<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/09/imagepsd-2023-12-09T051349244-1147473060.jpg" alt="BPJS Kesehatan targetkan transformasi mutu pelayanan. (Kebumenkab.go.id)" width="100%">
<figcaption>BPJS Kesehatan targetkan transformasi mutu pelayanan. (Kebumenkab.go.id)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Kantor BPJS menginginkan tidak ada lagi diskriminasi antara pasien BPJS dan pasien umum, semuanya harus mendapatkan layanan dalam waktu dan tempat yang sama. Pihak rumah sakit yang bermitra dengan BPJS Kesehatan telah berkomitmen wajib melaksanakan janji layanan yang sudah ditandatangani. Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Abdul Kadir melakukan inspeksi langsung ke dua rumah sakit, RSUP Prof Kandouw dan RS Siloam di Sulawesi Utara terkait implementasi pelayanan pasien JKN. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013452238/dirut-bpjs-kesehatan-ungkap-kecurangan-klaim-angka-mencapai-rp-866-m">Dirut BPJS Kesehatan Ungkap Kecurangan Klaim, Angka Mencapai Rp 866 M</a> Menurut informasi yang diperoleh dari Antara, Sabtu (9/12), Abdul Kadir mengatakan, bahwa targetnya saat ini adalah transformasi mutu layanan, setelah tercapainya Universal Health Coverage atau UHC. "Target kita sekarang adalah transformasi mutu layanan sehingga mutu layanan itu yang kami perhatikan, masyarakat lebih cepat dilayani, tidak diskriminatif, mudah dan setara," kata Abdul Kadir usai dialog dengan Komisi IX DPR-RI dan instansi terkait di Manado, Sulut,&nbsp; pada Jumat (8/12). Menurutnya, dari transformasi mutu layanan tersebut, maka tidak ada lagi pasien yang membayar iuran biaya atau mengambil obat di luar obat-obatan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013443763/rsud-dr-mohamad-soewandhie-sudah-bisa-layani-pasien-bpjs-kesehatan-untuk-radioterapi-terima-40-pasien-per-hari">RSUD dr Mohamad Soewandhie Sudah Bisa Layani Pasien BPJS Kesehatan untuk Radioterapi, Terima 40 Pasien Per Hari</a> "Kita lihat bagaimana kesiapan mereka memberikan layanan termasuk bagaimana rumah sakit berkomitmen melaksanakan yang disebut janji layanan,"&nbsp;katanya. Mantan Dirjen Kemenkes itu mengatakan, untuk mencapai transformasi mutu layanan tersebut, dia berharap rumah sakit turut berkomitmen untuk memberikan layanan mudah, cepat dan setara kepada semua pasien. "Jadi rumah sakit wajib memasang semacam poster atau pamflet atau apapun namanya yang sifatnya menyampaikan kepada masyarakat tentang janji layanan itu," ujarnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/013436820/perhimpunan-dokter-berharap-fitofarmaka-masuk-jkn-agar-bisa-diresepkan-untuk-pasien-bpjs-kesehatan">Perhimpunan Dokter Berharap Fitofarmaka Masuk JKN Agar Bisa Diresepkan untuk Pasien BPJS Kesehatan</a> Janji layanan yang dimaksud itu mencakup proses layanan administrasi yakni tidak dipersulit, tidak ada iur biaya, obat tersedia, dokter datang tepat waktu dan tidak ada diskriminasi. Abdul Kadir juga mengingatkan masyarakat agar melaporkan atau mengajukan keberatan apabila janji layanan itu tidak dilaksanakan pihak rumah sakit. "Masyarakat bisa mengajukan keberatan bila janji layanan itu tidak dilaksanakan. Pihak kita ada personel yang ditempatkan, mereka menerima komplain dan sekaligus memberikan solusi," ungkapnya.

Ketua BPJS targetkan transformasi mutu layanan, agar tak ada lagi perbedaan dalam melayani  pasien BPJS dan pasien umum.

