<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/14/1723628873263_copy_1986x1324-880472009.jpg" alt="Presiden Joko Widodo berfoto bersama Pasukan Paskibraka Tingkat Pusat Tahun 2024 di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024). (ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo berfoto bersama Pasukan Paskibraka Tingkat Pusat Tahun 2024 di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024). (ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pimpinan Pusat Hima Persis mengecam keras tindakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang meminta anggota Pasukan Pengibaran Bendera Pusaka (Paskibraka) untuk melepas jilbab mereka. Pernyataan yang disampaikan Yudian Wayudi selaku Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) berkenaan anggota paskibra putri untuk melepaskan jilbab sebagai bentuk keseragaman dalam kebhinekaan, hal ini menimbulkan beragam polemik.</p> <p>Wakil Ketua Umum PP Hima Persis Rizal Faturohman menanggapi larangan penggunaan jilbab bagi anggota Paskibra tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai kebhinekaan. "Larangan menggunakan jilbab bagi anggota paskibra dengan bahasa 'keseragaman dalam kebhinekaan' ini tidak sesuai dengan nilai pancasila bahkan secara prinsip ini menyalahi nilai kebhinekaan itu sendiri, karena tidak menghargai hak beragama individu," ujarnya, Kamis (15/8).</p> <p>Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 yang mengatur pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Paskibraka yang mengatur mengenai tata cara pakain dan sikap tampang paskibraka, dinilai bertentangan dengan konstitusi dan melanggar nilai-nilai Pancasila. "Kami menilai bahwa BPIP tidak menghargai keberagaman dan hak konstitusi setiap warga negara untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing, termasuk dalam program nasional seperti Paskibraka," katanya.</p> <p>"Lalu di mana letak pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila sila khususnya Ketuhanan Yang Maha Esa? Artinya kebijakan itu sudah melanggar nilai-nilai Pancasila," imbuhnya.</p> <p>Bidang Politik Kebijakan Publik Amirul Muttaqien PP Hima Persis mengecam keras kebijakan ini dan mendesak BPIP untuk meninjau kembali aturan tersebut. Menurutnya, pengunaan jilbab adalah bagian dari kebebasan menjalankan ajaran agama yang dijamin oleh konstitusi UUD NKRI 1945.</p> <p>Dia menegaskan, BPIP tidak seharusnya membuat kebijakan yang membuat gaduh umat beragama Islam dan bertentangan dengan konstitusi. Alih-alih berbicara keseragaman untuk menjaga kebhinekaan, justru ini telah menciderai nilai pancasila itu sendiri.</p> <p>"Kami menilai, ini merupakan bentuk diskriminasi dan tidak menghargai hak beragama individu. Kami mengecam keras kebijakan ini dan mendesak BPIP untuk melakukan peninjauan kembali agar membuat kebijakan yang menghormati keberagaman budaya dan agama," pungkas&nbsp;Amirul.</p>

"Kami menilai bahwa BPIP tidak menghargai keberagaman dan hak konstitusi setiap warga negara untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinan".

