<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bahas-revisi-uu-kuhp-ppp-soroti-pidana-bagi-pelaku-lgbt_c_217426.jpeg" alt="ILUSTRASI KUHP" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI KUHP</figcaption>
</figure> </div> <div class="mt-5"> JawaPos.com &ndash; Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) memastikan akan mengawasi penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru yang mulai berlaku pada Jumat (2/1), terkhusus dalam pelaksanaannya oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Komisioner Kompolnas, Yusuf Warsim, menyatakan pengawasan tersebut merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi Kompolnas untuk memastikan akuntabilitas penegakan hukum pidana oleh Polri dengan berlandaskan KUHP dan KUHAP nasional yang baru. &ldquo;Pengawasan Kompolnas untuk memastikan akuntabilitas penegakan hukum pidana oleh Polri dengan KUHP dan KUHAP Baru,&rdquo; kata Yusuf kepada wartawan, Jumat (2/1). Yusuf menjelaskan, khusus untuk pemberlakuan KUHAP baru, masih diperlukan sejumlah aturan pelaksana. Aturan tersebut nantinya akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Presiden (Perpres) agar implementasi di lapangan memiliki pedoman yang jelas. &ldquo;KUHAP sendiri tentu perlu aturan pelaksana dalam bentuk PP dan Perpres,&rdquo; ujarnya. Lebih lanjut, Yusuf menegaskan Kompolnas akan memberikan perhatian khusus terhadap sejumlah ketentuan yang selama ini menjadi kekhawatiran publik. Salah satunya adalah delik terkait pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi tanpa pemberitahuan kepada aparat berwenang. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 256 KUHP. Dalam pasal itu disebutkan, setiap orang yang melakukan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi tanpa pemberitahuan dan dinilai mengganggu ketertiban umum dapat dikenai pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 10 juta. &ldquo;Kompolnas akan pantau dan awasi delik-delik yang menjadi kekhawatiran masyarakat, salah satunya delik unras tanpa memberitahukan,&rdquo; tegasnya. Terpisah,&nbsp;Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menyatakan pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru menandai berakhirnya penggunaan hukum pidana kolonial yang telah berlaku lebih dari satu abad di Indonesia. Momentum ini sekaligus membuka babak baru penegakan hukum nasional yang lebih modern, berkeadilan, serta berakar pada nilai-nilai Pancasila dan budaya bangsa. &ldquo;Pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru hari ini merupakan momentum bersejarah bagi bangsa Indonesia. Kita secara resmi meninggalkan sistem hukum pidana kolonial dan memasuki era penegakan hukum yang lebih manusiawi, modern, dan berkeadilan,&rdquo; ucap Yusril. Yusril menjelaskan, KUHAP baru juga menggantikan KUHAP lama yang merupakan produk Orde Baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Meski disusun pascakemerdekaan, KUHAP lama dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berkembang setelah amandemen UUD 1945, sehingga perlu diperbarui agar selaras dengan KUHP nasional yang baru. Menurut Yusril, reformasi hukum pidana ini merupakan hasil proses panjang yang telah dimulai sejak era Reformasi 1998. KUHP lama yang bersumber dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie tahun 1918 dinilai tidak lagi relevan dengan dinamika masyarakat modern karena bersifat represif, terlalu menitikberatkan pidana penjara, serta kurang memberi ruang pada keadilan restoratif dan perlindungan HAM. Dalam KUHP nasional yang baru, pendekatan hukum pidana mengalami perubahan mendasar dari retributif menjadi restoratif. Tujuan pemidanaan tidak lagi semata-mata menghukum pelaku, melainkan juga memulihkan korban, masyarakat, dan pelaku itu sendiri. Hal ini tercermin dari perluasan pidana alternatif seperti kerja sosial, rehabilitasi, dan mediasi, termasuk penekanan rehabilitasi medis dan sosial bagi pengguna narkotika guna mengurangi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Selain itu, KUHP nasional juga mengintegrasikan nilai-nilai lokal, adat, dan budaya Indonesia ke dalam sistem hukum pidana. Ketentuan yang bersifat sensitif, seperti hubungan di luar perkawinan, dirumuskan sebagai delik aduan untuk mencegah intervensi negara yang berlebihan ke ranah privat. &ldquo;KUHP baru ini menjaga keseimbangan antara perlindungan kebebasan berekspresi dan kepentingan masyarakat, serta memastikan pemidanaan dilakukan secara proporsional,&rdquo; pungkasnya. </div>

Kompolnas memastikan akan mengawasi penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan KUHAP yang baru berlaku.

