<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/29/TNI-Gadungan-di-Monas5-2853741612.jpeg" alt="Pemuda berinisial JGK yang menjadi perwira TNI AL gadungan diproses oleh Polisi Militer Lantamal VII Kupang. (Dispenal)" width="100%">
<figcaption>Pemuda berinisial JGK yang menjadi perwira TNI AL gadungan diproses oleh Polisi Militer Lantamal VII Kupang. (Dispenal)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Pemuda berusia 23 tahun yang nekat menjadi perwira TNI gadungan di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat pada Jumat (27/9) membeli seragam lengkap di Pasar Turi, Surabaya, Jawa Timur. Informasi tersebut diperoleh setelah Polisi Militer Angkatan Laut (Pomal) Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) VII Kupang memeriksa pelaku.&nbsp; Melalui keterangan resmi yang disampaikan oleh Dinas Penerangan TNI AL (Dispenal) pada Minggu malam (29/9), diungkapkan bahwa pemuda tersebut berinisial JGK. "Dari hasil pemeriksaan, JGK yang mengaku sebagai perwira rohani Lantamal VII Kupang membeli atribut TNI AL di Pasar Turi Surabaya," tulis Dispenal dalam keterangan resmi tersebut.&nbsp; Oleh petugas Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI, JGK kepergok menjadi tentara gadungan di Monas. Nyalinya luar biasa besar karena dia beraksi saat ribuan prajurit TNI tengah menyiapkan diri menjelang peringatan HUT ke-79 TNI. Dengan menggunakan PDH lengkap, JGK sempat membuat konten video dan mengunggahnya ke media sosial.&nbsp; &rdquo;Kronologi kejadian berawal pada Hari Jumat, 27 September 2024, di Silang Monas Jakarta. Saat pelaksanaan rangkaian latihan gladi upacara HUT ke-79 TNI terlihat seorang pria yang mengenakan PDH TNI AL berpangkat letnan dua sedang jalan di sekitar Monas,&rdquo; ungkap Dispenal.&nbsp; Berdasar informasi dari Puspom TNI, pelaku menuju Monas menggunakan bajaj untuk menyaksikan latihan upacara HUT ke-79 TNI. Yang bersangkutan diamankan dan ditangkap karena tampak mengenakan seragam TNI AL dan atribut TNI tidak sesuai dengan ketentuan. Hasilnya, diketahui bahwa yang bersangkutan nekat menjadi TNI gadungan.

"JGK yang mengaku sebagai perwira rohani Lantamal VII Kupang membeli atribut TNI AL di Pasar Turi Surabaya," tulis Dispenal.

Tentara Gadungan di Monas Beli Seragam TNI AL di Pasar Turi Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/WhatsApp-Image-2023-02-06-at-15.28.52.jpg" alt="Anggota Komisi C DPRD Surabaya Sukadar berdebat dengan KAI Daop 8 Surabaya di ruang rapat DPRD Surabaya. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi C DPRD Surabaya Sukadar berdebat dengan KAI Daop 8 Surabaya di ruang rapat DPRD Surabaya. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Hearing (rapat dengar pendapat) membahas relokasi sisa pedagang Pasar Turi Surabaya memanas. Sembilan anggota DPRD Surabaya dari Komisi C Bidang Pembangunan meminta agar PT KAI Daop 8 bersikap lunak. Dalam rapat, anggota DPRD Surabaya Sukadar mengatakan, pada hearing sebelumnya (20/1) ditentukan jika tidak ada relokasi untuk pedagang Pasar Turi. Resume rapat ditandatangani bidang hukum dari PT KAI. ”Sekarang, kok malah berbeda. Daop 8 malah meminta tanggal 9 Februari direlokasi, bagaimana?” kata Sukadar, politikus PDI Perjuangan itu. Pada rapat hari ini (6/2), Cahyo, perwakilan dari tim penertiban KAI Daop 8 menegaskan, pihaknya tetap melakukan penertiban atau relokasi pada 9 Februari. Sebab, sudah ada investor yang masuk untuk mengelola aset PT KAI tersebut. Wakil Ketua Komisi C Aning Rahmawati menyadari lahan yang digunakan untuk para pedagang Pasar Turi sekarang aset dari PT KAI. Namun, menurut politikus PKS itu, pedagang sudah berkenan pindah. Tapi pedagang butuh waktu. ”Butuh waktu untuk psikologis bagaimana. Banyak hal, ini berbicara kemanusiaan. Dan, kami sudah berupaya menyampaikan keinginan pedagang yakni waktu 14 hari untuk relokasi,” papar Aning. Berdasar data dari koordinator pedagang, ada 1.025 stan di tempat sekarang. Pedagang yang aktif berjualan yakni 97 orang. Anggota Komisi C Buchori Imron mengatakan, tidak ingin penggusuran dilakukan pada 9 Februari. Apabila tetap dilakukan relokasi, lanjut politikus PPP itu, legislatif berpaku terhadap hasil resume pada 20 Januari. Yakni relokasi tidak dilakukan sampai waktu tak ditentukan. ”Jadi jangan sampai direlokasi,” ucap Buchori Imron.

