<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/11/gelora-3135328314.jpg" alt="Ketua Koordinator Bidang Penggalangan DPP Partai Gelora Indonesia, Triwisaksana di Jakarta, Minggu (11/5)." width="100%">
<figcaption>Ketua Koordinator Bidang Penggalangan DPP Partai Gelora Indonesia, Triwisaksana di Jakarta, Minggu (11/5).</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia meluncurkan empat badan layanan kemasyarakatan untuk membantu masyarakat dalam beragam dimensi. Keempat badan layanan tersebut, diantaranya Badan Layanan Masyarakat, Badan Tanggap Bencana, Badan Layanan Advokasi dan Hukum, serta Badan Relawan Palestina.</p> <p>"Mudah-mudahan dengan kehadiran empat badan layanan kemasyarakatan ini, peran dan kontribusi Partai Gelora Indonesia bisa makin banyak dan meluas bagi masyarakat," kata Ketua Koordinator Bidang Penggalangan DPP Partai Gelora Indonesia, Triwisaksana di Jakarta, Minggu (11/5).</p> <p>Tri menekankan, badan layanan kemasyarakatan yang baru dibentuk ini akan melakukan pendampingan dan penggalangan layanan bagi masyarakat. Menurutnya, Partai Gelora tidak hanya berperan dalam politik, tetapi juga pelayanan masyarakat.</p> <p>"Partai Gelora tidak hanya mengurusi politik dan negara, tapi juga melayani kemasyarakatan," ucapnya.</p> <p>Menurut Triwisaksana, kehadiran empat badan layanan kemasyarakatan ini juga merupakan bagian dari upaya menumbuhsuburkan ekosistem untuk kontribusi nyata bagi masyarakat yang sudah dikenal dunia sebagai komunitas religius dan dermawan.</p> <p>Sementara, Ketua Badan Layanan Masyarakat Partai Gelora Indonesia, Euis Krustiati, mengatakan badan yang dipimpinnya bertujuan menghadirkan pendampingan agar lebih banyak masyarakat dapat mengakses layanan publik.</p> <p>"Ada banyak program pemerintah yang bagus tetapi ada sebagian masyarakat yang kesulitan mengakses. Itu realita. Daripada saling menyalahkan, lebih baik kita bergerak mendampingi," ujar Euis.</p> <p>Wakil Ketua Tanggap Bencana Partai Gelora Indonesia, Gito Rustanto, mengingatkan bahwa Indonesia berada di kawasan Cincin Api Pasifik yang merupakan titik pertemuan beberapa lempeng bumi, sehingga rawan terjadi bencana alam.</p> <p>"Kami akan berkolaborasi dengan kelompok sipil, badan penanggulangan bencana, dan kelompok masyarakat, untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana," papar Gito.</p> <p>Lebih lanjut, Ketua Badan Relawan Palestina, Mushab A Robbani, menegaskan bahwa komitmen mendukung kemerdekaan Palestina merupakan napas Partai Gelora Indonesia.</p> <p>"Harapan kami, Badan Relawan Palestina akan mempertajam inisiatif-inisiatif terkait Palestina, setelah sebelumnya juga Partai Gelora Indonesia telah membentuk Relawan Gelora untuk Palestina (Regena)," pungkasnya.</p>

Partai Gelora Indonesia meluncurkan empat badan layanan kemasyarakatan, termasuk Badan Relawan Palestina, untuk mendukung masyarakat.

