<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/09/WhatsApp-Image-2023-08-09-at-194259-4003573304.jpeg" alt="Penandatanganan perjanjian Participating Interest (PI) 9 persen untuk Wilayah Kerja (WK) West Madura Offshore (WMO)." width="100%">
<figcaption>Penandatanganan perjanjian Participating Interest (PI) 9 persen untuk Wilayah Kerja (WK) West Madura Offshore (WMO).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemprov Jawa Timur bersama SKK Migas menuntaskan perjanjian Participating Interest (PI) 9 persen untuk Wilayah Kerja (WK) West Madura Offshore (WMO). Keberhasilan pengalihan PI 10 persen WK WMO sesuai dengan Permen ESDM No 37 Tahun 2016 ditandai dengan penandatanganan perjanjian pengalihan dan pengelolaan PI antara PT Pertamina Hulu Energi (PHE) WMO, PT Kodeco Energy Ltd, bersama PT Petrogas Jatim Adipodai (PJA) dengan dan PT Mandiri Madura Barat (MMB). Penandatanganan perjanjian dilakukan Direktur PT PHE WMO Endro Hartanto, Chief Representative Kodeco Energy Kwak Sang Hyuk, Dirut PT MMB Ali Hanafia Lijaya, dan Dirut PT PJA Budiyanto, di Ruang Binaloka Kantor Gubernur Jatim di Jalan Pahlawan Surabaya, Rabu (9/8). &rdquo;Penandatanganan ini merupakan tahap ke-9 sesuai dengan Permen ESDM tersebut, yang berarti tahap ini sudah hampir final. Penandatanganan ini merupakan bentuk komitmen PHE WMO untuk meningkatkan pendapatan daerah,&rdquo; kata Endro. Endro menjelaskan, keterlibatan daerah dalam pengelolaan WK migas melalui PI 9 persen itu untuk meningkatkan pendapatan daerah yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Selain itu, akan menambah pengetahuan dan pengalaman BUMD dalam pengelolaan blok migas sebagai bagian dari kontraktor. Menurut dia, hal itu juga menciptakan transparansi atau keterbukaan terhadap kinerja suatu blok migas. Bagi perusahaan, melalui PI 9 persen, perusahaan mendapatkan kemudahan operasi berupa dukungan dari stakeholder, terutama dari pemerintah daerah. &rdquo;Penandatanganan PI ini melalui perjalanan yang panjang termasuk pertemuan intensif antara Kodeco, PHE WMO, dan BUMD Jatim. Kami intens berkoordinasi dan berkomunikasi dengan BUMD Jatim , termasuk dengan para partner yaitu Kodeco dan MMB pada setiap tahap,&rdquo; kata General Manager Zona 11 Muhamad Arifin. Menurut Dirut PT PJA Budiyanto, penerimaan PI merupakan kali kedua yang diterima PT PJU setelah sebelumnya menerima PI 10 persen WK Ketapang pada 2022. Sementara itu, menurut Dirut PT MMB Ali Hanafia Lijaya, dari total PI yang ditandatangani, 49 persen saham adalah milik PT MMB dan 51 persen adalah milik PJU. &rdquo;Kami sangat berterima kasih pada semua pihak yang sudah mengawal PI ini bisa terealisasi. Ini akan menambah pemasukan Bangkalan sehingga perekonomian bisa lebih maju lagi,&rdquo; ungkap Plt Bupati Bangkalan Drs Mohni MM. Hal senada disampaikan Kepala Departemen Operasi SKK Migas Jabanusa Asyhad. PI 10 persen dari dunia migas diharapkan mampu mendorong kesejahteraan masyarakat dan memberikan keuntungan bagi BUMD yang mengelola. &rdquo;Pada akhirnya, kami berharap proses perizinan untuk kegiatan migas bisa dipermudah dengan bantuan pemda,&rdquo; papar Asyhad.

Pemerintah Jawa Timur bersama SKK Migas menuntaskan perjanjian Participating Interest (PI) 9 persen untuk Wilayah Kerja West Madura Offshore

