<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/15/WhatsApp-Image-2023-05-15-at-194148-1324875673.jpeg" alt="Politikus Partai Demokrat Surabaya Herlina Harsono Njoto." width="100%">
<figcaption>Politikus Partai Demokrat Surabaya Herlina Harsono Njoto.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Beberapa waktu lalu, para predator seksual seolah eksis di Surabaya. Korban muncul dengan cerita yang miris. Terakhir, salah satu siswi SMP kelas VII di Surabaya harus menelan cerita pahit dalam hidupnya di usia yang masih belia. Hal itu membuat politikus Partai Demokrat Surabaya Herlina Harsono Njoto geram. &rdquo;Seolah-olah membunuh dan merampas kebahagiaan orang itu mudah sekali,&rdquo; kata Herlina Harsono Njoto. Legislator Komisi D DPRD Surabaya itu menuturkan, butuh kerja sama yang apik antar aspek sosial di kehidupan nyata. Tidak bisa keselamatan seorang siswa dibebankan kepada sekolah seutuhnya. &rdquo;Di rumah, seharusnya, lingkaran terdekat adalah keluarga. Sekolah tidak mungkin bisa mengontrol terlalu dalam di rumah juga,&rdquo; ucap Herlina Harsono Njoto, Srikandi Demokrat Surabaya. Herlina mengusulkan agar Pemkot Surabaya lebih meningkatkan pendidikan karakter melalui aktivitas sosial maupun non sosial di sekolah. Pemkot Surabaya bisa bekerja sama dengan universitas yang ada di Surabaya. &rdquo;Saya yakin semua universitas punya program sosial atau turun ke lapangan. Itu bisa dikerjasamakan, bangun kepekaan sosial lewat aktivitas di sekolah. Saya tahu, Surabaya sudah punya banyak program baik di sektor pendidikan, itu harus diakui baik,&rdquo; papar Herlina Harsono Njoto. Namun, lanjut Herlina, butuh repetisi yang terawasi dan terkontrol. Ajak anak-anak sekolah untuk ikut pelatihan life skill. Sebelumnya, awal bulan ini, Surabaya digegerkan kembali dengan kasus predator seksual yang menyasar remaja belia. Pelaku bermodus pura-pura ingin mengenal lebih dekat korban. Korban yang teperdaya lalu memberikan nomor telepon kepada pelaku. Sejak saat itu, pelaku kerap kali chatting via WhatsApp dengan korban. Pelaku mengajak korban ke Tretes dan tindakan keji serta bejat dilakukan di sana.

politikus Partai Demokrat Surabaya Herlina Harsono Njoto menuturkan, butuh kerja sama untuk mencegah tindak kekerasan seksual pada anak

Politikus Demokrat Surabaya Usul Pendidikan Karakter di Sekolah Lebih Dikuatkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/05/demokrat-demo-di-PN-1482241158.jpg" alt="Pengurus Partai Demokrat gelar demo di Pengadilan Negeri (PN) Kota Surabaya, Rabu (5/4)." width="100%">
<figcaption>Pengurus Partai Demokrat gelar demo di Pengadilan Negeri (PN) Kota Surabaya, Rabu (5/4).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ratusan pengurus Partai Demokrat se-Kota Surabaya menggelar demonstrasi di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (5/4). Aksi itu berkaitan dengan adanya upaya terbaru dari kubu Moeldoko dkk pada kasus kudeta Partai Demokrat. &rdquo;Ini menindaklanjuti instruksi Ketua Umum Demokrat (Agus Harimurti Yudhoyono/AHY) untuk mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan bagi Partai Demokrat kepada Mahkamah Agung melalui PN Surabaya,&rdquo; kata Sekretaris DPC Partai Demokrat Surabaya Junaedi seperti dilansir dari Antara di PN Surabaya. Kabar terbaru menyebutkan, kubu Moeldoko mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan terkait dengan pengesahan AD/ART kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB di Deli Serdang. Adapun putusan sebelumnya memenangkan Partai Demokrat pimpinan AHY. Junaedi mengatakan, secara resmi Partai Demokrat Surabaya melawan dan menolak PK yang diajukan kubu Moeldoko. &rdquo;Ini juga dilakukan seluruh DPD dan DPC se-Indonesia,&rdquo; ujar Junaedi. Menurut dia, Demokrat Surabaya tetap solid di barisan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono dan tidak mengakui KLB (kongres luar biasa) di Deli Serdang. Sebab, dianggap tidak memenuhi syarat, yaitu persetujuan dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat serta tidak dihadiri seluruh DPD dan DPC se-Indonesia. &rdquo;Kami sudah menang 16&ndash;0 karena sudah melewati 16 proses peradilan,&rdquo; terang Junaedi. Terkait dengan klaim kubu Moeldoko yang menyatakan punya empat bukti baru (novum), Junaedi menyatakan, hal itu merupakan barang bukti lama dan terbukti sudah disidangkan. Kepada Mahkamah Agung, Junaedi berpesan agar dapat melihat hal tersebut sesuai dengan norma hukum yang berlaku. &rdquo;Secara legalitas, kepemimpinan AHY adalah legal, hasil kongres yang sah, dan pengurusannya juga disahkan Menkumham,&rdquo; tutur Junaedi. Sementara itu, Ketua Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPC Partai Demokrat Surabaya Indra Wahyudi&nbsp;menduga, hal itu ada kaitannya dengan situasi politik.&nbsp;AHY sudah membentuk satu koalisi dan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. &rdquo;Kami menduga ini adalah bentuk ketidaksetujuan atau pemufakatan agar koalisi itu tidak solid,&rdquo; ucap Indra Wahyudi. Untuk itu, lanjut dia, seluruh pengurus DPC, DPAC, dan ranting se-Surabaya melawan dan membuat sebuah aksi damai untuk menunjukkan soliditas, harkat, dan martabat Partai Demokrat Surabaya yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapa pun. &nbsp;