PP Hima Persis Kecam Kebijakan BPIP yang Larang Penggunaan Jilbab Anggota Paskibraka 2024 di HUT 79 RI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/bpip.jpg" alt="RAPAT KERJA: Kepala BPIP Yudi Wahyudi menjawab pertanyaan anggota Komisi II tentang pernyataannya yang kontroversial. (HENDRA EKA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>RAPAT KERJA: Kepala BPIP Yudi Wahyudi menjawab pertanyaan anggota Komisi II tentang pernyataannya yang kontroversial. (HENDRA EKA/JAWA POS)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengkritik keras perihal belasan anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) putri yang dipaksa melepas jilbab saat pengukuhan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa (13/8). Mardani menyatakan, pihaknya berencana memanggil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi terkait polemik itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya akan usulkan agar DPR memanggil BPIP. Perlu ada pelajaran," kata Mardani kepada wartawan, Kamis (15/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Meski BPIP menyatakan tak ada pemaksaan bagi anggota Paskibraka muslimah untuk melemas jilbab, lanjut Mardani, tetapi mereka terlebih dahulu menandatangani surat pernyataan kesediaan untuk mematuhi peraturan pembentukan dan pelaksanaan tugas Paskibraka sebelum melepas hijabnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014979615/berhasil-lewati-badai-kasus-besar-kinerja-kapolri-listyo-sigit-diapresiasi">Berhasil Lewati 'Badai' Kasus Besar, Kinerja Kapolri Listyo Sigit Diapresiasi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mardani menyatakan, penyeragaman Paskibraka yang tidak mengakomodir pakaian dengan jilbab justru tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dalam Pancasila, setiap individu berhak untuk menjalankan agamanya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Aturan yang dibuat BPIP jadi seperti ada &lsquo;pemaksaan&rsquo; secara harus,&rdquo; jelas Legislator dari Dapil DKI Jakarta I itu.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&ldquo;Dan pemaksaan untuk melepas jilbab dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak beragama,&rdquo; sambung Mardani.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Politikus PKS itu menambahkan, jilbab bagi banyak muslimah dianggap sebagai bagian dari identitas dan ekspresi diri. Ia menekankan, adanya pemaksaan seseorang untuk melepas jilbab, berarti membatasi kebebasan warga negara untuk berekspresi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Anak-anak anggota Paskibra seperti juga yang lain mesti dilindungi haknya. Termasuk memakai jilbab,&rdquo; tegas Mardani.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014979606/tak-semangat-saat-bekerja-hindari-7-kebiasaan-perusak-motivasi-dan-gairah-berikut-ini">Tak Semangat Saat Bekerja? Hindari 7 Kebiasaan Perusak Motivasi dan Gairah Berikut Ini</a></strong></div> </div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, Kepala BPIP Yudian Wahyudi sebelumnya menegaskan bahwa pihaknya&nbsp;tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab. Tetapi, penampilan Paskibraka putri dengan mengenakan pakaian, atribut dan sikap tampang yang sesuai ketentuan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan yaitu Pengukuhan Paskibraka adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada dan hanya dilakukan pada saat Pengukuhan Paskibraka dan Pengibaran Sang Merah Putih pada Upacara Kenegaraan saja," ucap Yudian kepada wartawan, Rabu (14/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sikap sukarela itu setelah BPIP meminta para peserta calon Paskibraka menandatangani surat persetujuan saat mendaftar, termasuk untuk mengikuti atribut seragam yang ditentukan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">BPIP melampirkan contoh surat pernyataan dan persyaratan calon paskibraka yang menyertakan pula contoh gambar seragam, atribut, dan penampilan paskibraka. Dalam gambar itu hanya ada dua sosok yakni Paskibraka pria dan perempuan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014979606/tak-semangat-saat-bekerja-hindari-7-kebiasaan-perusak-motivasi-dan-gairah-berikut-ini">Tak Semangat Saat Bekerja? Hindari 7 Kebiasaan Perusak Motivasi dan Gairah Berikut Ini</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gambar paskibraka perempuan adalah sosok berambut dengan panjang satu sentimeter di atas kerah baju bagian belakang. Namun, tak ada contoh seragam paskibraka putri yang berhijab.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Yudian mengutarakan, di luar acara pengukuhan paskibraka dan pengibaran sang merah putih pada upacara kenegaraan, paskibraka putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan jilbab tersebut," pungkas Yudian.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengkritik keras perihal belasan anggota Paskibraka putri yang dipaksa melepas jilbab.

