<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/26/eks-wagub-jabar-uu-3678868094.jpg" alt="Eks Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum Terpilih sebagai Plt Ketua DPW PPP Jawa Barat. (dok. PPP)" width="100%">
<figcaption>Eks Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum Terpilih sebagai Plt Ketua DPW PPP Jawa Barat. (dok. PPP)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Mantan Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat periode 2018&ndash;2023, Uu Ruzhanul Ulum, resmi dipercaya memimpin Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Barat. Penetapan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) yang diserahkan langsung oleh Ketua Umum DPP PPP Muhamad Mardiono di Jakarta dan mulai berlaku sejak Senin (26/1). Uu menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia berharap, amanah tersebut dapat menjadi momentum kebangkitan PPP di Jawa Barat, khususnya dalam menghadapi agenda-agenda politik kedepan. "Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh DPP PPP. Mudah-mudahan PPP di Jawa Barat ke depan mampu bangkit kembali dengan langkah-langkah yang akan dilaksanakan oleh pengurus hari ini, terutama menjelang agenda politik terdekat," kata Uu dalam keterangan tertulis, Senin (26/1). Menurut Uu, agenda terdekat yang akan segera dilaksanakan adalah Musyawarah Wilayah (Muswil). Ia menegaskan, Muswil merupakan amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai yang wajib digelar paling lambat tiga bulan setelah Muktamar. "Agendanya sudah jelas dan tidak boleh melewati batas waktu sesuai aturan, karena ini akan berlanjut ke Mukernas dan agenda partai lainnya. Insyaallah Muswil akan kami laksanakan dengan baik dan lancar, serta membawa keberkahan," ucapnya. Uu menegaskan, komitmennya untuk bekerja mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap PPP di Jawa Barat. Upaya tersebut akan diawali dengan penguatan struktur partai dan konsolidasi internal antarkader. "Langkah awal kami adalah membangun komunikasi yang baik dengan seluruh kader, baik yang berada di struktur maupun non-struktur. Setelah itu, kami akan mulai melakukan kerja-kerja elektoral lainnya," pungkas Uu. Adapun, susunan kepengurusan baru DPW PPP Jawa Barat menetapkan Uu Ruzhanul Ulum sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua, Cecep Supriyanto sebagai Plt Sekretaris, serta Adang Suyatna sebagai Plt Bendahara DPW PPP Jawa Barat.

Eks Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum resmi jadi Plt Ketua DPW PPP Jawa Barat. Ia siap bangkitkan PPP dan hadapi agenda politik penting.

Eks Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum Terpilih sebagai Plt Ketua DPW PPP Jawa Barat

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/13/mardiono-13-jan-618235743.jpg" alt="Ketum PPP Muhamad Mardiono saat membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) DPW PPP Sulawesi Tenggara di Kendari, Senin (12/1)." width="100%">
<figcaption>Ketum PPP Muhamad Mardiono saat membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) DPW PPP Sulawesi Tenggara di Kendari, Senin (12/1).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono menegaskan bahwa kerja elektoral harus menjadi orientasi utama seluruh kader dalam menyusun strategi politik partai. Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) DPW PPP Sulawesi Tenggara di Kendari, Senin (12/1). Mardiono menyatakan, calon pemimpin PPP di Sulawesi Tenggara (Sultra) harus memiliki orientasi kuat pada kerja elektoral guna meraih dukungan rakyat secara luas. Menurutnya, aktivitas politik partai pada akhirnya harus bermuara pada perolehan suara rakyat melalui mekanisme pemilu. &ldquo;Harus yang bermuara pada kerja elektoral karena kita berpolitik ini kan butuh mendapatkan dukungan rakyat yang besar. Implementasi dari dukungan rakyat itu nanti ada di TPS,&rdquo; kata Mardiono. Ia menekankan, kerja politik yang dilakukan partai tidak boleh berhenti pada wacana atau konsolidasi internal semata, tetapi harus diterjemahkan dalam strategi yang konkret untuk memenangkan pemilu. Karena itu, seluruh kader PPP diminta menjadikan kerja elektoral sebagai agenda utama perjuangan politik. &ldquo;Oleh karena itu orientasi dalam kerja strategi politik ini, kader-kader PPP harus terus berjuang berorientasi pada bagaimana elektoral,&rdquo; ujarnya. Dalam kesempatan tersebut, Mardiono juga memaparkan perkembangan pelaksanaan Muswil PPP di berbagai daerah. Hingga saat ini, Muswil telah terlaksana di lebih dari 70 persen wilayah di Indonesia. &ldquo;Diharapkan seluruhnya bisa selesai di 38 provinsi pada akhir bulan ini,&rdquo; ungkapnya. Mardiono menilai, pelaksanaan Muswil menjadi langkah penting agar PPP dapat segera menyusun program lanjutan secara nasional. Program tersebut meliputi verifikasi faktual partai, rekrutmen bakal calon legislatif, hingga penguatan kesiapan menghadapi pemilu mendatang. &ldquo;Karena kita langsung akan bergegas menyusun program-program berikutnya secara nasional. Kita tidak mau ketinggalan untuk melengkapi seluruh instrumen yang dibutuhkan untuk kerja pemilu,&rdquo; pungkasnya.

