<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/BPJS-0907.jpg" alt="Ilustrasi layanan peserta JKN-KIS di Kantor BPJS Kesehatan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi layanan peserta JKN-KIS di Kantor BPJS Kesehatan</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Apakah anda merupakan peserta asuransi BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang kini statusnya non-aktif secara mendadak? Situasi ini tentu membuat panik, terutama jika Anda sangat membutuhkan layanan kesehatan segera. PBI sendiri adalah sebuah program bantuan sosial (bansos) dari pemerintah kepada masyarakat yang tidak mampu berupa Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar mereka tidak perlu mengeluarkan biaya berobat. Kementerian Sosial (Kemensos) RI menegaskan bahwa peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang statusnya mati bisa diaktifkan kembali. Reaktivasi ini bertujuan agar masyarakat tetap bisa mengakses layanan kesehatan gratis yang ditanggung pemerintah. Namun, tidak semua orang bisa melakukan reaktivasi. Ada kriteria khusus dan langkah-langkah yang harus diikuti. Siapa Saja yang Bisa Melakukan Reaktivasi? Berdasarkan informasi resmi Kemensos, reaktivasi dapat dilakukan terhadap individu yang dinonaktifkan karena alasan berikut: - Berada pada desil 6-10 dan desil belum ditentukan, namun membutuhkan layanan kesehatan segera karena penyakit kronis, katastropik, atau kondisi darurat medis. - Data tidak terdapat dalam DTSEN. - Merupakan bayi dari ibu penerima PBI-JK yang terhapus kepesertaannya. - Bukan merupakan peserta yang mengalami penonaktifan dalam kurun waktu enam bulan terakhir. Sebagai catatan tambahan, kriteria utama penerima bansos PBI JK tetap diprioritaskan untuk masyarakat yang berada pada Desil 1-5 dengan total kuota mencapai 96,8 juta jiwa. &nbsp; 7 Langkah Reaktivasi PBI JK Agar Aktif Lagi Jika Anda masuk dalam kategori yang bisa diaktifkan kembali, ikuti mekanisme berikut: 1. Minta Surat Keterangan: Peserta yang baru mengetahui kartunya mati saat akan berobat, mintalah surat keterangan berobat ke Rumah Sakit atau Puskesmas setempat. 2. Lapor ke Dinas Sosial: Bawa dokumen tersebut ke Dinas Sosial setempat untuk mengajukan pengaktifan kembali. 3. Verifikasi Data: Petugas Dinas Sosial akan memverifikasi data kepesertaan Anda. 4. Input Aplikasi SIKS-NG: Dinas Sosial membuat surat keterangan reaktivasi dan menginput data melalui aplikasi SIKS-NG. 5. Verifikasi Kemensos: Petugas Kemensos akan memverifikasi dokumen permintaan reaktivasi tersebut. 6. Penerusan ke BPJS: Dokumen yang disetujui Kemensos akan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi akhir. 