<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/01/Ketua-Umum-Partai-Gerindra-Prabowo-Dery-Ridwansah-2JPG-87929384.jpg" alt="Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memberikan sambutan pada acara Golkar Institute di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Kamis (31/8/2023)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memberikan sambutan pada acara Golkar Institute di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Kamis (31/8/2023).</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Pertemuan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Prabowo Subianto juga turut dihadiri perwakilan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Prima di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (17/9). Mereka disebut akan memberikan dukungan kepada Prabowo sebagai bakal calon presiden (capres) pada Pilpres 2024.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wakil Dewan Pembina DPP PSI Grace Natalie dan Ketua DPP PSI Faldo Maldini juga hadir dalam pertemuan itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hadir para ketua umum partai politik pendukung Koalisi Indonesia Maju, yaitu dari PAN, Golkar, Gerindra, PBB, Gelora, Prima, PSI, dan Garuda," kata Viva Yoga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (17/9).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/012970763/pecinta-gorengan-wajib-konsumsi-ini-dijamin-nyesel-kalau-di-skip">Pecinta Gorengan Wajib Konsumsi Ini! Dijamin Nyesel Kalau di Skip</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Viva menegaskan, pertemuan itu diadakan dalam rangka menyambut kehadiran Partai Demokrat untuk memberi dukungan kepada Prabowo Subianto di pilpres 2024. Saat ini, Prabowo telah resmi diusung dan didukung sebagai capres oleh Partai Gerindra, PAN, Partai Golkar, PBB dan Partai Gelora.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Acara pada hari ini adalah menerima secara resmi pernyataan dukungan dari Partai Demokrat untuk Pak Prabowo menjadi calon presiden RI di Pilpres 2024. Seluruh ketua umum hadir kecuali Bang Yusril lagi ada acara di luar negeri," ucap Viva.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">PAN menyambut baik bergabungnya Partai Demokrat ke dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM). Sebab, bergabungnya Partai Demokrat diharapkan mampu menambah kekuatan untuk memenangkan Pilpres 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"PAN mengucapkan syukur Alhamdulillah akhirnya partai demokrat dapat duduk berkoalisi bersama kami di Koalisi Indonesia Maju untuk pilpres 2024," pungkas Viva.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Pertemuan Susilo Bambang Yudhoyono dengan Prabowo Subianto juga turut dihadiri perwakilan PSI dan Partai Prima.

Tak Hanya Demokrat, PSI dan Prima Juga Datang ke Hambalang Beri Isyarat Dukung ke Prabowo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/02/Ketua-KPU-RI-Hasyim-Asyari-Jalani-Sidang-Kode-Etik-di-DKPP-Dery-Ridwansah-1-1-3917466229.jpg" alt="Ketua KPU RI Hasyim Asy" width="100%">
<figcaption>Ketua KPU RI Hasyim Asy</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bagaimana&nbsp;nasib Partai Rakyat Adil dan Makmur (Prima) setelah putusan PT DKI Jakarta? Ketua KPU RI Hasyim Asy&rsquo;ari menegaskan, tahapan verifikasi faktual untuk Prima yang saat ini berjalan tetap berlanjut. Dia beralasan, proses yang dialami Prima sekarang merupakan tindak lanjut putusan Bawaslu. "Karena menjadi kewajiban KPU untuk melaksanakan putusan Bawaslu," terang pria kelahiran Kudus, Jawa Tengah, itu. Sebelumnya, setelah putusan PN Jakarta Pusat, Prima mengajukan laporan pelanggaran administrasi pemilu ke Bawaslu RI. Hasilnya, Bawaslu memerintahkan KPU RI untuk memberikan kesempatan Prima menyampaikan perbaikan berkas persyaratan sebagai peserta Pemilu 2024. Dari hasil verifikasi administrasi ulang, Prima dinyatakan lolos. Kini, mereka menjalani rangkaian tahapan verifikasi faktual yang hasilnya bakal diumumkan 21 April mendatang. Saat dikonfirmasi, Sekjen Prima Dominggus Oktavianus belum bisa memastikan apakah pihaknya akan menerima atau mengajukan kasasi atas putusan PT DKI Jakarta. Pihaknya masih menunggu salinan putusan. &rsquo;&rsquo;Kami konsultasi dulu dengan kuasa hukum untuk menentukan langkah selanjutnya,&rsquo;&rsquo; paparnya. Dominggus menyebut keputusan harus diambil bersama petinggi lainnya di level DPP. (far/syn/c18/hud)

Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari menegaskan, tahapan verifikasi faktual untuk Prima yang saat ini berjalan tetap berlanjut.