Bahas Relokasi, KAI Minta Pedagang Pasar Turi Harus Pindah 9 Februari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/1647254086622.jpg" alt="Tempat Penampungan Sementara (TPS) pedagang Pasar Turi Surabaya. Ahmad Khusaini/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Tempat Penampungan Sementara (TPS) pedagang Pasar Turi Surabaya. Ahmad Khusaini/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pedagang <a href="https://www.jawapos.com/tag/pasar-turi/">Pasar Turi</a> Surabaya menolak dipindahkan ke dalam bangunan. Mereka lebih memilih bertahan di Tempat Penampungan Sementara (TPS) di depan Pasar Turi <a href="https://www.jawapos.com/tag/surabaya/">Surabaya</a>.  Padahal, Pasar Turi Surabaya akan kembali dibuka pada Selasa (22/3). Pedagang-pedagang juga telah diminta untuk segera menempati stan yang telah disediakan.  Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Turi Chandra Lesmana mengatakan, penolakan itu beralasan. Sebab, pedagang berkaca dari pengalaman pada 2016. Saat itu, pengunjung cenderung membeli di TPS.  ”Sehingga kami menunggu TPS dibongkar, baru kami pindah masuk,” kata Chandra Lesmana ketika ditemui pada Senin (14/3).  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya telah meminta TPS untuk segera dikosongkan. Pembersihan juga minta dilakukan secepatnya.  ”Wali kota memang menjanjikan sebelum tanggal 22. Pak Eri ngomong harus sudah bersih penampungan, kalau bisa secepat mungkin,” ujar Chandra Lesmana.  Chandra menyebut, seluruh pedagang menolak pindah sebelum TPS dibongkar. Mereka ingin TPS segera dibongkar sehingga pedagang segera pindah ke dalam Pasar Turi.  ”Pedagang ingin (dibongkar) karena anak-anak ini nunggu pembongkar TPS baru renovasi stan (dalam Pasar Turi). Kalau itu (pembongkaran TPS) nggak jadi, ya percuma,” ungkap Chandra Lesmana.  Chandra memastikan seluruh pedagang akan menempati stan di dalam Pasar Turi begitu tempat penampungan sementara dibongkar. ”Nah kalau sekarang TPS dalam waktu singkat, misal besok atau lusa bisa dibongkar, pasti besok lusa itu anak-anak (pedagang) bisa masuk. Itu yang diharapkan pedagang,” ujar Chandra Lesmana.  Terpisah, Kepala <a href="https://www.jawapos.com/tag/dinas-perdagangan/">Dinas Perdagangan</a> Surabaya Fauzie Mustaqiem Yos mengatakan, Pemerintah Kota Surabaya justru menunggu pedagang masuk ke Pasar Turi. Kemudian, TPS baru bisa dibongkar.  ”Jadi semua pedagang masuk pasar, baru kita bongkar (TPS) gitu ya,” ucap Yos.  Sebelum seluruh pedagang masuk, <a href="https://www.jawapos.com/tag/pemkot-surabaya/">Pemkot Surabaya</a> bersama seluruh investor wajib menyiapkan perizinan dan biaya sewa. Hal-hal itu yang kini sedang disiapkan pemkot.  ”Sebelum mereka masuk, sarana prasarana di dalam disiapkan, perizinan-perizinan juga harus sudah lengkap, kemudian masalah biaya-biaya dan masalah lain dengan investor itu juga semua sudah clear kita nggak ingin ada konflik antara pedagang dengan teman-teman investor. Jadi pemerintah kota itu memfasilitasi,” papar Yos.  Saat ini, persiapan pembukaan Pasar Turi Surabaya sudah 90 persen. Sisanya, Pemkot Surabaya masih mengurus perizinan yang belum usai.  ”Kesiapan semua 90 persen. Sisanya tinggal masalah perizinan,” ujar Yos.

Pedagang Pasar Turi Tolak Berjualan di Dalam Pasar