<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/images-2022-06-27T192110.759.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Riset terbaru Kaspersky mengungkap adanya permintaan tinggi di dark web (pasar gelap siber), tidak hanya untuk data yang didapatkan dari serangan siber. Tapi, juga data dan layanan yang diperlukan untuk melakukan serangan (misalnya data yang diperlukan untuk melakukan tahapan-tahapan tertentu sebuah serangan multifase).  Setelah pelaku serangan cyber mendapatkan akses ke infrastruktur perusahaan, mereka bisa menjual akses itu ke penjahat siber lain, misalnya ke pelaku ransomware. Serangan seperti ini menimbulkan kerugian finansial yang signifikan, jatuhnya nama perusahaan yang menjadi sasaran serangan, dan bisa mengakibatkan terhentinya pekerjaan atau mengganggu proses bisnis. Baik UMKM maupun perusahaan besar bisa menjadi target serangan.  Para peneliti Kaspersky juga menganalisis lebih dari 200 postingan di dark web yang menawarkan untuk membeli informasi akses awal di forum perusahaan. Ini dengan maksud menentukan jenis data perusahaan yang dijual, serta kriteria apa yang digunakan penjahat cyber untuk memberi harga dari sebuah data perusahaan.  Kebanyakan postingan (75 persen) menjual akses RDP (Remote Desktop). Mereka menyediakan akses ke desktop atau aplikasi dengan host jarak jauh, yang memungkinkan penjahat siber untuk mengkonek, mengakses, dan mengendalikan data dan sumber daya perusahaan melalui host jarak jauh seakan-akan karyawan perusahaan mengendalikan data secara lokal atau dari dalam perusahaan.  Harga untuk informasi akses awal bervariasi mulai dari beberapa ratus dolar hingga ratusan ribu dolar. Tidaklah mengejutkan, penentu utama tingginya harga dari postingan penawaran yang dianalisa adalah pendapatan dari target serangan, bila pendapatan perusahaan yang menjadi target besar, harganya akan semakin tinggi.  Harga juga bisa berbeda bergantung dari industri dan wilayah operasi perusahaan. Data akses untuk infrastruktur perusahaan besar biasanya berkisar USD 2000 – USD 4000 (berkisar Rp 30 – Rp 60 jutaan) yang terbilang cukup murah. Namun sebenarnya tidak ada batasan dari harga yang ditawarkan. Data perusahaan dengan pendapatan USD 465 juta bisa ditawarkan seharga USD 50 ribu (Rp 741 jutaan).  Salah satu komponen paling penting dalam penentuan harga akses awal adalah jumlah uang yang bisa didapat pelaku dari serangan menggunakan akses tersebut. Ada alasan mengapa pelaku ransomware siap membayar ribuan, bahkan puluhan ribu dolar, demi bisa menyusup ke jaringan perusahaan.  Perusahaan yang menjadi sasaran bisa merugi hingga jutaaan dolar. Pelaku ransomware paling aktif tahun lalu diperkirakan menerima transfer dana USD 5,2 miliar dalam tiga tahun terakhir.  Selain mengenkripsi data perusahaan, penjahat siber juga mencuri data tersebut. Mereka kemudian akan memposting data curian itu di blog mereka terutama sebagai bukti, dan daya tawar ekstra, mengancam akan memposting lebih banyak data bila perusahaan tidak membayar tebusan yang mereka minta dalam jangka waktu tertentu.  “Komunitas penjahat siber telah berevolusi, tidak hanya dari sisi teknis tetapi juga dari sudut pandang organisasi mereka. Kelompok ransomware saat ini lebih terlihat seperti industri yang menjual layanan dan produk," ujar Sergey Shcherbel, pakar keamanan Kaspersky.  Pencarian dark web yang diperkenalkan di portal Kaspersky Threat Intelligence memberikan akses atas insight dari berbagai sumber terpercaya di seluruh dunia yang memungkinkan perusahaan untuk memitigasi dampak serangan cyber, dan mengidentifikasi potensi ancaman sebelum menjadi kenyataan.  Untuk melindungi infrastruktur perusahaan dari serangan menggunakan layanan akses dan kendali jarah jauh, pastikan koneksi yang menggunakan layanan ini aman dengan menggunakan akses terhadap layanan (misalnya RDP) hanya melalui VPN. Kemudian, gunakan password yang kuat dan Network Level Authentication (NLA), Gunakan autentikasi dua faktor untuk semua layanan dan pastikan untuk selalu memantau bila ada kebocoran akses data.

