<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/09/IMG-20260109-WA0003-2221291491.jpg" alt="Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta (OSO) dan tujuh pimpinan partai politik nonparlemen meresmikan Sekber GKSR. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta (OSO) dan tujuh pimpinan partai politik nonparlemen meresmikan Sekber GKSR. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta (OSO) dan tujuh pimpinan partai politik nonparlemen meresmikan Sekretariat Bersama (Sekber) Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) pada Kamis (8/1). Sekber ini terletak di Jalan H.O.S Tjokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">OSO mengatakan, sekber ini dibuat berdasarkan keputusan bersama 8 partai nonparlemen. Partai tersebut yakni Partai Hanura, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Perindo, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Buruh, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Ummat, dan Partai Berkarya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Koalisi ini akan memperjuangkan suara pemilih yang hilang pada 2024. Suara tersebut menjadi tidak terwadahi akibat 8 partai tidak mendapat kursi di DPR RI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau koalisi itu ada yang jadi ketua bertanggung jawab dan mempunyai hak veto. Kalau kerja sama politik itu tidak ada hak veto," ujar OSO.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Eks Ketua DPD RI ini menyampaikan, melalui kerja sama politik seluruh partai memiliki hak yang sama. Termasuk dalam hal menyampaikan usulan dan gagasan terkait upaya menyelesaikan persoalan hilangnya suara pemilih dalam Pemilu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/hobi-kesenangan/017047424/pubg-mobile-update-42-resmi-meluncur-hadirkan-primewood-genesis-dan-segudang-fitur-baru">PUBG Mobile Update 4.2 Resmi Meluncur, Hadirkan Primewood Genesis dan Segudang Fitur Baru</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan (MPR) itu menyoroti besarnya jumlah suara rakyat yang tidak terakomodasi, atau sekitar 17 juta suara tidak terkonversi menjadi kursi di DPR. Angka tersebut, kata OSO, tidak boleh dianggap sepele.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Satu suara saja nggak boleh hilang, apalagi 17 juta. Ini kalau dibiarkan, bisa menjadi 50 persen," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">OSO menilai, perlu ada pertanggungjawaban politik terhadap setiap suara sah yang masuk ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Apalagi, rakyat sudah begitu antusias menyalurkan suaranya melalui mekanisme demokrasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sekber GKSR mengusung simbol kepalan tangan bersatu. Menurut dia, gerakan ini menjadi wadah bagi suara rakyat yang tidak terwakili di parlemen.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini satu kekuatan yang mewakili rakyat yang 17 juta suaranya tidak terakomodir. Jangan main-main dengan 17 juta itu. Kalau orang punya perasaan punya hati, pasti dia nggak rela suaranya hilang sampai 17 juta," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sekber GKSR ini, kata OSO, akan digunakan sebagai tempat merumuskan pandangan partai-partai nonparlemen atas isu-isu terkini. Seperti Parliamentary Threshold hingga isu penyelenggaraan Pilkada langsung atau via DPRD.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita baru resmikan ini, seperti apa sikap Sekber terhadap isu terkini, itu akan didiskusikan secara setara di Sekber. Termasuk menyiapkan langkah dan strateginya," tandasnya.</div>

Sekber ini dibuat berdasarkan keputusan bersama 8 partai nonparlemen untuk memperjuangkan 17 juta suara Pemilu 2024.