Partai Gelora Luncurkan Badan Layanan Kemasyarakatan, Termasuk Relawan Palestina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/25/k4wHsjsEXcs0fDIk0FQjw3W1ufmFuDpei80JoPdE-1709964734.jpg" alt="Ketua DPP Partai Gelora Indonesia, Triwisaksana menyiapkan tim relawan sambut wacana evakuasi warga Gaza ke Indonesia. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Ketua DPP Partai Gelora Indonesia, Triwisaksana menyiapkan tim relawan sambut wacana evakuasi warga Gaza ke Indonesia. (Istimewa).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Prabowo Subianto berencana mengevakuasi 1.000 korban luka dan trauma dari konflik di Gaza, Palestina. Rencana itu mendapat sambutan hangat dari Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia yang siap memfasilitasi dan memberikan pendampingan trauma healing bagi para korban konflik Gaza tersebut.</p> <p>"Selain terus berusaha memberi bantuan untuk sesama saudara di dalam negeri, kami juga meperluas bantuan untuk saudara-saudara kita dari Gaza bila kebijakan tersebut jadi dilaksanakan," kata Ketua DPP Partai Gelora Indonesia, Triwisaksana kepada wartawan, Jumat (25/4).</p> <p>Dalam mendukung wacana Presiden Prabowo itu, lanjut Triwisaksana, Partai Gelora Indonesia membuka perekrutan jaringan relawan trauma healing, yaitu Relawan Gelora untuk Palestina, yang dimulai dari Jakarta. Lokasi pembekalan itu dilakukan di Rumah Kenanga, Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan.</p> <p>"Pada hari ini kami sudah mulai melakukan pembekalan relawan trauma healing, Relawan Gelora untuk Palestina, untuk yang perdana di Jakarta," ucap Triwisaksana,</p> <p>Selain itu, untuk mempermudah komunikasi dengan para korban dari Gaza, Relawan Gelora untuk Palestina juga diperkuat oleh sosok-sosok yang memiliki kemampuan multibahasa, termasuk bahasa Arab.</p> <p>Salah satu relawan dengan kemampuan multibahasa tersebut yakni, Hazem Anis Matta, yang juga merupakan Ketua DPW Jakarta Partai Gelora Indonesia. Nantinya, Hazem juga menjadi Komandan Lapangan Relawan di wilayah kepengurusannya.</p> <p>"Alhamdulillah, kebetulan saya menguasai sekaligus beberapa bahasa, termasuk bahasa Arab, yang saya yakin dapat membantu mempermudah layanan trauma healing yang kami siapkan untuk para korban luka dan trauma dari Gaza yang rencananya dibawa ke sini," tutur Hazem.</p> <p>Partai Gelora Indonesia juga telah menunjuk psikolog Debby Qurniasasi, MPsi sebagai Koordinator Nasional Relawan Gelora untuk Palestina. Menurutnya, para korban perlu mendapatkan trauma healing untuk mempercepat pemulihan.</p> <p>"Selain pengobatan, korban luka dan trauma perlu mendapatkan pendampingan secara psikologis, untuk mempercepat pemulihan," pungkas Debby.</p>

Partai Gelora Indonesia mendukung rencana Presiden Prabowo untuk mengevakuasi 1.000 korban dari Gaza dengan relawan trauma healing.

Dukung Rencana Presiden Prabowo Evakuasi 1.000 Warga Gaza, Partai Gelora Siapkan Relawan Trauma Healing

