<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/28/pbb-254215413.jpg" alt="Ketua Umum PBB Gugum Ridho Putra menggagas aliansi partai politik untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PBB Gugum Ridho Putra menggagas aliansi partai politik untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina.</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Gugum Ridho Putra menggagas aliansi partai politik (parpol) untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina. Menurutnya, perlu langkah konkret dalam mendukung kedaulatan Palestina.</p> <p>Pernyataan itu disampaikan saat menggelar kegiatan bertajuk 'Silaturahmi dan Diskusi Palestina' bersama Ketua Yayasan Persahabatan dan Studi Peradaban (YPSP), Syeikh Dr. Ahed Abu Al Atta di kantor DPP PBB, Jakarta Selatan, Selasa (28/10).</p> <p>"Adanya aliansi partai politik untuk mendukung rakyat Palestina kami sangat sambut baik. Mungkin kami akan berkomunikasi dengan partai lain untuk mendukung aliansi ini," kata Gugum.</p> <p>Menurutnya, langkah nyata pun telah dilakukan PBB dengan membentuk bidang khusus yang menangani isu Palestina. Karena itu, pihaknya berencana membangun komunikasi dengan partai politik lain untuk menggelorakan kedaulatan Palestina, sebagaimana amanat konstitusi.</p> <p>&ldquo;Alhamdulillah, untuk Komite Palestina di internal partai kami sudah ada bidang khusus, yaitu Bidang Isu Palestina, Keumatan, dan Dunia Islam," ujarnya.</p> <p>Senada, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB, Yuri Kemal Fadlullah, mengingatkan agar inisiatif ini tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik semata. Karena itu, pihaknya akan mengomunikasikan usulan pembentukan komite lintas partai itu kepada sejumlah sekretaris jenderal partai politik lainnya agar dapat diwujudkan dalam waktu dekat.</p> <p>&ldquo;Jangan sampai niat yang mulia dimanfaatkan untuk pencitraan atau dipolitisir,&rdquo; tegas Yuri.</p> <p>Sementara, Ketua Yayasan Persahabatan dan Studi Peradaban (YPSP), Syeikh Ahed Abu Al Atta mengungkapkan berlanjutnya penjajahan Israel dengan kebijakan kolonial dan agresif telah menimbulkan penderitaan luar biasa bagi rakyat Palestina, terutama di jalur Gaza. Ia menyebut, situasi itu sebagai fase baru penindasan dan genosida.</p> <p>&ldquo;Realitas berdarah dan tragis ini menyingkap keberpihakan terang-terangan negara-negara besar barat terhadap penjajahan, sementara dunia internasional memilih diam yang memalukan atas penderitaan rakyat Palestina,&rdquo; ujar Syeikh Ahed.</p> <p>Namun, ia menilai kini mulai tumbuh geliat dukungan dari berbagai elemen masyarakat sipil dan lembaga resmi di berbagai negara, yang menegaskan posisi bersama untuk melawan penjajahan serta memperjuangkan Palestina atas dasar keadilan, martabat, dan hak menentukan nasib sendiri.&nbsp;</p> <p>Dalam konteks itu, lanjut Syeikh Ahed, partai politik di negara-negara merdeka, termasuk Indonesia, perlu memikul tanggung jawab moral untuk memperkuat gerakan politik pro Palestina.</p> <p>&ldquo;Berdasarkan hal itu, YPSP menyampaikan dua usulan kepada Partai Bulan Bintang, yakni membentuk Komite Palestina di internal partai serta menggagas aliansi partai-partai politik Indonesia untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina,&rdquo; pungkasnya.</p>

Ketua Umum PBB Gugum Ridho Putra menggagas aliansi partai politik untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina.

