<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/11/WhatsApp-Image-2025-07-10-at-105011-PM-3840968047.jpeg" alt="Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth menekankan pentingnya perbaikan layanan BPJS Kesehatan. Sebab, dia menemukan masih ada beberapa komplain dari masyarakat, terutama di&nbsp;Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Kenneth mengatakan, keluhan warga terbanyak yang dia temukan berupa antrean panjang, pelayanan kurang cepat, hingga kesulitan proses rujukan. Oleh karena itu butuh perbaikan layanan.&nbsp; "Saya sering menerima aduan bahwa beberapa RSUD di Jakarta tampak tidak ramah terhadap pasien BPJS. Ada yang dipersulit, bahkan ada yang ditolak dengan alasan administrasi atau ketiadaan kamar. Ini tidak boleh terjadi lagi di fasilitas kesehatan milik Pemerintah DKI Jakarta," kata Kenneth dalam keterangan tertulis, Jumat (11/7). Kenneth menuturkan, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 174 ayat (2), menegaskan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk rumah sakit, tidak boleh menolak pasien gawat darurat dengan alasan apapun, termasuk masalah administrasi. Penolakan pasien gawat darurat oleh rumah sakit dapat berakibat sanksi hukum, termasuk sanksi pidana, seperti yang diatur dalam Pasal 174 ayat (2) dan Pasal 190 UU Kesehatan. "RSUD itu dibangun dan dibiayai oleh uang rakyat. Maka sudah seharusnya mereka melayani rakyat dengan maksimal, bukan justru malah membeda-bedakan pasien umum dan pasien BPJS, apalagi menolak dalam melayani Pasien BPJS. Ini soal tanggung jawab sosial dan moral,"&nbsp;imbuhnya. Diketahui, dalam Pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD Serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun 2025, Dinas Kesehatan DKI mengusulkan peningkatan anggaran untuk beberapa RSUD senilai Rp.3.377.583.529.856. Anggaran ini akan digunakan untuk pengadaan peralatan medis baru, perbaikan infrastruktur rawat inap, serta penguatan layanan gawat darurat, sebesar. "Anggaran pendapatan pelayanan BLUD RSUD di Jakarta yang sebesar Rp3 triliun lebih, seharusnya bisa diolah anggarannya untuk memaksimalkan operasional dan pelayanan RSUD apalagi terkait pelayanan BPJS," kata Kenneth. "Pada prinsipnya dana BLUD ini harus lebih difokuskan ke bentuk pelayanan kesehatan khususnya pelayanan BPJS, operasional RS, gaji dokter dan perawat. Jangan malah dialihkan ke biaya renovasi atau penambahan ruangan hingga bangun gedung," pungkasnya.

Keluhan warga terbanyak yang dia temukan berupa antrean panjang, pelayanan kurang cepat, hingga kesulitan proses rujukan.

Anggota DPRD Ingatkan RSUD di Jakarta Tidak Boleh Tolak Pasien BPJS, Ingatkan Pelanggaran Undang-undang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/14/Screenshot_20240514-175502-3062417166.jpg" alt="Ilustrasi BPJS Kesehatan. (JawaPos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi BPJS Kesehatan. (JawaPos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Beredar di media sosial informasi yang menyebutkan bahwa BPJS Kesehatan tak menanggung biaya bagi pasien yang dirawat inap dan pulang atas permintaan sendiri tanpa rujukan dokter. <div dir="auto">Hal itu disebutkan berlaku mulai 12 Juni 2024 lalu dan didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Perubahan Ketiga Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Aturan itu juga disebutkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program JKN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bagi pasien rawat inap yang pulang atas permintaan sendiri (APS) dan tanpa anjuran dari dokter, maka tidak dijaminkan BPJS," tulis informasi tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menanggapi hal itu, Asisten Deputi Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menyebut bahwa ketentuan BPJS tak menanggung biaya pasien yang pulang sendiri tanpa rujukan dokter merupakan aturan lama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ketentuan ini sebenarnya sudah tercantum pada Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang sekarang diatur dalam Perpres No. 59 tahun 2024 pada pasal 52 ayat 2 tentang pelayanan yang tidak dijamin oleh Program JKN," ujarnya saat dihubungi JawaPos.com, Minggu (16/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pasal tersebut, kata Rizzky, disebutkan bahwa pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tak akan ditanggung BPJS.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Meliputi rujukan atas permintaan sendiri dan pelayanan kesehatan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak termasuk ke dalam penjaminan Program JKN," tandasnya.&nbsp;</div>

Aturan itu juga disebutkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program JKN.