Mardiono minta kader PPP jadikan kerja elektoral sebagai agenda utama menyusun strategi politik. Fokus PPP Sultra capai dukungan pemilu.

Mardiono Minta Kader PPP Jadikan Kerja Elektoral sebagai Agenda Menyusun Strategi Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/05/WhatsApp-Image-2023-10-05-at-054914-2965599470.jpg" alt="Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy (kanan)" width="100%">
<figcaption>Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy (kanan)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ahmad Rifa'i mengingatkan Ketua Majelis Pertimbangan PPP M. Romahurmuziy tidak terus mengobral jabatan Ketua Umum menjelang Muktamar X. Pasalnya, dikabarkan Rommy mendorong Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menjadi ketua umum, yang bukan dari internal PPP. "Malu rasanya mendengar PPP didagangin Rommy. Seolah-olah Partai Ulama ini hanya jadi komoditas jualan yang diobral kemana-mana," kata Ketua DPC PPP Jakarta Timur, Ahmad Rifa'i kepada wartawan, Kamis (29/5). Rifa'i mengungkit soal peristiwa yang pernah dialami PPP pada Pemilu 2019. Sebab, saat tengah disibukkan berjuang mendulang suara, tiba-tiba muncul berita bahwa Rommy yang saat itu menjabat Ketua Umum PPP ditangkap KPK, karena terima suap untuk jual beli jabatan. "Bagai petir di siang bolong, dunia kontan terasa gelap. Perjuangan kami berbulan-bulan untuk mempertahankan 4 kursi DPRD dan 1 kursi DPR RI di Jakarta Timur langsung runtuh saat itu juga" ungkap Rifa'i. "Apalagi Rommy tinggalnya di Jakarta Timur, habis sudah suara kami tahun 2019. Kursi DPRD hilang 3 kursi, DPR RI hancur lebur hilang kursi sama sekali" sesalnya. Menurutnya, peristiwa itu menjadi awal keterpurukan PPP. Sebab, dari 10 kursi di DPRD pada 2014 hanya tersisa satu kursi pada 2019. Bahkan, DPR RI dari tiga kursi menjadi 0 kursi. Setelah menjalani proses hukum, lanjut Rifa'i, seharusnya Rommy tidak lagi menjatuhkan PPP. "Mestinya Rommy taubat nasuha agar tidak lagi menjadi azab bagi PPP. Jangan ganggu PPP lagi kalau tidak ingin kualat dengan warisan para Ulama. Biarkan kader bekerja untuk kembalikan kejayaan PPP," tegas Rifa'i. Sementara, Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP, M Romahurmuziy alias Rommy menyebut, jika PPP di bawah kepemimpinan Mardiono telah gagal. Menurutnya, PPP harus fleksibel untuk membuka diri hadirkan calon ketua umum dari eksternal partai jelang Muktamar PPP 2025. "Bahwa kepemimpinan saat ini sudah gagal mempertahankan PPP di Senayan. Jadi, untuk dimajukan lagi sebagai Caketum jelas sudah sangat tidak layak," ucap Rommy, Rabu (14/5). Ia mengeklaim, hampir seluruh DPW dan DPC sangat setuju dengan pernyataannya tersebut. Karena itu, PPP harus fleksibel dalam membuka diri cari calon ketua umum dari eksternal partai. "PPP harus fleksibel. Disamping internal, PPP harus membuka diri untuk sourcing calon ketum dari luar partai. Tidak perlu kaku memegangi AD/ART yang mensyaratkan caketum harus pernah duduk 1 periode kepengurusan sebagai Pengurus Harian DPP atau Ketua Majelis," pungkasnya.