Awasi Penerapan KUHP dan KUHAP Baru, Kompolnas Redam Kekhawatiran Soal Pasal Karet

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/25/ilustrasi-mobil-penyuluhan-binmas-polisi-drw-3189185438.jpg" alt="Ilustrasi polisi. (Darwin Fatir/Antara)&nbsp;" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi polisi. (Darwin Fatir/Antara)&nbsp;</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) memastikan akan mengawasi penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru yang mulai berlaku pada Jumat (2/1), terkhusus dalam pelaksanaannya oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Komisioner Kompolnas, Yusuf Warsim, menyatakan pengawasan tersebut merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi Kompolnas untuk memastikan akuntabilitas penegakan hukum pidana oleh Polri dengan berlandaskan KUHP dan KUHAP nasional yang baru. &ldquo;Pengawasan Kompolnas untuk memastikan akuntabilitas penegakan hukum pidana oleh Polri dengan KUHP dan KUHAP Baru,&rdquo; kata Yusuf kepada wartawan, Jumat (2/1). Yusuf menjelaskan, khusus untuk pemberlakuan KUHAP baru, masih diperlukan sejumlah aturan pelaksana. Aturan tersebut nantinya akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Presiden (Perpres) agar implementasi di lapangan memiliki pedoman yang jelas. &ldquo;KUHAP sendiri tentu perlu aturan pelaksana dalam bentuk PP dan Perpres,&rdquo; ujarnya. Lebih lanjut, Yusuf menegaskan Kompolnas akan memberikan perhatian khusus terhadap sejumlah ketentuan yang selama ini menjadi kekhawatiran publik. Salah satunya adalah delik terkait pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi tanpa pemberitahuan kepada aparat berwenang. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 256 KUHP. Dalam pasal itu disebutkan, setiap orang yang melakukan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi tanpa pemberitahuan dan dinilai mengganggu ketertiban umum dapat dikenai pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 10 juta. &ldquo;Kompolnas akan pantau dan awasi delik-delik yang menjadi kekhawatiran masyarakat, salah satunya delik unras tanpa memberitahukan,&rdquo; tegasnya. Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menyatakan pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru menandai berakhirnya penggunaan hukum pidana kolonial yang telah berlaku lebih dari satu abad di Indonesia. Momentum ini sekaligus membuka babak baru penegakan hukum nasional yang lebih modern, berkeadilan, serta berakar pada nilai-nilai Pancasila dan budaya bangsa. &ldquo;Pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru hari ini merupakan momentum bersejarah bagi bangsa Indonesia. Kita secara resmi meninggalkan sistem hukum pidana kolonial dan memasuki era penegakan hukum yang lebih manusiawi, modern, dan berkeadilan,&rdquo; ucap Yusril. Yusril menjelaskan, KUHAP baru juga menggantikan KUHAP lama yang merupakan produk Orde Baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Meski disusun pascakemerdekaan, KUHAP lama dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berkembang setelah amandemen UUD 1945, sehingga perlu diperbarui agar selaras dengan KUHP nasional yang baru. Menurut Yusril, reformasi hukum pidana ini merupakan hasil proses panjang yang telah dimulai sejak era Reformasi 1998. KUHP lama yang bersumber dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie tahun 1918 dinilai tidak lagi relevan dengan dinamika masyarakat modern karena bersifat represif, terlalu menitikberatkan pidana penjara, serta kurang memberi ruang pada keadilan restoratif dan perlindungan HAM. Dalam KUHP nasional yang baru, pendekatan hukum pidana mengalami perubahan mendasar dari retributif menjadi restoratif. Tujuan pemidanaan tidak lagi semata-mata menghukum pelaku, melainkan juga memulihkan korban, masyarakat, dan pelaku itu sendiri. Hal ini tercermin dari perluasan pidana alternatif seperti kerja sosial, rehabilitasi, dan mediasi, termasuk penekanan rehabilitasi medis dan sosial bagi pengguna narkotika guna mengurangi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Selain itu, KUHP nasional juga mengintegrasikan nilai-nilai lokal, adat, dan budaya Indonesia ke dalam sistem hukum pidana. Ketentuan yang bersifat sensitif, seperti hubungan di luar perkawinan, dirumuskan sebagai delik aduan untuk mencegah intervensi negara yang berlebihan ke ranah privat. &ldquo;KUHP baru ini menjaga keseimbangan antara perlindungan kebebasan berekspresi dan kepentingan masyarakat, serta memastikan pemidanaan dilakukan secara proporsional,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

Kompolnas pastikan awasi penerapan KUHP dan KUHAP baru Polri. Fokus pantau pasal karet dan delik demonstrasi demi penegakan hukum.

Kompolnas Pastikan Awasi Penerapan KUHP dan KUHAP Baru oleh Polri, Khususnya soal Kekhawatiran Publik Terkait Pasal Karet