Kaspersky Temukan Data Perusahaan Indonesia Dijual di Pasar Gelap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Lestari-Moerdijat-MPR-Nasdem.jpg" alt="Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kedatangan vaksin dengan merek yang berbeda dan maraknya pasar gelap vaksin Covid-19 harus diantisipasi dengan langkah tepat. Sistem kewaspadaan baku harus dijalankan untuk memperlancar proses vaksinasi Covid-19 secara nasional.  ”Saya berharap ada sejumlah langkah yang bisa memastikan masyarakat mendapatkan vaksin yang aman dan tepat, di tengah maraknya pemberitaan pasar gelap vaksin Covid-19 di dunia,” kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (9/3).  Pakar keamanan dari perusahaan perangkat lunak Kaspersky Dmitry Galov dalam siaran persnya, yang dikutip sejumlah media, menyebutkan telah menemukan vaksin Covid-19 dijual bebas di pasar gelap. Kaspersky memeriksa 15 pasar berbeda di jaringan Darknet (bagian dari internet yang tidak terlihat mesin pencari di internet) dan menemukan iklan untuk tiga merek vaksin Covid-19.  Menurut Lestari, informasi tersebut harus diantisipasi dengan langkah kewaspadaan dengan memastikan bahwa vaksin yang masuk ke Indonesia benar-benar bersumber dari produsen resmi, lewat tahap baku yang telah ditetapkan.  Apalagi menurut Lestari, pola pasokan vaksin Covid-19 di Indonesia disepakati bisa dilakukan pemerintah dengan vaksin gratisnya dan pihak swasta dengan program vaksin gotong-royong.  Lestari berharap agar pengadaan vaksin gotong-royong yang dilakukan pihak swasta benar-benar mewaspadai maraknya vaksin Covid-19 di pasar gelap.  Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu meminta vaksin dari pasar gelap itu tidak boleh masuk ke wilayah Indonesia. Sebab, bila aspek keamanan vaksin tidak terjamin, upaya vaksinasi yang dilakukan akan berisiko tinggi terhadap masyarakat.  Selain itu, menurut Lestari, pasokan vaksin dengan merek yang berbeda, juga harus diikuti penjelasan yang transparan terkait vaksin Covid-19 tersebut, agar masyarakat tidak ragu untuk menjalani program vaksinasi nasional.  Seperti diberitakan di sejumlah media, pada Senin (8/3), Indonesia mendapat pasokan vaksin Covid-19 produksi AstraZeneca sebanyak 1,11 juta dosis vaksin dengan total berat 4,1 ton. AstraZeneca merupakan merek vaksin Covid-19 kedua yang tiba di Indonesia setelah vaksin produksi Sinovac, yang saat ini sudah didistribusikan ke masyarakat.  Informasi yang transparan antara lain seperti efek samping dan bahan baku produksi vaksin AstraZeneca, lanjut Lestari, harus konsisten disosialisasikan kepada masyarakat luas oleh para pemangku kepentingan untuk menyukseskan program vaksinasi Covid-19 nasional.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/f8dYkXDGf9k

Pasar Gelap Vaksin Covid-19 Harus Diantisipasi dengan Kewaspadaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/cuci-uang.jpg" alt="SINDIKAT INTERNASIONAL: Para tersangka kasus narkoba saat rilis kasus dan pemusnahan barang bukti kemarin. Di antara 25 tersangka terdapat 6 warga negara asing. (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>SINDIKAT INTERNASIONAL: Para tersangka kasus narkoba saat rilis kasus dan pemusnahan barang bukti kemarin. Di antara 25 tersangka terdapat 6 warga negara asing. (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri memusnahkan narkoba hasil tangkapan periode Mei-Juni 2020. Narkoba jenis sabu-sabu, ekstasi, dan erimin 5 itu merupakan hasil transaksi dari pasar gelap Malaysia-Pekanbaru.  Wakabareskrim Polri Irjen Wahyu Hadiningrat mengatakan, pemusnahan tersebut sesuai amanat Undang-undang dan bentuk transparansi kepada publik terkait proses penegakan hukum.  "Pemusnahan barang bukti narkotika merupakan bentuk transparasi penyidik ke publik," kata Wahyu di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (24/7).  Narkoba yang dimusnahkan sebelumnya dites untuk memastikan keasliannya. Lantas dimasukkan ke dalam mesin khusus satu per satu untuk dimusnahkan.  Adapun barang bukti yang dimusnahkan yaitu 175,6 kilogram sabu, 3.000 butir ekstasi dan erimin 5 sebanyak 300 butir.  "Barang bukti narkotika yang dimusnahkan hari ini hasil pengungkapan Dittipid Narkoba Bareskrim dan kerja sama dengan Bea Cukai dan insititusi yang lain," jelas Wahyu.  Mantan Wakapolda Metro Jaya itu menjelaskan, dari penangkapan tersebut aparat menangkap delapan orang tersangka. Mereka tergabung dalam jaringan internasional.  "Ada tiga jaringan besar yaitu Malaysia-Pekanbaru, Malaysia-Aceh, dan West Afrikan," pungkas Wahyu.