Partai Bulan Bintang Gagas Aliansi Antar-Parpol Gelorakan Kedaulatan Rakyat Palestina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/04/szVLkEUhVlNeH3zfyEd7FS9aaLriRCPiYhmNUZ81-3728373498.jpg" alt="DPP Partai Bulan Bintang (PBB) maraknya aksi demonstrasi di berbagai daerah, yang disertai anarkistis hingga merenggut korban jiwa. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>DPP Partai Bulan Bintang (PBB) maraknya aksi demonstrasi di berbagai daerah, yang disertai anarkistis hingga merenggut korban jiwa. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bulan Bintang (PBB) menyampaikan sikap resmi terkait maraknya aksi demonstrasi di berbagai daerah, yang disertai tindakan anarkistis hingga merenggut korban jiwa. PBB mendukung langkah pemerintah melakukan proses hukum yang transparan, objektif, dan akuntabel terhadap semua pihak yang terlibat, baik pelaku kekerasan maupun aparat yang bertugas.&nbsp;</p> <p>Mengingat, demonstrasi massa yang berujung kerusuhan itu menimbulkan korban jiwa, yakni Affan Kurniawan (pengemudi ojek online), Sarinawati, Syaiful Akbar, Muhammad Akbar Basri (pegawai DPRD Kota Makassar), Rusdamdiansyah (mahasiswa UMI Makassar), Rheza Sendy Pratama (mahasiswa Amikom Yogyakarta), dan Sumari (kusir becak di Solo).</p> <p>Ketua Umum PBB, Gugum Ridho Putra, menekankan pentingnya melibatkan semua pihak dalam upaya memulihkan situasi nasional.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Kita juga mendukung pemerintah mengambil langkah-langkah efektif melibatkan seluruh elemen masyarakat. Yang harus kita lakukan adalah masyarakat umum harus diajak, kita tidak bisa sendiri dan mengedepankan dialog. Penyampaian pendapat harus dipastikan dilakukan secara damai,&rdquo; kata Gugum kepada wartawan, Kamis (4/9).</p> <p>Selain itu, Gugum mengingatkan agar pejabat publik lebih sensitif terhadap kondisi sosial. Ia menilai, perilaku sebagian oknum pejabat yang kerap memamerkan fasilitas negara di media sosial justru memicu kecemburuan dan kemarahan publik.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Pejabat publik harus sadar bahwa jabatan itu amanah. Segala fasilitas yang mereka pegang tidak layak dipamer-pamerkan,&rdquo; tegasnya.</p> <p>PBB juga mengimbau seluruh kader dan simpatisan, khususnya 174 anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang, untuk menjalankan fungsi sebagai wakil rakyat secara sungguh-sungguh. Gugum menekankan, wakil rakyat harus menjaga perilaku di ruang publik agar tidak melukai hati masyarakat.</p> <p>Lebih lanjut, PBB menegaskan pentingnya jalur damai dan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan bangsa.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Kami siap menjadi penjembatan aspirasi rakyat untuk menyalurkan kritik dan saran secara konstruktif, serta memperjuangkan pemerintahan yang demokratis, adil, dan berpihak kepada kepentingan umat serta bangsa,&rdquo; pungkasnya.</p>

PBB mendukung langkah pemerintah dalam penanganan demonstrasi yang anarkistis dan serukan pejabat publik untuk lebih sensitif.

PBB Sikapi Demonstrasi Massa yang Timbulkan Korban Jiwa, Minta Pejabat Publik Tak Lagi Flexing di Media Sosial