Ratusan pengurus Partai Demokrat se-Kota Surabaya gelar demonstrasi di PN Surabaya, Rabu (5/4), berkaitan dengan upaya kubu Moeldoko dkk

Ratusan Pengurus Demokrat Demo di Pengadilan Negeri Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/DEMOKRAT-SURABAYA2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Setelah menjalani verifikasi, jumlah dukungan Lucy Kurniasari dan Herlina Harsono Njoto untuk menduduki kursi ketua Parpol Demokrat Surabaya berkurang. DPD Demokrat Jatim menggugurkan dukungan dari sejumlah PAC yang statusnya masaih dipimpin pelaksana tugas (Plt).  Awalnya, Herlina mendapatkan dukungan dari 14 PAC. Sedangkan Lucy 17 dukungan. Setelah verifikasi, DPD Demokrat Jatim menggugurkan 6 suara PAC yang berstatus Plt. Oleh DPD Demokrat Jatim, proses penetapan Plt PAC itu dinilai menyalahi administrasi sehingga suaranya gugur.  Ketua BPOKK DPD PD Jatim Mugianto mengatakan, selepas verifikasi, dukungan Herlina dan Lucy sama-sama berkurang. Lucy didukung 14 PAC, sedangkan 11 PAC mendukung Herlina.  Tahapan selanjutnya, kandidat menjalani fit and proper test. Mereka diuji oleh tim 5. Tim itu terdiri atas Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Sekjen DPP Teuku Riefky Harsya, Ketua BPOKK DPP Herman Khaeron, Ketua DPD Partai Demokrat Jatim Emil Elestianto Dardak, dan Sekretaris DPD Reno Zulkarnaen. ”Apa yang terjadi di Demokrat ini sekali lagi adalah etalase demokrasi,” tutur Mugianto.  Lucy mengatakan, pihaknya telah membentuk tim pemenangan pileg dan pilpres.  Lain halnya dengan Herlina. Dia enggan membeberkan informasi visi dan misi kepada publik. Perempuan yang juga duduk sebagai anggota Komisi D DPRD Surabaya itu menyampaikan bahwa waktu, pikiran, dan tenaganya digunakan untuk membangun kader-kader partai yang militan.

