleh menggunakan jilbab saat upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN). "Kami baik di tingkat pusat yang akan besok tanggal 17 melakukan pengibaran bendera, tetap menggunakan sebagaimana adik-adik kita mendaftar menggunakan jilbab," ucap Heru di Balai Kota Jakarta, Rabu (14/8).&nbsp;

Kepala BPIP meminta maaf atas larangan jilbab bagi Paskibraka Putri. kini, Paskibraka Putri Boleh Pakai Jilbab saat Bertugas.

Kepala BPIP Minta Maaf, Kini Paskibraka Boleh Pakai Jilbab saat Bertugas di Upacara HUT Ke-79 RI di IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/14/12e8e5bf-a03e-428c-b00b-7c399da29c09-1957127673.jpeg" alt="Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyatakan, Pemilu 2024 sangat berkesan bagi PKB. (ANTARA/HO-PKB)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyatakan, Pemilu 2024 sangat berkesan bagi PKB. (ANTARA/HO-PKB)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyebut Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sesat. Hal itu sehubungan dengan isu pelarangan penggunaan jilbab untuk Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) putri saat pengukuhan di Ibu Kota Nusantara (IKN. <div dir="auto">"Orang jilbaban itu hak, kalau dilarang oleh BPIP, itu BPIP sesat," ujarnya kepada wartawan di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (15/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pelarangan Paskibraka putri untuk mengenakan jilbab saat pengukuhan itu menurutnya keliru dan malah memecah belah persatuan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/014979253/majelis-masyayikh-gelar-uji-publik-rancangan-regulasi-rekognisi-pendidik-pada-pendidikan-pesantren">Majelis Masyayikh Gelar Uji Publik Rancangan Regulasi Rekognisi Pendidik pada Pendidikan Pesantren</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya saya sangat kecewa," singkat Cak Imin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) membantah mengeluarkan aturan larangan memakai jilbab bagi anggota Paskibraka untuk HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN). Penampilan para anggota Paskibraka putri atas kesukarelaan sendiri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"BPIP menegaskan tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab," kata Kepala BPIP Yudian Wahyudi di IKN, Kalimantan Timur, Rabu (14/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/014979244/bps-catat-ekspor-ri-juli-2024-naik-646-persen-jadi-usd-2221-miliar-ditopang-ekspor-logam-mulia-hingga-kakao">BPS Catat Ekspor RI Juli 2024 Naik 6,46 Persen jadi USD 22,21 Miliar Ditopang Ekspor Logam Mulia hingga Kakao</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yudian mengatakan, anggota Paskibraka putri yang melepas hijab hanya dilakukan pada saat pengukuhan dan upacara HUT ke-79 RI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Di luar acara pengkuhan Paskibraka dan pengibaran sang Merah Putih pada upacara kenegaraan, Paskibraka putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab dan BPIP menghormati hak kebebasan tersebut," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyebut Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sesat.

Cak Imin Sebut BPIP Sesat Jika Larang Paskibraka Putri Gunakan Jilbab

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/14/IMG-20240814-WA0025-596182144.jpg" alt="Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyalami anggota Paskibraka usai pengukuhan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (14/8). (dok. Dinas Kominfotik DKI Jakarta)" width="100%">
<figcaption>Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyalami anggota Paskibraka usai pengukuhan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (14/8). (dok. Dinas Kominfotik DKI Jakarta)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Di tengah isu dugaan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) putri dilarang menggunakan jilbab di Ibu Kota Nusantara (IKN), kondisi berbeda terlihat di Jakarta. Sejumlah Paskibraka Putri DKI Jakarta tetap&nbsp;pakai jilbab saat&nbsp;pengukuhan Paskibraka oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota Jakarta, Rabu (14/8).&nbsp; Para paskibraka putri itu mengenakan jilbab hitam yang dimasukkan rapi ke dalam baju. Jilbab itu juga kemudian ditutupi peci hitam dengan logo garuda. Total sebanyak 42 orang paskibraka telah diberikan amanat untuk bertanggung jawab dalam setiap kegiatan upacara yang ditugaskan oleh Pemprov DKI Jakarta selama setahun ke depan. "Kami mengucapkan selamat kepada adik-adik yang telah terpilih sebagai anggota Paskibraka. Semoga amanat ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi adik-adik semuanya, serta menjadi contoh pembelajaran dan pengalaman makna kemerdekaan RI di masa yang akan datang," ujar Heru. Sebagai simbol pengukuhan, dia menyematkan lencana merah putih garuda kepada salah satu perwakilan Paskibraka. Setelah itu, dilakukan prosesi foto bersama para anggota Paskibraka beserta para orangtua.&nbsp; Heru menerangkan, total anggota Paskibraka Provinsi DKI Jakarta ada 44 orang. Namun, dua di antaranya telah dikirim mewakili Jakarta untuk upacara HUT ke-79 RI di IKN, Kalimantan Timur. "Kami berharap, para peserta terpilih bisa memberikan contoh dan teladan yang baik, agar dapat memotivasi calon anggota Paskibraka yang akan ikut seleksi pada tahun depan," pungkas Heru.

Sejumlah anggota Paskibraka Putri DKI Jakarta tetap pakai jilbab saat pengukuhan Paskibraka di Balai Kota Jakarta.