7. Kartu Aktif Kembali: Jika disetujui BPJS Kesehatan, kepesertaan Anda akan langsung diaktifkan kembali. Setelah aktif, peserta wajib melakukan pemutakhiran data paling lambat 2 periode pemutakhiran DTSEN. Belum Dapat Bansos? Ini Solusinya Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sports/017165747/segera-putuskan-nasibnya-dimotogp-2027alex-marquezsaya-punya-beberapa-opsi">Segera Putuskan Nasibnya di&nbsp;MotoGP 2027,&nbsp;Alex Marquez:&nbsp;Saya Punya Beberapa Opsi</a> Bagi masyarakat yang merasa benar-benar kurang mampu namun belum terdaftar sebagai penerima PBI JK, Kemensos membuka jalur usulan mandiri. Bagi masyarakat yang benar&ndash;benar kurang mampu dan belum mendapatkan bansos dan PBI JK, dapat melakukan usulan melalui desa/kelurahan/dinas sosial setempat atau melalui aplikasi Cek Bansos. Masyarakat juga bisa menghubungi Command Center di nomor (021) 171 atau melalui WhatsApp di 08877-171-171 untuk informasi lebih lanjut. RS Dilarang Tolak Pasien Darurat : Mau BPJS PBI Aktif atau Tidak, Wajib Dilayani! Belakangan, puluhan pasien gagal ginjal kronik dilaporkan terancam nyawanya karena kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) mereka mendadak nonaktif. Akibatnya, banyak pasien cuci darah yang terpaksa dipulangkan oleh pihak rumah sakit. Merespons hal ini, BPJS Kesehatan menegaskan aturan keras bagi seluruh fasilitas kesehatan. Rumah sakit dilarang keras menolak pasien yang berada dalam kondisi darurat, terlepas dari status kepesertaannya. Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky, menegaskan bahwa keselamatan nyawa pasien adalah prioritas utama yang tidak bisa ditawar oleh aturan administrasi semata. "Jadi memang apapun itu (segmen peserta JKN) tidak boleh menolak untuk pengobatan, apalagi emergency, ini tidak boleh ditolak karena itu memang sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan," ujat Rizzky, Jumat (6/2). Instruksi ini tidak hanya berlaku bagi peserta PBI yang statusnya sedang bermasalah, tetapi mencakup seluruh kategori kepesertaan dalam program JKN. Rizzky mengingatkan rumah sakit untuk tetap memberikan tindakan medis sembari mengurus administrasi kemudian. "Bukan hanya PBI nonaktif ya, bukan hanya PBI nonaktif, tapi terkait dengan segmen apa pun itu ya, segmen apa pun itu yang ada di program JKN," tegasnya. BPJS Kesehatan memegang prinsip bahwa dalam kondisi emergency, pelayanan kesehatan tidak boleh ditunda. Proses sinkronisasi data atau verifikasi status peserta bisa diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku tanpa menghambat tindakan medis. Kecaman dari Komunitas Pasien Cuci Darah Masalah penonaktifan sepihak ini sebelumnya memicu reaksi keras dari Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI). Mereka menilai kekacauan sistem verifikasi data ini sangat tidak manusiawi karena mempertaruhkan nyawa orang banyak. Ketua Umum KPCDI, Tony Samosir, memberikan kritik pedas terhadap fenomena ini dalam keterangan tertulisnya. &nbsp; "Penonaktifan BPJS PBI secara mendadak menjadi ancaman langsung terhadap nyawa pasien," ujarnya, Kamis (5/2). Kini, bola panas ada di tangan penyedia layanan kesehatan untuk tetap mematuhi regulasi dan memastikan tidak ada lagi pasien darurat yang "terusir" dari ruang perawatan.