Komisi II DPR Berencana Panggil Kepala BPIP Terkait Polemik Pelarangan Jilbab Paskibraka 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/14/12e8e5bf-a03e-428c-b00b-7c399da29c09-1957127673.jpeg" alt="Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyatakan, Pemilu 2024 sangat berkesan bagi PKB. (ANTARA/HO-PKB)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyatakan, Pemilu 2024 sangat berkesan bagi PKB. (ANTARA/HO-PKB)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyebut Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sesat. Hal itu sehubungan dengan isu pelarangan penggunaan jilbab untuk Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) putri saat pengukuhan di Ibu Kota Nusantara (IKN.</p> <div dir="auto">"Orang jilbaban itu hak, kalau dilarang oleh BPIP, itu BPIP sesat," ujarnya kepada wartawan di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (15/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pelarangan Paskibraka putri untuk mengenakan jilbab saat pengukuhan itu menurutnya keliru dan malah memecah belah persatuan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/014979253/majelis-masyayikh-gelar-uji-publik-rancangan-regulasi-rekognisi-pendidik-pada-pendidikan-pesantren">Majelis Masyayikh Gelar Uji Publik Rancangan Regulasi Rekognisi Pendidik pada Pendidikan Pesantren</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya saya sangat kecewa," singkat Cak Imin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) membantah mengeluarkan aturan larangan memakai jilbab bagi anggota Paskibraka untuk HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN). Penampilan para anggota Paskibraka putri atas kesukarelaan sendiri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"BPIP menegaskan tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab," kata Kepala BPIP Yudian Wahyudi di IKN, Kalimantan Timur, Rabu (14/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/014979244/bps-catat-ekspor-ri-juli-2024-naik-646-persen-jadi-usd-2221-miliar-ditopang-ekspor-logam-mulia-hingga-kakao">BPS Catat Ekspor RI Juli 2024 Naik 6,46 Persen jadi USD 22,21 Miliar Ditopang Ekspor Logam Mulia hingga Kakao</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yudian mengatakan, anggota Paskibraka putri yang melepas hijab hanya dilakukan pada saat pengukuhan dan upacara HUT ke-79 RI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Di luar acara pengkuhan Paskibraka dan pengibaran sang Merah Putih pada upacara kenegaraan, Paskibraka putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab dan BPIP menghormati hak kebebasan tersebut," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyebut Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sesat.

Cak Imin Sebut BPIP Sesat Jika Larang Paskibraka Putri Gunakan Jilbab

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/14/IMG-20240814-WA0025-596182144.jpg" alt="Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyalami anggota Paskibraka usai pengukuhan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (14/8). (dok. Dinas Kominfotik DKI Jakarta)" width="100%">
<figcaption>Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyalami anggota Paskibraka usai pengukuhan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (14/8). (dok. Dinas Kominfotik DKI Jakarta)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono memastikan bahwa Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) putri diperboleh menggunakan jilbab saat upacara HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, nanti.</p> <div dir="auto">"Kami baik di tingkat pusat yang besok tanggal 17 akan melakukan pengibaran bendera tetap mengunakan (jilbab) sebagai mana adik-adik kita mendaftar menggunakan jilbab," ujarnya kepada wartawan, Rabu (14/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau tidak diatur kan boleh dong (menggunakan jilbab)," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Paskibraka putri yang menggunakan jilbab saat pengibaran bendera di IKN itu, kata Heru, sudah tampak seperti sedia kala saat proses gladi bersih. "Tadi pagi udah latihan udah pakai. Tadi pagi gladi bersih kedua sudah gunakan (jilbab)," pungkas Heru.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) membantah mengeluarkan aturan larangan memakai jilbab bagi anggota Paskibraka untuk HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN). Penampilan para anggota Paskibraka putri atas kesukarelaan sendiri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"BPIP menegaskan tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab," kata Kepala BPIP Yudian Wahyudi di IKN, Kalimantan Timur, Rabu (14/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yudian mengatakan, anggota Paskibraka putri yang melepas hijab hanya dilakukan pada saat pengukuhan dan upacara HUT ke-79 RI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Di luar acara pengkuhan Paskibraka dan pengibaran sang Merah Putih pada upacara kenegaraan, Paskibraka putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab dan BPIP menghormati hak kebebasan tersebut," imbuhnya.</div>

"Kami baik di tingkat pusat yang besok tanggal 17 akan melakukan pengibaran bendera tetap mengunakan (jilbab)," kata Heru.

Usai Viral Pelarangan Jilbab, Kasetpres Heru Budi Pastikan Paskibraka Putri akan Kenakan Jilbab Waktu Upacara HUT RI di IKN