<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/14/joe-biden-841219228.jpg" alt="Presiden Joe Biden./Reuters" width="100%">
<figcaption>Presiden Joe Biden./Reuters</figcaption>
</figure> &nbsp; Jawapos.com &ndash;&nbsp;House of Representative&nbsp;atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat, pada hari Rabu (13/12) melakukan pemungutan suara untuk secara resmi mengesahkan penyelidikan pemakzulan yang sedang berlangsung terhadap Presiden Joe Biden. Dilansir dari Reuters, Kamis (14/12), Dewan yang dikuasai Partai Republik memberikan suara 221 berbanding 212 untuk menyetujui penyelidikan tersebut. Hal ini terjadi ketika Partai Republik bersatu mendukung upaya tersebut meskipun mereka belum menemukan bukti kesalahan yang dilakukan oleh Partai Demokrat. Pemungutan suara ini dilakukan tiga bulan setelah Partai Donald Trump, secara informal memulai penyelidikan. Akan tetapi hal ini bukan merupakan langkah yang diperlukan untuk memecat presiden atau pejabat lain dari jabatannya. Meskipun bukan langkah pemecatan, namun otorisasi tersebut dapat memberikan wewenang hukum yang lebih besar kepada Partai Republik untuk memaksa pemerintahan Biden agar bekerja sama. Hal ini juga &nbsp;dapat membantu melawan tuduhan dari Partai Demokrat yang mengatakan bahwa pemerintahan Presiden 77 tahun tersebut &nbsp;tidak memiliki legitimasi. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013492109/trump-bisa-saja-menang-lawan-biden-pada-pemilu-presiden-as-2024-berikut-alasannya">Trump Bisa Saja Menang Lawan Biden pada Pemilu Presiden AS 2024, Berikut Alasannya</a> Penyelidikan difokuskan terhadap apakah Presiden 77 tahun tersebut &nbsp;mengambil keuntungan yang tidak semestinya dari urusan bisnis luar negeri putranya, Hunter Biden. Sebelumnya diberitakan, Anggota DPR dari Partai Republik juga menuduh Presiden ke 46 tersebut beserta keluarganya mengambil keuntungan ketika ia menjabat sebagai wakil presiden Presiden Barack Obama dari tahun 2009 hingga 2017 Mereka juga diduga memusatkan perhatian pada usaha bisnis putranya di Ukraina dan Tiongkok selama periode tersebut. Mereka telah menemukan bukti bahwa Biden dapat membuat kliennya percaya bahwa dia dapat memberikan akses ke kantor wakil presiden. Namun para anggota parlemen belum memberikan bukti bahwa Presiden dari Partai Demokrat tersebut mengambil tindakan resmi apa pun untuk membantu bisnis-bisnis tersebut atau mendapatkan keuntungan finansial darinya. Sebagai tambahan, upaya tersebut bisa saja gagal untuk mencopot Presiden ke 46 AS tersebut &nbsp;dari jabatannya. Bahkan jika DPR memutuskan untuk memakzulkan presiden, Senat harus memutuskan untuk menghukumnya atas tuduhan tersebut dengan suara dua pertiga suara. Tentu hal ini &nbsp;hampir mustahil dilakukan di majelis di mana karena rekan Biden dari Partai Demokrat memegang mayoritas 51-49. ***

DPR AS melakukan pemungutan suara untuk secara resmi mengesahkan penyelidikan pemakzulan yang sedang berlangsung terhadap Presiden Joe Biden