Pemprov Jawa Timur Tuntaskan Perjanjian Participating Interest Bersama SKK Migas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/28/IMG-20230628-WA0010-1571731794.jpg" alt="PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) dan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) Kampar menandatangani Perjanjian Pengalihan dan Pengelolaan 10 persen PI dari WK Rokan dan WK Kampar ke Pemprov Riau." width="100%">
<figcaption>PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) dan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) Kampar menandatangani Perjanjian Pengalihan dan Pengelolaan 10 persen PI dari WK Rokan dan WK Kampar ke Pemprov Riau.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) dan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) Kampar menandatangani Perjanjian Pengalihan dan Pengelolaan 10 persen Participating Interest (PI) dari Wilayah Kerja (WK) Rokan dan WK Kampar untuk Provinsi Riau. Hak PI 10 persen tersebut diserahkan melalui PT Riau Petroleum Rokan (RPR) dan PT Riau Petroleum Kampar (RPK) sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Perusahaan Perseroan Daerah (PPD) yang ditunjuk Provinsi Riau untuk mengelola PI di WK Rokan dan WK Kampar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Utama PHR yang juga menjabat sebagai Direktur PHE Kampar, Chalid Said Salim mengatakan, keterlibatan daerah dalam pengelolaan WK migas melalui PI 10 persen ini bisa memberikan banyak manfaat bagi daerah. Di antaranya, memberi keuntungan bagi BUMD yang akan menambah pendapatan daerah hingga memungkinkan terjadinya transfer pengetahuan dan pengalaman dalam pengelolaan WK migas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tentunya PI ini akan menjadi pendapatan baru baik provinsi maupun kabupaten di Riau. Kami yakin pengalihan dan pengelolaan 10 persen PI ini akan memberikan dampak yang positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Riau," kata Chalid dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (28/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Chalid menjelaskan, keberhasilan pengalihan PI ini tidak terlepas dari kerja sama yang baik dan koordinasi erat antara Pertamina dengan Pemerintah Provinsi Riau, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), SKK Migas, serta BUMD yang terlibat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Semoga amanah yang dituangkan dalam perjanjian ini dapat sama-sama kita laksanakan dengan baik sebagai wujud bakti dan pengabdian kita kepada bangsa Indonesia yang kita cintai," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada Kesempatan tersebut Asisten II Pemprov Riau, Job Kurniawan, mengucapkan syukur dan apresiasi atas penandatanganan Perjanjian Pengalihan dan Pengelolaan 10 persen PI WK Rokan dan WK Kampar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terima kasih kepada Pertamina dan SKK Migas atas dukungan dan kerja samanya. Kami berharap kerja sama yang baik ini dapat terus berlanjut. Kami bersama seluruh masyarakat Riau siap mendukung Pertamina dalam mewujudkan target-target kinerja yang ditetapkan oleh pemerintah. Pertamina adalah bagian dari Provinsi Riau yang kami cintai dan menjadi keberkahan bagi kami," ujar Job Kurniawan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penandatanganan perjanjian PI 10 persen WK Rokan dan WK Kampar merupakan wujud kepatuhan Pertamina dalam pemenuhan regulasi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10 persen pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam perjanjian pengalihan itu ditegaskan bahwa seluruh kegiatan operasi migas pada WK Rokan dan WK Kampar tetap dilaksanakan sepenuhnya oleh PHR dan PHE Kampar selaku operator. Sejak tanggal efektif pengalihan, PHR dan PHE Kampar akan menanggung terlebih dahulu pembiayaan atas kewajiban RPR di WK Rokan dan RPK di WK Kampar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebaliknya, RPR dan RPK wajib mengembalikan kepada PHR dan PHE Kampar dalam jumlah yang setara, yang diambil atau dipotong dari hak bagi hasil produksi yang menjadi bagian RPK dan RPR. Perjanjian itu juga mengatur kewajiban RPR dan RPK untuk mendukung terciptanya suasana dan kondisi yang kondusif untuk pelaksanaan operasi migas di WK Rokan dan WK Kampar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jika diminta oleh operator, maka RPR dan RPK wajib membantu berbagai proses penerbitan/perpanjangan perizinan ke Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat yang diperlukan, sepanjang percepatan tersebut tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selama berlakunya kontrak bagi hasil WK Rokan dan WK Kampar, RPR dan RPK tidak boleh menjual, mengalihkan, memindahtangankan atau melepaskan seluruh atau sebagian PI 10 persen ke pihak manapun atau mengambil langkah korporasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pemilikan saham dalam RPR dan RPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Diharapkan dengan dialihkannya PI 10 persen ke Provinsi Riau ini, dampaknya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat maupun Pemerintah Daerah, dan memperat kerja sama dalam pengelolaan WK Rokan dan WK Kampar," tandas Chalid.</div>

"Diharapkan dengan dialihkannya PI 10 persen ke Provinsi Riau ini, dampaknya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat maupun Pemda".

