<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Demo-Tolak-Pengesahan-RKUHP-Dery-16.jpg" alt="Massa aksi menggelar aksi tabur bunga di depan kompleks parlemen menolak rencana pengesahan RKUHP di depan Kompleks Parlemen, Senin (5/12/2022). Dalam aksinya mereka menolak rencana pengesahan RKUHP menjadi UU dalam Sidang Paripurna dalam waktu terdekat." width="100%">
<figcaption>Massa aksi menggelar aksi tabur bunga di depan kompleks parlemen menolak rencana pengesahan RKUHP di depan Kompleks Parlemen, Senin (5/12/2022). Dalam aksinya mereka menolak rencana pengesahan RKUHP menjadi UU dalam Sidang Paripurna dalam waktu terdekat.</figcaption>
</figure>Masyarakat Sipil: Masukan Hanya Ditampung, Tidak Ditindaklanjuti  JawaPos.com – Pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) hari ini (6/12) sulit dibendung. Pemerintah memastikan tidak akan mundur untuk mengesahkannya menjadi undang-undang (UU), meskipun gelombang penolakan masih berlangsung.  Kemarin (5/12) di luar kompleks gedung DPR, masyarakat yang mewakili ratusan organisasi masyarakat sipil di Indonesia menggelar aksi simbolis tabur bunga dan membakar ’’kitab RKUHP’’. Aksi itu merupakan sindiran atas rencana pengesahan RKUHP hari ini. Menurut mereka, disahkannya RKUHP merupakan penanda matinya demokrasi di Indonesia.  Sebagaimana sikap sejak awal, substansi aksi masyarakat sipil tetap menolak pengesahan RKUHP yang dinilai memuat pasal-pasal bermasalah. Di antaranya, pasal tentang living law, hukuman mati, penghinaan presiden, penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara, penghinaan terhadap lembaga peradilan (contempt of court), serta penyelenggaraan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi.  Pasal lain yang dinilai bermasalah adalah pasal tentang penyebaran atau pengembangan ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila, kontrasepsi, pornografi, tindak pidana agama atau kepercayaan, berita bohong, pencemaran, pelanggaran HAM berat, dan pertanggungjawaban pidana disabilitas (selengkapnya lihat grafis).  Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) M. Isnur menyatakan, draf terbaru RKUHP tertanggal 30 November tidak banyak berubah dari draf sebelumnya. Pasal-pasal bermasalah itu, kata dia, berpotensi membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi. Bahkan, menghambat kebebasan akademik hingga membungkam pers.  Pasal-pasal bermasalah juga mempersempit ruang privat masyarakat dan melanggengkan korupsi di Indonesia. ’’Aturan-aturan di RKUHP itu cenderung tajam ke bawah, tumpul ke atas karena mempersulit jeratan pada korporasi jahat yang melanggar hak masyarakat dan pekerja,’’ jelasnya.  Pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Mulya Sarmono menyebutkan, masih ada pasal yang berpotensi jadi pasal karet. Yakni, pasal pencemaran nama baik yang sebelumnya disebut akan dihapus dari UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Nyatanya, pasal itu ada di RKUHP.  Mulya menjelaskan, ketentuan pencemaran itu tertuang dalam Pasal 433, 434, 436, dan 441 RKUHP. Pasal-pasal tersebut mengatur ancaman pidana yang bisa menjerat para pejuang demokrasi. Bahkan, ancaman pidana bisa lebih berat jika pencemaran disampaikan lewat sarana teknologi. ’’Tambahan ancaman hukuman 1/3 ketentuan pidana,’’ terangnya.  Ancaman pidana bagi pelaku pencemaran itu bisa bertambah 1/3 lebih berat apabila pencemaran dilakukan terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugas. ’’Artinya, RKUHP ini mengakomodasi syarat dilakukannya penahanan dengan menggunakan pasal-pasal karet tersebut,’’ kata Mulya.  