<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/03/WhatsApp-Image-2024-02-03-at-165641-2559500498.jpg" alt="Dirut PD Pasar Surya Agus Priyo." width="100%">
<figcaption>Dirut PD Pasar Surya Agus Priyo.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya Kota Surabaya terus berupaya menggeliatkan kegiatan pasar. Salah satunya dengan terobosan mempermudah para pedagang mendapatkan Buku Pemakaian Hak Tempat Usaha (BPHTU) yang diterapkan di Pasar Dupak Rukun. Di pasar yang dikenal dengan sebutan pasar loak itu, banyak pedagang sudah menempati stan, namun belum memegang BPHTU atau buku stan. Untuk mendapatkan BPHTU tersebut, pembayarannya bisa dilakukan selama 24 bulan. &rdquo;Harusnya cash, BPHTU-nya baru diterbitkan. Kini bisa diangsur selama dua tahun,&rdquo; kata Direktur Utama PD Pasar Surya Agus Priyo, Sabtu (3/2). Agus Priyo menjelaskan, bagi pedagang yang ingin mengikuti program itu diminta mendaftar atau mendatangi unit kantor pasar setempat. Setelah itu, tim PD Pasar Surya akan melakukan pengecekan luas stan, baru diketahui nilai BPHTU (buku stan) yang harus dibayar. &rdquo;Setelah itu silakan pembayarannya bisa dilakukan selama dua tahun, kemudian buku stannya diberikan,&rdquo; jelas Agus Priyo. Dia mengatakan, masa berlaku buku stan itu sampai 2033. Nah, selain lain melakukan pengecekan, pihaknya akan melakukan verifikasi. Yakni, PD Pasar Surya bakal melakukan pengecekan data apakah pedagang memiliki tunggakan Iuran Layanan Pasar (ILP) atau tidak. &rdquo;Bagi yang ada tunggakan harus dilunasi. Bagi yang tidak ada tunggakan, setelah dua tahun itu, buku stan akan dicetak dan diberikan kepada pedagang yang bersangkutan,&rdquo; ujar Agus Priyo. Dia menjelaskan, BPHTU merupakan salah satu geliat pasar. Dengan memegang buku itu, pedagang telah memiliki legalitas menempati stan. Artinya, pedagang memiliki ketenangan dan kenyamanan berjualan di pasar. &rdquo;Sebaliknya, kalau bukunya belum diterbitkan, legalitasnya menempati stand belum ada, meski sudah ditempati bertahun-tahun,&rdquo; terang Agus Priyo. Berapa biaya untuk mendapatkan buku stan? Agus Priyo menjabarkan, nominalnya tergantung luas stan. &rdquo;Jadi nanti harus diukur dulu luas stannya. Setelah itu dikalikan nilai per meternya,&rdquo; jawab dia. Sementara itu, salah satu pedagang Dupak Rukun H Muafi menyatakan, dukungan program untuk mendapatkan buku stan selama dua tahun. &rdquo;Saya rasa teman-teman pedagang akan banyak yang mau,&rdquo; kata Muafi. Muafi menyebut, saat ini sudah ada sekitar 50 pedagang yang sudah siap mengikuti program itu. Nama-nama tersebut sudah diserahkan ke PD Pasar Surya untuk diverifikasi. Diharapkan, verifikasi tersebut tidak lama, dan pengecekan di lapangan segera bisa dilakukan. &rdquo;Kalau sudah ada langkah konkret di lapangan, teman-teman biasanya akan tertarik. Selain itu kami juga akan membantu menyosialisasikan ini kepada para pedagang,&rdquo; terang Muafi.

PD Pasar mempermudah para pedagang mendapatkan Buku Pemakaian Hak Tempat Usaha (BPHTU) yang diterapkan di Pasar Dupak Rukun

PD Pasar Surya Surabaya Berikan Kemudahan Pengurusan Buku Stan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/02/WhatsApp-Image-2023-08-02-at-1348221-1385542951.jpg" alt="Ketua Dewan Penasihat DPD Gerindra Jatim Bambang Haryo Soekartono tinjau Pasar Dupak Bandar Rejo Surabaya." width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Penasihat DPD Gerindra Jatim Bambang Haryo Soekartono tinjau Pasar Dupak Bandar Rejo Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua Dewan Penasihat DPD Gerindra Jatim Bambang Haryo Soekartono (BHS) meninjau Pasar Dupak Bandar Rejo Surabaya. Dia melihat kondisi kelayakan pasar dan memberikan penghargaan kepada pedagang, karena memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen. BHS tiba di Pasar Dupak Bandar Rejo Surabaya sekitar pukul 08.00. Bersama relawan BHS Peduli, dia menyapa pedagang dan berdialog mengenai harga sembako. Dan selanjutnya melihat kantor pengelola pasar. Di kantor tersebut, BHS melihat alat pemadam kebakaran ringan (apar) yang tersedia sudah kedaluwarsa. Dia menawarkan bantuan 2 apar untuk keamanan pasar. &rdquo;Saya pikir pelayanan penting, nomor 1 pelayanan, nomor 2 masalah yang berhubungan dengan kualitas, nomor 3 masalah harga. Ini yang perlu dilakukan ibu-ibu (pedagang),&rdquo; ucap BHS. &rdquo;Yang kita harapkan dengan adanya ini mereka berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat,&rdquo; imbuh dia. Menurut BHS agar konsumen merasa nyaman belanja di pasar tradisional, selain keramahan pedagang dan harga murah yang menjadi pertimbangan, masalah infrastruktur juga harus diperhatikan pemerintah kota. Apalagi ketika menjelang musim hujan, saluran selokan harus dibersihkan untuk menghindari banjir. &rdquo;Antisipasi banjir harus dilakukan terutama untuk saluran-saluran seperti Pasar Pabean itu sering banjir, jadi ini terjadi buntu di saluran-saluran. Terus Pasar Pucang, jadi ini butuh penanganan-penanganan cepat jangan sampai pada saat musim hujan ibu-ibu tahu bahwa pasar itu banjir. Kalau pasar itu banjir, mereka itu pasti tidak mau lagi ke pasar,&rdquo; terang BHS. Setelah berdialog dengan pedagang pasar di kawasan Surabaya utara tersebut, BHS disambati warga. Beberapa di antara mereka mengaku tidak mendapatkan bantuan KUR. Sehingga dia akan maksimal memperjuangkan seluruh pedagang mendapatkan KUR dengan bunga rendah sekitar 3 persen per tahun, supaya tidak terjerat pinjol maupun rentenir. &rdquo;KUR yang disiapkan Pak Jokowi itu ternyata tidak nyampai ke ibu-ibu (pedagang) ini yang perlu perhatian pemerintah. KUR yang bunganya 6 persen dan itu saya akan mengusulkan bunganya tidak boleh lebih dari 3 persen. Karena itu dibiayai negara, dibiayai APBN, duit rakyat juga, kenapa harus cari untung. Itu nanti KUR 3 persen,&rdquo; tegas BHS. BHS juga meninjau kondisi toilet pasar. Kondisinya kurang mumpuni. Dia menyumbangkan satu pompa air dan instalasinya agar menjadi lebih baik ketika digunakan pedagang maupun konsumen.