PT DKI Jakarta Batalkan Putusan PN Jakarta Pusat, Verifikasi Prima Jalan Terus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Komisioner-KPU-Mochammad-Afifuddin-Dery-Ridwansah.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membantah pernyataan dalam putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat mengenai adanya mediasi dengan Partai Prima sebelum persidangan digelar dalam memori banding tambahan yang disampaikan kepada PN Jakpus, Selasa (21/3).  "Dalam pertimbangan hukum Putusan PN Jakpus Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst halaman 42 disebutkan pengadilan telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai mediator. Berdasarkan laporan mediator tanggal 26 Oktober 2022, upaya perdamaian tidak berhasil, padahal tidak pernah ada mediasi," ujar anggota KPU RI Mochammad Afifuddin dalam konferensi pers di Media Center KPU RI, Jakarta, Jumat, (24/3).  Menurut KPU, lanjut Afif, sapaan Mochammad Afifuddin, pemeriksaan perkara perdata tanpa didahului mediasi itu melanggar Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.  "Akibat dari terjadinya pelanggaran tanpa mediasi, pemeriksaan perkara cacat yuridis serta harus ditetapkan putusan sela untuk dilakukan mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Perma 1/2016," ucap dia.  Pasal tersebut menyebutkan dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan, yakni pemeriksaan perkara perdata tanpa didahului mediasi, apabila diajukan upaya hukum, pengadilan tingkat banding atau Mahkamah Agung dengan putusan sela memerintahkan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan mediasi.  Berikutnya dalam memori banding tambahan itu, KPU menyampaikan sejumlah poin lain, di antaranya KPU memohon penangguhan pelaksanaan putusan serta merta sebagaimana dalam amar putusan PN Jakpus tersebut.  Beberapa hal yang melatarbelakangi permohonan itu adalah terdapat kepentingan negara yang wajib diutamakan dalam rangka menjalankan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.  Beragam ketentuan yang diatur dalam UU Pemilu tidak ada yang berkenaan dengan alasan penundaan pemilu. Yang ada adalah pemilu lanjutan dan pemilu susulan.  Selain itu, KPU memandang ada kemungkinan dua atau lebih kewenangan hukum putusan yang berbeda karena di satu sisi, KPU saat ini dituntut untuk memberikan kesempatan perbaikan verifikasi administrasi selama 10 x 24 jam kepada Partai Prima berdasarkan Putusan Bawaslu Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2023.  "Namun di sisi lain, berdasarkan amar putusan serta merta PN Jakpus, KPU diperintahkan pula untuk menunda tahapan pemilu dengan serta merta yang dimaknai pula menunda tahapan verifikasi perbaikan, sebagaimana amar putusan Bawaslu dimaksud," kata Afif.  Penyerahan memori banding tambahan oleh KPU itu disarankan Komisi II DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/3).  Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang meminta KPU membuat memori banding tambahan guna memperkuat permohonan banding yang diajukan menanggapi putusan PN Jakpus terkait dengan gugatan Partai Prima itu. Selain itu, Junimart meminta KPU menyewa jasa pengacara.