Sah, DPR AS Setujui Penyelidikan Pemakzulan Joe Biden, Ini Alasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/18/Demokrat-gerindra-420954382.jpeg" alt="Ketua Majelis Tinggi Partai Demokratsby, Ketua Umum Partai Demokratahy, dan jajaran pengurus Demokrat bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (17/9/2023)" width="100%">
<figcaption>Ketua Majelis Tinggi Partai Demokratsby, Ketua Umum Partai Demokratahy, dan jajaran pengurus Demokrat bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (17/9/2023)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menitipkan agenda perubahan dan perbaikan kepada bakal calon presiden Prabowo Subianto. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/012972592/kepsek-sdn-236-gresik-yang-siswanya-buta-karena-ditusuk-kakak-kelas-terancam-dimutasi">Kepsek SDN 236 Gresik yang Siswanya Buta karena Ditusuk Kakak Kelas Terancam Dimutasi &nbsp;</a>&nbsp; AHY bersama Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertemu Prabowo dan jajaran pimpinan partai dari Koalisi Indonesia Maju di Hambalang, Jawa Barat, Minggu (17/9) untuk menyampaikan dukungan Demokrat kepada Prabowo untuk maju sebagai calon presiden di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. &ldquo;Dalam pertemuan sore tadi di Hambalang, Ketua Umum Partai Demokrat menyampaikan hasil keputusan MTP (Majelis Tinggi Partai) Demokrat yang menyatakan Partai Demokrat mendukung Pak Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Pada kesempatan itu, Ketum AHY juga menitipkan agenda perubahan dan perbaikan yang diusung Partai Demokrat,&rdquo; kata Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya sebagaimana dikutip dari siaran resmi Partai Demokrat, Senin (18/9). Riefky menjelaskan agenda perubahan dan perbaikan bukan berarti mengganti atau menghapus seluruhnya program yang telah berjalan saat ini. &rsquo;&rsquo;Yang sudah baik dilanjutkan, yang belum baik diperbaiki,&rdquo; kata AHY dalam pertemuannya dengan Prabowo sebagaimana disampaikan oleh Teuku Riefky. Meskipun Demokrat telah menyampaikan dukungannya secara langsung kepada Prabowo, Teuku Riefky menyampaikan deklarasi dukungan secara resmi akan diumumkan oleh AHY di hadapan ribuan kader saat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat pada 21 September 2023. Agenda perubahan dan perbaikan merupakan visi Partai Demokrat yang menurut AHY dalam beberapa kesempatan merupakan aspirasi dari masyarakat serta para kader. Oleh karena itu, Demokrat sebelumnya memutuskan bergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) bersama Partai NasDem dan PKS, serta mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024. Namun, Demokrat pada awal bulan ini (1/9) memutuskan mencabut dukungannya untuk Anies sekaligus keluar dari Koalisi Perubahan terutama setelah NasDem dan PKB berkoalisi dan keduanya menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden yang mendampingi Anies. Sejauh ini, baru Anies, bakal calon presiden, yang mengumumkan pasangannya. Prabowo dan bakal calon presiden PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, belum mengumumkan nama pendamping mereka di hadapan publik. Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/012972587/ancelotti-puji-konsistensi-bellingham-di-klub-dan-timnas-inggris">Ancelotti Puji Konsistensi Bellingham di Klub dan Timnas Inggris</a>&nbsp; Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara. (*)

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menitipkan agenda perubahan dan perbaikan kepada bakal calon presiden Prabowo

AHY Titip Agenda Perubahan dan Perbaikan kepada Prabowo Subianto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/02/IMG_20230902_111713-2306946808.jpg" alt="SBY merasa bersyukur Anies Baswedan mengkhianati Partai Demokrat sejak dini." width="100%">
<figcaption>SBY merasa bersyukur Anies Baswedan mengkhianati Partai Demokrat sejak dini.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, bersyukur atas keputusan Anies Baswedan baru-baru ini.&nbsp; Menurut SBY, setidaknya Anies Baswedan mengkhianati partai Demokrat sejak dini, bukan detik-detik jelang pendaftaran ke KPU. Partai Demokrat masih berkesempatan untuk berkomunikasi dengan partai politik lain untuk menentukan poros koalisi di Pilpres 2024 nanti. Meski tidak pernah menyebut Anies Baswedan pengkhianat secara langsung, SBY tampak kecewa atas sikap yang diberikan Anies dan Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem. Tentunya, berkaitan dengan pilihan keduanya menunjuk Muhaimin Iskandar sebagai Cawapresnya. Hal itu dianggap SBY telah menyalahi perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. "Berarti tidak bisa dipercaya dan mengingkari hal-hal yang telah disepakati. Tidak memegang komitmen dan janji-janjinya," kata SBY di Cikaes, Jawa Barat, dikutip dari Pojoksatu pada Sabtu (2/9). Karena hal tersebut, sebagai mantan Presiden ke-6 Republik Indonesia, SBY jadi meragukan Anies tidak bisa memenuhi janji politiknya jika terpilih menjadi presiden nanti. "Nah, sekarang saja tidak siddiq, tidak amanah, tidak memegang komitmen. Bagaimana nanti kalau menjadi pemimpin dengan kekuasaan yang besar?" katanya. Meski merasa ditikung oleh Anies Baswedan, SBY merasa bersyukur karena momen itu terjadi sebelum injury time pendaftaran pasangan capres-cawapres. "Memang kita ditikung, ditinggalkan, seperti ini sekarang. Bayangkan, kalau ditikungnya kita ini. Ditinggalkannya kita ini satu dua hari sebelum batas pendaftaran ke KPU. Bayangkan seperti apa. Kita masih ditolong oleh Allah, kita diselamatkan oleh sejarah, ini syukur yang pertama," tandas SBY.