Beredar Informasi BPJS Tak Tanggung Biaya Pasien Rawat Inap yang Pulang Permintaan Sendiri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/09/imagepsd-2023-12-09T051349244-1147473060.jpg" alt="BPJS Kesehatan targetkan transformasi mutu pelayanan. (Kebumenkab.go.id)" width="100%">
<figcaption>BPJS Kesehatan targetkan transformasi mutu pelayanan. (Kebumenkab.go.id)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Kantor BPJS menginginkan tidak ada lagi diskriminasi antara pasien BPJS dan pasien umum, semuanya harus mendapatkan layanan dalam waktu dan tempat yang sama. Pihak rumah sakit yang bermitra dengan BPJS Kesehatan telah berkomitmen wajib melaksanakan janji layanan yang sudah ditandatangani. Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Abdul Kadir melakukan inspeksi langsung ke dua rumah sakit, RSUP Prof Kandouw dan RS Siloam di Sulawesi Utara terkait implementasi pelayanan pasien JKN. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013452238/dirut-bpjs-kesehatan-ungkap-kecurangan-klaim-angka-mencapai-rp-866-m">Dirut BPJS Kesehatan Ungkap Kecurangan Klaim, Angka Mencapai Rp 866 M</a> Menurut informasi yang diperoleh dari Antara, Sabtu (9/12), Abdul Kadir mengatakan, bahwa targetnya saat ini adalah transformasi mutu layanan, setelah tercapainya Universal Health Coverage atau UHC. "Target kita sekarang adalah transformasi mutu layanan sehingga mutu layanan itu yang kami perhatikan, masyarakat lebih cepat dilayani, tidak diskriminatif, mudah dan setara," kata Abdul Kadir usai dialog dengan Komisi IX DPR-RI dan instansi terkait di Manado, Sulut,&nbsp; pada Jumat (8/12). Menurutnya, dari transformasi mutu layanan tersebut, maka tidak ada lagi pasien yang membayar iuran biaya atau mengambil obat di luar obat-obatan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013443763/rsud-dr-mohamad-soewandhie-sudah-bisa-layani-pasien-bpjs-kesehatan-untuk-radioterapi-terima-40-pasien-per-hari">RSUD dr Mohamad Soewandhie Sudah Bisa Layani Pasien BPJS Kesehatan untuk Radioterapi, Terima 40 Pasien Per Hari</a> "Kita lihat bagaimana kesiapan mereka memberikan layanan termasuk bagaimana rumah sakit berkomitmen melaksanakan yang disebut janji layanan,"&nbsp;katanya. Mantan Dirjen Kemenkes itu mengatakan, untuk mencapai transformasi mutu layanan tersebut, dia berharap rumah sakit turut berkomitmen untuk memberikan layanan mudah, cepat dan setara kepada semua pasien. "Jadi rumah sakit wajib memasang semacam poster atau pamflet atau apapun namanya yang sifatnya menyampaikan kepada masyarakat tentang janji layanan itu," ujarnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/013436820/perhimpunan-dokter-berharap-fitofarmaka-masuk-jkn-agar-bisa-diresepkan-untuk-pasien-bpjs-kesehatan">Perhimpunan Dokter Berharap Fitofarmaka Masuk JKN Agar Bisa Diresepkan untuk Pasien BPJS Kesehatan</a> Janji layanan yang dimaksud itu mencakup proses layanan administrasi yakni tidak dipersulit, tidak ada iur biaya, obat tersedia, dokter datang tepat waktu dan tidak ada diskriminasi. Abdul Kadir juga mengingatkan masyarakat agar melaporkan atau mengajukan keberatan apabila janji layanan itu tidak dilaksanakan pihak rumah sakit. "Masyarakat bisa mengajukan keberatan bila janji layanan itu tidak dilaksanakan. Pihak kita ada personel yang ditempatkan, mereka menerima komplain dan sekaligus memberikan solusi," ungkapnya.

Ketua BPJS targetkan transformasi mutu layanan, agar tak ada lagi perbedaan dalam melayani  pasien BPJS dan pasien umum.