KPU Bantah Gelar Mediasi dengan Partai Prima

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/1659076299609.jpg" alt="Ilustrasi KPU. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPU. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan kembali membuka akses Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) untuk memperbaiki verifikasi administrasi ulang Partai Prima. Hal ini setelah KPU melakukan pertemuan dengan partai pimpinan Agus Jabo Priyono, Jumat (24/3).  Hal ini sebagai tindak lanjut putusan Bawaslu RI pada Senin (20/3), yang memenangkan gugatan Prima dan menyatakan bahwa KPU RI harus memberi kesempatan verifikasi administrasi ulang bagi Partai Prima untuk menjadi peserta Pemilu 2024.  "Kami akan mengadakan rapat teknis dengan Prima. Kami akan jelaskan teknis penyerahan persyaratan perbaikan pendaftaran partai politik sebagaimana dimaksudkan dalam putusan Bawaslu yang insya Allah kami akan terima dalam rentang waktu maksimal, karena dalam putusan Vawaslu bahasanya paling lama 10 x 24 jam," kata Idham di kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (24/3).  "Kami akan tanya kesanggupan Prima paling lama berapa hari. Karena bicara tentang dokumen yang harus disampaikan partai Prima adalah kelanjutan dari apa yang selama ini Prima telah sampaikan kepada kami dalam bentuk administrasi persyaratan partai politik calon peserta pemilu," sambungnya.  Idham menjelaskan, Partai Prima hanya akan memperbaiki dokumen yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, yaitu di Papua dan Riau yang secara total terbagi ke dalam delapan kota/kabupaten pada dua provinsi itu.  "Kami juga nanti akan menjelaskan kepada Prima apabila memang persyaratan perbaikan administrasi itu dipenuhi seluruhnya, kami akan lakukan tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual sebagaimana tertuang pada Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022. Tahpaannya sama seperti parpol nonparlemen (sebelumnya)," tegas Idham.  Sebelumnya, Bawaslu RI menyatakan KPU terbukti melakukan pelanggaran administrasi Pemilu 2024 saat melakukan verifikasi Partai Rakyat Adil dan Makmur (Prima) untuk menjadi peserta Pemilu 2024.  "Memutuskan, menyatakan terlapor (KPU) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu," ujar Ketua Bawaslu Rahmat Bagja di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (20/3).  Bawaslu juga memerintahkan KPU untuk memberikan kesempatan pada Partai Prima untuk menyampaikan dokumen persyaratan berdasarkan berita acara rekapitulasi hasil. Partai Prima diberi waktu 10 hari untuk melakukan perbaikan dokumen persyaratan.  "Sebelum perbaikan di Sipol paling lama 10x24 jam sejak akses Sipol oleh pelapor (Prima)," ungkap Rahmat.  Selain itu, Bawaslu juga memerintahkan KPU untuk mengklarifikasi perbaikan dokumen perbaikan yang disampaikan oleh Partai Prima. Bahkan, Bawaslu memerintahkan KPU untuk menerbitkan berita acara rekapitulasi hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu, sesuai dengan hasil verifikasi admnistrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan Partai Prima  "memerintahkan pelapor untuk menerbitkan putusan komisi pemilihan umum tentang tahapan program dan jadwal penyerahan dokumen persyaratan dan perbaikan verifikasi dan penetapan parpol peserta pemilu DPR dan DPRD sebagai tindak lanjut putusan ini," pungkas Rahmat.