<h1> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/19/FSPMI-Partai-Buruh-2945557558.jpeg" alt="Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengapresiasi sikap Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) yang memutuskan mendukung Partai Buruh di Pileg dan Pilpres 2024." width="100%">
<figcaption>Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengapresiasi sikap Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) yang memutuskan mendukung Partai Buruh di Pileg dan Pilpres 2024.</figcaption>
</figure> </h1> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Partai Buruh dan Partai Gelora resmi mengajukan gugatan terhadap Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dengan menyerahkan berkas fisik permohonan ke Mahkamah Konstitusi (MK).&nbsp;</p> <p>"Hari ini kami Partai Buruh bersama Partai Gelora menyerahkan berkas fisik pendaftaran permohonan uji materi Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada," kata Ketua Tim Kuasa Hukum Partai Buruh dan Partai Gelora Said Salahudin&nbsp;di Gedung MK, Jakarta, Selasa, (21/5).</p> <p>Secara prosedural, kata dia, pihaknya sudah mendaftarkan gugatan pada hari Senin (20/5) melalui daring dengan tanda terima Nomor 4/PAN.ONLINE/2024. Bertindak sebagai pemohon satu adalah Partai Buruh dan pemohon dua adalah Partai Gelora.</p> <p>Alasan kedua, partai tersebut menggugat Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada, lanjut dia, karena aturan itu pada intinya menentukan bahwa hanya partai politik yang memiliki kursi DPRD kabupaten/kota dan DPRD provinsi yang bisa mengusulkan pasangan calon dalam pilkada.</p> <p>Menurut mereka, aturan tersebut tidak adil karena bertentangan dengan prinsip-prinsip tentang keadilan pemilu dan juga persamaan di antara partai-partai politik peserta Pemilu 2024.</p> <p>"Kami&nbsp;pertentangkan dengan sejumlah norma. Setidaknya ada enam prinsip UUD NRI Tahun 1945 yang melarang aturan yang sedemikian itu, di antaranya tentang prinsip negara hukum, tentang persamaan di muka hukum, tentang demokrasi dalam pilkada, serta tentang kesamaan perlakuan," ucapnya.</p> <p>Disebutkan bahwa terdapat tiga alasan yang pihaknya yakin permohonan ini akan dikabulkan, bahkan bisa diproses dengan cepat oleh MK.</p> <p>Pertama adalah substansi permohonan yang diajukan sudah pernah diputus pada tahun 2005 melalui Putusan MK Nomor 005/PUU-III/2005 yang pada pokoknya menyatakan bahwa parpol yang tidak mempunyai kursi DPRD, sepanjang memperoleh suara pada pemilu anggota DPRD, harus diberikan hak untuk ikut mengusulkan pasangan calon pada pilkada.</p> <p>&ldquo;Ketika masuk pilkada serentak, aturannya diubah. Aturan itu pada pokoknya memuat kembali yang dahulu oleh MK sudah dinyatakan batal. Oleh sebab itu, kami yakin ini akan dikabulkan MK karena dahulu sudah pernah dinyatakan inkonstitusional oleh MK," ujarnya.</p> <p>Kedua, lanjut Said Salahudin, karena ketentuan itu sudah pernah dinyatakan inkonstitusional oleh MK, lembaga peradilan tersebut bisa membatalkannya kembali.</p> <p>Alasan terakhir pihaknya yakin MK akan menggelar persidangan dengan cepat (speedy trial) karena tahap pendaftaran paslon di Pilkada 2024 yang sudah makin dekat.</p> <p>"Karena sifatnya fakultatif, kami berharap bisa sekali atau maksimal dua kali (sidang) agar putusannya jatuh sebelum dimulainya tahapan pendaftaran mulai 27 hingga 29 Agustus 2024," ujarnya.</p> <p>Ia juga mengungkapkan bahwa sebenarnya ada beberapa partai lain yang berminat untuk ikut mengajukan gugatan. Namun, karena keterbatasan waktu persiapan dokumen, partai-partai itu pun tidak ikut serta.</p> <p class="class-paragraph">"Barangkali nanti ada permohonan susulan, mungkin akan ikut kami di tahapan perbaikan berkas. Kita lihat ke depan," pungkasnya.</p>

Hal ini digugat karena aturan itu pada intinya menentukan bahwa hanya partai politik yang memiliki kursi DPRD kabupaten/kota dan DPRD.

Partai Buruh dan Gelora Resmi Ajukan Gugatan UU Pilkada ke MK

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/26/JKT_PKS-Bertemu-PKB_Salman-Toyibi-6JPG-3871155948.jpg" alt="Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (kiri) dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu (kedua kanan) melambaikan tangan ke arah wartawan di kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Kamis (25/4/2024)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (kiri) dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu (kedua kanan) melambaikan tangan ke arah wartawan di kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Kamis (25/4/2024).</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com&nbsp;</strong>- Belum bergabungnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam koalisi Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dikarenakan terdapat penentangan. Ihwal hal ini dikatakan Guru Besar Ilmu Politik sekaligus Rektor Universitas Sumatera Utara Prof. Muryanto Amin.</p> <p>&ldquo;Ada&nbsp;<em>resistance</em>&nbsp;(penentangan) saya kira dengan Partai Gelora,&rdquo; kata Prof. Muryanto saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Selasa (30/4).<br /><br />Dengan adanya hal ini, ia mengatakan bahwa Prabowo harus menimbang atau membicarakan ulang diterimanya PKS dalam koalisi dengan Koalisi Indonesia Maju yang mengusung dirinya bersama Gibran.<br /><br />&ldquo;Apakah kemudian pendukung pertama itu bisa menerima koalisi dengan partai-partai yang menjadi kompetitor? Nah, itu yang menurut saya di permukaan terjadi, dan yang pasti ada&nbsp;<em>resistance-resistance</em>&nbsp;dari Partai Gelora sebagai pendukung dengan PKS kalau dia masuk menjadi anggota koalisi,&rdquo; ujarnya.<br /><br />Sementara itu, ia mengatakan bahwa ketidakhadiran Prabowo-Gibran dalam acara halalbihalal PKS pada Sabtu (27/4) bukan menunjukkan penolakan. Ia menjelaskan justru diundangnya Prabowo-Gibran menandakan hubungan erat antara PKS dengan Prabowo.<br /><br />&ldquo;Sebetulnya, hubungan Prabowo dengan PKS sudah terjadi sejak dua Pilpres yang lalu, ya, sebagai pendukung utama di Pilpres 2014 dan 2019, tetapi di PKS sendiri kan terpecah dua. Sekarang ini beberapa mantan elitenya membentuk partai sendiri, Partai Gelora,&rdquo; jelasnya.<br /><br />Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan Prabowo-Gibran sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 504 Tahun 2024.<br /><br />"Memutuskan, kesatu, menetapkan, pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2024&mdash;2029 dalam Pemilihan Umum Tahun 2024," ujar Ketua KPU Hasyim&nbsp;Asy'ari di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (24/4).</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014599864/polisi-sebut-rumah-yang-jadi-laboratorium-narkoba-kasus-pertama-di-indonesia">Polisi Sebut Rumah yang jadi Laboratorium Narkoba Kasus Pertama di Indonesia </a></strong><br /><br />Hasyim menjelaskan bahwa Prabowo-Gibran berhasil meraih 96.214.691 suara atau 58,59 persen dari total suara sah nasional dan memenuhi sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia.<br /><br />Setelah penetapan tersebut, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai NasDem memutuskan untuk ikut bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Presiden dan Wakil Presiden terpilih RI Prabowo-Gibran.<br /><br /><br /></p>