BPJS Kesehatan Targetkan Transformasi Mutu Pelayanan, Tak Ada Perbedaan Antara Pasien BPJS dan Pasien Umum!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/QuickGrid_20233181205676.png" alt="Viral video di TikTok tenaga kesehatan di puskesmas membandingkan pasien umum dan pasien BPJS" width="100%">
<figcaption>Viral video di TikTok tenaga kesehatan di puskesmas membandingkan pasien umum dan pasien BPJS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Di media sosial (medsos) kembali ramai karena sebuah video menampilkan aksi tenaga kesehatan yang tak terpuji. Bukan hal yang baik atau menampilkan prestasi, yang viral kali ini adalah nakes Puskesmas yang merendahkan pasien BPJS dan membanding-bandingkan dengan pasien umum hingga nge-vape di ruang kerja.  Video tersebut viral di berbagai platform media sosial dengan kali pertama dimulai dari TikTok oleh akun @rintobelike2. Kemudian hal ini viral di medsos lainnya hingga menuai kecaman dari warganet.  "Ketika ada pasien umum," tulis keterangan dalam video pertama yang dilengkapi dengan emoticon tersenyum. Perbedaannya tampak jelas ketika para nakes itu menangani pasien BPJS.  Dalam video kedua, para nakes terlihat bermalas-malasan. Ada yang tidur-tiduran di atas meja, ada pula yang sibuk bermain telepon genggam. "Ketika ada pasien BPJS masuk," ujar @rintobelike2 dalam video kedua yang lengkap dengan emoticon menguap.  Viral dan menjadi gunjingan netizen, konten ini sampai memunculkan tagar atau topik teratas #nakes di jejaring sosial, Twitter. Di akun asalnya di TikTok, konten ini telah dihapus.  Menanggapi hal ini, nakes lainnya yang kontra dengan konten tersebut ikut menanggapi. Influencer dokter Tirta melalui Twitter pribadinya ikut memberikan tanggapan. Menurutnya, konten tersebut sangat tidak pantas dibuat oleh seorang nakes.  "Tidak boleh ada diskriminasi dalam pelayanan pasien. Padahal banyak pasien terbantu karena BPJS ini. Karena penyakit yg dicover BPJS itu sangat buanyak," kata dokter Tirta.  Dirinya mengamini bahwa pelayanan BPJS memang belum sempurna. Masih perlu dibenahi lagi. Namun tidak sepatutnya ditengah banyaknya manfaat BPJS, dibuat konten yang mendiskriminasi pasien BPJS.  "Iya. BPJS belum sempurna. Masih perlu banyak perbaikan. Akan tetapi, BPJS sangat bermanfaat. So, Konten begini ga elok," lanjut dokter Tirta.  Pernyataan dokter Tirta ini langsung mendapat dukungan dari netizen. Netizen lainnya sepakat bahwa ditengah pelayanan BPJS yang masih perlu perbaikan, membanding-bandingkan dan memberi service berbeda dengan pasien umum tidak boleh dilakukan.  "Ya jangan marah kalo dibanding2in ama nakes negara tetangga. Sejawat sendiri aja ada yang modelan kayak gini," tulis komentar dokter lainnya yaki dr K. S. Denta.  Ahli Kesehatan Profesor Zubairi Djoerban juga tak luput menyayangkan tindakan nakes tersebut yang membuat konten demikian. Zubairi Djoerban yang dikenal sebagai penemu kasus pertama sekaligus pionir penanganan HIV dan AIDS di Indonesia meminta nakes lainnya untuk lebih bijak dalam membuat konten.  "Para teman sejawat saya yang mulia. Tolong jangan bedakan pasien BPJS dan pasien umum. Semua pasien itu sama-sama butuh bantuan. Saya memohon," tulis Profesor Zubairi Djoerban dengan akun Twitter @ProfesorZubairi.

Viral Video Perbandingan Pasien Umum vs BPJS, Netizen Geram

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/QuickGrid_20233181205676.png" alt="Viral video di TikTok tenaga kesehatan di puskesmas membandingkan pasien umum dan pasien BPJS" width="100%">
<figcaption>Viral video di TikTok tenaga kesehatan di puskesmas membandingkan pasien umum dan pasien BPJS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pada Sabtu (18/3) pagi, media sosial (medsos) dihebohkan dengan unggahan konten yang bikin netizen geram. Di aplikasi video TikTok, beredar konten tenaga kesehatan atau nakes membanding-bandingkan pasien umum versus pasien BPJS.  Unggahan ini dinilai oleh netizen sebagai hal yang diskriminatif. Ditambah lagi, isu beberapa fasilitas kesehatan atau faskes memang pada kenyataannya memang kerap memandang miring pasien BPJS dengan layanan yang kurang memadai.  Video nakes viral yang membanding-bandingkan layanan pasien umum dengan pasien BPJS dimulai dari TikTok dengan akun @rintobelike2. Konten tersebut berisi tiga orang nakes sedang berjoget menunjukkan bedanya penanganan pasien umum dan pasien BPJS.  Di akun aslinya, video tersebut kini sudah dihapus. Namun karena kadung viral, banyak unggahan video tersebut telah ter-capture oleh netizen dan sudah beredar luas.  Nakes itu mengunggah dua video. Pertama, ketika menangani pasien umum. Kedua, ketika menangani pasien BPJS.  "Ketika ada pasien umum," tulis keterangan dalam video pertama yang dilengkapi dengan emoticon tersenyum. Perbedaannya tampak jelas ketika para nakes itu menangani pasien BPJS. Dalam video kedua, para nakes terlihat bermalas-malasan. Ada yang tidur-tiduran di atas meja dan parahnya ads pula yang sibuk bermain telepon genggam.  "Ketika ada pasien BPJS masuk," ujar @rintobelike2 dalam video kedua yang lengkap dengan emoticon menguap.  Usut punya usut, ketiga nakes viral tersebut diduga berasal dari Puskesmas Lambunu 2, Sulawesi Tengah. Dalam sekejap, rating Puskesmas Lambunu 2 via Google langsung dihajar netizen dan turun drastis.  Banyak warganet yang memberikan penilaian buruk imbas video dari ketiga nakes yang viral di media sosial tersebut. Selain itu, dampak dari video viral yang sayangnya berkonotasi negatif itu juga langsung memunculkan trending nomor satu di Twitter.  Pantauan JawaPos.com pada Sabtu siang, di Twitter, trending nomor satu untuk wilayah Indonesia ditandai dengan tagar atau topik terkait #nakes. Kebanyakan netizen kesal atas unggahan tersebut dan menganggap hal tersebut tidak pantas dilakukan.