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/08/1000518897-837541618.jpg" alt="Gugum Ridho Putra mendeklarasikan diri maju menjadi calon ketua umum Partai Bulan Bintang (PBB) periode 2025-2030.&nbsp;(Muhammad Ridwan/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Gugum Ridho Putra mendeklarasikan diri maju menjadi calon ketua umum Partai Bulan Bintang (PBB) periode 2025-2030.&nbsp;(Muhammad Ridwan/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Keponakan dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumhamipas) Yusril Ihza Mahendra, Gugum Ridho Putra mendeklarasikan diri untuk maju menjadi calon ketua umum Partai Bulan Bintang (PBB) periode 2025-2030. Deklarasi ini disampaikan Gugum menjelang Muktamar DPP PBB Ke-VI di Bali, pada 13-15 Januari 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya Gugum Ridho Putra anggota Partai Bulan Bintang dengan nomor 32.22.06.29.1252 mendeklarasikan diri untuk maju sebagai calon ketua umum periode 2025-2030," Gugum di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (8/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gugum menyebut, sejak PBB didirikan pada&nbsp;</div> <div dir="auto">26 tahun semenjak era reformasi,</div> <div dir="auto">PBB terus menghadapi tantangan-tantangan. Ia menekankan, PBB perlu melakukan kerja-kerja akselerasi untuk menguatkan eksistensinya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menegaskan, ke depan PBB perlu melibatkan anak-anak muda. Serta, PBB diharapkan perlu memberikan kepercayaan kepemimpinan di level nasional dan daerah kepada anak-anak muda.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Guna memampukan partai ini melakukan kerja-kerja akselerasi tersebut, Partai Bulan</div> <div dir="auto">Bintang perlu melibatkan anak-anak muda (Generasi Milenial dan Gen-Z), menginspirasi anak-anak muda untuk percaya bahwa politik adalah jalan luhur</div> <div dir="auto">memperbaiki bangsa dan negara," tegas Gugum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015499983/penerimaan-pajak-jakarta-2024-tembus-rp-4446-triliun-pkb-dan-pbb-jadi-penyumbang-terbesar">Penerimaan Pajak Jakarta 2024 Tembus Rp 44,46 triliun, PKB dan PBB Jadi Penyumbang Terbesar</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPW Sulawesi Barat, Afiat menyebut, Gugum telah mendapat banyak dukungan dari puluhan DPW untuk maju sebagai calon ketua umum PBB.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun, DPW yang telah memberikan dukungan itu di antaranya Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi</div> <div dir="auto">Utara, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Jogjakarta, Banten, Maluku Utara, Maluku, Lampung, Aceh, Jawa Timur, Nusa</div> <div dir="auto">Tenggara Barat dan Gorontalo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dan ada beberapa DPW yang tidak memberi dukungan kepada Pak Gugum, tapi DPC-nya lewat pimpinan cabang di kabupaten/kota di Jawa Barat sebanyak 22, Jawa Tengah sebanyak 12 dan Nusa Tenggara Timur sebanyak 12. Dukungan ini dalam berbentuk tulisan yang kami terima sejak lebih kurang dari satu sampai dua</div> <div dir="auto">bulan terakhir," pungkas Afiat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Gugum Ridho Putra mendeklarasikan diri untuk maju menjadi calon ketua umum Partai Bulan Bintang (PBB) periode 2025-2030.

Keponakan Yusril Ihza Mahendra, Gugum Ridho Putra Deklarasikan Maju Calon Ketum PBB