“Ada resistance (penentangan) saya kira dengan Partai Gelora,” kata Prof. Muryanto saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Selasa (30/4).

Belum Gabungnya PKS ke Koalisi Prabowo Dinilai karena Ada Penentangan 

<div id="m#msg-f:1797737312142944549" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/fraksi-ppp-tolak-jadi-pimpinan-pansus-kpk-ini-alasannya_m_135742.jpeg" alt="Ilustrasi logo PPP" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi logo PPP</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terus mengusahakan agar selisih kelurangan suaranya pada Pemilu 2024 bisa melewati syarat parlementary treshold atau ambang batas 4 persen agar bisa lolos ke Senayan. Sebab, pada Pemilu 2024 suara PPP hanya meraih&nbsp;5.878.777 suara atau 3,87 persen&nbsp;atau kurang 0,13 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/014599351/dirujak-netizen-dan-dituding-bikin-timnas-kalah-karena-kutukannya-jerome-polin-ke-depannya-aku-bakal-dukung-lawan-timnas">Dirujak Netizen dan Dituding Bikin Timnas Kalah Karena 'Kutukannya', Jerome Polin: Ke Depannya Aku Bakal Dukung Lawan Timnas</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tim hukum PPP, Dharma Rozali Azhar</div> <div dir="auto">mengklaim hal itu&nbsp; karena suaranya berpindah ke Partai Garuda. Dia menyebut, itu terjadi karena kesalahan hitung KPU. Salah satu kasusnya, terjadi pada sejumlah daerah pemilihan (dapil) di Jawa Barat.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI, DPR RI, tahun 2024 pada daerah pemilihan Jawa Barat II, Jawa Barat V, Jawa Barat VII, Jawa Barat IX, Jawa Barat XI Provinsi Jawa Barat secara tidak sah kepada Partai Garuda konversi PT 4 persen,&rdquo; kata Dharma di sidang panel 1 sengketa Pileg, di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Selasa (30/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dharma menjelaskan, pada dapil Jawa Barat V, suara PPP versi KPU adalah 168.963. Sedangkan versi PPP sebesar 177.113. Kemudian, Suara Partai Garuda versi KPU 8.287, namun versi PPP hanya sebesar 137.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Artinya di Dapil Jabar V ada selisih 8.150,&rdquo; klaim Dharma.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya, untuk dapil Jabar II, suara PPP versi KPU sebesar 68.231, sedangkan versi PPP sebesar 75.132 suara. Kemudian, suara Partai Garuda versi KPU 7.090 sementara versi PPP, Garuda hanya mendapat sebesar 189 suara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ada selisih 6.901 di dapil Jabar II,&rdquo; ungkap Dharma.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, pada Dapil Jabar VII suara PPP versi KPU hanya mendapat 84.324. Padahal versi PPP, harusnya mendaparkan 92.824 suara. Sedangkan di dapil tersebut suara Partai Garuda versi KPU tercatat 8779. Padahal versi PPP hanya 279 suara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jadi ada selisih 8500 suara,&rdquo; tegas Dharma.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dharma menekankan, pada dua dapil terakhir di Jawa Barat dengan selisih besar terjadi di dapil Jabar IX dan XI. Menurutnya, di dapil IX suara PPP versi KPU adalah 175.482. Sedangkan versi PPP 180.482 suara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kendati suara suara Partai Garuda versi KPU adalah 5.022, namun versi PPP, Garuda di dapil itu hanya mendapat 22 suara. Sehingga terdapat selisih 5.000 suara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dapil Jabar XI Suara PPP Versi KPU 271.085 suara sedangkan verai PPP 279.396 suara. Begitu pun Partai Garuda, versi KPU 8.402&nbsp; padahal versi PPP, Garuda hanya mendapat 91 suara jadi ada selisih 8.311 suara,&rdquo; ucap Dharma.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, lanjut Dharma, jika ditotal selisih suaranya sebesar 36.862. Dia pun memastikan, PPP sangat keberatan dengan hal itu, sehingga memohon kepada MK bisa memutuskan dengan adil permohonan sesuai dengan suara versi hitungan PPP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/014599436/prediksi-pss-sleman-vs-persib-bandung-duel-beda-kepentingan-di-stadion-manahan">Prediksi PSS Sleman vs Persib Bandung, Duel Beda Kepentingan di Stadion Manahan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Bahwa atas perpindahan suara tersebut pemohon telah melakukan keberatan ke Bawaslu Provinsi pada dapil tersebut di atas dasar itu terdapat cukup dasar dan alasan hukum bagi Mahkamah untuk mengabulkan permohonan pemohon dan menetapkan perolehan suara yang benar versi pemohon,&rdquo; urainya. (*)</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terus mengusahakan agar selisih kelurangan suaranya pada Pemilu 2024