Politikus PPP Ahmad Rifa'i mengingatkan Romahurmuziy agar tidak mengobral jabatan Ketua Umum menjelang Muktamar 2025.

Politikus PPP Ingatkan Romahurmuziy Tak Sibuk Obral Jabatan Ketum Partai Jelang Muktamar 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/30/awiek-ppp-3579635194.jpg" alt="Wakil Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi di Djakarta Theater, Jakarta, Sabtu (30/12/2023)" width="100%">
<figcaption>Wakil Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi di Djakarta Theater, Jakarta, Sabtu (30/12/2023)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengatakan partainya akan memberi sanksi pergantian antar waktu (PAW) terhadap kader yang mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

partainya akan memberi sanksi pergantian antar waktu (PAW) terhadap kader yang mendeklarasikan dukungan kepada paslon prabowo-gibran

Wakil Sekjen PPP Tegaskan akan Beri Sanksi PAW Kader yang Nyatakan Dukung Prabowo-Gibran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/PPP.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bakal menyelenggarakan Muktamar pada pertengahan Desember 2020. Salah satu agendanya adalah pemilihan ketua umum baru PPP. Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengungkapkan enam kandidat yang bakal menjadi ketua umum tersebut. Menurut Arsul ada dari kader internal dan ekstrenal.  Untuk internal ada nama kader PPP‎ ada nama Suharso Monoarfa, Akhmad Muqowam, dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Mardiono.  Sementara untuk eksternal ada nama Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan mantan Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf (Gus Ipul).  ’’Memang saat ini banyak disebut nama yang diusulkan dari Suharso, Mardiono, Ahmad Muqowam, Khofifah, Gus Ipul sampai dengan Sandiaga Uno," ujar Arsul kepada wartawan, Rabu (28/10).  Arsul mengatakan, partai yang sudah eksis sejak era orde baru itu terbuka dengan usulan terhadap orang-orang yang ingin mencalonkan diri menjadi ketua umum periode 2020–2025 tersebut. ’’Karena PPP ingin membangun Muktamar yang berbasik tradisi demokrasi yang baik. Maka kami terbuka dengan usulan dan aspirasi tersebut,’’ katanya.  Lebih lanjut, Wakil Ketua MPR itu menambahkan, rencana Muktamar tersebut masih belum diketahui tempatnya. Namun para kader sudah mengusulkan hajatan akbar tersebut dilakukan di Makassar. ’’Karena selama ini PPP bermuktamar di Pulau Jawa. Padahal Sulawesi Selatan termasuk salah satu lumbung suara PPP,’’ ungkapnya.  Arsul berujar Muktamar tersebut akan dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Sehingga nantinya peserta wajib melakukan tes swab terlebih dahulu. ’’Kemusian ketentuan 3M memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan akan kami terapkan secara ketat," tegas dia. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=E7Ty4-NFkdo&amp;ab_channel=jawapostvofficial  &nbsp;  &nbsp;

Ini Enam Kandidat Calon Ketua Umum PPP, Ada Sandiaga dan Khofifah