Masyarakat sipil menilai aspirasi dan masukan terkait RKUHP hanya ditampung tanpa ditindaklanjuti dengan dialog dua arah.  Sementara itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna H. Laoly mengklaim bahwa pemerintah sudah mengakomodasi aspirasi masyarakat sipil dalam pembahasan RKUHP. Pemerintah, kata dia, aktif menyosialisasikan RKUHP ke pelosok tanah air. Tidak hanya Kemenkum HAM, kementerian dan lembaga pemerintahan yang lain juga melakukan sosialisasi di daerah. Pemerintah dan DPR mengundang berbagai pihak seperti Dewan Pers, LBH, dan organisasi lainnya. ’’Kami tampung semua. Kami masukkan aspirasi dari masyarakat,’’ terangnya di kompleks parlemen Senayan kemarin.  Menurut politikus PDIP tersebut, wajar jika ada yang tidak setuju dan menolak RKUHP. Tidak mungkin 100 persen masyarakat setuju dengan RKUHP. Perbedaan pandangan itu hal yang biasa di negara demokrasi. Namun, menurut dia, tidak kemudian membatalkan RUU yang sudah disepakati DPR dan pemerintah.  Yasonna menambahkan, perbedaan pendapat merupakan hal yang biasa. Dia mempersilakan pihak yang tidak setuju untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). ’’Saya mohon gugat saja ke MK. Itu cara yang lebih elegan,’’ ucapnya.  Anggota Komisi III DPR Taufik Basari mengatakan, sangat kecil kemungkinan pengesahan RKUHP akan ditunda. Menurut dia, situasinya berbeda pada 2019. Saat itu pengesahan RKUHP menjadi UU ditunda karena masih banyak pasal yang kontroversial. Ketika itu publik mendesak agar dilakukan perbaikan.  Maka, setelah 2019, DPR melakukan perbaikan dan perubahan terhadap sejumlah pasal yang dipermasalahkan. Dengan demikian, draf RKUHP yang sekarang ini sudah banyak dilakukan perubahan. ’’Sehingga tidak ada alasan untuk menunda seperti yang dilakukan pada 2019,’’ tandasnya.  Kejahatan HAM  Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro ikut menyoal tentang masuknya pasal tindak pidana pelanggaran HAM berat dalam RKUHP. Menurut dia, jika dibenturkan dengan UU Nomor 26/2000 tentang Pengadilan HAM, pasal tindak pidana berat terhadap HAM di RKUHP itu akan memunculkan kecenderungan ancaman pemidanaan penjara yang menurun.  Sebagai contoh, kecenderungan yang dimaksud itu bisa dilihat dari ancaman pidana untuk kejahatan genosida di RKUHP yang jomplang dengan UU Pengadilan HAM. Di RKUHP, ancaman paling singkat untuk pelaku kejahatan itu adalah lima tahun. Sementara itu, di UU Pengadilan HAM, ancaman pidana minimal 10 tahun.  Atnike menambahkan, dalam delik pelanggaran HAM berat terdapat asas retroaktif dan prinsip tidak mengenal kedaluwarsa. Nah, masuknya pasal tindak pidana berat terhadap HAM di RKUHP berpotensi membuat 15 peristiwa pelanggaran HAM berat yang sudah selesai penyelidikannya menjadi dianggap tidak ada, bahkan tidak pernah terjadi. ’’Padahal, faktanya, kita masih bisa menemukan korban-korban atas peristiwa-peristiwa tersebut (pelanggaran HAM berat, Red),’’ ujarnya.  Atnike menyebut RKUHP secara prinsip telah membuat pelanggaran HAM berat tereduksi. Yakni, dari kejahatan luar biasa menjadi tindak pidana biasa. "Ini membuat efek jera (bagi pelaku pelanggaran HAM berat, Red) menjadi tidak jelas," cetusnya.  Atas dasar itu, Komnas HAM mendesak pemerintah dan DPR untuk menghapus tindak kejahatan kemanusiaan dalam RKUHP. Jika tidak, penuntutan atau penyelesaian kejahatan kemanusiaan menjadi tidak efektif.