Kartu KIS non-aktif tiba-tiba saat mau berobat? Simak cara cepat reaktivasi BPJS PBI JK gratis lewat Dinas Sosial dan aplikasi Cek Bansos.

Kartu KIS Tiba-tiba Non-aktif? Ini Cara Cepat Reaktivasi BPJS PBI JK Gratis!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/22/e7i7d2eEk1jUH2iLEhn29aHmjn5AfdkMm65UAhhr-1-3987286243.jpg" alt="Ilustrasi kartu peserta BPJS Kesehatan. menkeu Purbaya Yudhi sadewa memastikan iuran BPJS kesehatan tidak akan naik sampai ekonomi tumbuh di atas 6%. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kartu peserta BPJS Kesehatan. menkeu Purbaya Yudhi sadewa memastikan iuran BPJS kesehatan tidak akan naik sampai ekonomi tumbuh di atas 6%. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Humas BPJS Kesehatan menyatakan bahwa rumah sakit tidak boleh menolak pasien yang membutuhkan penanganan darurat. Hal itu sehubungan dengan banyaknya pasien gagal ginjal yang tak bisa melakukan cuci darah karena Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan status Penerima Bantuan Iuran (PBI) tidak aktif. "Jadi memang apapun itu (segmen peserta JKN) tidak boleh menolak untuk pengobatan, apalagi emergency, ini tidak boleh ditolak karena itu memang sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan," kata Rizzky kepada wartawan seperti dikutip dari Antara, Jumat (6/2). Rizzky lmenegaskan larangan menolak pasien tersebut berlaku untuk seluruh segmen kepesertaan dalam program JKN. &ldquo;Bukan hanya PBI nonaktif ya, bukan hanya PBI nonaktif, tapi terkait dengan segmen apa pun itu ya, segmen apa pun itu yang ada di program JKN,&rdquo; tegasnya. Rizzky menegaskan bahwa BPJS memiliki prinsip pelayanan kesehatan dalam kondisi darurat tidak boleh ditunda, sembari proses administrasi kepesertaan diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, puluhan pasien gagal ginjal kronik terancam kehilangan nyawa setelah kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) mereka mendadak dinonaktifkan. Akibatnya, pasien yang datang ke rumah sakit untuk menjalani cuci darah terpaksa dipulangkan karena status kepesertaan dinyatakan tidak aktif. Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) Tony Samosir menyatakan bahwa pihaknya mengecam keras kekacauan sistem verifikasi data kepesertaan BPJS PBI yang dinilai tidak manusiawi. "Penonaktifan BPJS PBI secara mendadak menjadi ancaman langsung terhadap nyawa pasien," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (5/2).

BPJS tegas: rumah sakit tak boleh tolak pasien cuci darah dengan JKN PBI nonaktif. Aturan ini penting demi perlindungan pasien gagal ginjal.

BPJS Sebut Rumah Sakit Tak Boleh Tolak Pasien Cuci Darah yang Dinonaktifkan JKN PBI-nya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/selamat-hari-ginjal-sedunia-yuk-kenali-lebih-dekat_m_114937.jpeg" alt="HARUS RUTIN: Penderita gagal ginjal saat melakukan cuci darah di RS Semen Gresik." width="100%">
<figcaption>HARUS RUTIN: Penderita gagal ginjal saat melakukan cuci darah di RS Semen Gresik.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Sosial memastikan kepesertaan BPJS Kesehatan PBI bagi pasien cuci darah yang sempat diblokir akan segera diaktifkan kembali. Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono juga meminta rumah sakit tidak boleh menolak pasien cuci darah dengan alasan status kepesertaan BPJS. Menurut Agus Jabo, layanan kesehatan bagi pasien cuci darah tidak boleh terhambat dalam kondisi apa pun, termasuk bagi warga yang terdampak bencana. Saat ini, Kemensos tengah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan untuk mempercepat proses reaktivasi kepesertaan. &ldquo;Ini saya sampaikan khusus untuk pasien cuci darah. Kita akan segera melakukan reaktivasi kembali. Kita sedang berkoordinasi dengan Kemenkes dan BPJS,&rdquo; kata Wamensos Agus Jabo seperti dikutip dari Antara, Jumat (6/2). Dia juga meminta seluruh rumah sakit tetap memberikan layanan medis kepada pasien cuci darah meskipun kepesertaan BPJS Kesehatan mereka sempat diblokir. Menurutnya, penolakan layanan berpotensi membahayakan keselamatan pasien. &ldquo;Saya minta pihak rumah sakit tidak boleh menolak pasien cuci darah, karena yang kemarin diblokir itu akan segera direaktivasi kembali,&rdquo; ucapnya. Bagi pasien yang sudah datang ke rumah sakit dan membutuhkan tindakan cuci darah, Agus Jabo memastikan proses reaktivasi BPJS akan dilakukan secepat mungkin agar pelayanan tidak tertunda. &ldquo;Kalau mereka sudah masuk dan membutuhkan layanan, segera akan kita reaktivasi,&rdquo; katanya. Lebih lanjut, Kemensos juga meminta BPJS Kesehatan memberikan penanda khusus bagi pasien cuci darah. Langkah ini bertujuan agar proses reaktivasi bisa dilakukan dengan cepat dan serentak di seluruh daerah. &ldquo;Kita sudah minta kepada BPJS khusus pasien-pasien cuci darah untuk diberi tanda, supaya secepatnya secara nasional bisa kita reaktivasi semua,&rdquo; kata Wamensos Agus Jabo.