Gagal Lokos ke Parlemen, PPP Tuding KPU Pindahkan Suara Mereka ke Partai Garuda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/24/20240424124043_IMG_6854-1JPG-1232156959.jpg" alt="Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto  bersama Gibran Rakabuming Raka melambaikan tangan ke arah awak media usai  rapat pleno terbuka dan resni di tetapkan pasangan" width="100%">
<figcaption>Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto  bersama Gibran Rakabuming Raka melambaikan tangan ke arah awak media usai  rapat pleno terbuka dan resni di tetapkan pasangan</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengklarifikasi&nbsp;soal isu Partai Gelora menolak&nbsp;PKS bergabung ke pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.&nbsp;</p> <p>Menurut dia, penolakan itu hadir karena gagasan PKS selama ini sulit dikompromikan dengan partai politik lain.</p> <p>"Keinginan PKS bergabung dengan Presiden dan Wapres tepilih Pak Prabowo dan Mas Gibran itu tidak ada masalah dengan partai lain, apalagi Gelora belum mendapatkan posisi di legislatif pusat. Tetapi masalahnya adalah lebih dengan dirinya sendiri dan gagasan-gagasan yang selama ini seolah-olah sulit dikompromikan dengan siapa pun," kata Fahri kepada wartawan, Selasa (30/4).</p> <p>Fahri menyarankan PKS lebih baik berpikir ulang untuk gabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran. "Itu sebabnya sebaiknya PKS mengambil sedikit waktu untuk berpikir lebih mendalam tentang pikiran-pikiran dan gagasan-gagasan yang selama ini diusung dan lalu menemukan argumen yang tepat untuk berada di luar pemerintahan, karena kalah di dalam pilpres yang lalu," ucap Fahri.</p> <p>Mantan Wakil Ketua DPR itu juga menekankan, Partai Gelora tidak ada masalah jika PKS hendak bergabung dengan Prabowo-Gibran. Namun, ia mempersoalkan pikiran, gagasan, dan ideologi PKS.</p> <p>"Sehingga sekali lagi tidak ada masalahnya dengan partai lain, tapi masalahnya dengan pikiran-pikiran dan gagasan yang selama ini dianut serta ideologinya, juga berkaitan dengan sumber daya dari jaringan dan kader yang dimiliki, sehingga itu harus diambil sebagai persoalan PKS sendiri, bukan soal dari partai lain," tegas Fahri.</p> <p><strong class="read__others"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014596297/ditolak-gelora-masuk-koalisi-prabowo-gibran-begini-balasan-pks">Ditolak Gelora Masuk Koalisi Prabowo-Gibran, Begini Balasan PKS </a></strong></strong></p> <p>Sebelumnya, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera merespons sikap Partai Gelora yang menolak partainya bergabung koalisi Prabowo-Gibran. Mardani menyinggung balik Partai Gelora yang berbeda visi dan misi dengan PKS.</p> <p>Pernyataan itu disampaikan Mardani dalam sebuah video saat bersama istrinya yang juga kader PKS, Siti Oniah. Mardani awalnya melempar pertanyaan sambil tertawa.</p> <p>"Oposisi apa koalisi? Ha-ha-ha," ujar Mardani dalam video tersebut.</p> <p>Siti kemudian menjawab Mardani. Dia justru melempar sindiran ke pihak yang menolak PKS.</p> <p>"Aduh ya, dengar berita yang menolak PKS untuk koalisi. Aduh, terima kasih ya, itu partai apa ya? Enggak lolos PT gitu loh, masyaallah tabarakallah. Nol koma sekian loh," jawab Siti sambil memberi gestur jempol.</p>