Polri Musnahkan 175 Kg Sabu dari Peredaran Jaringan Malaysia-Pekanbaru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/bisnis_pasar_gelap.jpg" alt="TERDATA RESMI: Barang-barang yang siap dikirim ke Bandara Hang Nadiem, Batam. Pembeli barang di Batam tidak kena pajak. (Imam Husein/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TERDATA RESMI: Barang-barang yang siap dikirim ke Bandara Hang Nadiem, Batam. Pembeli barang di Batam tidak kena pajak. (Imam Husein/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>Pemerintah memperketat aturan pajak untuk barang impor yang masuk ke Indonesia. Namun, bagi para pedagang di pasar gelap alias black market, aturan itu tidak terlalu berpengaruh. Sebab, mereka terbiasa menyiasati aturan perpajakan.  SALAH satu lapak di platform penjualan online itu langsung menarik perhatian. Sebab, si pelapak menawarkan beberapa jenis ponsel dengan harga miring. Misalnya, iPhone 11 128 GB original new hanya dibanderol Rp 11.999.999. Padahal, harga resmi di iBox masih berkisar Rp 14.199.000. Artinya, ada selisih Rp 2.199.001.  Namun, barang murah yang diklaim bergaransi resmi Apple itu tidak bisa langsung dikirim. Si penjual yang beralamat di Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), tersebut hanya membuka transaksi dengan mekanisme pre-order (PO) alias pesan dulu. Setelah tujuh hari, pesanan baru dikirim ke alamat pembeli. Baik itu pembeli dari Batam maupun luar Batam.  Penasaran dengan harga iPhone yang murah meriah itu, Jawa Pos menghubungi si penjual. Dalam percakapan via aplikasi, si pelapak menjawab barang yang dijual masih tersedia. Dia memastikan bahwa barang itu orisinal meski selisih harga yang ditawarkan cukup jauh dari harga resmi iBox. ”Iya, asli dong,” katanya.  Si pelapak juga memastikan, ponsel yang dijual bergaransi dan memiliki nomor seri atau international mobile equipment identify (IMEI) resmi dari pemerintah. IMEI merupakan salah satu perangkat yang berfungsi untuk mengetahui identitas HP, mengecek garansi, dan melacak ponsel yang hilang.  Jawa Pos kemudian memutuskan pergi ke Batam untuk memastikan apakah benar masih banyak ponsel berharga miring yang diperdagangkan di kota tersebut. Jawa Pos mencurigai ponsel murah itu diperoleh penjual dari pasar gelap (black market) yang sejatinya dilarang keras oleh pemerintah.  Setiba di Batam, Jawa Pos langsung mendatangi mal yang dikenal banyak orang sebagai surganya ponsel-ponsel ori dengan harga murah. Pusat jual beli handphone itu berada di daerah Nagoya, sekitar 17 kilometer atau 30 menit dari Bandar Udara Internasional Hang Nadim.  Puluhan toko berjejer di mal itu dengan barang dagangan yang seragam alias mirip. Mulai ponsel berbagai merek hingga aksesori HP seperti casing, charger, dan kabel USB.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/bisnis_pasar_gelap_1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> FREE TRADE ZONE: Deretan toko ponsel di Batam. Harga ponsel di Batam lebih murah daripada daerah lain. (Imam Husein/Jawa Pos)  Nah, untuk ponsel ori, harganya boleh dibilang jauh lebih murah dari pasaran. Misalnya iPhone 11 128 GB yang ditawarkan salah satu penjual di lantai dasar. Semula pelapak itu –sebut saja namanya Ucok– menawarkan iPhone keluaran terbaru tersebut dengan harga Rp 12.300.000. Lalu, setelah ditawar, harganya turun menjadi Rp 12.100.000.  Sembari tawar-menawar, Jawa Pos memastikan beberapa spesifikasi iPhone itu apakah sama dengan yang dijual di iBox. Misalnya versi perangkat lunak, garansi, dan yang terpenting: nomor seri. ”Ini (iPhone) garansi internasional,” ucap si penjual.  