Kemensos aktifkan kembali BPJS PBI untuk pasien cuci darah di Indonesia. Proses reaktivasi cepat agar layanan sehat tidak tertunda.

Kemensos Aktifkan Kembali BPJS PBI Khusus Pasien Cuci Darah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/LUKITA-SARI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><p style="background: white; box-sizing: border-box; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; text-align: start; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; word-spacing: 0px; margin: 0cm 0cm 7.5pt 0cm;">JawaPos.com- Dua kali seminggu, Lukita Sari harus terbaring berjam-jam untuk menjalani cuci darah. Usianya masih 23 tahun. Semangat Lukita tetap menyala demi terus menjalani rumah tangga bersama suaminya. Dia baru menikah pada September 2021. <p style="background: white; box-sizing: border-box; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; text-align: start; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; word-spacing: 0px; margin: 0cm 0cm 7.5pt 0cm;">Setiap Rabu dan Sabtu, perempuan dari Balongpanggang, Gresik, itu pasti berada di RS Petrokimia Gresik. Tubuhnya terbaring di ruang hemodialisis. Slang tertancap pada lengan kiri. Berjam-jam Lukita menunggu mesin berputar mencuci darahnya itu. Bosan pasti dirasakan. Itu terlihat dari raut wajahnya yang cukup lelah. Lukita sering sendirian di ruangan tersebut. Sang suami biasanya hanya mengantarkan, lalu berangkat bekerja. Tentu saja untuk membiayai pengobatan istri tercintanya yang terbilang tidak murah tersebut.Sudah tujuh bulan ini Lukita menjalani cuci darah karena terjadi masalah pada ginjalnya.  Lalu, apa penyebabnya? Lukita mengaku sejak kecil jarang minum air putih. Bahkan sangat jarang. Hobinya minum minuman instan. Apalagi minuman instan yang dingin, itu adalah minuman favoritnya. <p style="background: white; box-sizing: border-box; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; text-align: start; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; word-spacing: 0px; margin: 0cm 0cm 7.5pt 0cm;">Perempuan berkerudung itu telat memahami kondisi tubuhnya. Kurangnya suplai air putih ke dalam tubuh sangat berdampak buruk bagi Lukita. Gaya hidup yang tidak sehat itu dibarengi riwayat hipertensi yang dimiliki Lukita. Ditambah lagi aktivitas kerja yang melelahkan.  Setiap hari, badan Lukita terasa lelah. Karena curiga, dia langsung cek ke rumah sakit. Ternyata, kreatinanya tinggi. Lukita pun langsung diminta untuk rutin cuci darah. <p style="background: white; box-sizing: border-box; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; text-align: start; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; word-spacing: 0px; margin: 0cm 0cm 7.5pt 0cm;">Sebetulnya, rasa bosan dan jenuh hingga ingin menyerah itu sempat terlintas di benak Lukita. Namun, karena umurnya masih muda, dia memiliki keinginan kuat untuk sembuh. ’’Tetap harus semangat meski berjam-jam cuci darah seminggu dua kali,’’ ujarnya. <p style="background: white; box-sizing: border-box; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; text-align: start; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; word-spacing: 0px; margin: 0cm 0cm 7.5pt 0cm;">Ginjal Lukita sudah kronis. Rumah sakit menyatakan bahwa penyakit ginjal Lukita sudah masuk stadium 5. Stadium yang sudah akut. Penyebabnya, riwayat hipertensi yang dimiliki tidak terkontrol. Apalagi, pola hidupnya tidak sehat. Ketika Lukita masuk ke rumah sakit, penyakitnya sudah masuk stadium tinggi.

Gemar Minuman Instan, Wanita Muda Asal Gresik Ini Harus Cuci Darah