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Ilustrasi-Gedung-DPR-MPR-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Ilustrasi Gedung DPR MPR - Dery Ridwansah (2)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung DPR MPR - Dery Ridwansah (2)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Polemik mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) masih berlanjut. Setelah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Kamis (4/1), beberapa pihak masih menyayangkan adanya pasal karet. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Advokasi UU ITE (Koalisi Serius) menilai revisi kedua UU ITE masih mempertahankan pasal-pasal karet. Ketua Umum Pengurus YLBHI Muhammad Isnur menyatakan, Koalisi Serius sejak awal menyoroti tertutupnya proses revisi sehingga memberikan sedikit ruang bagi keterlibatan dan pengawasan publik. &rdquo;Alih-alih menghilangkan pasal yang selama ini bermasalah, koalisi menemukan bahwa perubahan undang-undang ini masih mempertahankan masalah lama,&rdquo; terang Isnur kemarin (5/1). Misalnya, pasal 27 ayat (1) hingga (4) yang kerap dipakai untuk mengkriminalisasi warga sipil. Lalu, pasal 28 ayat (1) dan (2) yang kerap dipakai untuk membungkam kritik hingga ketentuan pemidanaan dalam pasal 45, 45A, dan 45B. &rdquo;DPR bersama pemerintah juga menambahkan ketentuan baru. Salah satunya, pasal 27A tentang penyerangan kehormatan atau nama baik orang,&rdquo; terangnya. Aturan tersebut masih bersifat lentur dan berpotensi mengkriminalisasi masyarakat yang kritis. Terpisah, Menkominfo Budi Arie menyatakan, pemerintah ingin menjaga ruang digital lebih kondusif dan lebih berbudaya. Dia membantah bahwa UU ITE 2024 dapat dipakai untuk kriminalisasi. &rdquo;Ini ketakutan sama bayangan sendiri, kalau kalian baik-baik tidak usah takut kan,&rdquo; imbuhnya. Menurut Budi, pemerintah siap membuka ruang diskusi terkait UU ITE. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyatakan, pemerintah siap mendengar kritik dari masyarakat. Demi memperkuat aturan pelaksana, peran masyarakat akan lebih didengar. &rdquo;Detailnya nanti pada peraturan-peraturan pelaksanaan dari pemerintah. Itu yang perlu diperkuat,&rdquo; ujarnya. (elo/lyn/c7/bay)

Polemik mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) masih berlanjut. Pasal karet masih ada.

Setelah Direvisi, Masih Ada Pasal Karet di UU ITE Terbaru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/07/image-2-1565871369.jpg" alt="Presiden Jokowi Saat Memberikan Pidato Kepada Publik (setkab.go.id)." width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi Saat Memberikan Pidato Kepada Publik (setkab.go.id).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), pada Selasa (2/1). Namun, Revisi UU ITE itu dinilai masih menyimpan masalah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Koalisi Masyarakat Sipil untuk Advokasi UU ITE (Koalisi Serius) mengungkapkan bahwa revisi UU ITE masih memuat pasal-pasal bermasalah seperti pencemaran dan penyerangan nama baik, ujaran kebencian, informasi palsu, dan pemutusan akses. Pasal-pasal bermasalah tersebut akan memperpanjang ancaman bagi publik mendapatkan informasi serta hak kebebasan berekspresi di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"UU ITE di Indonesia adalah salah satu contoh tren di dunia bagaimana undang-undang terkait kejahatan dunia maya disalahgunakan untuk membungkam kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. Sejak disahkan pada 2008 dan revisi pertama 2016, UU ITE telah mengkriminalisasi pembela hak asasi manusia (HAM), jurnalis, perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual, hingga warga yang melontarkan kritik sahnya," kata Ketua Umum Pengurus YLBHI Muhammad Isnur dalam keterangannya, Jumat (5/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013699295/tahun-2023-kunjungan-ke-tenpinabpbd-jawa-timur-meningkat-tajam-hingga-2563-persen">Tahun 2023, Kunjungan ke Tenpina&nbsp;BPBD Jawa Timur Meningkat Tajam Hingga 256,3 Persen</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Koalisi Serius sejak awal menyoroti tertutupnya proses revisi UU ITE, sehingga memberikan sedikit ruang bagi keterlibatan dan pengawasan publik. Menurut Isnur, kurangnya transparansi ini menimbulkan risiko besar yang berpotensi menghasilkan peraturan yang menguntungkan elite dibandingkan perlindungan hak asasi manusia.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Alih-alih menghilangkan pasal yang selama ini bermasalah, lanjut Isnur, koalisi justru menemukan bahwa perubahan Undang-undang ITE ini masih mempertahankan masalah lama. Pasal-pasal bermasalah itu antara lain Pasal 27 ayat (1) hingga (4) yang kerap dipakai untuk mengkriminalisasi warga sipil; Pasal 28 ayat (1) dan (2) yang kerap dipakai untuk membungkam kritik; hingga ketentuan pemidanaan dalam Pasal 45, 45A, dan 45B.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, DPR bersama Pemerintah juga menambahkan ketentuan baru, salah satunya Pasal 27A tentang penyerangan kehormatan atau nama baik orang. Ketentuan ini masih bersifat lentur dan berpotensi mengkriminalisasi masyarakat yang kritis.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/013699291/fans-k-pop-merapat-korea-selatan-segera-luncurkan-visa-khusus-penggemar-budaya-korea">Fans K-Pop Merapat! Korea Selatan Segera Luncurkan Visa Khusus Penggemar Budaya Korea!</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pasal baru lainnya adalah Pasal 27B tentang ancaman pencemaran," ucap Isnur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, ada juga pasal 28 ayat 3 dan pasal 45A ayat (3) tentang pemberitahuan bohong yang sudah memiliki padanannya dalam KUHP baru. Ia memandang, pasal berpotensi berpotensi multitafsir karena tidak ada penjelasan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan pemberitahuan bohong dalam pasal ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pasal 28 ayat 3 berbunyi, setiap orang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat," ungkap Isnur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013699280/kecelakaan-pesawat-di-jepang-maskapai-japan-airline-ungkap-segini-kerugiannya">Kecelakaan Pesawat di Jepang, Maskapai Japan Airline Ungkap Segini Kerugiannya</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain pasal-pasal pemidanaan, hasil revisi kedua UU ITE masih mempertahankan Pasal 40 yang memberikan kewenangan besar bagi pemerintah dalam memutus akses terhadap informasi yang dianggap mengganggu ketertiban dan dan melanggar hukum.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena, Isnur menegaskan pihaknya mendesak pemerintah untuk memastikan implementasi UU Nomor 1/2024 agar tidak digunakan untuk mengkriminalisasi kelompok kritis dan korban kejahatan yang sesungguhnya.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mendesak pemerintah dan DPR RI untuk menerapkan partisipasi publik yang bermakna dalam setiap pengambilan keputusan," pungkasnya.</div> </div>

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Advokasi UU ITE (Koalisi Serius) mengungkapkan bahwa revisi UU ITE masih memuat pasal-pasal bermasalah.

