<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/12/WhatsApp-Image-2024-08-12-at-165645-2289439581.jpeg" alt="Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya menyatakan, selama masa 10 tahun kinerja KLHK, telah ada keberhasilan-keberhasilan. Seperti pengendalian kebakaran hutan dan lahan, percepatan perhutanan sosial, perlindungan biodiversity, pembangunan infrastruktur hijau, upaya pemulihan lahan, pengendalian deforestasi, dan pengembangan ekonomi sirkuler. &ldquo;Dan yang penting serta yang utama adalah public campaign dan partisipasi publik,&rdquo; tegas Menteri Siti Nurbaya ketika memberikan sambutan pada acara Malam Anugerah Penghargaan (Appreciation Night) Festival Lingkungan, Iklim, Kehutanan, dan Energi Baru Terbarukan (LIKE - 2) Tahun 2024 di JCC, Senayan, Jakarta, Sabtu malam (11/8). Penganugerahan itu, sebagai bentuk apresiasi atas peran aktif dan kontribusi nyata Para Insan Individu maupun kelompok dalam penanganan isu-isu lingkungan dan penyelamatan sumberdaya alam, maka pada Penyelenggaraan LIKE-2 ini, diadakan pula Malam Anugerah Penghargaan (Appreciation Night). Untuk itu, telah dihadirkan pada kesempatan yang baik ini, Seluruh Penerima Penghargaan LIKE-2 Tahun 2024 yang datang dari berbagai elemen masyarakat. Para Penerima Penghargaan LIKE-2 Tahun 2024 mencakup unsur Pemerintah Daerah, Sektor Dunia Usaha, Komunitas Lingkungan, Tokoh Inspiratif, Local Hero, dan juga Generasi Muda. Dalam sambutannya, Menteri Siti Nurbaya menagakuia, dirinya menyadari sepenuhnya, bahwa keberhasilan mewujudkan capaian kinerja pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan tersebut hanya bisa dilakukan atas dukungan kerja sama yang baik, serta peran aktif dari semua stakeholders. Mulai dari komunitas peduli lingkungan, tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, insan pers, dan yang sangat penting juga kalangan generasi muda. &ldquo;Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, Saya menyatakan apresiasi yang tinggi nya kepada semua pihak yang telah bahu-membahu, kerja keras tak kenal lelah memberikan kontribusinya untuk kemajuan pembangunan sektor lingkungan hidup dan kehutanan,&rdquo; ujar Menteri Siti. Menteri Siti, menyebut sinergitas langkah ini bukan hanya manifestasi transformasi responsif birokrasi, lebih dari itu menjadi modalitas bersama bagi Pembangunan sektor lingkungan, yang dimiliki pemerintah, pemda, civil society, komunitas dan dunia usaha. Isu perubahan iklim, deforestasi dan degradasi lahan, serta kebutuhan energi terbarukan, senantiasa menuntut kita semua untuk terus berinovasi dan memunculkan gagasan-gagasan baru, menghemat energi air, lahan dan sumberdaya alam, mengelola iklim dan mengantisipasi risiko bencana. Selanjutnya seperti selalu ditekankannya, Menteri Siti menyatakan bahwa kerja nyata, dan kampanye publik merupakan instrumen penting dalam kerja &ndash; kerja lingkungan. Kontinyu konsisten dan persistensi merupakan sikap yang luar biasa, bukan biasa&ndash;biasa saja; dan sangat patut mendapatkan kredit prestasi. &ldquo;Sebagai bentuk apresiasi atas peran aktif dan kontribusi nyata Para Insan Individu maupun kaelompok dalam penanganan isu-isu lingkungan dan penyelamatan sumberdaya alam, maka pada Penyelenggaraan LIKE-2 ini, diadakan pula Malam Anugerah Penghargaan (Appreciation Night)," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Senin (12/8). Untuk itu, telah dihadirkan pada kesempatan yang baik ini, Seluruh Penerima Penghargaan LIKE-2 Tahun 2024 yang datang dari berbagai elemen masyarakat. Para Penerima Penghargaan LIKE-2 Tahun 2024 mencakup unsur Pemerintah Daerah, Sektor Dunia Usaha, Komunitas Lingkungan, Tokoh Inspiratif, Local Hero, dan juga Generasi Muda. Diketahui, penyelenggaraan Festival LIKE-2 telah digelar dari mulai tanggal 8 Agustus 11 Agustus 2024 di Jakarta Convention Center Hall A &amp; B, dengan mengusung Tema &rdquo;10 Tahun Kerja Untuk Sustainabilitas&rdquo;. Berbagai events inspiratif yang menampilkan pameran inovasi teknologi ramah lingkungan, pameran coaching klinik, kompetisi menulis, kompetisi diplomasi, pertunjukan seni budaya, dll sebagai materi substansial Festival LIKE-2. Mnteri Siti Nurbaya mengungkapkan, kita bisa rasakan bersama, adanya sambutan yang hangat dan penuh antusias dari publik atas Penyelenggaraan Festival LIKE-2 ini, baik itu datang dari kalangan masyarakat umum dan terutama yang berkecimpung di bidang lingkungan, iklim, kehutanan maupun energi baru terbarukan. &ldquo;Tentu momen ini menghadirkan rasa bangga dengan semangat dan talenta - talenta kepemimpinan Indonesia di yang muncul dan dapat menjadi pelopor, beraktualisasi menggerakkan, memimpin dalam upaya pengendalian perubahan iklim, perlindungan lingkungan, serta menjaga kelestarian sumber daya alam dan perlindungan keanekaragaman hayati,&rdquo; ujar Menteri Siti. Pada kesempatan ini Menteri LHK Siti Nurbaya menilai, selama kurun waktu 10 tahun terakhir pada dua masa periode pemerintahan ((2015-2019) dan (2020-2024)) di bawah Kepemimpinan Yth. Bapak Presiden Joko Widodo, KLHK secara responsif, adaptif dan progresif terus melakukan upaya perbaikan tata kelola lingkungan hidup dan kehutanan. Perbaikan tata kelola tersebut disertai komitmen kuat dalam mewujudkan kualitas lingkungan dan keberlanjutan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan melalui kerja-kerja yang nyata. &nbsp;