KPU Kembali Buka Akses Sipol Partai Prima untuk Verifikasi Ulang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Gedung-Bawaslu-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Gedung Bawaslu." width="100%">
<figcaption>Gedung Bawaslu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - KPU RI telah diputus bersalah dalam sidang Bawaslu tentang sengketa proses pendaftaran Partai Rakyat Adil Makmur (Prima). Bawaslu pun meminta KPU memberikan waktu 10 hari untuk Prima agar dapat memperbaiki dokumen pendaftaran sebagai peserta Pemilu 2024.  Anggota KPU RI August Mellaz mengatakan, pihaknya akan melaksanakan putusan tersebut. Namun, teknis eksekusi atas putusan itu masih dibahas. ”Tadi malam KPU baru melakukan rapat pleno untuk menindaklanjuti putusan Bawaslu,” ujarnya kemarin (21/3).  Menurut August, secara teknis, ada banyak hal yang perlu dibahas. Misalnya, kapan waktu 10 hari itu dimulai. Juga, apakah Prima cukup memperbaiki kekurangan atau mengulang sejak awal, hingga timeline tahapannya. ”Nah, hal seperti itu mesti didiskusikan. Jika sudah diputuskan, KPU akan berkoordinasi dengan Prima,” paparnya.  Di sisi lain, Sekjen DPP Prima Dominggus Oktavianus menyatakan, pihaknya telah menerima salinan putusan Bawaslu. Dari hasil diskusi internal, diputuskan untuk menjalankan putusan tersebut. Karena itu, partainya akan mengikuti tahapan verifikasi administrasi perbaikan yang diperintahkan. Tentu, pihaknya menunggu jadwal dari KPU RI.  Menurut Dominggus, sikap Prima dalam menerima putusan Bawaslu itu menjadi bentuk dukungan agar pemilu berjalan sesuai jadwal.  ”Sekaligus membantah tudingan beberapa pihak bahwa Prima ingin menunda pemilu,” ungkapnya.  Meski demikian, Dominggus menegaskan, proses hukum pasca putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang resmi dibanding KPU akan dibiarkan berjalan. Partainya belum berencana melakukan pencabutan. Putusan PN Jakarta Pusat itu akan dijadikan jaminan bagi Prima agar mendapat keadilan.  Sejak awal, gugatan yang dilayangkan tersebut berkaitan dengan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan KPU terhadap Prima.  Bukan sengketa proses pemilu. Karena itu, dia meminta seluruh pihak menghormatinya. ”Kami berupaya mencari keadilan melalui jalan-jalan konstitusional,” tegasnya.

Terima Putusan Bawaslu, Prima Bantah Ingin Tunda Pemilu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Ketua-KPU-RI-Hasyim-Asyari-Jalani-Sidang-Kode-Etik-di-DKPP-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Ketua KPU RI Hasyim Asy" width="100%">
<figcaption>Ketua KPU RI Hasyim Asy</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengungkapkan KPU saat ini berhadapan dengan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) di tiga jalur hukum berbeda.  "Pada situasi sekarang ini, kami berhadapan dengan Partai Prima itu tiga jalur," kata Hasyim dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.  Jalur hukum pertama, kata dia, KPU tengah melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst yang memenangkan gugatan Partai Prima. "Kami mengajukan upaya hukum banding dan mengajukan memori banding ke pengadilan tinggi," ujarnya.  Jalur hukum kedua, lanjut dia, KPU mengajukan kontra memori terhadap peninjauan kembali (PK) yang dilayangkan Partai Prima ke Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.  Sebab, kata Hasyim, gugatan Partai Prima yang diregistrasi PTUN Jakarta sebagai Perkara Nomor 468/G/SPPU/2022/PTUN.JKT dinyatakan tidak dapat diterima. "Mereka (Prima) mengajukan memori PK ke MA sehingga KPU menyikapi dengan mengajukan kontra memori PK," ujarnya.  Adapun jalur hukum ketiga Hasyim menyebut pihaknya berhadapan dengan Partai Prima yang melaporkan KPU RI atas dugaan pelanggaran administrasi ke Bawaslu RI berdasarkan putusan PN Jakarta Pusat. "Prima menempuh jalur baru laporan ke Bawaslu tentang dugaan pelanggaran administrasi, yang dijadikan dasar adalah putusan PN Jakpus," tuturnya.  Hasyim menyebut ketiga proses hukum tersebut masih terus berjalan hingga saat ini. Dia menegaskan pihaknya akan berusaha menempuh upaya hukum secara maksimal dalam menghadapi proses hukum yang dilayangkan Partai Prima tersebut. "KPU mau tidak mau, suka tidak suka itu bagian yang harus dihadapi KPU," ucapnya ditemui usai rapat. (*)