Koalisi Serius Sebut Revisi Kedua UU ITE Masih Pertahankan Pasal-Pasal Karet yang Berbahaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Demo-Tolak-Pengesahan-RKUHP-Dery-16.jpg" alt="Massa aksi menggelar aksi tabur bunga di depan kompleks parlemen menolak rencana pengesahan RKUHP di depan Kompleks Parlemen, Senin (5/12/2022). Dalam aksinya mereka menolak rencana pengesahan RKUHP menjadi UU dalam Sidang Paripurna dalam waktu terdekat." width="100%">
<figcaption>Massa aksi menggelar aksi tabur bunga di depan kompleks parlemen menolak rencana pengesahan RKUHP di depan Kompleks Parlemen, Senin (5/12/2022). Dalam aksinya mereka menolak rencana pengesahan RKUHP menjadi UU dalam Sidang Paripurna dalam waktu terdekat.</figcaption>
</figure>Masyarakat Sipil: Masukan Hanya Ditampung, Tidak Ditindaklanjuti  JawaPos.com – Pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) hari ini (6/12) sulit dibendung. Pemerintah memastikan tidak akan mundur untuk mengesahkannya menjadi undang-undang (UU), meskipun gelombang penolakan masih berlangsung.  Kemarin (5/12) di luar kompleks gedung DPR, masyarakat yang mewakili ratusan organisasi masyarakat sipil di Indonesia menggelar aksi simbolis tabur bunga dan membakar ’’kitab RKUHP’’. Aksi itu merupakan sindiran atas rencana pengesahan RKUHP hari ini. Menurut mereka, disahkannya RKUHP merupakan penanda matinya demokrasi di Indonesia.  Sebagaimana sikap sejak awal, substansi aksi masyarakat sipil tetap menolak pengesahan RKUHP yang dinilai memuat pasal-pasal bermasalah. Di antaranya, pasal tentang living law, hukuman mati, penghinaan presiden, penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara, penghinaan terhadap lembaga peradilan (contempt of court), serta penyelenggaraan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi.  Pasal lain yang dinilai bermasalah adalah pasal tentang penyebaran atau pengembangan ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila, kontrasepsi, pornografi, tindak pidana agama atau kepercayaan, berita bohong, pencemaran, pelanggaran HAM berat, dan pertanggungjawaban pidana disabilitas (selengkapnya lihat grafis).  Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) M. Isnur menyatakan, draf terbaru RKUHP tertanggal 30 November tidak banyak berubah dari draf sebelumnya. Pasal-pasal bermasalah itu, kata dia, berpotensi membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi. Bahkan, menghambat kebebasan akademik hingga membungkam pers.  Pasal-pasal bermasalah juga mempersempit ruang privat masyarakat dan melanggengkan korupsi di Indonesia. ’’Aturan-aturan di RKUHP itu cenderung tajam ke bawah, tumpul ke atas karena mempersulit jeratan pada korporasi jahat yang melanggar hak masyarakat dan pekerja,’’ jelasnya.  Pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Mulya Sarmono menyebutkan, masih ada pasal yang berpotensi jadi pasal karet. Yakni, pasal pencemaran nama baik yang sebelumnya disebut akan dihapus dari UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Nyatanya, pasal itu ada di RKUHP.  Mulya menjelaskan, ketentuan pencemaran itu tertuang dalam Pasal 433, 434, 436, dan 441 RKUHP. Pasal-pasal tersebut mengatur ancaman pidana yang bisa menjerat para pejuang demokrasi. Bahkan, ancaman pidana bisa lebih berat jika pencemaran disampaikan lewat sarana teknologi. ’’Tambahan ancaman hukuman 1/3 ketentuan pidana,’’ terangnya.  Ancaman pidana bagi pelaku pencemaran itu bisa bertambah 1/3 lebih berat apabila pencemaran dilakukan terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugas. ’’Artinya, RKUHP ini mengakomodasi syarat dilakukannya penahanan dengan menggunakan pasal-pasal karet tersebut,’’ kata Mulya.  Masyarakat sipil menilai aspirasi dan masukan terkait RKUHP hanya ditampung tanpa ditindaklanjuti dengan dialog dua arah.  Sementara itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna H. Laoly mengklaim bahwa pemerintah sudah mengakomodasi aspirasi masyarakat sipil dalam pembahasan RKUHP. Pemerintah, kata dia, aktif menyosialisasikan RKUHP ke pelosok tanah air. Tidak hanya Kemenkum HAM, kementerian dan lembaga pemerintahan yang lain juga melakukan sosialisasi di daerah. Pemerintah dan DPR mengundang berbagai pihak seperti Dewan Pers, LBH, dan organisasi lainnya. ’’Kami tampung semua. Kami masukkan aspirasi dari masyarakat,’’ terangnya di kompleks parlemen Senayan kemarin.  Menurut politikus PDIP tersebut, wajar jika ada yang tidak setuju dan menolak RKUHP. Tidak mungkin 100 persen masyarakat setuju dengan RKUHP. Perbedaan pandangan itu hal yang biasa di negara demokrasi. Namun, menurut dia, tidak kemudian membatalkan RUU yang sudah disepakati DPR dan pemerintah.  Yasonna menambahkan, perbedaan pendapat merupakan hal yang biasa. Dia mempersilakan pihak yang tidak setuju untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). ’’Saya mohon gugat saja ke MK. Itu cara yang lebih elegan,’’ ucapnya.  Anggota Komisi III DPR Taufik Basari mengatakan, sangat kecil kemungkinan pengesahan RKUHP akan ditunda. Menurut dia, situasinya berbeda pada 2019. Saat itu pengesahan RKUHP menjadi UU ditunda karena masih banyak pasal yang kontroversial. Ketika itu publik mendesak agar dilakukan perbaikan.  Maka, setelah 2019, DPR melakukan perbaikan dan perubahan terhadap sejumlah pasal yang dipermasalahkan. Dengan demikian, draf RKUHP yang sekarang ini sudah banyak dilakukan perubahan. ’’Sehingga tidak ada alasan untuk menunda seperti yang dilakukan pada 2019,’’ tandasnya.  Kejahatan HAM  Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro ikut menyoal tentang masuknya pasal tindak pidana pelanggaran HAM berat dalam RKUHP. Menurut dia, jika dibenturkan dengan UU Nomor 26/2000 tentang Pengadilan HAM, pasal tindak pidana berat terhadap HAM di RKUHP itu akan memunculkan kecenderungan ancaman pemidanaan penjara yang menurun.  Sebagai contoh, kecenderungan yang dimaksud itu bisa dilihat dari ancaman pidana untuk kejahatan genosida di RKUHP yang jomplang dengan UU Pengadilan HAM. Di RKUHP, ancaman paling singkat untuk pelaku kejahatan itu adalah lima tahun. Sementara itu, di UU Pengadilan HAM, ancaman pidana minimal 10 tahun.  Atnike menambahkan, dalam delik pelanggaran HAM berat terdapat asas retroaktif dan prinsip tidak mengenal kedaluwarsa. Nah, masuknya pasal tindak pidana berat terhadap HAM di RKUHP berpotensi membuat 15 peristiwa pelanggaran HAM berat yang sudah selesai penyelidikannya menjadi dianggap tidak ada, bahkan tidak pernah terjadi. ’’Padahal, faktanya, kita masih bisa menemukan korban-korban atas peristiwa-peristiwa tersebut (pelanggaran HAM berat, Red),’’ ujarnya.  Atnike menyebut RKUHP secara prinsip telah membuat pelanggaran HAM berat tereduksi. Yakni, dari kejahatan luar biasa menjadi tindak pidana biasa. "Ini membuat efek jera (bagi pelaku pelanggaran HAM berat, Red) menjadi tidak jelas," cetusnya.  Atas dasar itu, Komnas HAM mendesak pemerintah dan DPR untuk menghapus tindak kejahatan kemanusiaan dalam RKUHP. Jika tidak, penuntutan atau penyelesaian kejahatan kemanusiaan menjadi tidak efektif.