Lazimnya menjual ponsel baru, penjual tidak mau membuka kardus sebelum ada kesepakatan harga. Dia mengatakan, harga ponsel murah itu memang lazim di Batam seiring dengan status kota tersebut sebagai zona perdagangan bebas (free trade zone/FTZ). Pembeli tidak dikenai pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) ketika membeli barang itu di Batam. ”Kalau beli di Jakarta pasti kena pajak,” ujar pria bertubuh kurus tersebut.  Jawa Pos juga mendatangi toko lain. Sama seperti di toko pertama, mayoritas toko tidak memajang iPhone 11 seperti ponsel-ponsel merek lain. Mereka baru mengeluarkan ponsel pabrikan Amerika itu ketika ada pembeli yang bertanya. ”Karena ini produk BM (black market, Red),” ujar seorang penjual setelah mengambil iPhone 11, entah dari mana.  Dengan status Batam sebagai FTZ, barang impor bebas bea masuk, pajak impor, PPN, dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Artinya, harga barang yang masuk ke kota itu pasti jauh lebih murah daripada di daerah-daerah lain. Namun, bila barang tersebut keluar dari Batam, biaya pajak impor tetap dikenakan. Sesuai aturan, ponsel impor mestinya dikenai PPN 10 persen dan PPh 2,5 persen.  Yang menarik, para penjual yang ditemui Jawa Pos rata-rata sudah terbiasa mengakali aturan itu demi meraup keuntungan maksimal. Modusnya, penjual dan pembeli lebih dulu sepakat menulis harga di bawah pasaran. Kemudian, ponsel murah yang mayoritas diperoleh dari Singapura tersebut dikirim ke pembeli di luar Batam melalui jasa pengiriman dengan tetap membayar PPN dan PPh sebagaimana lazimnya pembelian barang impor. Namun, karena harga sudah dikurangi, otomatis nilai pajak menjadi lebih kecil.  Hal itu dibenarkan seorang pedagang di mal tersebut. Dia mengaku harus menurunkan harga ponsel di invoice agar pajak yang dibayarkan ke pemerintah juga ringan. Pengiriman ponsel, terutama keluaran terbaru, umumnya tidak bisa dilakukan dengan cepat. Berkisar 5–7 hari. ”Di Batam ini kan barang masuk bebas, tapi kalau keluar nggak bisa bebas,” jelasnya.  Bukan hanya ponsel yang jadi objek perdagangan gelap itu. Sepatu impor juga demikian. Seorang pedagang mengatakan, pengiriman sepatu impor dari Batam ke luar daerah di Indonesia sejatinya harus mematuhi aturan impor barang kiriman. Dalam aturan itu, nilai barang di atas USD 75 (Rp 1,05 juta) akan dikenai bea masuk 7,5 persen.  Nah, rata-rata pelaku menurunkan harga sepatu di invoice agar beban pajak yang ditanggung juga ringan. Misalnya, sepatu impor seharga Rp 3,8 juta dibikin dengan harga Rp 1,9 juta. Dengan demikian, biaya yang dikeluarkan untuk negara hanya Rp 142,5 ribu dari seharusnya Rp 285 ribu. ”Yang penting kan bayar pajak dan keluar SPPB (surat persetujuan pengeluaran barang, Red)-nya,” dalihnya.  Praktik mengakali pajak itu berlangsung sejak lama. Bahkan bukan hanya untuk ponsel dan sepatu. Para pelaku juga melayani perdagangan tas-tas impor dengan cara serupa. Dan kebanyakan pelanggan atau klien mereka berdomisili di Jakarta serta kota-kota besar lain di Indonesia. Pun, bukan hanya partai kecil, tidak jarang juga pemodal besar yang melakukan praktik itu.  Ketua Umum Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI) Hasan Aula menyatakan, praktik perdagangan handphone yang tidak sesuai aturan pemerintah masuk kategori penyelewengan. Praktik semacam itu harus ditelusuri karena menyalahi aturan. ”Kalau (beli ponsel, Red) dari Batam, mesti bayar pajak, itu standar sekali,” ungkapnya saat dihubungi Jawa Pos.  APSI mengaku pernah menghitung, indikasi penyelewengan tersebut merugikan negara Rp 2–3 triliun per tahun. Hitungan itu merujuk potensi pajak yang hilang gara-gara ponsel ilegal yang masuk ke Indonesia melalui jalur tidak resmi. ”Intinya, (semua perdagangan ponsel, Red) yang tidak sesuai dengan aturan pemerintah berarti ilegal,” tegasnya.