AHY Langsung Uji Dua Srikandi Calon Ketua Demokrat Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Herlina-Harsono-Njoto-Puguh.jpg" alt="DIGADANG-GADANG: Mahmud (kanan) dan Herlina di gedung dewan. Keduanya dijagokan Demokrat. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>DIGADANG-GADANG: Mahmud (kanan) dan Herlina di gedung dewan. Keduanya dijagokan Demokrat. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pada Pilwali Surabaya 2015 hanya Demokrat yang berani menandingkan kadernya untuk melawan dominasi Wali Kota Tri Rismaharini. Tahun depan partai berlambang Mercy tersebut bakal meramaikan pilwali lagi.  Dua kader Demokrat yang kembali terpilih di DPRD Surabaya disebut-sebut paling berpotensi maju dalam pilwali. Mereka adalah mantan Ketua Komisi A DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto dan mantan Ketua Badan Pembentukan Perda (BPP) DPRD Surabaya Muchammad Machmud.  Machmud dijagokan karena menjadi peraih suara terbanyak di dapil 5. Mantan ketua DPRD Surabaya itu memang masih mendapat kepercayaan dari para konstituennya. Namun, dia mengaku tak mau ikut-ikutan dalam pilwali. ”Banyak dorongan dari warga. Tapi, setelah introspeksi, saya sadar bakal berat,” katanya.  Namun, dia tetap ingin Surabaya memiliki wali kota dari Demokrat. Karena itu, dia menyatakan bahwa dirinya bakal mendukung Herlina untuk maju di pilwali 24 September 2020. ”Ilmu dan jurus saya akan saya siapkan. Cuma, saya pesan agar Herlina serius dan semoga dapat pasangan yang pas,” kata dia.  Mau tak mau, Demokrat harus menjalin koalisi. Sebab, perolehan kursi Demokrat saat ini hanya empat. Turun dua kursi jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Setidaknya Demokrat harus berkoalisi dengan dua partai lagi untuk mencapai batas minimal pencalonan, yakni sepuluh kursi.  Herlina berterima kasih atas dukungan Machmud. Namun, dia menyadari bahwa pertarungan dalam pilwali nanti bukan perkara mudah. Mesin partai dan koalisi harus dibentuk lebih dulu sebelum melangkah lebih jauh. ”Tapi, pertarungan pilwali tahun ini memang sangat terbuka bagi siapa pun calonnya. Tidak seperti pilwali sebelumnya yang lawannya Bu Risma,” kata politikus yang sudah dikaruniai tiga anak tersebut.

Machmud Tak Mau Saingi Herlina di Pilwali Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Herlina-Harsono-Dite-Surendra.jpg" alt="Ketua Fraksi Demokrat Herlina Harsono Njoto. (Dite Surendra/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Fraksi Demokrat Herlina Harsono Njoto. (Dite Surendra/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Demokrat tak mau kalah start dari PDIP yang sudah membuka pendaftaran bakal calon wali kota dan wakilnya sejak dua pekan ini. Partai berlambang Mercy itu menjalin komunikasi untuk membentuk mitra koalisi.  Syarat mengajukan pasangan calon wali kota dan wakilnya adalah memiliki 10 kursi di DPRD Surabaya. Satu-satunya partai yang bisa mengusung pasangan calon wali kota dan wakil wali kota tanpa berkoalisi hanya PDIP. Sebab, mereka punya 15 kursi.  Perolehan kursi Demokrat pada pemilu April lalu kembali merosot. Sebelumnya, mereka mendapatkan enam kursi. Namun, saat ini kursi yang tersisa hanya empat. Otomatis mereka harus menjalin koalisi. Minimal dengan dua partai lagi. Sebab, di DPRD Surabaya jumlah kursi terbanyak setelah PDIP adalah lima kursi. Partai yang meraih lima kursi itu adalah PKB, Gerindra, PKS, dan Golkar. ”Iya. Kami sudah berkomunikasi dengan partai-partai soal pilwali nanti. Setidaknya ada dua partai yang intens,” ujar Ketua Fraksi Demokrat Herlina Harsono Njoto.  Sayangnya, dia masih merahasiakan nama partai yang sudah berkomunikasi dengan Demokrat. Sangat mungkin yang merapat ke Demokrat adalah Partai Nasdem. Sebab, di DPRD Surabaya Partai Nasdem sudah melebur dengan Demokrat dalam satu fraksi. Gabungan dua partai itu sudah memiliki tujuh kursi di DPRD Surabaya.  Nama Herlina mencuat pekan lalu. Sekretaris DPD Demokrat Jatim Renville Antonio menyebut Herlina adalah salah satu sosok potensial yang bisa bersaing di pilwali Surabaya. Saat menjabat ketua komisi A, Herlina sering membantu menyelesaikan persoalan tanah di seluruh Surabaya. Bahkan, persoalan PKL yang seharusnya digarap komisi B juga sering diselesaikan komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan itu.  Selain itu, sosok perempuan dinilai punya kans besar untuk mencalonkan diri. Itu tak terlepas dari sosok Tri Rismaharini yang kini menjalani periode kedua. Selain Herlina, ada sosok Reni Astuti dari PKS yang kabarnya ikut bersaing pada pilwali nanti.  Herlina menilai kans seluruh calon masih sangat terbuka lebar pada pilwali Surabaya yang digelar 24 September 2020.