Pertamina Alihkan PI 10 Persen dari WK Rokan dan WK Kampar untuk Provinsi Riau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/WhatsApp-Image-2022-08-29-at-16.48.34.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Pertamina Internasional EP (PIEP) yang merupakan Regional Internasional Subholding Upstream Pertamina, melalui anak perusahaan langsung, yaitu PT Pertamina Irak EP (PIREP) membeli 10 persen participating interest (PI)/hak partisipasi dari ExxonMobil Iraq Limited's (EMIL).  Lapangan yang dioperasikan oleh EMIL selaku "lead contractor" berada di bagian selatan Irak, dekat dengan kota Basra yang berjarak 400 kilometer (km) sebelah tenggara ibu kota Baghdad.  Direktur Utama Pertamina Hulu Energi (PHE) selaku Subholding Upstream Pertamina Wiko Migantoro menyampaikan, ucapan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah membantu. "Semua pemangku kepentingan utama di Irak terus memberikan kepercayaan kepada Pertamina untuk melanjutkan eksistensinya sebagai mitra penting dalam pengelolaan lapangan operasi West Qurna 1," ujar Wiko dikutip dari Antara.  Sejak mendapatkan kontrak kerja sama di beberapa negara, PIEP melaksanakan komitmennya sebagai mitra yang memiliki nilai tambah lebih di berbagai aspek operasi dan selalu mengedepankan kolaborasi aktif dengan berbagai mitra di seluruh operasinya.  Dalam operasinya di West Qurna 1, PIREP sebagai anak perusahaan langsung PIEP bermitra dengan dengan EMIL, ITOCHU, Petrochina dan Oil Exploration Company (OEC) Iraq. Hal itu terbukti dengan diselesaikannya pembelian 10 persen PI di akhir tahun 2022.  "Dengan semangat 'go global', Pertamina yakin bahwa dengan komitmen yang kuat untuk terus tumbuh dan berkembang akan menguatkan posisi sebagai perusahaan energi nasional kelas dunia," kata Wiko.  Sementara, Direktur Utama PIEP John Anis mengharapkan dengan total 20 persen PI itu, peran Pertamina sebagai mitra yang memiliki kinerja yang baik dapat diandalkan, dan terus berkembang untuk melakukan kerja sama aktif dengan semua mitra.  "Khususnya EMIL dalam mendukung program kerjanya mengembangkan West Qurna 1 untuk mencapai potensi terbaiknya dalam memproduksi minyak di lapangan tersebut,serta terus memberikan nilai tambah bagi mitra lainnya," ujar John Anis.  Ia mengatakan, pada 2023 dan ke depannya, PIEP dapat memastikan bahwa akuisisi tersebut dapat memberikan tambahan produksi ke Subholding Upstream Pertamina, yaitu sebesar 100.000 barel minyak per hari (barrel of oil per day/BOPD) dan diharapkan produksi dapat terus bertambah sesuai dengan potensi yang dimiliki lapangan West Qurna 1.

Pertamina Internasional EP Tambah 10 Persen PI di Irak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/tersangka-korupsi-pt-wus-kembalikan-uang-ke-kejati-jatim_m_177800.jpeg" alt="Apidsus Kejati Jatim Didik Farkhan Alisyahdi (tengah) menunjukkan uang yang dikembalikan tersangka korupsi PT WUS Sitrul Arsyih Musaie" width="100%">
<figcaption>Apidsus Kejati Jatim Didik Farkhan Alisyahdi (tengah) menunjukkan uang yang dikembalikan tersangka korupsi PT WUS Sitrul Arsyih Musaie</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tersangka kasus korupsi dana Participating Interest (PI) PT Wira Usaha Sumekar (WUS) Kabupaten Sumenep Sitrul Arsyih Musaie mengembalikan uang kepada negara, Rabu (27/12). Uang sebesar Rp 2,289 miliar dan USD 35.969 itu diserahkan kepada jaksa penyidik pidana khusus (Pidsus) Kejati Jatim. Kasus korupsi PT WUS itu sendiri disidik oleh Kejati Jatim sejak bulan Juli lali. Awalnya saat BPK mengaudit perusahaan tersebut, mereka menemukan adanya kejanggalan. Saat Sitrul menjabat sebagai Direktur Utama, ada beberapa pengeluaran yang tidak jelas pertanggungjawabannya lari ke arah mana. Dari sanalah, Kejari Sumenep menindaklanjuti temuan BPK tersebut. Kasus&nbsp;itu kemudian ditarik ke Kejati Jatim karena perbuatan para tersangka dilakukan di luar Sumenep. Dari hasil penyidikan, Kejati Jatim menetapkan dua orang tersangka. Selain Sitrul, mereka juga sudah menahan Kepala Divisi Keuangan dan Administrasi PT WUS, Taufadi. Menurut Aspidsus Kejati Jatim Didik Farkhan Alisyahdi, uang yang dikembalikan oleh Sitrul berjumlah Rp 2,289 miliar dan USD 35.969. Pengembalian itu bukan yang pertama kali. Sebelumnya dia juga sudah mengembalikan sejumlah uang yang diselewengkan. "Totalnya tersangka sudah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 4,435 miliar dan USD 203.630," jelasnya kepada wartawan, Rabu (27/12). Didik melanjutkan, Sitrul sudah mengakui perbuatannya kepada Kejati Jatim. Sitrul menjelaskan bahwa dirinya menyelewengkan uang perusahaan untuk kepentingan pribadinya saat menjabat sebagai Direktur mulai tahun 2011 hingga 2015. Uang yang disalahgunakan tersangka itu merupakan bagian dari Participating Interest sebesar 10 persen yang diterima dari PSC Santos Blok Madura Offshore. Selanjutnya, Kejati Jatim langsung menyita uang yang diserahkan oleh Sitrul. "Uang kami titipkan di rekening penampungan Kejati Jatim di BRI cabang Kaliasin," imbuh mantan Kajari Surabaya tersebut. Perkara korupsi itu sendiri saat ini sudah selesai tahap pemberkasan. Awal tahun depan, Kejati Jatim akan segera melimpahkan berkasnya ke Pengadilan Tipikor Surabaya.

Tersangka Korupsi PT WUS Kembalikan Uang ke Kejati Jatim