BPJS Kesehatan Targetkan Transformasi Mutu Pelayanan, Tak Ada Perbedaan Antara Pasien BPJS dan Pasien Umum!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/QuickGrid_20233181205676.png" alt="Viral video di TikTok tenaga kesehatan di puskesmas membandingkan pasien umum dan pasien BPJS" width="100%">
<figcaption>Viral video di TikTok tenaga kesehatan di puskesmas membandingkan pasien umum dan pasien BPJS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Di media sosial (medsos) kembali ramai karena sebuah video menampilkan aksi tenaga kesehatan yang tak terpuji. Bukan hal yang baik atau menampilkan prestasi, yang viral kali ini adalah nakes Puskesmas yang merendahkan pasien BPJS dan membanding-bandingkan dengan pasien umum hingga nge-vape di ruang kerja.  Video tersebut viral di berbagai platform media sosial dengan kali pertama dimulai dari TikTok oleh akun @rintobelike2. Kemudian hal ini viral di medsos lainnya hingga menuai kecaman dari warganet.  "Ketika ada pasien umum," tulis keterangan dalam video pertama yang dilengkapi dengan emoticon tersenyum. Perbedaannya tampak jelas ketika para nakes itu menangani pasien BPJS.  Dalam video kedua, para nakes terlihat bermalas-malasan. Ada yang tidur-tiduran di atas meja, ada pula yang sibuk bermain telepon genggam. "Ketika ada pasien BPJS masuk," ujar @rintobelike2 dalam video kedua yang lengkap dengan emoticon menguap.  Viral dan menjadi gunjingan netizen, konten ini sampai memunculkan tagar atau topik teratas #nakes di jejaring sosial, Twitter. Di akun asalnya di TikTok, konten ini telah dihapus.  Menanggapi hal ini, nakes lainnya yang kontra dengan konten tersebut ikut menanggapi. Influencer dokter Tirta melalui Twitter pribadinya ikut memberikan tanggapan. Menurutnya, konten tersebut sangat tidak pantas dibuat oleh seorang nakes.  "Tidak boleh ada diskriminasi dalam pelayanan pasien. Padahal banyak pasien terbantu karena BPJS ini. Karena penyakit yg dicover BPJS itu sangat buanyak," kata dokter Tirta.  Dirinya mengamini bahwa pelayanan BPJS memang belum sempurna. Masih perlu dibenahi lagi. Namun tidak sepatutnya ditengah banyaknya manfaat BPJS, dibuat konten yang mendiskriminasi pasien BPJS.  "Iya. BPJS belum sempurna. Masih perlu banyak perbaikan. Akan tetapi, BPJS sangat bermanfaat. So, Konten begini ga elok," lanjut dokter Tirta.  Pernyataan dokter Tirta ini langsung mendapat dukungan dari netizen. Netizen lainnya sepakat bahwa ditengah pelayanan BPJS yang masih perlu perbaikan, membanding-bandingkan dan memberi service berbeda dengan pasien umum tidak boleh dilakukan.  "Ya jangan marah kalo dibanding2in ama nakes negara tetangga. Sejawat sendiri aja ada yang modelan kayak gini," tulis komentar dokter lainnya yaki dr K. S. Denta.  Ahli Kesehatan Profesor Zubairi Djoerban juga tak luput menyayangkan tindakan nakes tersebut yang membuat konten demikian. Zubairi Djoerban yang dikenal sebagai penemu kasus pertama sekaligus pionir penanganan HIV dan AIDS di Indonesia meminta nakes lainnya untuk lebih bijak dalam membuat konten.  "Para teman sejawat saya yang mulia. Tolong jangan bedakan pasien BPJS dan pasien umum. Semua pasien itu sama-sama butuh bantuan. Saya memohon," tulis Profesor Zubairi Djoerban dengan akun Twitter @ProfesorZubairi.