Demokrat Jajaki Koalisi Tiga Partai untuk Pilwali Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/ratih-resmi-pimpin-dpc-demokrat-terpilih-aklamasi-dalam-muscab_m_122389.jpeg" alt="SAH: Ratih mengibarkan bendera Demokrat setelah terpilih sebagai ketua DPC PD Surabaya." width="100%">
<figcaption>SAH: Ratih mengibarkan bendera Demokrat setelah terpilih sebagai ketua DPC PD Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; DPD Partai Demokrat (PD) Jatim rupanya berhasil mendinginkan suhu politik menjelang musyawarah cabang (muscab) di Surabaya. Buktinya, muscab di Asrama Haji Embarkasi Surabaya (AHES) Minggu (9/4) berlangsung kondusif. Seperti diduga sebelumnya, kursi ketua DPC PD Surabaya benar-benar diduduki Ratih Retnowati. Perempuan yang kini menjabat wakil ketua DPRD Surabaya itu terpilih secara aklamasi. Muscab berlangsung singkat di Hall D AHES dengan dipimpin pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PD Fandi Utomo. Anggota DPR itu membacakan keputusan akhir muscab. &rsquo;&rsquo;Dapat dinyatakan bahwa Saudari Ratih Retnowati terpilih sebagai ketua DPC PD Kota Surabaya secara aklamasi, setuju?&rsquo;&rsquo; kata Fandi. Pernyataan tersebut langsung disambut teriakan setuju dari peserta muscab. Ratih berangkat dengan bermodal dukungan dari 21 dewan pimpinan anak cabang (DPAC) di Surabaya. Kompetitor terdekatnya, Siswandi, hanya mengantongi dukungan dari tujuh DPAC. Ratih merupakan ketua definitif pertama sejak ditinggal ketua DPC PD sebelumnya, Wisnu Wardhana, pada 2012. Berdasar tata tertib muscab, sebelum memasuki arena, bakal calon ketua DPC harus memiliki dukungan sekurang-kurangnya 30 persen dari total jumlah DPAC. Siswandi otomatis tidak punya cukup dukungan. Anggota sidang yang juga Sekretaris Demisioner DPC PD Surabaya Junaidi mengatakan, dalam muscab tersebut hanya ada satu calon ketua DPC yang memenuhi syarat. Karena itu, pemilihan bisa berlangsung aklamasi. Junaidi menambahkan, di antara total 31 DPAC, ada tiga yang tidak bisa memberikan suaranya karena beberapa alasan. Yakni, Bubutan, Pakal, dan Benowo. &rsquo;&rsquo;PAC Benowo belum mengadakan musyawarah anak cabang (musancab), kalau PAC Pakal karena ketuanya mengundurkan diri,&rsquo;&rsquo; jelas Junaidi. Setelah menerima bendera pataka PD dari Fandi Utomo, Ratih membacakan pidato singkat berisi kesiapannya untuk memimpin PD Surabaya. Dia mengatakan akan menyusun struktur DPC bersama tim formatur. &rsquo;&rsquo;Saya siap mengibarkan panji Partai Demokrat di seluruh Surabaya,&rsquo;&rsquo; katanya. Ratih juga berjanji melakukan pembinaan intensif kepada DPAC se-Surabaya. Semua akan dia capai dalam masa kepemimpinan selama lima tahun mendatang. Tim formatur yang dibentuk pada muscab tersebut terdiri atas Ratih sebagai ketua dan Pramono Edhie Wibowo sebagai sekretaris. Lalu, Agus Dono Wibawanto dari perwakilan DPD Jatim dan Dedy Prasetyo dari DPC. Sementara itu, DPAC diwakili Subhan, Pujianto, Brahmastagiri, Bayu, dan Mustakim. Tim formatur akan bekerja dalam waktu 14 hari setelah muscab. (tau/c7/oni/sep/JPG)