Meski merasa ditikung oleh Anies Baswedan, SBY merasa bersyukur karena momen itu terjadi sebelum injury time pendaftaran pasangan.

SBY Bersyukur Partainya Ditikung Anies Baswedan Sejak Dini: Kita Diselamatkan oleh Sejarah 

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/11/anies-ahy-yenny-3826341757.jpg" alt="Dari kiri, Anies Baswedan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan Yenny Wahid usai peluncuran buku &quot;Tetralogi Transformasi AHY&quot; di Djakarta Theatre, Jakarta, Kamis (10/8/2023)." width="100%">
<figcaption>Dari kiri, Anies Baswedan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan Yenny Wahid usai peluncuran buku &quot;Tetralogi Transformasi AHY&quot; di Djakarta Theatre, Jakarta, Kamis (10/8/2023).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Putri Presiden RI ke-4 Abdurahman Wahid (Gus Dur), Yenny Wahid menyatakan dirinya mendukung Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan. Hal ini disampaikan Yenny usai peluncuran buku "Tetralogi Transformasi AHY" di Djakarta Theater, Jakarta, Kamis malam. "Saya malah dukung Mas AHY, paling cocok jadi wakilnya Mas Anies," ujar Yenny kepada awak media. Ia juga menegaskan tak pernah menawarkan menjadi bakal cawapres pendamping Anies. Yenny mengaku hanya merespons pertanyaan awak media mengenai kesiapannya bila dipilih menjadi cawapres. "Saya kan tidak pernah menawarkan diri (menjadi cawapres Anies). Saya cuman merespons," tambahnya. Kendati demikian, Yenny enggan menyatakan menolak bila ditawarkan menjadi cawapres mantan Gubernur DKI Jakarta itu. "Kita lihat detik-detik terakhir," ungkap Yenny. Sebelumnya, Rabu (9/8), Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Demokrat Jansen Sitindaon menolak kabar Yenny Wahid akan menjadi cawapres Anies. Menurut Jansen, Yenny bukan sosok yang merepresentasi agenda Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). "Mbak Yenny buat saya bagus, bahkan lengkap sekali dengan segala atribusi yang melekat dalam diri beliau. Namun untuk posisi cawapres di KPP, buat saya beliau tidak pas, tidak cocok. Mungkin cocoknya di koalisi yang lain," kata Jansen dalam cuitannya di Twitter seperti dikutip ANTARA, Kamis. Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;

Yenny Wahid menyatakan dirinya mendukung Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai bakal cawapres anies