RKUHP Masih Memuat Pasal Karet

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/borgol-1.jpg" alt="Ilustrasi. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjajaran Prof Susi Dwi Harijanti mengatakan putusan bersalah oleh Mahkamah Agung (MA) dan lembaga peradilan terhadap dosen Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Saiful Mahdi, tidak mencerminkan keberpihakan pada kebebasan akademik.  "Bahwa badan peradilan kita terutama hakim-hakim memperlihatkan ketidakberpihakan kepada kebebasan akademik," kata dia, dalam eksaminasi putusan kebebasan ekspresi dan kebebasan akademik secara virtual, di Jakarta, Rabu (1/9) dilansir dari Antara.  Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh memvonis Saiful Mahdi tiga bulan penjara dan denda subsider Rp10 juta, subsider satu bulan penjara.  Tidak terima atas putusan PN Banda Aceh, dosen Unsyiah tersebut mengajukan banding dan kasasi, namun berakhir kandas.  Kasus bermula saat Saiful Mahdi menyampaikan kritik di salah satu grup WhatsApp terkait penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS), di kampus tempat ia mengajar.  Namun, kritikan yang disampaikan oleh dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam tersebut dituding telah melanggar ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).  Selain berpandangan MA dan lembaga peradilan tidak mencerminkan keberpihakan pada kebebasan akademik, Susi melihat fungsi-fungsi pendidikan juga gagal dilihat oleh lembaga peradilan di Tanah Air.  "Karena tidak melihat lembaga pendidikan mempunyai fungsi utama mengembangkan keilmuan yang berpegang teguh pada kebebasan akademik," ujar dia.  Jika kebebasan akademik menjadi salah satu hal yang penting dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan harus ditopang dalam sistem yang menyeluruh, maka hal itu mencerminkan kegagalan badan peradilan.  Secara umum, dari kasus yang menimpa dosen Unsyiah tersebut, Susi mengatakan runtuhnya dunia pendidikan tinggi hukum disebabkan oleh dua hal.  Pertama, faktor internal. Dalam kasus ini apakah universitas telah melakukan dialog yang egaliter dengan Saiful Mahdi. Selain itu, universitas memperlihatkan pimpinannya tidak memiliki karakter pemimpin akademik melainkan lebih kepada pemimpin birokrat administratif.  Kedua, yang bisa menyebabkan runtuhnya pendidikan hukum ialah faktor eksternal. Hal ini lebih kepada ikut campurnya cabang-cabang kekuasaan dalam sebuah negara.  Dalam kasus yang menjerat dosen Unsyiah tersebut merujuk ke penggunaan pasal-pasal karet yang dikenakan kepada orang-orang yang dianggap "membahayakan" kepentingan kelompok tertentu.