Viral Video Perbandingan Pasien Umum vs BPJS, Netizen Geram

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/QuickGrid_20233181205676.png" alt="Viral video di TikTok tenaga kesehatan di puskesmas membandingkan pasien umum dan pasien BPJS" width="100%">
<figcaption>Viral video di TikTok tenaga kesehatan di puskesmas membandingkan pasien umum dan pasien BPJS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pada Sabtu (18/3) pagi, media sosial (medsos) dihebohkan dengan unggahan konten yang bikin netizen geram. Di aplikasi video TikTok, beredar konten tenaga kesehatan atau nakes membanding-bandingkan pasien umum versus pasien BPJS.  Unggahan ini dinilai oleh netizen sebagai hal yang diskriminatif. Ditambah lagi, isu beberapa fasilitas kesehatan atau faskes memang pada kenyataannya memang kerap memandang miring pasien BPJS dengan layanan yang kurang memadai.  Video nakes viral yang membanding-bandingkan layanan pasien umum dengan pasien BPJS dimulai dari TikTok dengan akun @rintobelike2. Konten tersebut berisi tiga orang nakes sedang berjoget menunjukkan bedanya penanganan pasien umum dan pasien BPJS.  Di akun aslinya, video tersebut kini sudah dihapus. Namun karena kadung viral, banyak unggahan video tersebut telah ter-capture oleh netizen dan sudah beredar luas.  Nakes itu mengunggah dua video. Pertama, ketika menangani pasien umum. Kedua, ketika menangani pasien BPJS.  "Ketika ada pasien umum," tulis keterangan dalam video pertama yang dilengkapi dengan emoticon tersenyum. Perbedaannya tampak jelas ketika para nakes itu menangani pasien BPJS. Dalam video kedua, para nakes terlihat bermalas-malasan. Ada yang tidur-tiduran di atas meja dan parahnya ads pula yang sibuk bermain telepon genggam.  "Ketika ada pasien BPJS masuk," ujar @rintobelike2 dalam video kedua yang lengkap dengan emoticon menguap.  Usut punya usut, ketiga nakes viral tersebut diduga berasal dari Puskesmas Lambunu 2, Sulawesi Tengah. Dalam sekejap, rating Puskesmas Lambunu 2 via Google langsung dihajar netizen dan turun drastis.  Banyak warganet yang memberikan penilaian buruk imbas video dari ketiga nakes yang viral di media sosial tersebut. Selain itu, dampak dari video viral yang sayangnya berkonotasi negatif itu juga langsung memunculkan trending nomor satu di Twitter.  Pantauan JawaPos.com pada Sabtu siang, di Twitter, trending nomor satu untuk wilayah Indonesia ditandai dengan tagar atau topik terkait #nakes. Kebanyakan netizen kesal atas unggahan tersebut dan menganggap hal tersebut tidak pantas dilakukan.

Viral Unggahan Nakes Banding-bandingkan Pasien Umum versus BPJS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/ICU-Singapura-The-Straits-Times.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Singapura menambah jumlah tempat tidur unit perawatan intensif (ICU) untuk pasien Covid-19 menjadi 1.000. Untuk itu, Singapura mengubah tempat tidur pasien umum atau non-Covid menjadi ruang ICU.  Saat ini, Singapura memiliki 219 tempat tidur ICU. sehingga perlu menambah hampir 800 tempat tidur lagi. Rumah Sakit Tan Tock Seng (TTSH), yang telah mengirim staf dan peralatan ke Pusat Nasional untuk Penyakit Menular (NCID) adalah salah satu faskes yang meningkatkan tempat tidur ICU. Mereka terpaksa menutup sekitar 4 tempat tidur bangsal umum dan diganti dengan tempat tidur ICU tambahan.  Sementara, satu perawat akan merawat empat pasien. Di ICU, ada tiga perawat hingga empat pasien. Pasien yang membutuhkan perawatan intensif biasanya menghabiskan waktu sekitar dua minggu di ICU. Beberapa pasien bisa berada di sana selama lebih dari sebulan.  Menteri Senior Negara untuk Kesehatan, Janil Puthucheary mengatakan rumah sakit umum telah menambahkan 90 tempat tidur ICU dewasa selama pandemi. Ranjang diperuntukkan bagi pasien Covid-19 maupun pasien dengan penyakit serius lainnya.  Pada 2019, ada 298 tempat tidur ICU dengan tingkat hunian rata-rata 63 persen, atau sekitar 188 tempat tidur terisi. Saat ini, terdapat 163 tempat tidur ICU untuk pasien non-Covid-19, dengan okupansi rata-rata 80 persen atau 130 tempat tidur terisi. Itu adalah penurunan 30 persen dalam hunian tempat tidur ICU oleh pasien non-Covid-19.  Ada berbagai kemungkinan penjelasan untuk penurunan ini. Salah satunya adalah jumlah pasien yang sakit kritis saat ini lebih sedikit, sehingga kebutuhan akan perawatan ICU telah menurun. Itu akan menjadi hal yang baik.  Alasan lain yang mungkin adalah bahwa orang menunda operasi tidak mendesak yang mungkin memerlukan perawatan ICU. Beberapa pasien menunda pengobatan.  Selain mereka yang membutuhkan perawatan intensif, pasien Covid-19 juga banyak yang berada di bangsal isolasi yakni 548 tempat tidur di NCID dan Communicable Disease Center 2.  "Kami mengonversi tempat tidur ICU non-Covid-19 untuk digunakan oleh pasien Covid-19 yang membutuhkan perawatan intensif memiliki batas, karena mengalihkan sumber daya dari pasien non-Covid-19 yang juga membutuhkan perawatan" katanya.  “Jadi, setiap peningkatan kapasitas tempat tidur ICU harus didukung oleh peningkatan tenaga kerja yang harus dialihkan dari tugas ICU non-Covid-19," jelasnya.  Tenaga medis dari angkatan bersenjata dan para profesional yang baru saja pensiun telah kembali bekerja. Bahkan penambahan tenaga ini tidak cukup untuk meringankan beban pasien Covid-19 dalam jumlah besar yang membutuhkan protokol pengendalian infeksi.