Yenny Wahid Dukung AHY Menjadi Wapres Anies Baswedan   

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Mardani-H-Maming-Di-Tahan-Gunakan-Rompi-Orange-Dery-Ridwansah-8.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Alexander Marwata memberikan keterangan terkait penahanan tersangka kasus dugaan suap izin usaha pertambangan di Tanah Bumbu Mardani H Maming di gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/7/2022).KPK resmi menahan mantan Bupati Tanah Bumbu tersebut se" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Alexander Marwata memberikan keterangan terkait penahanan tersangka kasus dugaan suap izin usaha pertambangan di Tanah Bumbu Mardani H Maming di gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/7/2022).KPK resmi menahan mantan Bupati Tanah Bumbu tersebut se</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga, mantan Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas'ud menerima uang senilai Rp 6 miliar dari pencairan uang penyertaan modal bagi tiga Perusahaan Umum Daerah (Perumda) di wilayahnya. Bahkan, aliran uang haram itu juga diduga mengalir ke Partai Demokrat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dipergunakan antara lain untuk menyewa private jet, menyewa helikopter, supporting dana kebutuhan Musda Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Timur," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers, di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Rabu (7/6).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Alex menjelaskam, terkait penggunaan uang tiga tersangka lain, yakni Direktur Utama Perumda Benuo Taka Energi, Baharun Genda; Direktur Utama Perumda Benuo Taka, Heriyanto; dan Kepala Bagian Keuangan Perumda Benuo Taka, Karim Abidin. Menurut Alex, Baharun menerima Rp 500 juta yang digunakan untuk membeli mobil.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Heriyanto diduga menerima Rp 3 miliar dan dipergunakan sebagai modal proyek. Sedangkan Karim, diduga menerima Rp 1 miliar, yang digunakan untuk trading forex.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tim penyidik sejauh ini telah menerima pengembalian uang dari para pihak terkait perkara ini sejumlah Rp 659 juta melalui rekening penampungan KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami akan terus telusuri lebih lanjut untuk optimalisasi aset recovery-nya," ucap Alex.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ibu-kota-baru/01412003/pemkab-penajam-paser-utara-tutup-sementara-titik-nol-ikn">Pemkab Penajam Paser Utara Tutup Sementara Titik Nol IKN</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/01390902/bupati-nonaktif-penajam-paser-utara-didakwa-terima-suap-rp-57-miliar">Bupati Nonaktif Penajam Paser Utara Didakwa Terima Suap Rp 5,7 Miliar</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Alex mengungkapkan, Abdul Gafur sebagai Bupati periode 2018-2023 sekaligus Kuasa Pemegang Modal Perumda Benuo, menyepakati adanya penambahan penyertaan modal bagi tiga Perumda.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rinciannya, bagi Perumda Benuo Taka sebesar Rp 29,6 miliar, Perumda Benuo Taka Energi (PBTE) disertakan modal Rp10 Miliar, dan Perumda Air Minum Danum Taka dengan penyertaan modal Rp 18,5 miliar. Sementara pada Januari 2021, Baharun selaku Dirut PBTE melaporkan pada Abdul Gafur, penyertaan modal bagi PTBE belum direalisasikan. Lantas, Abdul Gafur juga turut memerintahkan Baharun mengajukan permohonan pencairan dana.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemudian, diterbitkan Keputusan Bupati PPU, sehingga dilakukan pencairan dana sebesar Rp 3,6 miliar," tuturnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, pada Februari 2021, Heriyanto selaku Dirut Perumda Benuo Taka juga melaporkan pada Abdul Gafur melaporkan pada Abdul Gafur, penyertaan modal bagi Perumda Benuo Taka belum direalisasikan. Namun, pada akhirnya dana sebesar Rp 29,6 miliar cair.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan bagi Perumda Air Minum Danum Taka, Abdul Gafur menerbitkan Keputusan Bupati PPU dengan pencairan dana sebesar Rp 18,5 miliar. Meski demikian, kata Alex, tiga keputusan yang ditandatangani Abdul Gafur tersebut, diduga tidak disertai dengan landasan aturan yang jelas dan tidak pula melalui kajian, analisis, serta administrasi yang&nbsp;</div> <div dir="auto">matang.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sehingga timbul pos anggaran dengan berbagai penyusunan administrasi fiktif yang diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah sekitar Rp 14,4 miliar," pungkas Alex.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Atas perbuatannya para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</div>

Uang itu antara lain untuk menyewa private jet, menyewa helikopter, supporting dana kebutuhan Musda Partai Demokrat Provinsi Kaltim.