Guru Besar Kritik MA karena Vonis Bersalah Dosen yang Kritik Kampusnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Menko-Polhukam-Mahfud-MD-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Menko Polhukam Mahfud MD. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menko Polhukam Mahfud MD. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Keputusan untuk merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) akan diketahui dalam dua bulan ke depan. Pemerintah telah mengumumkan pembentukan tim kajian UU ITE kemarin (22/2).  Tim kajian UU ITE berasal dari tiga kementerian. Yakni, Kemenko Polhukam, Kemenkominfo, dan Kemenkum HAM. Tim yang diketuai Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam Sugeng Purnomo itu terbagi atas dua sub.  Sub Tim I dikomandoi Henri Subiakto, staf ahli bidang hukum Kemenkominfo, dan Ketua Sub Tim II Widodo Eka Tjahjana selaku Dirjen Perundang-Undangan Kemenkum HAM. ”Kedua tim dibentuk untuk membahas substansi, apa betul ada pasal karet (di UU ITE),” jelas Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD.  Kajian tersebut, kata Mahfud, penting dilakukan lantaran masih banyak perdebatan terkait dengan beberapa pasal dalam UU ITE. Karena itu, Presiden Joko Widodo memberikan atensi dan meminta supaya ada kajian khusus untuk membongkar UU ITE. Sejak kemarin sampai dua bulan ke depan, persoalan-persoalan dalam UU itu dibahas secara mendalam. ”Kalau keputusan (tim kajian UU ITE) harus revisi, kami akan sampaikan ke DPR,” jelasnya.  Menurut Mahfud, UU ITE sudah ada dalam prolegnas 2024. Dengan begitu, kemungkinan untuk merevisi UU tersebut sangat terbuka.  Sambil menunggu kajian itu, lanjut dia, Polri dan Kejaksaan Agung sudah membuat pedoman yang harus ditaati dalam proses hukum kasus-kasus <a href="https://www.jawapos.com/tag/revisi-uu-ite/">UU ITE</a>. Salah satunya, pelanggaran UU ITE bersifat delik aduan.  Menkominfo Johnny G. Plate menjelaskan, salah satu prinsip yang dikedepankan adalah menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Termasuk kualitas kebebasan pers, berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. ”Payung hukum hulu seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden, salah satunya di Undang-Undang ITE,” jelasnya.  Dalam Keputusan Menko Polhukam Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tim Kajian <a href="https://www.jawapos.com/tag/uu-ite/">UU ITE</a>, kata Johnny, peran Kemenkominfo adalah mengkaji pedoman pelaksanaan Undang-Undang ITE, khususnya pada pasal krusial seperti pasal 27, pasal 28, dan pasal 29. Namun, pedoman itu bukan norma hukum baru.  Johnny menyebutkan, pedoman pelaksanaan UU ITE diperuntukkan sebagai acuan bagi aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti UU ITE apabila disengketakan atau terjadi sengketa yang berkaitan dengan regulasi tersebut. ”Baik itu oleh Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, atau lembaga-lembaga lainnya di ruang fisik dan tentunya oleh Kominfo dalam menjaga ruang digital,” jelasnya.  Menurut Johnny, suatu keniscayaan bagi Indonesia saat ini bertransformasi ke ruang digital. Di era transformasi digital, dibutuhkan payung hukum. Tujuannya, menjaga dan mengawal ruang digital agar digunakan dan dimanfaatkan untuk hal-hal yang aman, bersih, kondusif, produktif, dan bermanfaat bagi masyarakat. Di sisi lain, regulasi seperti <a href="https://www.jawapos.com/tag/kemenkominfo/">UU ITE</a> harus mampu menjamin pemenuhan rasa keadilan masyarakat.  Sementara itu, anggota Komisi III DPR Jazilul Fawaid mengusulkan UU ITE dirombak total. Transaksi elektronik dengan informasi elektronik dipisahkan karena merupakan dua hal yang berbeda.  Gus Jazil, sapaan akrab Jazilul Fawaid, mengatakan bahwa awalnya UU itu diputuskan untuk menjawab berbagai kejahatan elektronik seperti transaksi palsu atau penipuan elektronik dan lainnya. Jadi, belum ada unsur pencemaran nama baik.  Nah, menurut wakil ketua MPR itu, soal penghinaan atau pencemaran nama baik sangat multitafsir. Karena itu, presiden mengusulkan agar undang-undang direvisi. Dia yakin semua fraksi di DPR akan setuju dengan perubahan UU ITE.  Di bagian lain, Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menekankan bahwa pemberangusan kebebasan berpendapat tidak hanya terjadi di ruang digital. Catatan YLBHI, ada 351 kasus pelanggaran hak dan kebebasan sipil yang tersebar di banyak daerah. Kasus itu didominasi pelanggaran hak berekspresi dan menyatakan pendapat di muka umum.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/minggu/halte/21/02/2021/takut-kritik/">Takut Kritik</a>  Data LBH-YLBHI juga menunjukkan tingginya angka penangkapan sewenang-wenang. Yakni, 3.539 orang. Sebagian besar terkait dengan penyampaian pendapat di muka umum, khususnya aksi penolakan omnibus law cipta kerja tahun lalu.’’Penangkapan besar-besaran ini menunjukkan bahwa seolah-olah demonstrasi adalah kegiatan terlarang seperti di zaman Orde Baru,’’ paparnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=84glOvUudvY