Tak Seperti di IKN, Paskibraka Putri DKI Jakarta Tetap Pakai Jilbab Saat Pengukuhan Paskibraka di Balai Kota Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/14/image_6483441JPG-1733971493.jpg" alt="Presiden Joko Widodo bersama Paskibraka 2024 usai pengukuhan. (Ferlynda Putri/Jawa Pos Koran)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo bersama Paskibraka 2024 usai pengukuhan. (Ferlynda Putri/Jawa Pos Koran)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Isu dugaan larangan penggunaan jilbab bagi Paskibraka Putri masih terus menjadi sorotan. Tak terkecuali dari Pemprov Aceh yang konsisten mengirim Paskibraka Putri berjilbab setiap tahun. Sorotan terarah pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) "Kami mengharapkan BPIP konsisten terkait anggota Paskibraka putri yang berjilbab. Tidak hanya dari Aceh, tetapi juga dari provinsi lainnya," kata Kepala Bidang Bina Ideologi Wasbang dan Karakter Bangsa Bakesbangpol Provinsi Aceh Munarwansyah di Banda Aceh, Rabu (14/8), sebagaimana dilansir dari Antara. Sebelumnya, kata Munarwansyah, beredar pemberitaan anggota Paskibraka Putri yang sebelumnya berjilbab, membuka jilbabnya saat pengukuhan. Kemudian, beredar foto anggota Paskibraka Putri asal Aceh kembali mengenakan jilbab. Pemberitaan tersebut, lanjutnya, mendapat beragam tanggapan dari masyarakat Aceh. Karena itu, Munarwansyah berharap tidak ada lagi jilbab yang dibuka. "Informasi yang kami terima, anggota Paskibraka putri dari Aceh, Dzawata Magfura, telah mengenakan jilbab kembali. Kami juga menyayangkan kalau ada pembukaan jilbab anggota Paskibraka putri dari Aceh maupun provinsi lainnya," katanya. Munarwansyah mengingatkan, Aceh menerapkan syariat Islam. Di mana pemakaian jilbab diatur dalam qanun. Kekhususan tersebut menurut Munarwansyah harus dihargai. Tidak hanya di Aceh, tetapi juga secara nasional. "Jadi, setelah pengukuhan hingga pengibaran dan penurunan bendera, anggota Paskibraka putri yang berjilbab, tetap berjilbab. Jangan ada lagi kebijakan membuka jilbab," kata Munarwansyah. Sebelumnya, isu dugaan larangan penggunaan jilbab pada Paskibraka Putri ramai setelah tidak tampak anggota Paskibraka Putrl yang mengenakan jilbab saat pengukuhan, Selasa (13/8).&nbsp; Padahal, tercatat sedikitnya ada 18 anggota Paskibraka Putri yang selama latihan konsisten mengenakan jilbab. dampaknya, BPIP menuai kecaman luas.

Bakesbangpol Aceh menanggapi isu dugaan larangan penggunaan jilbab bagi Paskibraka Putri, ingatkan jangan ada lagi kebijakan membuka jilbab.

Tanggapi Isu Larangan Penggunaan Jilbab bagi Paskibraka Putri, Bakesbangpol Aceh: Jangan Ada Lagi Kebijakan Membuka Jilbab

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/14/1723628873263_copy_1986x1324-880472009.jpg" alt="Presiden Joko Widodo berfoto bersama Pasukan Paskibraka Tingkat Pusat Tahun 2024 di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024). (ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo berfoto bersama Pasukan Paskibraka Tingkat Pusat Tahun 2024 di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024). (ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Purna Paskibraka Indonesia (PPI) menolak kebijakan yang diduga prelarangan penggunaan hijab bagi anggota Paskibraka Putri pada upacara pengukuhan Paskibraka tahun ini. Ketua Umum PPI Gouta Feriza mengatakan, penolakan itu disampaikan karena larangan penggunaan hijab itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dia menjelaskan, para anggota Paskibraka Putri berasal dari berbagai suku, budaya, dan agama. Selama proses pelatihan, mereka diizinkan mengenakan hijab sesuai dengan keyakinan masing-masing. Namun pada saat pengukuhan mereka dipaksa untuk melepas hijab. "Ini adalah sebuah inkonsistensi yang tidak dapat dibenarkan. Pertanyaannya, mengapa pada saat pelatihan diizinkan, namun pada saat pengukuhan justru dilarang," ujarnya di Jakarta, Rabu (14/8) sebagaimana dilansir dari Antara. Karena itu, lanjut Gouta, PPI mendesak Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) selaku penyelenggara program Paskibraka untuk memberikan penjelasan resmi terkait kebijakan ini. PPI juga meminta BPIP untuk mengevaluasi kembali kebijakan tersebut dan menghormati hak setiap individu untuk beragama. "Kami yakin bahwa Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto tidak akan menyetujui kebijakan yang diskriminatif seperti ini," tambah Feriza. Dalam kesempatan yang sama, Wasekjen PPI Irwan Indra mengungkapkan bahwa ada 18 anggota Paskibraka Putri yang terpaksa tidak menggunakan hijab saat upacara pengukuhan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa (13/8). Padahal, lanjutnya, para anggota tersebut merupakan utusan provinsi yang sejak awal mereka berproses menjadi anggota Paskibraka sudah mengenakan hijab. Akibatnya, semua kepengurusan PPI tingkat daerah hingga pusat menyatakan protes. "Sampai dengan saat ini kami belum bisa mendapatkan informasi dari BPIP, dan mereka belum ada yang memberikan pernyataan," ujarnya. PPI berharap kasus ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak agar ke depannya tidak terjadi lagi dugaan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia dan nilai-nilai Pancasila.

ketua Umum Purna Paskibraka Indonesia Menolak kebijakan pelarangan penggunaan hijab bagi Paskibraka Putri saat upacara pengukuhan.

Purna Paskibraka Indonesia Tolak Larangan Penggunaan Hijab bagi Anggota Paskibraka Putri,  Ketua Umum PPI:  Tidak Dapat Dibenarkan

Paskibraka putri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Paskibraka putri

Berita Terkini