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya menyatakan, selama masa 10 tahun kinerja KLHK, telah ada keberhasilan-keberhasilan.

Memimpin KLHK Selama 10 Tahun, Siti Nurbaya Sebut Pentingnya Partisipasi Publik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/23/MEDSOS-44432170.jpg" alt="Ilustrasi: Banyak bahaya mengintai, kita harus lebih bijak menggunakan medsos. (Tom" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Banyak bahaya mengintai, kita harus lebih bijak menggunakan medsos. (Tom</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan, ruang digital dalam demokrasi menjadi ruang partisipasi publik. Interaksi secara virtual terjadi. Namun, ruang digital juga perlu diwaspadai masyarakat. &rdquo;Kemudahan itu tetap perlu diwaspadai dengan keamanan digital,&rdquo; kata Bobby dalam acara yang bekerja sama dengan Dirjen IKP Kominfo. Bobby mengatakan, kegiatan yang bertajuk Etika Berpendapat dan Berdemokrasi di Ruang Digital itu bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya berdemokrasi secara etis dan bertanggung jawab di era digital. Selain itu, bertujuan untuk mengajak masyarakat menggunakan ruang digital dengan bijak dan mempertahankan etika berpendapat yang baik. &rdquo;Serta toleransi dalam berdiskusi di ruang digital,&rdquo; ucap Bobby. Bobby menambahkan, pengguna digital perlu menghargai kebebasan berpendapat secara online, menghindari penyebaran informasi palsu, dan konspirasi. Selain itu, mencegah pelecehan dan penghinaan terhadap individu dan kelompok. Sementara itu, Dosen FISIP UIN Raden Fatah, Ahmad Muhaimin membenarkan bahwa masyarakat perlu waspada dan hati-hati dalam menggunakan digital. Masyarakat harus bertanggung jawab terhadap apa yang diunggah. &rdquo;Kita harus empati memikirkan dampak bagi orang lain ketika menyebarkan informasi, harus berani menyerukan kebenaran dan melawan perilaku negatif di dunia online,&rdquo; tutur Ahmad. Di tempat yang sama, Dewan Pengawas PFN Rosarita Niken Widiastuti mengatakan, masyarakat digital harus menjadi masyarakat digital yang cerdas. Untuk menjadi cerdas digital harus memenuhi ruang digital dengan narasi. &rdquo;Yaitu narasi kebangsaan, keagamaan, kebudayaan dan karya-karya positif yang membangun,&rdquo; kata Rosarita.

Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi sebut, ruang digital dalam demokrasi jadi ruang partisipasi publik dengan tetap menjaga etika

Anggota DPR Minta Masyarakat Jaga Etika Bermedsos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Feri-Amsari-Miftahul-hayat.jpg" alt="Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Andalas Padang, Feri Amsari." width="100%">
<figcaption>Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Andalas Padang, Feri Amsari.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dosen hukum tata negara dari Universitas Andalas Feri Amsari yakin, cepat atau lambat, masyarakat akan menggugat UU IKN ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mengapa demikian? Berikut petikan wawancaranya.  DPR mengebut pembahasan RUU IKN, apakah publik diberi cukup ruang untuk terlibat dalam pembahasan?  Memang ada permasalahan dalam proses legislasi kita dalam beberapa periode belakangan ini. Termasuk RUU IKN. Beberapa hal, menurut saya, tidak terbuka. Padahal, semestinya UU Ciptaker menjadi pembelajaran bagi pemerintah dan DPR agar tidak terburu-buru dalam pembentukan undang-undang. Ada lima tahapan yang hampir tidak terdapat partisipasi publik dan kelemahan dalam proseduralnya. Terutama soal keterbukaan akses. Misalnya, naskah akademik dan draf RUU.  Kentara semalam itu tidak ada ruang di publik untuk lebih jauh menelaah RUU itu. Misalnya, soal format pemerintahan daerah IKN yang masih diperdebatkan kesesuaiannya dengan konstitusi. Gagasan demokrasinya juga tidak terlihat. Jadi, memang sangat terburu-buru jika dilihat prosesnya.  Ada urgensi apa sehingga RUU IKN dibahas dengan sangat cepat?  Ada sesuatu yang sudah, katakanlah by order, untuk segera diselesaikan. Baik oleh pemerintah maupun pihak-pihak yang berkepentingan dengan pembangunan ibu kota baru ini. Kalau tahapannya terburu-buru, menurut saya memang ada target yang dikejar. Dan biasanya, kalau sudah ada target, ada yang memesan ya. Katakanlah kelompok lobbyist politik yang sedang bermain untuk kepentingan bisnis tertentu di IKN. Atau proyek-proyek yang hendak dikerjakan di ibu kota negara. Jadi, secara teori politik ya selalu undang-undang yang dikejar, apalagi mengeluarkan biaya tinggi. Tidak hanya undang-undang itu akan memberikan proyek atau program tertentu dengan angka yang luar biasa besar, kecenderungannya secara teori memang ada yang memesannya.  Anda melihat potensi pelanggaran konstitusi dalam pembahasan RUU IKN yang bisa digugat oleh publik?  Saya pikir kalau memang terburu-buru seperti ini, belum lagi isinya belum dapat dibaca leluasa oleh publik. Tinggal menunggu waktu bakal ada upaya yang men-judicial review. Sebab, pemindahan ibu kota ini bukan hal yang sederhana. Dampaknya bakal besar. Jadi, kalau terburu-buru seperti ini, saya yakin akan ada yang mempertanyakan dan mengajukan uji materil maupun formilnya di Mahkamah Konstitusi.  Yang Anda lihat paling kentara ada potensi pelanggaran konstitusi dalam pembahasan RUU IKN di bagian mana?  Soal partisipasi publik sebagaimana yang dikritik MK, ada empat tahapan yang dilanggar. Kita tidak bisa berpartisipasi karena naskah akademiknya tidak terlalu terbuka. Proses sosialisasinya juga terburu-buru. Lalu, pengesahan, pembahasan, dan pengundangannya juga terburu-buru. Jadi, lima tahapan pembentukan undang-undang, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan pengundangan, saya rasa akan ada masalah di sana.  Dilihat dari RUU yang dibahas, apakah sudah cukup komprehensif?  Saya belum bisa pastikan model pemerintahan daerahnya dan relasinya dengan proses pemilu. Lalu, kewenangan siapa dan segala macamnya. Serta posisi masyarakat adat. Jadi, itu yang krusial ya.  Lewat cara apa lagi publik bisa memperbaiki proses pembentukan undang-undang itu?  Yang formil ini, proseduralnya karena publik tidak dilibatkan, bahkan kalau bisa dikatakan yang paling terdampak kan dua daerah ya. DKI Jakarta dan Kalimantan Tengah, Penajam Paser Utara itu. Dua ini saya tidak dengar bagaimana pemerintah bisa menampung aspirasi publik. Selain ibu kota baru, Penajam itu akan dijadikan sentral penyelenggaraan pemerintahan, juga harus diingat ibu kota lama mau dijadikan apa. Kalau di negara-negara maju, ibu kota lama akan selalu difokuskan pada hal-hal tertentu. Misalnya, New York kota perdagangan, Philadelphia kota administrasi, dan sebagainya.  Jakarta yang akan ditinggalkan ini targetnya jadi seperti apa semestinya juga dijelaskan kepada publik. Jadi, publik Jakarta juga tercerdaskan dengan pilihan pemindahan ibu kota ini. Bahkan, di Kalimantan itu sangat banyak masyarakat adatnya, itu seperti apa relasi pemerintah pusat dengan masyarakat adat. Kalau tidak diberi ruang-ruang khusus, saya akan merasa pemindahan ibu kota ini memang dipaksakan tanpa peran orang banyak.

Feri Amsari: Pengesahan UU IKN Minim Partisipasi Publik