Sekber GKSR Diresmikan, 8 Partai Nonparlemen akan Perjuangkan 17 Juta Suara Pemili 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/19/JKT_PELANGGARAN-APK_MIFTAHUL-HAYAT-05-331994033.jpg" alt="Kendaraan melintas di dekat Alat Peraga Kampanye (APK) yang terpasang di kawasan Senayan, Jakarta, Senin (18/12/2023)." width="100%">
<figcaption>Kendaraan melintas di dekat Alat Peraga Kampanye (APK) yang terpasang di kawasan Senayan, Jakarta, Senin (18/12/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemilu 2024 tidak hanya menjadi pentas bagi partai politik (parpol) mengantarkan pasangan capres-cawapres jagoannya untuk terpilih. Mereka berusaha menempatkan para wakilnya duduk di legislatif. Terutama di Senayan, Jakarta. Perjuangan itu tidak hanya parpol lama, parpol lama yang belum berhasil mengirimkan wakilnya di parlemen dan partai baru berusaha ekstrakeras. Menurut peneliti Media Survei Nasional (Median) Ade Irfan Abdurrahman, semua parpol memiliki peluang yang sama untuk menuju ke Senayan. Kini tinggal menyiapkan program yang "dijual" kepada masyarakat agar mereka menjadi pilihan. Baik di tingkat DPRD kabupaten/kota, provinsi, maupun di DPR RI. Dia menyebut ada parpol baru yang berpotensi mengirimkan calon legislatif (caleg)nya ke Senayan pada Pemilu 2024. Kedua itu adalah Partai Gelombang Rakyat (Gelora) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). "Kedua parpol ini bisa menembus 10 besar untuk perolehan suaranya," ujar Ade Irfan Abdurrahman kepada JawaPos.com di Jakarta pada Senin (8/1). Dari survei yang digelar Median, Partai Gelora bisa mendapat suara 2,8 persen dan PSI 2,9 persen. Lebih jauh Ade mengatakan, adanya potensi Gelora dan PSI masuk ke Senayan tidak terlepas dari masifnya program-program partai itu di akar rumput. "Program-programnya sudah mulai terlihat dan terasa di tengah masyarakat,&rdquo; kata Ade dalam pemaparan rilis survei Median via zoom, Senin (8/1). Menurut dia, konsistensi Partai Gelora dalam menjalankan program di tengah masyarakat membuat partai baru itu mampu mendulang dukungan dari masyarakat. Untuk itu, jika Partai Gelora terus konsisten merawat tren positif ini, maka tidak menutup kemungkinan akan mencatat sejarah lolos ambang batas parlemen, sekaligus memperoleh kursi di Senayan. "Tren elektabilitas yang terus naik itu, bila terus berlangsung maka tidak menutup kemungkinan Partai gelora akan lolos ke Senayan,&rdquo; katanya. Untuk PSI, pemilih memilih partai yang dikenal dengan partai anak muda itu karena diidentik dengan anak muda dan melanjutkan kepemimpinan Jokowi. Adapun survei itu dilakukan sebelum debat Pilpres 2024 ketiga. Survei ini mengambil populasi sampel seluruh WNI yang memiliki hak pilih sebanyak 1.500 responden. Margin of error sebesar lebih kurang 2,53 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Pemilu 2024 tidak hanya menjadi pentas bagi partai politik (parpol) mengantarkan pasangan capres-cawapres jagoannya untuk terpilih.

Melihat Perjuangan Parpol Baru dan Nonparlemen Menuju Senayan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Logistik-KPU-Puguh-Sujiatmiko.jpg" alt="Petugas PPK memeriksa kotak suara untuk memastikan masih tersegel dan tidak berubah susunannya di Gelora Pancasila kemarin. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Petugas PPK memeriksa kotak suara untuk memastikan masih tersegel dan tidak berubah susunannya di Gelora Pancasila kemarin. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai nonparlemen bakal mengadu peruntungan pada Pemilu 2024. Mereka berusaha memanfaatkan pesta demokrasi 2024 sebagai pilihan baru kepada pemilih.  Akan tetapi tawaran-tawaran dari partai nonparlemen belum signifikan. Menurut Pengamat Politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam, partai nonparlemen masih belum memiliki selling points yang bisa ditawarkan kepada pemilih. Partai nonparlemen belum memiliki sisi pembeda, termasuk dalam aspek narasi, platform, visi-misi, hingga ketokohan kuat.  "Ketokohan itu sejatinya mampu mendorong mereka (partai nonparlemen) mengembangkan kekuatan jaringan dan infrastruktur partai secara signifikan," ujar Ahmad Khoirul Umam saat dihubungi JawaPos.com, Selasa (21/6).  Dia mencontohkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menjadikan Giring Ganesha sebagai ketua umum. Namun kehadiran mantan vokalis band masih dipertanyakan dalam mendongkrak suara PSI.  Umam melihat partai-partai kecil selama ini tidak mengalami stagnasi elektabilitas dari pemilu ke pemilu selanjutnya. Sejatinya kondisi itu harus disadari. Mungkin saja membuat langkah dengan memikirkan ulang strategi internal, termasuk membuka potensi merger dengan sesama partai kecil lainnya.  "Langkah itu agar mampu mengonsolidasikan kekuatan politik untuk menembus parliamentary threshold (ambang batas parlemen) 4 persen," sambung Umam.  Pendapat Umam berkorelasi dengan hasil survei terbaru yang dirilis lembaga Litbang Kompas. Dari hasil survei tersebut belum ada satu pun partai nonparlemen mendapat 4 persen suara. Contohnya Perindo (3,3 persen); Hanura (1,0 persen); PSI (0,7 persen); PBB (0,4 persen); Garuda (0,2 persen); dan Berkarya (0,1 persen)  Umam menilai, beberapa partai ada tren kenaikan elektabilitas, seperti Perindo di level nonparlemen dan Demokrat di papan bawah. "Tren kenaikan itu bisa menguatkan moril perjuangan para kader Perindo. Semua itu ditentukan oleh kemampuan konsolidasi internalnya," tandasnya.  Di tempat lain, Sekjen DPP Perindo Ahmad Rofiq mengklaim elektabilitas Partai Perindo yang menembus 3,3 persen dalam survei Litbang Kompas menunjukkan indikator tingkat penerimaan masyarakat terhadap gagasan dan program Partai Perindo. Partai yang dikomandoi Hary Tanoesoedibjo itu terus konsisten memperjuangkan kesejahteraan rakyat.  "Tentu kami sangat senang dengan hasil ini, tapi tidak membuat kami terlena. Kami harus terus berupaya lebih masif lagi dalam memperjuangkan cita cita politik Partai Perindo," ujar Ahmad Rofiq dalam keterangan persnya, Selasa (21/6).  Ahmad Rofiq mengaku bahwa target Partai Perindo dalam Pemilu 2024 harus mencapai 8 - 10 persen suara. Pencapaian itu penting, karena mewujudkan cita-cita politik memerlukan kekuatan yang signifikan di parlemen," katanya.