Fahri Hamzah mengklarifikasi soal isu Partai Gelora menolak PKS bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran.

Terbentur Gagasan, Fahri Hamzah Sinyalir PKS Berpikir Ulang Bergabung dengan Pemerintahan Prabowo-Gibran

<div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/30/30-Januari-2024-Mardani-Ali-Sera-1759187499.jpg" alt="Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera (fraksi.pks.id)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera (fraksi.pks.id)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera merespons penolakan Partai Gelora yang menolak partainya untuk bergabung ke dalam koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang memenangkan Pilpres 2024. Hal itu disampaikan Mardani dalam akun Instagram pribadinya @mardanialisera yang menampilkan pembicaraan bersama istrinya yang juga kader PKS, Siti Oniah, pada Senin (29/4).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Oposisi apa koalisi? Ha-ha-ha," tanya Mardani ke istrinya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Siti pun menjawab Mardani. Dia menyindir Partai Gelora yang perolehan suara pilegnya tak mencapai Parliamentary Threshold sebesar 4 persen, sehingga tak lolos ke DPR.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Aduh ya, dengar berita yang menolak PKS untuk koalisi. Aduh, terima kasih ya, itu partai apa ya? Nggak lolos PT gitu loh, masyaallah tabarakallah. Nol koma sekian loh," ucap Siti.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, Mardani menegaskan proposal yang dimiliki PKS dan Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta berbeda.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Proposalnya kita sama Mas Anis beda, dan visinya beda," tegas Mardani.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anggota Komisi II DPR RI ini menyatakan, sikap partainya lebih cenderung untuk menjadi oposisi di pemerintahan Prabowo-Gibran.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau saya, oposisi, sehat kok, sekalian kita jaga pemerintah biar betul-betul bekerja buat rakyat," cetus Mardani.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/014596220/polisi-tangkap-orang-tua-yang-buang-bayinya-di-sungai-banjir-kanal-barat">Polisi Tangkap Orang Tua yang Buang Bayinya di Sungai Banjir Kanal Barat</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Sidik mengatakan, pihaknya menolak bila PKS bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, PKS dalam proses pencalonan Prabowo-Gibran kerap menyerang keduanya, sehingga tak elok bila mereka masuk ke dalam koalisi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Seingat saya selama proses kampanye, di kalangan PKS banyak muncul narasi sangat ideologis dalam menyerang sosok Prabowo-Gibran," papar Mahfuz dalam keterangannya, Minggu (28/4).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jika sekarang PKS mau merapat karena alasan proses politik sudah selesai, apa segampang itu PKS bermain narasi ideologisnya? Apa kata pendukung fanatiknya? Sepertinya ada pembelahan sikap antara elite PKS dan massa pendukungnya," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Aduh ya, dengar berita yang menolak PKS untuk koalisi. Aduh, terima kasih ya, itu partai apa ya? Nggak lolos PT gitu loh