<div id="m#msg-a:r515664826352207642" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/29/IMG-20241228-WA0018-2873253281.jpg" alt="Penjabat Ketua Umum PBB Fahri Bachmid memberingan pengarahan dalam Bimtek PBB untuk anggota DPRD. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Penjabat Ketua Umum PBB Fahri Bachmid memberingan pengarahan dalam Bimtek PBB untuk anggota DPRD. (Istimewa).</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-a:r515664826352207642-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="ltr"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Partai Bulan Bintang (PBB) menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dari seluruh Indonesia. Acara ini berlangsung selama empat hari, mulai dari 27 hingga 30 Desember 2024, di Jakarta.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen PBB untuk meningkatkan kapasitas dan integritas anggota legislatifnya dalam menjalankan tugas dan fungsi kedewanan. Penjabat Ketua Umum PBB Fahri Bachmid mengatakan pentingnya peran anggota dewan sebagai perpanjangan tangan partai di parlemen.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Misi anggota DPRD asal Partai Bulan Bintang adalah memperjuangkan aspirasi rakyat berlandaskan konstitusi partai. Mereka adalah duta dan agen politik yang bekerja dalam bingkai kedewanan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat,&rdquo; ujar Fahri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menekankan bahwa anggota dewan harus memiliki kemampuan yang memadai dalam menjalankan tugas dan fungsi legislatif, baik dalam hal pengawasan, penganggaran, maupun legislasi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Anggota dewan harus menjadi mitra yang seimbang dengan pemerintah daerah, bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi sebagai aktor yang berkontribusi pada pembangunan daerah,&rdquo; tambahnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Fahri menyebut bahwa Bimtek ini diharapkan menjadi pemicu untuk memperluas wawasan terkait isu-isu spesifik yang berkaitan dengan tugas legislatif. Selain itu, ia menekankan pentingnya integritas anggota dewan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang harus menunjukkan perilaku yang berintegritas tinggi dan menjauhkan diri dari segala bentuk perbuatan melawan hukum,&rdquo; tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/015441575/panitia-pelaksana-muktamar-vi-pbb-koordinasi-dengan-pj-dan-gubernur-terpilih-bali">Panitia Pelaksana Muktamar VI PBB Koordinasi dengan Pj dan Gubernur Terpilih Bali</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada kesempatan yang sama Ketua Panitia Pelaksana, Novi Hariyadi menjelaskan, acara ini diikuti oleh 177 anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang yang tersebar di seluruh Indonesia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas anggota DPRD agar lebih profesional dan efektif dalam menjalankan tugasnya,&rdquo; ungkap Novi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk mendukung tujuan tersebut, Bimtek menghadirkan pembicara-pembicara kredibel dan kompeten dari berbagai latar belakang, termasuk perwakilan pemerintah, akademisi, praktisi, dan internal partai. Kombinasi narasumber ini diharapkan mampu memberikan sudut pandang yang beragam, sekaligus solusi praktis dalam menghadapi tantangan legislatif di tingkat daerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Agenda Bimtek meliputi materi-materi strategis seperti pengelolaan anggaran daerah, strategi legislasi yang berpihak kepada rakyat, serta penguatan peran pengawasan anggota dewan. Selain itu, peserta juga dibekali wawasan terkait etika legislatif dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Acara ini juga menjadi forum penting untuk mempererat komunikasi dan koordinasi antara anggota DPRD dari berbagai daerah. Diskusi yang berlangsung selama kegiatan diharapkan dapat menghasilkan gagasan-gagasan konstruktif untuk mendorong peran Partai Bulan Bintang dalam membangun bangsa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melalui Bimtek ini, PBB menegaskan komitmennya untuk mencetak kader legislatif yang tidak hanya kompeten, tetapi juga berintegritas. &ldquo;Kami berharap anggota dewan Partai Bulan Bintang dapat menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan aspirasi rakyat dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab,&rdquo; pungkas Novi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Misi anggota DPRD asal Partai Bulan Bintang adalah memperjuangkan aspirasi rakyat berlandaskan konstitusi partai.