Hadapi Pemilu 2024, Partai Nonparlemen Belum Punya Selling Points

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/partai-nonparlemen.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Persatuan Indonesia (Perindo), PSI, Partai Hanura, PKP, PBB dan Partai Garuda membahas wacana koalisi untuk Pemilu 2024. Bahkan, dalam waktu dekat ini dikabarkan, Partai Berkarya juga akan masuk dalam koalisi tersebut, sehingga total suara secara keseluruhan ketujuh partai itu 13,6 juta suara.  "Perolehan jumlah suara 13,6 juta itu, tentunya bukan jumlah kecil. Karena itu sama saja suara terbesar kedua setelah PDIP," ujar Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, dalam Pertemuan Ketua Umum Parpol Nonparlemen, Rabu malam (23/2).  Hary selaku penggagas agenda tersebut mengatakan, pertemuan ini adalah silaturahmi mengingat partai-partai tersebut adalah peserta Pemilu tahun 2019. Sekaligus memutuskan untuk mewacanakan bersama-sama menjadi satu koalisi untuk ikut kontestasi pencapresan tahun 2024.  "Kami membuka wacana tentang keikutsertaan untuk Pencapresan di pemilu tahun 2024," kata Hary.  Hary mengungkapkan hal tersebut mengikuti jalur suara 25 persen. Karena dalam aturannya, mencalonkan capres dan cawapres jika merujuk UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak hanya merujuk ambang batas atau presidential threshold sebesar 20 persen saja. Namun, juga perolehan suara hasil Pemilu minimal 25 persen.  Selain itu, lanjut Hary, partai nonparlemen ini juga berencana akan mencoba untuk melakukan judicial review untuk presidential threshold menjadi 0 persen.  "Kami akan mencoba untuk melakukan judicial review untuk presidential threshold menjadi 0 persen," ungkapnya  Untuk menguatakan konsolidasi tersebut, kata Hary, nanatinya juga dibahas untuk membentuk sekretariat bersama. Tentunya akan lahir juga kesepakatan untuk membentuk satu nama koalisi yang masih akan dimatangkan.  "Ada usulan Koalisi Partai Parlemen masa depan, ada usulan lagi Koalisi Partai Nusantara, nanti tentunya akan dimatangkan nama koalisinya. Kami akan terus membahas isu-isu untuk kepentingan bersama ke depan," jelas Hary.  Untuk diketahui, sejumlah petinggi parpol nonparlemen lainnya yang hadir dalam pertemuan tersebut di antaranya Ketua Umum PKP Yussuf Soelichin, Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesha, Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana, Waketum DPP PBB Tatang Zaenuddin, dan Wakil Ketua Sekjen DPP Partai Hanura, Zul Hendri Chaniago.

6 Parpol Nonparlemen Berkumpul, Bahas Koalisi dan Pecapresan 2024