Bedah Pasal Karet UU ITE, DPR Usulkan Revisi Total

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Mahfud-MD_MIFTAHULHAYAT-8.jpg" alt="Menko Polhukam Mahfud MD (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Menko Polhukam Mahfud MD (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah telah resmi membentuk tim pengkaji Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Tim itu dibentuk melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Nomor 22 Tahun 2021 yang juga melibatkan Kemenkominfo dan Kemenkum HAM.  Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan, tim pengkaji akan mengevaluasi secara mendalam UU ITE. Dia menyebut apakah memang ada pasal karet dalam UU tersebut atau tidak.  "Tim (ini) untuk membahas substansi dan apa betul ada pasal karet. Di DPR sendiri ada yang setuju ada yang tidak," kata Mahfud dalam konferensi pers, Senin (22/2).  Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menyebut, pembentukan tim tersebut merupakan bentuk terbukanya ruang diskusi oleh pemerintah yang mengandung sistem demokrasi. Dia tak memungkiri, tim pengkaji itu dilakukan untuk mengambil sikap resmi terhadap UU ITE.  "Kalau keputusannya harus revisi, kita akan sampaikan ke DPR. Karena UU ITE ini ada di Prolegnas tahun 2024 sehingga bisa dilakukan (revisi)," tegas Mahfud. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/14/02/2021/menag-beri-tanggapan-soal-pelaporan-terhadap-din-syamsuddin/">Baca Juga: Menag Beri Tanggapan Soal Pelaporan Terhadap Din Syamsuddin</a> Pemerintah memberi tenggat waktu selama dua hingga tiga bulan kepada tim untuk mengkaji UU ITE secara mendalam. Selama menunggu tim mengkaji dan melaporkan ke pemerintah hasil dari kajian tersebut.  "Sembari menunggu yang dua-tiga bulan itu nanti Polri, Kejaksaan Agung penerapannya itu supaya betul-betul tidak multiintepreter, tidak multitafsir, tetapi orang merasa adil semua," beber Mahfud.  Sementara itu, Menkominfo Johnny G Plate menuturkan, tim pengkajian itu akan dipimpin pejabat Kemenko Polhukam dibantu dua sub tim yang dipimpin masing-masing oleh pejabat Kemenkominfo dan Kemenkum HAM. Dia menyebut, tim Kemenkominfo akan membuat petunjuk pelaksanaan UU ITE, utamanya di pasal 27, 28 dan 29  "Ketua Sub Tim 1 Henri Subiakto. Ketua Sub Tim 2 dari Kemenkum HAM Prof Widodo," tandas Johnny.

Pemerintah Bentuk Tim Khusus, Cari Pasal Karet Dalam UU ITE

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Kapolri-Listyo-Sigit-kunjungan-ke-Kejagung-Antara-Polri.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo berupaya menekan penyalahgunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sigit menilai belakangan ini UU tersebut telah menimbulkan polarisasi di tengah masyarakat.  "Penerapan pasal-pasal ataupun Undang-Undang ITE yang selama beberapa hari ini kita ikuti bahwa suasananya sudah tidak sehat," kata Sigit di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (16/2).  Sigit menuturkan, UU ITE kerap kali dijadikan wadah untuk saling melapor antara dua pihak yang berseteru. Akibatnya, situasi ini berpotensi menimbulkan polarisasi apabila aparat tidak segera bertindak.  Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta kepada Polri agar lebih selektif dalam menangani kasus ITE. Dengan begitu, masyarakat bisa mendapat rasa keadilan yang seadil-adilnya.  "Ada kesan bahwa UU ITE ini represif terhadap kelompok tertentu, tapi tumpul terhadap kelompok yang lain. Sehingga tentunya, mau tidak mau ini menjadi warna polisi kalau kita tidak bisa melakukan ini secara selektif," imbuh Sigit.  Mantan Kabareskrim Polri itu menginginkan UU ITE ke depan bisa lebih mengedepankan edukasi. "Di sisi lain, tentunya bagaimana etika menggunakan medsos kemudian dunia digital ini dapat dimanfaatka ataupun digunakan dengan baik," pungkas Sigit.  Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kapolri untuk meningkatkan pengawasan agar implementasi terhadap penegakan UU ITE tersebut dapat berjalan secara konsisten, akuntabel, dan menjamin rasa keadilan di masyarakat.  "Negara kita adalah negara hukum yang harus menjalankan hukum yang seadil-adilnya, melindungi kepentingan yang lebih luas, dan sekaligus menjamin rasa keadilan masyarakat,” ujar Jokowi.  Dalam kesempatan tersebut kepala negara menuturkan pandangannya bahwa belakangan ini banyak masyarakat yang saling membuat laporan dengan menjadikan UU ITE sebagai salah satu rujukan hukumnya. Hal ini sering kali menjadikan proses hukum dianggap kurang memenuhi rasa keadilan.  Berkaitan dengan hal tersebut, Jokowi memerintahkan Kapolri Sigit beserta seluruh jajarannya untuk lebih selektif dalam menyikapi dan menerima pelaporan yang menjadikan undang-undang tersebut sebagai rujukan hukumnya.  Namun, apabila keberadaan undang-undang tersebut dirasakan belum dapat memberikan rasa keadilan, Presiden Jokowi bahkan menegaskan akan meminta kepada DPR untuk bersama merevisi UU ITE sehingga dapat menjamin rasa keadilan di masyarakat.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/cETo1scIGws