Fahri Bachmid Ingatkan Anggota DPRD dari PBB Harus Perjuangkan Kepentingan Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/29/Yusril-Ihza-Mahendra-Dery-Ridwansah-1JPG-1256512491.jpg" alt="Ketua tim pembela pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Yusril Ihza Mahendra saat sidang lanjutan sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (28/3/2024)." width="100%">
<figcaption>Ketua tim pembela pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Yusril Ihza Mahendra saat sidang lanjutan sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (28/3/2024).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia (UI) Yusril Ihza Mahendra menampik bahwa kemunduran dirinya dari jabatan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), karena terdapat tawaran untuk menjadi Jaksa Agung pada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka periode 2024-2029.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mundurnya Yusril dari jabatan Ketum PBB disampaikan secara resmi dalam sidang Musyawarah Dewan Partai (MDP), yang diselenggarakan di DPP PBB, Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada Sabtu (18/5) malam. Posisi Yusril di PBB, kini digantikan Fahri Bachmid.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nggak benar itu (tawaran jadi Jaksa Agung)," kata Yusril dikonfirmasi, Senin (20/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski tidak lagi berkecimpung di PBB, Yusril mengutarakan dirinya tetap akan terlibat di bidang hukum dan pemerintahan mendatang. Namun, ia sudah terbebas dari ikatan partai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selanjutnya saya akan tetap terlibat secara intens baik sebagai akademisi maupun sebagai profesional di bidang hukum dan pemerintahan. Dengan membebaskan diri dari ikatan partai, maka saya merasa lebih leluasa bergerak dan berbuat, katakanlah saya dapat bertindak sebagai seorang negarawan yang mengatasi segala paham dan golongan untuk kepentingan bangsa dan negara," ucap Yusril.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yusril mengutarakan, dirinya saat ini bisa lebih optimal untuk menyalurkan segala keahlian yang dimilikinya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam kondisi seperti itu saya bisa berbuat optimal, menggunakan segala kemampuan dan keahlian untuk ikut memecahkan persoalan-persoalan bangsa, katakanlah dalam membangun kehidupan hukum, demokrasi dan konstitusi, tanpa beban anggapan memperjuangkan kepentingan partisan," ujar Yusril.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, Yusril memastikan jejak historisnya di PBB tidak akan terhapus begitu saja. Ia menekankan, selama ini meski dirinya tengah menjabat sebagai Ketum PBB pandangan dirinya selalu bersifat profesional dan tidak partisan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tentu jejak keterkaitan historis saya dengan PBB yang menganut ideologi modernisme Islam tidak akan terhapus begitu saja. Selama inipun, meskipun ketika saya masih menjabat Ketua Umum PBB, pandangan-pandangan saya mengenai soal konstitusi, hukum dan demokrasi adalah pandangan profesional akademikus, tidak mencerminkan pandangan partisan. Apalagi ketika saya berada di luar partai, profesionalitasnya tentu akan lebih mengedepan," pungkas Yusril.</div>

"Selanjutnya saya akan tetap terlibat secara intens baik sebagai akademisi maupun sebagai profesional di bidang hukum dan pemerintahan".

Mundur dari Ketum PBB, Yusril Ihza Mahendra Bantah akan Ditunjuk jadi Jaksa Agung