RKUHP Masih Memuat Pasal Karet

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Presiden-Jokowi-Raka.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Raka Denny/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Raka Denny/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - DPR telah menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) guna membahas Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ini dilakukan setelah Presiden Jokowi meminta penundaan pengesahan Revisi Undang-Undang KUHP.  Ketua Panita Kerja (Panja) DPR Revisi KUHP Mulfachri Harahab mengatakan, pihaknya akan terus melakukan pembahasan. Meskipun, pengesahan Revisi UU KUHP batal tidak dilakukan pada Se‎lasa (24/9).  "Mungkin tidak dalam paripurna terdekat ya, karena masih ada tiga kali paripurna sampai dengan tanggal 30 September," ujar Mulfachri di Istana Negara, Jakarta, Senin (23/9).  Sebab, lanjut Mulfachri, bisa saja revisi KUHP akan disahkan oleh DPR periode 2014-2019 ini. Karena masih ada waktu melakukan pembahasan sampai berakhirnya DPR periode ini.  Mulfachri mengatakan, sebelum pengesahan Revisi KUHP tersebut juga akan ada lobi antara pemerintah dan DPR. Nantinya, keputusan lobi tersebut sangat tergantung disahkan Revisi UU KUHP atau tidak.  "Nanti kita lihat sejauh mana forum lobi tersebut menghasilkan sesuatu yang baik untuk kita semua. Mudah-mudahan forum lobi bisa menghasilkan suatu yang produktif ," katanya.  Sementara mengenai ada pasal-pasal yang dianggap bermasalah dan menimbulkan polemik. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini berharap ada satu kesepakatan yang dihasilkan antara pemerintah dan DPR.  "Kalau satu dua pasal dianggap masih kurang selaras dengan kehidupan berbangasa, ya kita sesuaikan," ungkapnya.  ‎Selain itu, Wakil Ketua Komisi III DPR ini menambahkan, Presiden Jokowi tidak menolak adanya Revisi KUHP. Ia hanya menginginkan dilakukannya penundaan pembahasan sampai diperbaiki pasal-pasal yang dianggap bermasalah.  ‎"Presiden bukan menolak, tapi menunda. Apa yang disampaikan presiden hanya menyampaikan untuk menunda," tuturnya.  Adapun yang hadir dalam rapat konsultasi dengan Presiden Jokowi adalah, Ketua DPR Bambang Soesatyo ditemani para Wakil Ketua DPR, yakni Fahri Hamzah, Agus Hermanto, Utut Adianto.  Hadir juga Ketua Fraksi Nasdem Johnny G Platte, Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, Sekretaris Fraksi Golkar Adies Kadir, Bendahara Fraksi PD-P Alex Indra Lukman, Ketua Fraksi PAN Mulfachri Harahap, Ketua Fraksi PPP, dan Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini. Selain itu ada juga Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin dan Wakil Ketua Komisi III Erma Suryani Ranik.  Adapun, pemerintah dan DPR sebelumnya sepakat mengesahkan RKUHP pada 24 September. ‎Namun, Presiden Jokowi meminta DPR menunda pengesahan revisi KUHP yang menuai polemik di masyarakat.  Ia meminta pengesahan RUU KUHP tidak dilakukan oleh DPR periode ini yang akan habis masa tugasnya pada 30 September mendatang.  "Saya perintahkan Menkumham untuk menyampaikan sikap ini kepada DPR ini agar pengesahan RUU KUHP ditunda dan pengesahannya tak dilakukan DPR periode ini," kata Jokowi di Istana Bogor, Jumat (20/9).  Jokowi menyebut, permintaan ini karena ia mencermati masukan berbagai kalangan yang berkeberatan dengan sejumlah substasi RKUHP. Jokowi mencatat, setidaknya ada 14 pasal bermasalah yang harus dikaji ulang dalam RKUHP‎.

Bertemu dengan Jokowi, DPR Tetap Bahas Revisi KUHP

pasal karet KUHP

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pasal karet KUHP

Berita Terkini

RKUHP Masih Memuat Pasal Karet

Bertemu dengan Jokowi, DPR Tetap Bahas Revisi KUHP

Download Aplikasi JawaPos.com