KPU Hadapi Partai Prima lewat Tiga Jalur Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/KPU-JELANG-PENETAPAN-PARPOL_MIFTAHUL-HAYAT-2.jpg" alt="Pekerja saat membangun tenda untuk acara penetapan partai politik di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa (13/12/2022).KPU akan melaksanakan rapat pleno secara terbuka pada 14 Desember mendatang. Berdasarkan jadwal tahapan Pemilu 2024 dalam" width="100%">
<figcaption>Pekerja saat membangun tenda untuk acara penetapan partai politik di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa (13/12/2022).KPU akan melaksanakan rapat pleno secara terbuka pada 14 Desember mendatang. Berdasarkan jadwal tahapan Pemilu 2024 dalam</figcaption>
</figure><h3>Berharap Ada Solusi tanpa Penundaan Pemilu</h3> JawaPos.com – Begitu Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat mengeluarkan putusan penundaan Pemilu 2024, nama Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) menjadi lebih dikenal. Sebab, partai yang diputus KPU tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2024 itulah penggugatnya.  Kini, meski KPU telah mengajukan banding, putusan PN Jakarta Pusat tersebut menjadi amunisi Prima. Putusan hukum itu dijadikan dasar baru oleh Prima untuk kembali melaporkan KPU ke Bawaslu tentang pelanggaran administrasi. Kemarin (14/3) Bawaslu menindaklanjuti laporan tersebut dengan menggelar persidangan perdana.  Sekjen Prima Dominggus Oktavianus mengatakan, laporan diajukan karena ada putusan PN. Dalam putusan itu, PN menyebut KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum. ”Jadi, dengan hal baru ini, kami laporkan (KPU) ke Bawaslu untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.  Dia berharap Bawaslu membatalkan berita acara dari KPU yang menetapkan Prima tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai calon peserta Pemilu 2024. Memang, sudah ada putusan PN Jakarta Pusat yang menganulir putusan KPU. Namun, melalui Bawaslu, diharapkan ada titik temu yang lebih proporsional ketimbang harus menunda pelaksanaan pemilu. ”Ada titik temu yang lebih soft, yang lebih damai di antara dua pihak,” imbuhnya.  Dalam persidangan di Bawaslu, Mangapul Silalahi selaku kuasa hukum Prima menyebut KPU terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. KPU tidak menindaklanjuti putusan Bawaslu nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 yang diputus pada 4 November 2022.  Dalam putusannya, Bawaslu meminta KPU memberikan waktu tambahan untuk Prima agar dapat memperbaiki berkas persyaratan. Namun, KPU dinilai tidak melayani dengan baik. Karena itu, Prima dinyatakan TMS.  Dalam sidang kemarin, Komisioner KPU RI Mochammad Afifuddin membantah dalil Prima sebagai pemohon. Dia menegaskan, lembaganya sudah melaksanakan putusan Bawaslu dengan baik. Buktinya, KPU mengeluarkan surat nomor 1063 tentang penyampaian dokumen perbaikan persyaratan.  Data perbaikan yang masuk, lanjut dia, kemudian diverifikasi. Hasilnya, Prima tetap TMS. <blockquote>”Salah satunya disebabkan tidak terpenuhinya syarat minimal keanggotaan di tingkat provinsi. Di antaranya, Provinsi Papua dan Provinsi Riau,” ucapnya.</blockquote> KPU juga menilai Prima tak memiliki legal standing untuk mengajukan laporan pelanggaran administratif pemilu.  Sebab, sebagaimana Peraturan Bawaslu 8/2022, yang berhak melapor hanya WNI perorangan, peserta pemilu, dan pemantau. Nah, kelembagaan Prima tidak masuk kategori itu.