Kapolri Listyo Sigit Sebut Penerapan UU ITE Sudah Tidak Sehat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Kapolri-Jenderal-Listyo-Sigit-Prabowo-Dery-Ridwansah.jpg" alt="Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (1/2/2020). Kedatangan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo rangkaian kunjungan silaturahmi usai dilantik menjadi Kapolri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (1/2/2020). Kedatangan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo rangkaian kunjungan silaturahmi usai dilantik menjadi Kapolri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Polri memiliki semangat untuk memperbaiki diri. Dalam rapat pimpinan (rapim) TNI dan Polri kemarin (15/2), Kapolri Jenderal <a href="https://www.jawapos.com/tag/listyo-sigit-prabowo/">Listyo Sigit Prabowo</a> berjanji mengedepankan edukasi, persuasi, dan restorasi justice dalam penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain itu, Polri akan memperhatikan masalah hak asasi manusia (HAM) dalam proses penegakan hukum secara umum.  Jenderal Listyo Sigit menuturkan, dalam bidang hukum, masalah UU ITE menjadi catatan. Karena itu, penegakan hukum akan dilakukan secara selektif. Sekaligus mengedepankan edukasi dan persuasi serta mengupayakan restorasi justice. ”Dalam <a href="https://www.jawapos.com/tag/uu-ite/">UU ITE</a> terdapat pasal yang dianggap sebagai pasal karet,” ucapnya.  <a href="https://www.jawapos.com/tag/pasal-karet/">Pasal karet</a> berpotensi digunakan untuk melaporkan atau saling melapor. Yang saat ini juga dikenal sebagai kriminalisasi. Sehingga semua itu bisa ditekan atau dihindari. ”Penggunaan ruang siber akan dijaga dengan baik. Tentu ada langkah preventif,” terangnya kemarin.  Dalam rapim tersebut, Presiden Jokowi juga menginstruksikan peningkatan sinergi TNI-Polri dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19. Serta mengawal pemulihan ekonomi nasional. ”Dalam rangka itu ada sejumlah langkah,” ucap Listyo.  Salah satunya, TNI dan Polri akan menggelar peningkatan kedisiplinan protokol kesehatan. Lalu mendukung vaksinasi masal dan ke depan mengawal penambahan jumlah vaksin yang didistribusikan. ”Kami membantu menyediakan petugas yang menjadi vaksinator dalam program vaksinasi nasional,” jelasnya.  Dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro, bhabinkamtibmas dan babinsa menjadi ujung tombak. Mereka yang terdepan dalam PPKM berbasis RT dan RW. ”Diharapkan menjadi pelopor bersama lurah dan linmas untuk mampu melaksanakan 3T,” kata Listyo.  Dengan begitu, diharapkan persebaran Covid-19 dapat ditekan. Dari informasi yang didapatkan, tingkat persebaran Covid-19 terus menurun. ”Semoga semua ini bisa dilakukan agar pertumbuhan Covid-19 dapat ditekan,” ujarnya. Program lainnya adalah mengawal pengembangan UMKM serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. ”Industri padat karya dan infrastruktur juga terus dikawal,” terang mantan Kabareskrim tersebut.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/14/02/2021/kasus-tewasnya-6-laskar-fpi-komnas-ham-janji-serahkan-bukti-ke-polri/">Kasus Tewasnya 6 Laskar FPI, Komnas HAM Janji Serahkan Bukti ke Polri</a>  Sementara itu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menjelaskan, meningkatnya sinergi TNI dan Polri telah mengurangi gesekan antarpersonel kedua institusi. ”Dari laporan yang masuk, jumlah kasus pada 2020 itu berkurang setengahnya bila dibandingkan dengan kasus yang terjadi 2016,” urainya.  Hadi menuturkan, sebagai dua institusi negara, energi keduanya seharusnya diarahkan sepenuhnya ke pelaksanaan tugas pokok dan kolaborasi lintas sektoral. ”Soliditas dan sinergi TNI-Polri mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” tegasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/65CrdADVdKo

Kapolri Listyo Sigit Janji Selektif Tangani Pengaduan terkait UU ITE

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Pasal Karet

Berita Terkini