Ditolak Gelora Masuk Koalisi Prabowo-Gibran, Begini Balasan PKS 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/25/IMG-20231025-WA0047-3296673467.jpg" alt="Dari kiri Sekjen Partai Geloara Indonesia Mahfuz Sidik, bersama Sekjen PBB Afriansyah Noor, Sekjen PAN Eddy Soeparno, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulu" width="100%">
<figcaption>Dari kiri Sekjen Partai Geloara Indonesia Mahfuz Sidik, bersama Sekjen PBB Afriansyah Noor, Sekjen PAN Eddy Soeparno, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulu</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Narasi kritis yang diangkat oleh Koalisi Perubahan yang mengusung&nbsp; pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar Pilpres 2024, dinilai hanya gimik untuk meraup suara. Sebab, setelah rangkaian Pilpres 2024 selesai, Koalisi Perubahan yang diusung oleh Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menunjukkan sinyal mendekat ke presiden dan wakil presiden (wapres) terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara PKS masih bersikap malu-malu, namun membuka wacana dan peluang untuk mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran agar masuk dalam kabinet dan mendapatkan jatah menteri di Koalisi Indonesia Maju (KIM). PKS juga berencana mengundang Prabowo sebagai presiden terpilih untuk hadir ke DPP PKS dalam waktu dekat dan memberikan ucapan selamat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menanggapi wacana PKS yang membuka peluang kerja sama mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik mengatakan, apabila PKS menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Maju, maka akan menjadi sinyal pembelahan antara PKS dengan massa ideologisnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jika sekarang PKS mau merapat karena alasan proses politik sudah selesai, apa segampang itu PKS bermain narasi ideologisnya? Apa kata pendukung fanatiknya? Sepertinya ada pembelahan sikap antara elite PKS dan massa pendukungnya," kata Mahfuz Sidik kepada wartawan, Senin (29/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengutarakan, PKS selama masa kampanye Pilpres 2024 selalu melakukan serangan negatif secara masif kepada Prabowo-Gibran, terutama kepada Gibran Rakabuming Raka dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Seingat saya selama proses kampanye, di kalangan PKS banyak muncul narasi sangat ideologis dalam menyerang sosok Prabowo-Gibran," ucap Mahfuz.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengingatkan publik dengan narasi yang menurutnya muncul dari kalangan PKS. Narasi itu menganalogikan bahwa Nabi Musa tidak perlu berutang kepada Firaun, karena dahulu Anies Baswedan diusung menjadi calon Gubernur Jakarta pada 2017 oleh Partai Gerindra.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mahfuz juga mengungkapkan bahwa PKS selama ini kerap memunculkan narasi yang mengadu domba dan membelah masyarakat. Salah satunya, memberikan stempel pengkhianat kepada Prabowo karena bergabung dalam kabinet pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres KH Ma'ruf Amin pada 2019.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ketika pada 2019 Prabowo Subianto memutuskan rekonsiliasi dengan Jokowi, banyak cap sebagai pengkhianat kepada Prabowo Subianto. Umumnya datang dari basis pendukung PKS," ungkap Mahfuz.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, selama ini Jokowi dan Prabowo telah mengingatkan untuk tidak menarasikan membelah politik dan ideologi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Narasi-narasi yang beresiko membelah lagi masyarakat secara politis dan ideologis. Padahal itu yang sering diingatkan oleh Presiden Jokowi dan capres Prabowo," pungkas Mahfuz.</div>

Apabila PKS menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Maju, maka akan menjadi sinyal pembelahan antara PKS dengan massa ideologisnya.

Partai Gelora Keberatan jika PKS Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/17/JKT_Rekapitulasi-Suara-Tingkat-Kecamatan_MIFTAHUL-HAYAT-07-1516238782.jpeg" alt="Petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Jatinegara bersama pihak terkait melakukan rekapitulasi suara tingkat Kecamatan di GOR Otista, Jakarta Timur, Jumat (16/2/2024)." width="100%">
<figcaption>Petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Jatinegara bersama pihak terkait melakukan rekapitulasi suara tingkat Kecamatan di GOR Otista, Jakarta Timur, Jumat (16/2/2024).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Rapat pleno KPU Kota Tangerang menuntaskan rekapitulasi suara tingkat kota. Di balik tuntasnya penghitungan tersebut terdapat beberapa catatan. Di antaranya dari Partai Gelora.</p> <p>Syarifuddin Thalib, saksi Partai Gelora Indonesia tingkat kota, mengaku mendapat laporan adanya kehilangan suara di daerah pemilihan (dapil) 3 yang meliputi Kecamatan Cipondoh. Contohnya caleg Nadine Tarizza kehilangan 6 suara. Suaranya dari 365 menjadi 359 suara.</p> <p>&ldquo;Keberatan ini sudah kami (saksi) sampaikan pada rapat percematan semalam. Banyak terjadi ketidaksesuaian indikasi kecurangan antara data C1 yang saya punya dengan percematan di KPU&rdquo; ungkap Syarifuddin Thalib kepada wartawan, Kamis (7/3).</p> <p>Sebelumnya KPU Kota Tangerang melakukan rekapitulasi di Hotel Days Sutes Kota Tangerang, Banten, pada Rabu (6/3).</p> <p>Syarifuddin menyebut, kehilangan suara juga dialami oleh caleg DPRD Provinsi Banten dari Dapil Tangerang VIII atas nama Indra Kurniawan. Caleg itu juga kehilangan 10 suara, dari 155 menjadi 145 suara.</p> <p>"Pada rapat pleno KPU semalam (Rabu malam), selain dari kami ada beberapa saksi partai lain juga yang menyampaikan sanggahan keberatannya terhadap hasil percematan hasil Dapil 1-5 dan Dapil Tangerang B DPRD provinsi,&rdquo; sambung Syarifuddin.</p> <p>Atas kondisi dari rekapitulasi itu, Syarif berharap KPU Kota Tangerang tetap dapat menjaga sikap profesionalisme dan netralitasnya sebagai penyelenggara Pemilu dengan selesai.</p> <p>Atas adanya dugaan laporan kehilangan suara itu, imbuhnya, Partai Gelora terus berupaya untuk menjaga dan mengawal suara caleg. Mulai dari tingkat kota, provinsi, hingga nasional.</p> <p>Dikutip dari laman tangerangkota.id, Ketua KPU Kota Tangerang Qori Ayatullah mengatakan, pihaknya baru saja menuntaskan proses rekapitulasi suara selama tujuh hari.</p> <p>&ldquo;Alhamdulillah, semua proses rekapitulasi tingkat kota akhirnya dapat dituntaskan siang ini juga setelah melewati proses dinamika yang cukup panjang. Setelahnya, tugas kami tinggal menjaga hasil dan mengantarkan ke tahapan selanjutnya sesuai amanat yang telah diprosedurkan,&rdquo; ujar Qori pada Kamis (7/3).</p> <p>Dia memastikan bahwa proses rekapitulasi dan penghitungan perolehan suara berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Setelah itu, KPU Kota Tangerang mengantarkan hasil rekapitulasi yang telah ditetapkan ke KPU Provinsi Banten secara langsung.</p>