Viral Unggahan Nakes Banding-bandingkan Pasien Umum versus BPJS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/permenkes-atur-pasien-bpjs-rawat-jalan-dikenakan-rp-20-ribu-di-rs_m_.jpg" alt="Pasien peserta BPJS Kesehatan kini harus membayar Rp 20 ribu untuk setiap rawat jalan di RS tipe A atau B." width="100%">
<figcaption>Pasien peserta BPJS Kesehatan kini harus membayar Rp 20 ribu untuk setiap rawat jalan di RS tipe A atau B.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengeluarkan aturan mengenai urun dan selisih biaya program jaminan kesehatan nasional kartu Indonesia sehat (JKN-KIS) kemarin (18/1). Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 51 Tahun 2018. Tujuannya ialah menekan potensi penyalahgunaan pelayanan fasilitas kesehatan. Urun biaya merupakan biaya tambahan terhadap layanan di fasilitas kesehatan. Urun biaya akan dikenakan kepada peserta yang ingin mendapat layanan kesehatan atas keinginan sendiri. Di luar hak dan rekomendasi medis dokter maupun penyedia fasilitas layanan kesehatan. Contohnya ialah meminta melahirkan secara Caesar karena mengejar tanggal cantik. "Jadi, peserta tidak bisa seenaknya mendapat pelayanan yang menurutnya harus didapat. Karena harus bayar," ucap Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan Budi Mohamad Arief kemarin. Banyaknya iuran sudah diatur dalam permenkes tersebut. Untuk rawat jalan, nanti peserta BPJS Kesehatan dikenai biaya Rp 20 ribu untuk sekali kunjungan rawat jalan di rumah sakit kelas A dan B. Sementara untuk kelas C, D, dan klinik utama, tambahan urun biayanya Rp 10 ribu. Jika penyakit kronis dan sering melakukan kontrol, dikenakan pembayaran maksimal Rp 350 ribu. Dengan ketentuan maksimal 20 kali kunjungan selama tiga bulan. Untuk rawat inap, pasien hanya membayar 10 persen dari total tarif Indonesia Case Based Groups (INA-CBGs). "Paling tinggi membayar Rp 30 juta," ucap Budi. Jadi, BPJS yang akan membayar sisa dari urun biaya rumah sakit. Sayang, tindakan apa saja yang akhirnya memerlukan biaya tambahan itu belum disebutkan dalam permenkes itu. Organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan asosiasi fasilitas kesehatan akan membahas apa saja layanan yang dapat dibayarkan. Budi menyatakan butuh proses yang panjang. Kemudian, menteri kesehatan membentuk tim khusus yang terdiri atas unsur stakeholder pengusul plus personel Kemenkes. Tim nanti bertugas melakukan pengkajian dan uji publik serta membuat rekomendasi. "Uji publik seperti melakukan diskusi-diskusi dengan beberapa pihak terkait, organisasi, atau kelompok konsumen atau rumah sakit dan sebagainya," terang Budi. Permenkes tersebut juga mengatur selisih biaya. Dalam permenkes itu disebutkan, selisih biaya merupakan biaya yang timbul karena peserta meningkatkan kelas perawatan. Misalnya, peserta mendaftar untuk kelas III. Namun, saat rawat inap, peserta meminta kelasnya dinaikkan menjadi kelas II. Praktik seperti itu sering dilakukan peserta BPJS Kesehatan. Permenkes tersebut menyatakan, jika ingin naik tingkat, harus satu tingkat di atasnya. Tidak boleh peserta kelas III naik tingkat ke kelas I. Budi mengatakan, untuk peningkatan dari kelas III ke kelas II atau kelas II ke kelas I, bahkan I ke VIP, peserta harus membayar selisih biaya tarif INA-CBGs antarkelas. "Khusus VIP karena tidak masuk dalam tanggungan BPJS, peserta membayar paling banyak 75 persen dari tarif kelas I," jelasnya. Sedangkan biaya paket rawat jalan eksekutif tidak boleh lebih dari Rp 400 ribu per kunjungan. Ketentuan urun dan selisih biaya berdasar permenkes tidak dibebankan kepada tiga kategori. Yakni peserta penerima bantuan iuran (PBI), peserta yang mendapatkan subsidi dari pemerintah daerah atau jamkesda, dan pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Menanggapi lahirnya Permenkes 51/2018, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyatakan, urun biaya yang diatur dalam permenkes itu bisa digunakan sebagai cara mengurangi defisit BPJS Kesehatan. "Ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dan BPJS Kesehatan untuk mengendalikan biaya INA-CBGs," ucapnya kemarin. Lebih lanjut Timboel mengatakan bahwa BPJS Watch mendorong pembentukan tim yang objektif dalam mengusulkan jenis pelayanan kesehatan yang dapat dilakukan urun biaya. Pada pasal 4 permenkes tersebut ditulis, menteri kesehatan harus menetapkan jenis pelayanan kesehatan yang dapat dilakukan urun biaya. "Saya mengusulkan agar ada perwakilan dari peserta JKN yang bisa diwakili YLKI atau BPJS Watch di tim tersebut," tuturnya. Dengan melibatkan unsur peserta, keputusan juga berpihak kepada peserta. Peserta JKN terlindungi dalam mekanisme urun biaya ini. Ke depan, dalam pelaksanaannya pun, pemerintah dan BPJS Kesehatan harus melakukan pengawasan. Faskes juga wajib menginformasikan jenis pelayanan kesehatan yang dikenai urun biaya dan estimasi besaran urun biaya. "Jangan sampai ada unsur paksaan terhadap peserta JKN," imbuh Timboel.&nbsp;