Ketua Dewan Penasihat DPD Gerindra Jatim Bambang Haryo Soekartono (BHS) meninjau Pasar Dupak Bandar Rejo Surabaya

Sidak ke Pasar Dupak Bandarejo, BHS Gerindra Temukan Apar Kadaluarsa dan Minta Perbaiki Toilet

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/pasang-stiker-larangan-di-pasar-tak-berizin-ini_m_139298.jpeg" alt="MELANGGAR: Satpol PP memasang stiker pelanggaran untuk kali kedua di Pasar Tanjungsari 77. Hal itu dilakukan untuk mencegah pedagang kembali." width="100%">
<figcaption>MELANGGAR: Satpol PP memasang stiker pelanggaran untuk kali kedua di Pasar Tanjungsari 77. Hal itu dilakukan untuk mencegah pedagang kembali.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Petugas satpol PP memasang stiker tanda larangan berjualan di Pasar Buah Tanjungsari 77 pada Sabtu (17/6) malam. Langkah tersebut dilakukan untuk mengingatkan para pedagang agar tidak berjualan lagi di pasar yang disegel pada bulan lalu itu.  Tim Asuhan Rembulan Satpol PP Surabaya memasang dua stiker setelah ada indikasi pedagang yang tetap nekat berjualan. &rdquo;Kami pasang lagi agar tidak ada pedagang yang mau ditawari berjualan di sana,&rdquo; jelas Kasatpol PP Irvan Widyanto.  Sebagaimana diketahui, Pasar Tanjungsari ditutup karena tidak memiliki izin mendirikan bangunan atau izin sebagai pasar grosir. Penutupan dilakukan atas protes pedagang Pasar Induk Osowilangun yang sepi pembeli.  Meski tidak ada IMB, pembangunan di pasar tersebut terus dilakukan. Saat ditindak sebelumnya, area sebelah utara belum terbangun. Banyak pedagang yang berjualan di sisi timur. Saat ini sekeliling area pasar terbangun. Bentuk stannya sederhana, hanya bertiang kayu dan beratap seng.  Dari pantauan siang itu, pasar cukup sepi. Hanya satu kios yang menyimpan buah dalam kotak-kotak kayu. Beberapa orang di sana enggan diwawancarai. &rdquo;Saya bukan pedagang, cuma main-main ke sini,&rdquo; kata seorang pria yang tidak mau disebutkan namanya. Dia lantas meminta Jawa Pos bertanya kepada petugas keamanan di pos pintu masuk. Namun, saat itu tidak ada orang.  Ketua Komisi B DPRD Surabaya Mazlan Mansyur meminta dinas perdagangan (disperindag) konsisten. Aturan tatanan pasar harus ditegakkan agar iklim usaha tetap sehat. &rdquo;Disperindag harus punya target. Semua pasar di Surabaya harus berizin,&rdquo; ungkap politikus PKB tersebut.  Bukan hanya Tanjungsari, saat ini terdapat dua pasar lain yang dipermasalahkan. Yakni, Pasar Tanjungsari 74 dan 47. Pasar-pasar itu tetap buka karena belum ditindak satpol PP. Selain itu, ada Pasar II Dupak yang juga tidak berizin. &rdquo;Kami ingin disperindag tidak pandang bulu,&rdquo; tegas Mazlan. (sal/c23/fal)

Pasang Stiker Larangan di Pasar Tak Berizin Ini

pasar dupak

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pasar dupak

Berita Terkini

PD Pasar Surya Surabaya Berikan Kemudahan Pengurusan Buku Stan

Sidak ke Pasar Dupak Bandarejo, BHS Gerindra Temukan Apar Kadaluarsa dan Minta Perbaiki Toilet

Pasang Stiker Larangan di Pasar Tak Berizin Ini

Download Aplikasi JawaPos.com