Prima Kembali Gugat KPU ke Bawaslu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Ketua-KY-Mukti-Fajar-Ridwan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Komisi Yudisial (KY) Mukti Fajar Nur Dewata, memastikan pelaporan terhadap Hakim Pengadilan Negeri Jakarta yang menangani perkara gugatan perdata Partai Prima menjadi prioritas. Hal ini setelah putusan itu menjadi sorotan, karena memerintahkan KPU RI untuk menunda tahapan pemilu selama dua tahun.  "Kita on track ya, ketika ada laporan masyarakan ataupun ada peristiwa yang menjadi perhatian publik, maka KY inisiatif akan melakukan pemantauan dan seterusnya. Proses yang sekarang akan kita lakukan mencoba untuk menggali informasi, dari apa yang terjadi dengan peristiwa putusan di PN Jakpus tadi," kata Mukti Fajar di kantor KY, Jakarta, Senin (14/3).  Mukti menegaskan, meski terdapat laporan terhadap majelis hakim yang menangani perkara gugatan Partai Prima, KY tidak bisa mengubah putusan itu. Ia mengungkapkan, KY akan mendalami perilaku hakim dalam menangani perkara itu.  "Akan kita lakukan apakah ada pelanggaran perilaku, pelanggaran etik dibalik putusan tersebut. Nah ada berbagai macam cara dan metode, salah satunya mungkin kita segera untuk mengundang hakim, untuk meminta klarifikasi," ucap Mukti.  Ia pun memastikan laporan ini akan menjadi prioritas KY. Mukti menyebut, KY akan segera memanggil pihak PN Jakpus untuk mendalami dugaan pelanggaran kode etik dalam putusan itu.  "Kita dorong ini menjadi salah satu prioritas ya. Jadi ada beberapa kasus yang kita jadikan prioritas. Enggak cuma ini, kasus-kasus yang kemudian menjadi perhatian publik ini kita jadikan prioritas," tegas Mukti.  Sebagaimana diketahui, buntut putusan PN Jakpus atas gugatan perdata Partai Prima terhadap KPU, berpotensi besar penundaan pemilu 2024. Sebab, majelis hakim menghukum KPU yang terbukti PMH untuk menghentikan proses tahapan Pemilu 2024 dan miminta KPU RI untuk mengulang dari awal.  Sejauh ini sudah ada tiga pihak yang melaporkan majelis hakim yang menangani kasus ini ke KY. Di antaranya yakni Kongres Pemuda Indonesia (KPI), kemudian Themis Indonesia Law Firm dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dan ketiga yakni Koalisi Masyarakat Sipil.

KY Pastikan Pelaporan Hakim yang Putuskan Tunda Pemilu jadi Prioritas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG_20230305_220515.jpg" alt="Ilustrasi - Warga melintas di depan mural bertema pemilihan umum di kawasan Pasar Anyar, Kota Tangerang, Banten. ANTARA FOTO/Fauzan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi - Warga melintas di depan mural bertema pemilihan umum di kawasan Pasar Anyar, Kota Tangerang, Banten. ANTARA FOTO/Fauzan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Juru Bicara DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Mikhael Sinaga menilai putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat terkait penundaan pemilihan umum (pemilu) dalam sengketa antara Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) dengan KPU merupakan upaya merampas hak politik rakyat, dikutip dari ANTARA.  "Aspek hukumnya harus diperiksa kembali karena perkara ini adalah antara Partai Prima dengan KPU sebagai penyelenggara pemilu. Tapi kok putusannya malah merampas hak politik rakyat," kata Mikhael dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (6/3).  Mikhael menyebut sengketa yang terjadi dalam sidang adalah antara Prima dengan KPU. Harusnya, tutur Mikhael, putusan majelis hakim tidak sampai kepada penundaan pemilu, namun putusannya hanya kepada kedua kubu yang bersengketa.  Ia menjelaskan, pemilihan umum adalah milik semua warga negara dan jangan sampai merusak demokrasi dengan menunda pemilu demi kepentingan kelompok tertentu.  "Semua penyelenggara pemilu atau pengadilan mana pun, saya harap tidak membuat keputusan yang merampas hak politik rakyat dan menyakiti hati masyarakat luas. Karena dampaknya bisa sangat berbahaya kalau rakyat kecewa," ucap Mikhael.  Sebelumnya, gugatan Prima terhadap KPU dikabulkan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus). Putusan PN Jakpus menghukum KPU dengan memerintah tak melanjutkan sisa tahapan Pemilu 2024.  "Menghukum Tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari," demikian bunyi putusan tersebut yang diketok majelis hakim pada Kamis, 2 Maret 2023.