Permenkes Atur Pasien BPJS, Rawat Jalan Dikenakan Rp 20 Ribu di RS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tahun-ini-siloam-tambah-tujuh-rs-layani-pasien-bpjs-kesehatan_m_.jpg" alt="Ilistrasi Rumah Sakit Siloam." width="100%">
<figcaption>Ilistrasi Rumah Sakit Siloam.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Siloam International Hospital Tbk (SILO) berkomitmen mendukung pemerintah memberikan layanan kesehatan kepada peserta BPJS Kesehatan. Rencananya, anak usaha Lippo Group ini membuka enam sampai tujuh rumah sakit baru yang juga akan melayani pasien BPJS. &ldquo;Kami berencana untuk membuka 6 hingga 7 rumah sakit baru tahun ini. Sebagian besar jaringan rumah sakit Siloam, sebanyak 75% telah memiliki lisensi BPJS dan kami akan terus mendaftarkan akreditasi BPJS pada rumah sakit yang baru,&rdquo; ujar Wily Tjandera, Investor Relation PT Siloam International Hospitals Tbk di Jakarta, seperti diberitakan Kamis (17/1). Wily mengatakan Siloam memiliki hubungan baik dengan pemerintah dan terus berdiskusi meningkatkan kualitas pelayanan BPJS Kesehatan. Selain bagian dari pemenuhan misi Siloam melayani lebih banyak masyarakat, bagi perseroan, kerja sama tersebut juga menguntungkan. Sejauh sekitar 20 persen dari pendapatan Siloam berasal dari pasien BPJS.&nbsp; &ldquo;BPJS merupakan program pemerintah yang melayani masyarakat Indonesia dan kami merasa sangat terhormat untuk melayani kebutuhan kesehatan masyarakat Indonesia,&rdquo; tuturnya. Ke depan dalam rangka menjaga kepercayaan pemerintah, menurut Wily, Siloam terus melayani pasien BPJS Kesehatan sepenuh hati dan sesuai dengan pedoman pelayanan yang ditentukan pemerintah. &nbsp; Hingga saat ini, SILO telah mengelola sebanyak 33 rumah sakit di 24 kota dan 16 klinik di 8 kota yang tersebar di seluruh Indonesia. Perseroan memiliki 6.800 kapasitas tempat tidur dan didukung 2.700 spesialis dan dokter umum serta 10.000 perawat dan staf pendukung. Di kuartal tiga 2018 kemarin, Siloam membukukan pendapatan tumbuh 12,73 persen menjadi Rp 4,39 triliun dibandingkan priode yang sama tahun lalu Rp 3,89 triliun.&nbsp; Pendapatan rawat inap tercatat menjadi kontributor terbesar dengan nilai sebesar Rp 2,61 triliun. Ini berarti tumbuh 12,87 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 2,31 triliun. Sedangkan pendapatan untuk rawat jalan berkontribusi sebesar Rp 1,78 triliun. Atau tumbuh 12,52 persen dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 1,58 triliun.