KPK Duga Aliran Korupsi Eks Bupati Penajam Paser Utara Digunakan untuk Musda Demokrat Kaltim

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/29/airlangga-ke-cikeas-1693584968.jpg" alt="Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berkunjung ke kediaman Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (29/4)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berkunjung ke kediaman Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (29/4).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berkunjung ke kediaman Presiden RI keenam, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (29/4). Kedatangan Airlangga bersama jajaran pengurus DPP Partai Golkar mendapat sambutan hangat dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Airlangga tiba di kediaman SBY sekitar pukul 18.47 WIB. Silaturahmi itu diadakan atas permintaan Airlangga. "Dalam pertemuan ini, Bapak SBY didampingi oleh Ketum Partai Demokrat, Mas Agus Harimurti Yudhoyono dan Sekjen Partai Demokrat, Teuku Riefky," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra kepada wartawan, Sabtu (29/4). Herzaky mengungkapkan, pertemuan itu bakal membahas isu-isu kebangsaan terkini. Menurutnya, isi pertemuan akan disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Herzaky menegaskan, Demokrat sendiri berkomitmen penuh memperjuangkan perubahan dan perbaikan bersama Partai Nasdem dan PKS di Koalisi Perubahan. Ia memastikan, keputusan tersebut tidak akan berubah. "Sudah menjadi keputusan di internal Demokrat dan kesepakatan di Koalisi Perubahan, kalau capres kami adalah Anies Baswedan," tegas Herzaky. Sedangkan pertemuan, silaturahmi, dan komunikasi dengan berbagai elemen bangsa, termasuk pertemuan malam ini, tetap akan dijalani untuk kemashalatan bangsa. Sebab, kolaborasi dan komunikasi dengan berbagai elemen bangsa, harus terus dilakukan, meski saat ini tidak berada di koalisi yang sama. "Permasalahan bangsa ini dan tantangannya ke depan makin kompleks. Butuh kerja keras dan kebersamaan seluruh elemen bangsa dalam menghadapinya," tegasnya. (*) &nbsp; Reporter: Muhamad Ridwan &nbsp; Caption: Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berkunjung ke kediaman Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (29/4).

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berkunjung ke kediaman Presiden RI keenam, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Puri Cikeas, Bogor

Airlangga dan Jajaran Elite Golkar Sambangi SBY di Cikeas, Herzaky: Bahas Isu-Isu Kebangsaan   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Lukas-Enembe-Diperiksa-dokter.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan ketidak hadiran Aloysius Renwarin selaku pengacara dan Darwis yang merupakan sopir, dari Gubernur Papua Lukas Enembe. Seharusnya keduanya diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Lukas Enembe.  Aloysius dan Darwis sedianya menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (17/11) kemarin. Tim penyidik KPK tidak menerima alasan ketidakhadiran dua orang kepercayaan Lukas Enembe tersebut.  "Aloysius Rnwarin (pengacara) dan Darwis (sopir), informasi yang kami terima, tidak hadir," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Jumat (18/11).  Juru bicara KPK bidang penindakan ini memastikan pihaknya akan melakukan penjadwalan ulang terhap kedua saksi tersebut. Sebab keterangan keduanya dianggap penting untuk menambah titik terang kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek infrastruktur yang menjerat Lukas Enembe.  "Penjadwalan pemanggilan ulang segera di kirimkan tim penyidik," tegas Ali.  Sebagaimana diketahui, KPK telah menetapkan Lukas sebagai tersangka dalam kasus dugaan kasus korupsi di antaranya terkait penerimaan suap dan gratifikasi proyek di daerah Papua.  Tim penyidik KPK pun telah datang ke Papua juga dalam rangka memeriksa Lukas Enembe. Pemeriksaan berlangsung di kediaman Lukas Enembe daerah Koya Tengah, Kecamatan Muara Tami, Kota Jayapura, Papua.  Kendati demikian, KPK belum melakukan upaya penahanan terhadap Lukas. KPK juga belum membeberkan detail siapa saja yang menjadi tersangka serta konstruksi perkara yang menjerat Lukas Enembe.  Lukas juga telah dicegah bepergian ke luar negeri oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) atas permintaan KPK. Dia dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan terhitung mulai 7 September 2022 hingga 7 Maret 2023.