PKB: Putusan PN Pusat Soal Penundaan Pemilu Rampas Hak Politik Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/PEMILU-GRAFIS-1.jpg" alt="Ilustrasi. Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menyidangkan perkara gugatan perdata Partai Prima dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY). Pelaporan ini buntut dari Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, yang memerintahkan KPU RI untuk menunda tahapan Pemilu 2024 selama dua tahun empat bulan.  Adapun tim majelis hakim yang menyidangkan perkara perdara Partai Prima dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim T. Oyong dengan Hakim Anggota Bakri dan Dominggus Silaban. Serta, panitera pengganti Bobi Iskandardinata.  "Kita harapkan ke KY itu panggil hakimnya, periksa, dalami apa motif dan dasar pertimbangan-pertimbangan untuk memutus dan jelaskan kepada masyarakat. Pertanggung jawaban ini jangan karena memang anda seorang hakim, anda tiba-tiba memutus sesuka-sukanya, nggak bisa. Saya hormati anda seorang hakim, wakil tuhan di negara Indonesia ini, tapi ada masyarakat yang mengawasi, nggak bisa sesuka-sukanya," kata Presiden Kongres Pemuda Indonesia (KPI) Pitra Romadoni di Gedung KY, Jakarta, Senin (6/3).  Pitra menjelaskan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melampaui kewenangannya, dalam mengadili perkara. Dia menilai, sengketa verifikasi administrasi partai politik peserta pemilu, merupakan kewenangan Bawaslu dan PTUN.  "Saya kira masyarakat Indonesia mengerti, terkait aturan hukum dan prosedur-prosedur bagian mengenai terkait dengan permasalahan parpol. Mana ada kaitan PN Jakpsu mengadili persoalan parpol, itu adalah kewenangannya administrasi negara, yaitu kewenangan PTUN," tegas Pitra.  Praktisi hukum ini menyebut, putusan PN Jakpus yang memerintahkan KPU RI menunda tahapan pemilu, melanggar konstitusi negara. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 22 E Undang-undang Dasar 1945.  "Sudah jelas diatur konsitusi kita pemilihan umum itu dilaksanakan dalam 5 tahun sekali dan lebih aneh lagi, di amar putusan poin 2, yang bersangkutan menyatakan penggugat adalah parpol. Sedangkan penggugat orang perorangan," beber Pitra.  "Aneh nggak usah pengacara nggak usah sarjana hukum atau ahli hukum, apakah nama pribadi itu merupakan parpol. Kenapa hakim ini menyatakan ini paprol, sedangkan penggugat nama perserorangan ini. Disini tercatat mohon maaf nih Agus Priyono dan Dominggus Oktavinus Togu," pungkas Pitra.  Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan yang dilayangkan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), terkait gugatan perdata atas hasil verifikasi administrasi partai politik untuk Pemilu 2024. PN Jakpus menghukum KPU untuk menunda proses tahapan Pemilu 2024.  "Menerima gugatan penggugat (Partai Prima) untuk seluruhnya. Menyatakan penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh tergugat (KPU RI)," demikian bunyi putusan PN Jakpus, Rabu (2/3).  Putusan ini dibacakan pada Rabu (2/3), oleh Ketua Majelis Hakim T. Oyong dengan Hakim Anggota Bakri dan Dominggus Silaban. Serta, panitera pengganti Bobi Iskandardinata.  PN Jakpus meminta KPU sebagai pihak tergugat untuk tidak melanjutkan proses tahapan Pemilu 2024. Sehingga, KPU diminta untuk melakukan penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024.  "Menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024, sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari," pinta Hakim PN Jakpus.  Selain menunda proses tahapan Pemilu, PN Jakpus juga meminta KPU sebagai pihak tergugat untuk melakukan ganti rugi sebesar Rp 500 juta kepada pihak penggugat, dalam hal ini Partai Prima.  "Menghukum tergugat membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 500 juta kepada penggugat," demikian putusan PN Jakpus.

Buntut Putusan Penundaan Pemilu, 3 Hakim PN Jakpus Dilaporkan ke KY

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#partai Prima

Berita Terkini