Tahun Ini, Siloam Tambah Tujuh RS Layani Pasien BPJS Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dapat-kelonggaran-856-rs-belum-terakreditasi-tetap-layani-pasien-bpjs_m_.jpg" alt="Ilustrasi: RS kelas D kerap menghadapi kendala ketika mengurus akreditasi. Kendala utama keterbatasan sumber daya finansial" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: RS kelas D kerap menghadapi kendala ketika mengurus akreditasi. Kendala utama keterbatasan sumber daya finansial</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan surat HK.03.01/Menkes/18/ 2019 mengenai perpanjangan kerja sama rumah sakit (RS) dengan BPJS Kesehatan. Rumah sakit yang belum memiliki sertifikat akreditasi diberi waktu enam bulan untuk memastikan dapat sertifikat tersebut. Totalnya 169 RS. Data Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) menunjukkan, 1.969 RS telah mengantongi akreditasi. Sedangkan jumlah RS yang belum terakreditasi mencapai 856. Sementara itu, masa berlaku akreditasi 64 rumah sakit sudah habis. Akreditasi dari KARS memang harus diperpanjang per tiga tahun sekali. Humas Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Anjari Umarjianto mengatakan, tanggung jawab untuk mengurus akreditasi tidak hanya dibebankan kepada RS atau Persi. Namun, dibutuhkan dukungan dari seluruh sektor. Dia mencontohkan RS tipe D yang kerap mengalami kendala untuk akreditasi. "RS kelas D yang terbatas sumber daya (finansial, Red) bisa disubsidi. Kalau RSUD disubsidi pemerintah, sedangkan RS swasta tidak ada yang bantu," tuturnya kemarin (6/1) saat dihubungi Jawa Pos. Tantangan lainnya, menurut Anjari, <a href="https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/06/01/2019/sikap-kemenkes-rs-belum-terakreditasi-tetap-jadi-mitra-bpjs-kesehatan" target="_blank">RS harus memenuhi syarat dan standar</a> sebelum mengurus akreditasi. Setiap RS yang beroperasi setidaknya harus melengkapi syarat perizinan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), SDM, kelengkapan dokumen tanah dan bangunan, serta syarat lain. Sedangkan standar yang harus dimiliki RS, antara lain, adanya fasilitas gawat darurat hingga pengurusan jenazah. "Akreditasi menilai itu semua. Kalau dari awal sudah memenuhi itu, sebenarnya lebih ringan," ungkapnya. Yang menghambat lainnya adalah antrean. Di Indonesia ada 2.700-an RS. Setiap tiga tahun, mereka memperbarui akreditasi. "Tenaga akreditasi tidak banyak," ujarnya. Dengan demikian, ada rumah sakit yang sudah terakreditasi, tapi belum menerima sertifikat atau sedang disurvei. Padahal, per 31 Desember lalu, syarat bermitra dengan BPJS Kesehatan adalah adanya sertifikat itu. Akibatnya, RS yang tidak bisa menunjukkan sertifikat akreditasinya tidak bisa melayani pasien jaminan kesehatan nasional (JKN). Meski demikian, menurut dia, Persi mendorong setiap RS agar mengajukan akreditasi. "Akreditasi ini sebenarnya kebutuhan karena untuk melindungi pasien, tenaga medis, maupun rumah sakit sendiri," tutur Anjari. Ketua Eksekutif KARS dr Sutoto mengatakan, penilaian akreditasi hingga penerimaan sertifikat bisa cepat. Syaratnya, RS harus siap. "Misalnya, RS tidak punya pengolah limbah (IPAL). Padahal, dalam akreditasi, RS harus punya punya IPAL," ungkapnya. Dia menjelaskan, menurut UU Lingkungan Hidup, membuang bahan beracun dan berbahaya kalau tidak sesuai aturan bisa dituntut pidana 1 hingga 3 tahun dan denda Rp 1 miliar hingga Rp 3 miliar. "Namun, (beberapa, Red) pemilik RS menganggap IPAL terlalu mahal dan tak perlu," imbuhnya. Lalu, berapa lama proses akreditasi jika seluruh persyaratan lengkap? Sutoto menegaskan, proses tersebut butuh waktu sekitar sepekan. Namun, pada Desember lalu pengajuan akreditasi membeludak sehingga butuh waktu lama. "Tak kurang dari 200 RS selama sebulan," ungkapnya. Salah satu rumah sakit yang mendapat rekomendasi dari Kemenkes adalah RS Husada Utama (RSHU) di Surabaya. Menurut Direktur RSHU Prof dr R Hariadi SpOG (K), akreditasi rumah sakitnya telah habis pada 26 Oktober 2018. Pihaknya telah meminta perpanjangan akreditasi dari 11 Oktober. Melihat kesiapan perpanjangan akreditasi RSHU, Hariadi optimistis akan lolos akreditasi. "Karena memang tidak ada banyak perubahan. Semua rekomendasi dari KARS sudah kami lakukan," katanya.&nbsp;