Singapura Krisis Covid-19, Bangsal Pasien Umum Disulap jadi ICU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/puan-puas-tidak-ada-pembedaan-pasien-bpjs-di-rumah-sakit_m_201255.jpeg" alt="Menteri Kordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani saat berkunjung ke RS PKU Muhammadiyah Gamping Sleman, Selasa (3/4)." width="100%">
<figcaption>Menteri Kordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani saat berkunjung ke RS PKU Muhammadiyah Gamping Sleman, Selasa (3/4).</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani terlihat mengunjungi RS PKU Muhammadiyah di Gamping, Kabupaten Sleman, Selasa (3/4). Dalam kunjungannya tersebut, Puan mengaku cukup puas dengan standar pelayanan yang diberikan pihak Rumah Sakit kepada pasien. Bahkan pihak Rumah Sakit dirasa tidak membedakan pasien yang menggunakan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) maupun pasien umum.  "Pelayanan pasien BPJS di rumah sakit PKU ini saya lihat sudah baik. Ini sudah sesuai dengan apa yang diharapkan," ujarnya di sela-sela kunjungannya. Laporan yang didapatkannya, pelayanan pendaftaran di Rumah Sakit tersebut dapat dilakukan secara online atau langsung mendaftarkan diri. Dan sejauh ini tidak ada kendala, termasuk pelayanan terhadap pemegang kartu BPJS untuk pasien di kelas III juga cukup memuaskan.  Namun ia tetap berharap pelayanan tersebut bisa terus ditingkatkan. Serta sinergi dengan Pemerintah Pusat juga tetap dipertahankan. "Kalau rumah sakitnya seperti ini, dokter dan perawatnya berkualitas pasti akan berkembang. Ini harus di kedepankan," ucapnya.  Sementara itu, Direktur Utama RS PKU Muhammadiyah Gamping Ahmad Faesol menambahkan, pelayanan baik dalam antrean, service maupun medis secara garis besar antara pemegang BPJS maupun umum tak ada perbedaan. "Kami tidak membedakan, pasien umum maupun pemegang BPJS," katanya.  Sebagai upaya peningkatan pelayanan, sejak Senin (2/4) pihaknya juga telah melayani pasien yang mengidap penyakit jantung. Mereka yang memegang kartu BPJS pun juga bisa mengaksesnya dengan gratis. Dari mulai pemeriksaan hingga pemasangan ring.

Puan Puas Tidak Ada Pembedaan Pasien BPJS di Rumah Sakit

pasien umum

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pasien umum

Berita Terkini

BPJS Kesehatan Targetkan Transformasi Mutu Pelayanan, Tak Ada Perbedaan Antara Pasien BPJS dan Pasien Umum!

Viral Video Perbandingan Pasien Umum vs BPJS, Netizen Geram

Viral Unggahan Nakes Banding-bandingkan Pasien Umum versus BPJS

Singapura Krisis Covid-19, Bangsal Pasien Umum Disulap jadi ICU

Puan Puas Tidak Ada Pembedaan Pasien BPJS di Rumah Sakit

Download Aplikasi JawaPos.com