Rapat pleno KPU Kota Tangerang menuntaskan rekapitulasi suara tingkat kota. Di balik itu, terdapat beberapa catatan.

Rekapitulasi Tuntas, Partai Gelora Kota Tangerang Merasa Dicurangi karena Suara Hilang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/13/1707732865126-3613481366.jpg" alt="Kantor Sekretariat KPU OKU." width="100%">
<figcaption>Kantor Sekretariat KPU OKU.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, resmi membatalkan kepesertaan Partai Gelora sebagai peserta Pemilu 2024. Sebab, Partai Gelora tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) hingga batas waktu yang telah ditentukan.</p> <p>Komisioner KPU OKU Jaka Irhamka mengatakan, hal itu berdasar keputusan KPU OKU Nomor 28 Tahun 2024 dan surat pengumuman Nomor III/PL.01.8-PU/1601/2024.</p> <p>Dia mengatakan, pembatalan dilakukan karena hingga batas waktu yang telah ditetapkan, KPU OKU tidak menerima salah satu persyaratan yang dinilai sangat penting untuk menjadi peserta Pemilu 2024.</p> <p>&rdquo;Karena tidak menyampaikan LADK, sesuai dengan aturan bahwa pencalegan Partai Gelora di OKU ini dibatalkan,&rdquo; tegas Jaka Irhamka seperti dilansir dari <em>Antara</em>.</p> <p>Menurut dia, keputusan pembatalan tersebut telah disampaikan ke Partai Gelora OKU dan juga akan diumumkan kepada masyarakat di wilayah itu.</p> <p>&rdquo;Sesuai PKPU pembatalan ini wajib diumumkan kepada masyarakat luas agar mereka tahu bahwa Partai Gelora tidak ikut berkompetisi pada Pemilu 2024 di Kabupaten OKU,&rdquo; tegas Jaka Irhamka.</p> <p>Sementara itu, Ketua Bawaslu OKU Yudi Risandi membenarkan terkait adanya salah satu parpol yang dibatalkan sebagai peserta pemilu karena tidak menyampaikan LADK.</p> <p>&rdquo;Sudah resmi dibatalkan. Artinya meskipun ada pemilih yang melakukan pencoblosan maka suaranya dianggap tidak sah,&rdquo; tegas Jaka Irhamka.</p> <p>Untuk calon legislatif dari Partai Gelora diketahui hanya ada satu orang yaitu dari Dapil 3 meliputi wilayah Kecamatan Baturaja Barat, Lubuk Batang dan Lubuk Raja.</p>

KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) membatalkan kepesertaan Partai Gelora sebagai peserta Pemilu 2024

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Partai Gelora

Berita Terkini