Dapat Kelonggaran, 856 RS Belum Terakreditasi Tetap Layani Pasien BPJS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sikap-kemenkes-rs-belum-terakreditasi-tetap-jadi-mitra-bpjs-kesehatan_m_.jpg" alt="Kemenkes membuat rekomendasi bahwa RS dan klinik yang pernah layani pasien BPJS Kesehatan tapi belum terakreditasi dapat memberikan layanan kepada JKN tersebut." width="100%">
<figcaption>Kemenkes membuat rekomendasi bahwa RS dan klinik yang pernah layani pasien BPJS Kesehatan tapi belum terakreditasi dapat memberikan layanan kepada JKN tersebut.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penghentian layanan sebagian rumah sakit (RS) dan klinik terhadap pasien pemegang kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memantik polemik. Penyebabnya, BPJS Kesehatan memutus kontrak kerja sama dengan RS dan klinik yang belum memiliki sertifikat akreditasi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 99 Tahun 2015, seluruh mitra BPJS Kesehatan memang wajib terakreditasi mulai awal 2019. Kementerian Kesehatan pun memberikan jalan tengah. RS dan klinik yang hingga awal Januari ini belum terakreditasi tetap bisa menjadi mitra BPJS Kesehatan. "Kemenkes mengeluarkan surat rekomendasi kepada <a href="https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/16/12/2018/bpjs-disuntik-dana-lagi-nurmansyah-yang-penting-masyarakat-terjamin" target="_blank">BPJS Kesehatan</a> untuk memperpanjang kontrak," ujar Sekretaris Jenderal Kemenkes Oscar Primadi kemarin (5/1). Dalam surat rekomendasi itu, lanjut Oscar, RS dan klinik yang sebelumnya menjadi mitra BPJS Kesehatan tetap bisa melayani pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). "Kami berharap RS yang sempat menghentikan layanan BPJS Kesehatan bisa mulai melayani lagi," katanya. "Jadi, masyarakat tidak perlu resah karena akan tetap dilayani," imbuhnya. Aturan wajib akreditasi bagi mitra <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/24/12/2018/warga-malang-nunggak-iuran-bpjs-kesehatan-rp-15-triliun" target="_blank">BPJS Kesehatan</a> sebenarnya dimaksudkan untuk meningkatkan layanan kepada pasien. Sayang, sejak aturan itu diterbitkan pada 2015, hingga awal Januari 2019 ini masih ada RS dan klinik yang belum menyelesaikan akreditasi. Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma'ruf mengakui, memang ada beberapa RS dan klinik yang mulai 1 Januari lalu tidak bisa lagi bekerja sama dengan BPJS Kesehatan lantaran belum memenuhi syarat akreditasi. Namun, Jumat sore (4/1) manajemen BPJS Kesehatan menerima surat dari Kemenkes yang menyatakan bahwa RS yang belum terakreditasi tetap bisa melanjutkan pelayanan. Kemarin kebijakan tersebut mulai disampaikan ke RS dan klinik. "Sertifikat akreditasi itu diganti dengan surat rekomendasi," jelasnya kemarin. Meski demikian, kata Iqbal, masih ada 19 RS dan 3 klinik yang tetap tidak bisa melayani pasien BPJS Kesehatan. Kontrak layanan kesehatan itu diputus tidak hanya karena syarat akreditasi. Namun, ada beberapa syarat lain yang belum terpenuhi. Ada pula yang memang sudah tidak beroperasi dan masa berlaku surat izin operasinya telah habis. Misalnya, RSU Kambang (Jambi), RS Royal Prima (Jambi), RS Mayang MC (Jambi), RS Bersaudara (Muara Bungo), RS Karya Medika 2 Tambun (Bekasi), RS Mandaya (Karawang), RS Multazam Medika (Cikarang), RS Amanah Mahmuda (Tegal). Selanjutnya, RS Bhakti Kasih (Polewali), RS Islam (Ternate), RSKC Abadi Naob (Denpasar), RS Bunda Dalima (Tangerang), RS Ariya SM (Tangerang), RS Mitra Medika (Cikarang), dan Klinik Pertamedika Pendopo (Prabumulih). Adapun yang sudah tidak beroperasi, mereka adalah RS dr Oen Sawit (Boyolali), RSIA H. Thaha Bakrie (Samarinda), RS Ar Royan (Palembang), Klinik Jiwa Ahmad Kamali (Tegal), dan Klinik Alesha (Sleman). Yang surat izin operasinya habis adalah RS Citama (Cibinong) dan RSUD Kelas D Korpri AW Sjahranie (Samarinda). Sempat terhentinya layanan BPJS Kesehatan itu langsung direspons Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Anggota DJSN Ahmad Ansyori mengungkapkan, Senin besok (7/1) pukul 14.00-16.00, DJSN mengundang direksi BPJS Kesehatan untuk menjelaskan rencana dan solusi pemberlakuan syarat akreditasi itu. Langkah Kemenkes, menurut Ansyori, sudah tepat. "Ini perlu tindak lanjut case by case yang akan cukup memakan waktu." Praktisi manajemen rumah sakit dr Lia Partakusumah berpendapat, program JKN memang merupakan tantangan buat seluruh jajaran kesehatan. "Manajemen RS harus pandai-pandai mengelola RS dan efisien tanpa mengurangi mutu layanan," katanya. Menurut dia, tindakan apa pun yang dilakukan haruslah tidak merugikan masyarakat. "BPJS Kesehatan sebaiknya tidak boleh terlalu jauh mencampuri teknis medis di rumah sakit," tegas direktur RS Jantung Harapan Kita tersebut. Sementara itu, Koordinator Advokasi BPJS Timboel Siregar menyatakan, adanya beberapa RS yang tidak bekerja sama lagi dengan BPJS Kesehatan tentu akan berpengaruh pada pelayanan peserta JKN. Semakin berkurangnya RS yang bekerja sama dengan BPJS akan berpotensi menimbulkan penumpukan pasien. "Ini harus diantisipasi BPJS Kesehatan dan rumah sakit," ucapnya.&nbsp;