<div id="m#msg-f:1799443554411107191" class="mail-message expanded"> <div class="mail-message-header spacer">&nbsp;Yus <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/23/Yusril-Ihza-Mahendra-Dery-Ridwansah-3627160792.jpeg" alt="Ketua tim hukum, Yusril Ihza Mahendra menyambangi kediaman calon presiden terpilih Prabowo Subianto untuk melaporkan hasil sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK)." width="100%">
<figcaption>Ketua tim hukum, Yusril Ihza Mahendra menyambangi kediaman calon presiden terpilih Prabowo Subianto untuk melaporkan hasil sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).</figcaption>
</figure> </div> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Penjabat (Pj) Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Fahri Bachmid memastikan, dirinya akan melaksanakan perintah dan keputusan konstitusional Musyawarah Dewan Partai (MDP), sebagai instansi tertinggi DPP PBB di bawah Muktamar. Ia memastikan, akan menyelesaikan berbagai penugasan DPP PBB.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/all-sports/014667020/usyk-hajar-fury-untuk-rengkuh-juara-kelas-berat-sejati">Usyk Hajar Fury untuk Rengkuh Juara Kelas Berat Sejati</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penugasan itu salah satunya untuk menyukseskan salah satu agenda ketatanegaraan, yakni pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebagai Penjabat Ketua Umum DPP PBB menggantikan Yusril Ihza Mahendra adalah memastikan suksesnya salah satu agenda ketatanegaraan yaitu pelaksanaan Pilkada langsung pada tanggal 27 November 2024 yang akan datang," kata Fahri kepada wartawan, Minggu (19/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Fahri mengutarakan, dirinya juga akan merancang dan melaksanakan agenda Muktamar PBB yang rencananya akan digelar pada akhir Januari 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fahri yang juga berprofesi sebagai advokat ini mengutarakan, akan melakukan langkah-langkah konsolidasi internal maupun eksternal dalam waktu yang sangat singkat. Hal itu untuk memastikan bahwa PBB dapat menyelesaikan agenda teknis penjaringan calon-calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam rangka Pilkada 2024 berjalan lancar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menyelesaikan beberapa agenda penting dan strategis Partai PBB yang sifatnya nasional," ucap Fahri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menyatakan mundur dari jabatan Ketua Umum DPP PBB dalam sidang Musyawarah Dewan Partai (MDP), yang diselenggarakan di DPP PBB Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada Sabtu (18/5) malam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">MDP adalah lembaga tertinggi di dalam Struktur organisasi PBB yang berwenang mengambil keputusan-keputusan penting, seperti melakukan perubahan terbatas AD/ART dan memilih seorang Penjabat Ketua Umum jika Ketua Umum yang dipilih Muktamar berhalangan tetap.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Permintaan Yusril mengundurkan diri diterima oleh peserta MDP yang terdiri atas DPP PBB, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) serta badan-badan khusus dan otonom PBB yang seluruhnya berjumlah 49 suara dalam pengambilan keputusan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam pemungutan suara untuk memilih Penjabat Ketua Umum, Ketua Mahkamah Partai PBB Dr. Fahri Bachmid,S.H.,M.H. mendapat dukungan 29 suara, sementara Ir Afriansyah Noor MSi, Sekjen DPP PBB&nbsp; memperoleh dukungan 20 suara," ucap Yusril, Minggu (19/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan demikian, sesuai ART PBB, MDP mensahkan Dr. Fahri Bachmid menjadi Penjabat Ketua Umum PBB sampai terpilihnya Ketua Umum PBB defenitif hasil Muktamar PBB yang akan datang, yang disepakati MDP akan dilaksanakan selambat-lambatnya akhir Januari 2025," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yusril menjelaskan, dirinya sudah terlalu lama memimpin partai sejak PBB berdiri di awal Reformasi pada 1998 silam. Sehingga, sudah saatnya terjadi regenerasi dalam kepemimpinan PBB.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yusril yang kini berusia 68 tahun dan digantikan Fahri Bachmid yang berusia 46 tahun. Yusril memastikan, dirinya akan tetap aktif dalam dunia politik, mengingat kapasitasnya dengan latar belakang akademisi dan pengalaman yang cukup panjang dalam dunia politik di tanah air, tanpa dibatasi oleh keterikatan dengan sebuah partai politik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan bertindak sebagai pribadi di luar partai, lanjut Yusril, dirinya akan dapat lebih leluasa menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk turut serta memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa dan negara, khususnya dalam membangun hukum dan demokrasi di negara kita ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yusril menekankan, pengunduran diri dan pergantiannya dengan Fahri Bachmid sebagai Penjabat Ketua Umum PBB telah berjalan secara demokratis, sah dan konstitusional dengan menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan kebersamaan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sports/014666951/atlet-sepeda-indonesia-diyakini-bisa-kembali-buat-kejutan">Atlet Sepeda Indonesia Diyakini Bisa Kembali Buat Kejutan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selanjutnya perubahan terbatas AD/ART PBB dan terpilihnya Penjabat Ketua Umum ini akan dituangkan dalam akta notaris untuk selanjutnya sesegera mungkin dimohonkan pengesahannya kepada Menteri Hukum dan HAM sesuai ketentuan UU Partai Politik," ujarnya. *()</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Penjabat (Pj) Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Fahri Bachmid memastikan, dirinya akan melaksanakan perintah dan keputusan konstitus

Gantikan Yusril jadi Pj Ketua Umum PBB, Fahri Bachmid Pastikan Sukseskan Agenda Strategis