Ratih Resmi Pimpin DPC Demokrat, Terpilih Aklamasi dalam Muscab

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/soekarwo-yakin-suara-demokrat-naik-50-persen-tetap-tenang-meski-ada-kader-pindah-partai_m_100860.jpeg" alt="PANASI MESIN PARTAI : Dari kiri, Andi Timo Pangerang, Indrawati Sukadis, Hinca Pandjaitan, Soekarwo, dan Fadjar Sampurno, Sabtu (7/1)." width="100%">
<figcaption>PANASI MESIN PARTAI : Dari kiri, Andi Timo Pangerang, Indrawati Sukadis, Hinca Pandjaitan, Soekarwo, dan Fadjar Sampurno, Sabtu (7/1).</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat (PD) menanggapi santai kabar tentang beberapa kader yang akan pindah partai. Hal tersebut terlontar di sela-sela pembekalan kader dan persiapan pelantikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PD Jatim Sabtu&nbsp;(7/1) di gedung JX International Convention &amp; Exhibition.  Sebelumnya memang beredar kabar bahwa beberapa kader Demokrat Surabaya akan hengkang ke Partai Hanura. Sekretaris Jenderal DPP PD Hinca Pandjaitan menyatakan, partainya membebaskan kadernya untuk berpindah ke mana pun. &rdquo;Kalaupun itu memang ada (perpindahan kader, Red), kami ucapkan selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan,&rdquo; katanya, lantas tersenyum.  Hinca menjelaskan, kader merupakan mesin partai. Bagian paling penting dari partai. Bakti partai kepada masyarakat adalah distribusi kader dalam pos-pos pemerintahan. &rdquo;Ada dua produk, legislatif dan eksekutif,&rdquo; katanya. Saat ini fokus PD adalah menggerakkan mesin partai, membuatnya bergairah, dan bersiap menghadapi kontestasi politik. Sementara itu, ketua baru DPD PD Jatim yang akan dilantik hari ini, Soekarwo, mengatakan tidak sulit mengetahui gelagat kader-kader Demokrat yang ingin keluar. &rdquo;Tapi, hal itu tidak mengganggu Partai Demokrat,&rdquo; tegasnya.&nbsp;Menurut Pakde Karwo &ndash;sapaan akrab Soekarwo&ndash; rakyat Jatim tahu apa yang diperjuangkan DPD PD. Warga Jatim juga tahu hasil yang selama ini telah dicapai. Karena itu, berpindah atau tidaknya kader, elektabilitas PD akan tetap terkerek. Pria berkumis tersebut bahkan yakin suara partainya bisa naik 50 persen pada pemilu mendatang. &rdquo;Pokoknya, subjektivitas itu tidak akan mengalahkan objektivitas,&rdquo; katanya.&nbsp;Meski demikian, Pakde Karwo mengaku belum menemukan tanda-tanda konkret tentang perpindahan kader Demokrat. Kalaupun ada yang benar-benar pindah, Soekarwo menyebut perpindahan itu terjadi lantaran godaan eks kader-kader PD yang sudah keluar. &rdquo;Itu orang luar saja teriak-teriak ngajak temannya,&rdquo; katanya.  Selepas dilantik, salah satu hal yang mesti didahulukan Soekarwo adalah penataan struktur DPC-DPC se-Jatim. Meski ketua DPC ditentukan melalui rekomendasi DPD, Soekarwo menyatakan bahwa pemilihan tetap punya unsur demokratis. &rdquo;PAC tetap dilibatkan, tapi suara terbanyak itu tidak bisa jadi jaminan calonnya bagus,&rdquo; ujar pria yang juga menjabat gubernur Jatim itu.  Soekarwo mengibaratkan rumah sakit jiwa yang lebih banyak dihuni pasien gangguan jiwa daripada dokter. Kalau semua warga di rumah sakit dilibatkan dalam pemilihan kepala rumah sakit, yang menang pasti orang gila.  Sementara itu, internal DPC PD Surabaya membenarkan kemungkinan berpindahnya kader PD ke partai lain. M. Machmud, wakil bendahara DPC PD Surabaya, mengatakan bahwa eksodus kader Partai Demokrat tidak bisa dihindarkan. Apalagi menjelang momen musyawarah cabang (muscab) yang diadakan pada Februari mendatang. Mantan ketua DPRD Surabaya itu mengatakan, jika ketua DPD PD Jatim salah memilih pemimpin DPC Surabaya, akan semakin banyak kader Demokrat yang pindah. Machmud memerinci, salah yang dimaksud bisa berarti banyak hal. Mulai yang terpilih tidak memiliki dukungan finansial kuat, kekuatan politik, ketokohan, hingga elektabilitas. &rdquo;Kalau ketua DPC-nya tidak layak jual, wajar kalau teman-teman pindah partai,&rdquo; katanya.&nbsp;(tau/c10/oni/sep/JPG)

Soekarwo Yakin Suara Demokrat Naik 50 Persen, Tetap Tenang meski Ada Kader Pindah Partai