Sikap Kemenkes, RS Belum Terakreditasi Tetap Jadi Mitra BPJS Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/rs-terakreditasi-di-semarang-dan-demak-masih-layani-pasien-bpjs_m_.jpg" alt="Kepala BPJS Kesehatan KCU Semarang, Bimantoro saat dijumpai di kantornya, Kota Semarang, Kamis (3/1)." width="100%">
<figcaption>Kepala BPJS Kesehatan KCU Semarang, Bimantoro saat dijumpai di kantornya, Kota Semarang, Kamis (3/1).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - BPJS Kantor Cabang Utama (KCU) Kota Semarang mengklaim masih menjalin kerja sama dengan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/02/01/2019/hentikan-kerja-sama-bpjs-sisakan-tunggakan-pembayaran-rumah-sakit" target="_blank">seluruh rumah sakit</a> di wilayahnya. Jumlahnya, total 25 rumah sakit mencakup area Kota Semarang dan Kabupaten Demak. Kepala BPJS Kesehatan KCU Semarang, Bimantoro mengatakan, bahwa rumah sakit di areanya terakreditasi oleh <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/02/01/2019/hentikan-kerja-sama-bpjs-sisakan-tunggakan-pembayaran-rumah-sakit" target="_blank">Kementerian Kesehatan</a>. Itulah sebabnya mereka masih bekerjasama dengan BPJS. "Regulasinya menyebutkan, rumah sakit yang akan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk memberikan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/02/01/2019/hentikan-kerja-sama-bpjs-sisakan-tunggakan-pembayaran-rumah-sakit" target="_blank">jaminan layanan kesehatan </a>pada program JKN-KIS adalah harus sudah terakreditasi," katanya saat dijumpai di kantornya, Kota Semarang, Kamis (3/1). Hal itu, menurutnya sudah diatur dalam Perpres No. 82 tahun 2018 mengenai Jaminan Kesehatan. Serta Permenkes No. 99 tahun 2015, tentang perubahan Permenkes No. 71 tahun 2013. Yakni soal layanan kesehatan pada <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/02/01/2019/hentikan-kerja-sama-bpjs-sisakan-tunggakan-pembayaran-rumah-sakit" target="_blank">jaminan kesehatan nasional.</a> "Di wilayah Semarang dan Demak, ada <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/02/01/2019/hentikan-kerja-sama-bpjs-sisakan-tunggakan-pembayaran-rumah-sakit" target="_blank">25 rumah sakit</a> terakreditasi dan bekerjasama dengan BPJS. Semua tipe B dan tipe C. Ini (akreditasi) juga sebenarnya sudah diinformasikan sejak lama. Melihat Permenkes 2015 asalnya adalah perubahan dari 2013," sambungnya. Guna memperoleh status terakreditasi itu ada beberapa tahapan yang harus dilalui sampai akhirnya paripurna. Adapun sejumlah syarat yang wajib dipenuhi agar sebuah rumah sakit bisa memperoleh akreditasi. Di antaranya seperti pelayanan, manajemen mutu, prosedur, penanganan komplain, bahkan jadwal dokter yang jadi sangat vital untuk keberlangsungan sistem rujuk antar rumah sakit. "Di Semarang Demak, ada tiga rumah sakit yang belum bekerjasama, tipe D mereka. Beberapa RS yang baru juga belum kerjasama karena belum akreditasi," imbuhnya. Dia pun berharap seluruh instansi terkait, macam regulator, yakni Pemkot melalui Dinkes-nya mau mendorong semua rumah sakit agar bekerjasama dengan BPJS. Supaya ke depan tak ada pihak-pihak yang dirugikan. "Kalau ada yang tidak bekerjasama nanti masyarakat dirugikan. Jangan sampai tiba-tiba tidak melanjutkan kerjasama, nanti bisa merusak sistem rujukan berjenjang, masyarakat yang dirugikan. Maka selain Dinkes, atau ARSI, ARSADA, dan segalanya yang berkaitan, pengurusnya harus aktif dan aware," pungkasnya.

RS Terakreditasi di Semarang dan Demak Masih Layani Pasien BPJS

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pasien bpjs

Berita Terkini