Bisnis Pasar Gelap di Batam Yang Merugikan Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/terbukti-korut-hasilkan-uang-dari-pasar-gelap_m_175725.jpeg" alt="SOROTAN: Foto rilisan Polisi Federal Australia yang memperlihatkan pria yang diduga sebagai Chan Han Choi. Blur pada wajah asli polisi." width="100%">
<figcaption>SOROTAN: Foto rilisan Polisi Federal Australia yang memperlihatkan pria yang diduga sebagai Chan Han Choi. Blur pada wajah asli polisi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tudingan bahwa Korea Utara (Korut) menghasilkan uang dari pasar gelap bukan isapan jempol. Chan Han Choi menjadi bukti nyata. Pria 59 tahun itu ditangkap Sabtu lalu (16/12) di Sydney, Australia, karena menjadi agen ekonomi untuk Pyongyang.  Choi menghasilkan jutaan dolar dari transaksi ilegal dan mengirimkan uang tersebut ke Korut. Kemarin (17/12) dia dijatuhi enam dakwaan terkait perannya menjadi perantara penjualan komponen misil dan keahlian dari Korut ke perusahaan internasional lain. Choi menjadi orang pertama yang didakwa melanggar undang-undang senjata pemusnah masal di Australia. Hukumannya maksimal 10 tahun penjara.  Polisi Federal Australia (AFP) mengungkapkan, Choi menggunakan komunikasi yang dienkripsi untuk menjual dan mendiskusikan suplai senjata pemusnah masal. Pria berdarah Korea yang telah tinggal selama tiga dekade di Australia itu menjual perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan misil balistik, komponen misil, dan juga transfer keahlian dari Korut ke lembaga-lembaga internasional. Polisi tidak mengungkap nama-nama lembaga yang melakukan transaksi dengan Choi.  &rsquo;&rsquo;AFP menyatakan bahwa pria ini merupakan agen yang setia pada Korut dan dia yakin tindakannya adalah aksi cinta terhadap tanah airnya,&rsquo;&rsquo; ujar Asisten Komisaris Polisi Federal Australia Neil Gaughan sebagaimana dilansir kantor berita Associated Press. Choi diketahui melakukan kontak dengan para petinggi Korut. Tindakan Choi tentu saja melanggar sanksi PBB dan Australia terhadap Korut.  Choi juga menjual minyak dan batu permata ke beberapa pihak. Reuters mengungkap bahwa dia juga berusaha menjual batu bara dari Korut ke Vietnam dan Indonesia. Gaughan juga memastikan bahwa pemerintah Indonesia dan Vietnam tidak terlibat dalam jual beli ilegal yang dilakukan Choi. Selain itu, barang-barang yang dijual Choi tidak masuk ke Australia.  Polisi mulai menyelidiki Choi setelah mendapatkan informasi dari lembaga internasional terkait masalah lainnya. Dia ditangkap setelah polisi menemukan cukup bukti.  Ada dua transaksi gagal yang dilakukannya. Jika transaksi itu berhasil, diperkirakan nilainya mencapai puluhan juta dolar. Tidak disebut dengan pasti transaksi apa yang gagal itu. &rsquo;&rsquo;Penyelidikan masih berlangsung dan dakwaan-dakwaan lainnya bisa dijatuhkan terhadap Choi,&rsquo;&rsquo; tegas Gaughan.  Tindakan Choi langsung membuat Perdana Menteri (PM) Australia Malcolm Turnbull berang. Dia menegaskan bahwa Korut adalah negara yang berbahaya, tidak bertanggung jawab, dan mengancam perdamaian. Mereka berdiri dengan melanggar sanksi PBB dengan menjual senjata, narkoba, dan terlibat dalam kejahatan siber.  &rsquo;&rsquo;Penting bagi semua negara untuk bekerja sama dalam menerapkan sanksi karena semakin banyak tekanan ekonomi pada Korut, semakin cepat negara itu kembali rasional,&rsquo;&rsquo; tegas Turnbull. (*)

Terbukti, Korut Hasilkan Uang dari Pasar Gelap

pasar gelap

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pasar gelap

Berita Terkini

Kaspersky Temukan Data Perusahaan Indonesia Dijual di Pasar Gelap

Pasar Gelap Vaksin Covid-19 Harus Diantisipasi dengan Kewaspadaan

Polri Musnahkan 175 Kg Sabu dari Peredaran Jaringan Malaysia-Pekanbaru

Bisnis Pasar Gelap di Batam Yang Merugikan Negara

Terbukti, Korut Hasilkan Uang dari Pasar Gelap

Download Aplikasi JawaPos.com