Sopir dan Pengacara Lukas Mangkir dari Panggilan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/12/12789_30572_marzuki-alie.jpg" alt="Marzuki Alie" width="100%">
<figcaption>Marzuki Alie</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bareskrim Polri belum memproses laporan mantan Sekjen Partai Demokrat Marzuki Alie kepada Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan empat orang lainnya. Penyidik menilai masih ada kekurangan syarat untuk menerbitkan sebuah Laporan Polisi (LP).  Pengacara Marzuki, Rusdiansyah mengatakan, barang bukti yang kurang yakni AD/ART PD. Oleh karena itu, pihaknya akan melengkapi kekurangan tersebut dan akan kembali ke Bareskrim 3 hari mendatang.  ’’Kami kan pikirnya hanya pidana murni, jadi teman-teman penyidik menyarankan ada tidak aturan yang mengatakan, misalnya di AD/ART PD, ketentuan tentang pemberhentian dengan tidak hormat,’’ kata Rusdiansyah di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (4/3).  Rusdiansyah mengatakan, AD/ART PD tidak bisa diserahkan oleh tim kuasa hukum siang ini. Sehingga, membutuhkan waktu untuk mendapatkannya.  Dalam laporan ini sendiri, Marzuki menganggap AHY dan 4 orang lainnya telah melanggar Pasal 310 dan 311 KUH tentang pencemaran nama baik dan fitnah. Sehingga tim kuasa hukum tidak melampirkan AD/ART PD sebagai barang bukti.  ’’Ternyata penyidik meminta kami untuk melengkapi syarat formil materilnya terkait dengan ketentuan di AD/ART. Saya hanya membawa alat bukti surat pemecatan, rilis yang tidak sesuai itu,’’ papar Rusdiansyah.  Sebelumnya, Marzuki Alie melaporkan 5 orang mantan koleganya di partai Demokrat. Laporan ini dibuat karena Marzuki merasa nama baiknya dicemarkan usai terjadinya pemecatan sebagai anggota partai.  Kuasa hukum Marzuki, Rusdiansyah mengatakan, salah satu pihak yang dilaporkan yakni Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Sisanya yakni kader biasa, dan adapula kader bukan pengurus partai berinisial SH, HK, RN, dan HMP.  ’’Ada lima orang yang kita rencana kita laporkan ini ya. Lima orang yang rencana kita laporkan ini satu hanya kader nonpengurus, empatnya pengurus PD. Salah satunya inisialnya AHY, salah satu ya,’’ kata Rusdiansyah di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (4/3).  Rusdiansyah mengatakan, laporan dibuat atas beberapa dasar. Salah satunya karena Marzuki tidak terima dituduh terlibat dalam upaya kudeta PD.  Diketahui, Marzuki Alie telah dipecat sebagai kader PD. Dia dianggap terbukti bersalah melakukan tingkah laku buruk dengan tindakan dan ucapannya yakni menyatakan secara terbuka di media massa dengan menebarkan kebencian dan permusuhan terhadap PD.  Tindakan Marzuki Alie telah mengganggu kehormatan dan integritas, serta kewibawaan PD. Pernyataan dan perbuatan Marzuki Alie merupakan fakta yang terang benderang berdasarkan laporan kesaksian dan bukti-bukti serta data dan fakta yang ada.  Dengan demikian, sejak keputusan ini ditetapkan, tujuh kader tersebut secara otomatis gugur hak dan kewajibannya sebagai anggota PD. Seluruh perkataan dan perbuatannya tidak lagi dapat dikaitkan dengan PD.  Termasuk juga larangan bagi mereka untuk menggunakan seragam, atribut, simbol, lambang dan identitas PD. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=xEuZwSIVfCY

Bareskrim Belum Proses Laporan Marzuki Alie ke AHY, Ini Alasannya