<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/21/7E8FF6EC-6C17-43EC-8F3A-C29B88ABD4F3-4270855809.jpeg" alt="Presiden Prabowo Subianto (kiri) dan Wapres Gibran Rakabuming Raka (kanan) mengenakan Tanda Kehormatan usai pelantikan. Setiap lencana di jas mereka melambangkan penghargaan dan dedikasi bagi bangsa." width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto (kiri) dan Wapres Gibran Rakabuming Raka (kanan) mengenakan Tanda Kehormatan usai pelantikan. Setiap lencana di jas mereka melambangkan penghargaan dan dedikasi bagi bangsa.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Umum Partai Berkarya Mayjend (Purn) Muchdi Purwoprandjono optimistis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dapat menyelesaikan berbagai problematika dan persoalan yang dihadapi bangsa di berbagai sektor. Pada sektor pangan dan energi, dengan kapasitas Prabowo yang pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), dirinya yakin Prabowo dapat membawa Indonesia menuju swasembada pangan dan swasembada energi. "Mendengar pidato pelantikan Presiden, kita optimis dan yakin masalah swasembada pangan dan swasembada energi akan tercapai dalam kurun waktu 5 tahun kedepan," katanya, Senin (21/10). Demikian juga masalah hilirisasi yang merupakan program dari pemerintahan Jokowi, menurut Muchdi PR bisa dilanjutkan sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% yang di rencanakan Presiden Prabowo bukan hal yang mustahil untuk dicapai dalam 5 tahun ke depan. Muchdi PR juga percaya, dalam memimpin bangsa kedepan Prabowo dengan kapasitasnya sebagai pemimpin yang berpengalaman dapat merangkul semua pihak. Sehingga pembangunan bangsa dapat berjalan dengan stabil. "Masalah tantangan, rintangan dan hambatan yang akan dihadapi juga bisa diatasi dengan persatuan dan kesatuan seluruh komponen bangsa.Termasuk juga tantangan global, juga masalah Palestina dan lain-lain. Indonesia bisa berkontribusi dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto," ujarnya. Yang tak kalah penting, lanjut Muchdi PR, persoalan korupsi yang menggerogoti bangsa, diharapkan juga dapat diatasi oleh pemerintahan baru kedepannya. "Mudah mudahan masalah korupsi bisa diatasi semaksimal mgkin, juga masalah penegakan hukum dan kepastian hukum, yang harus juga diselesaikan," katanya. Mantan Danjen Kopassus ini menyatakan banyak doa dan harapan yang tercurah untuk pemerintahan baru ini, khususnya dari seluruh kader dan pengurus Partai Berkarya. Agar pemerintahan yang baru dapat berjalan dengan lancar. &ldquo;Saya mengucapkan selamat dan bangga punya presiden dan wakil presiden Prabowo-Gibran. Sekali lagi Partai Berkarya optimis bahwa harapan indonesia maju menuju indonesia emas pada 2045 yang akan datang bisa tercapai," tutup Muchdi.

Partai Berkarya yakin Prabowo dapat membawa Indonesia menuju swasembada pangan dan swasembada energi.

Partai Berkarya Optimistis Pemerintahan Prabowo-Gibran dapat Atasi Berbagai Persoalan Bangsa, Mulai dari Swasembada Pangan dan Energi Sampai Palestina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/14/prabowo-kertanegara-2684223078.jpg" alt="Presiden RI terpilih Prabowo Subianto usai memanggil calon menteri di&nbsp; kediamannya, Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (14/10). (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Presiden RI terpilih Prabowo Subianto usai memanggil calon menteri di&nbsp; kediamannya, Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (14/10). (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden terpilih Prabowo Subianto telah memanggil nama-nama calon menteri dan wakil menteri untuk membantu pemerintahannya dalam 5 tahun ke depan. Sekitar 108 tokoh dari kalangan politisi dan akademisi diprediksi akan masuk susunan kabinet Prabowo-Gibran. Bendahara Umum Partai Berkarya Muhammad Alkahfi Try Dalle dalam keterangan yang diterima mengatakan, kabinet yang mengusung tema keberlanjutan ini diharapkan bisa menjalankan roda pemerintahan dengan baik, serta berpihak kepada kepentingan masyarakat Indonesia. Dalle menilai, ratusan tokoh yang dipanggil sudah memiliki komposisi yang pas, yakni memiliki keberimbangan antara kalangan politisi dan akademisi. "Menurut saya, Pak Prabowo dan Mas Gibran sudah melakukan hal yang tepat dalam memilih calon Menteri dan calon Wakil Menteri," katanya. Dia melanjutkan, pos kementerian yang diisi dari kalangan politisi dan akademisi akan berjalan dinamis sehingga dapat mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan nantinya. "Kabinet Pak Prabowo-Mas Gibran diisi dengan politisi dan pakar profesional yang handal. Dari nama-nama yang di panggil di Kartanegara adalah orang-orang yang memiliki kapabilitas tinggi. Nama-nama seperti Sugiono, Prasetio Hadi, Sri Mulyani, Budi Arie, Bahlil Lahadalia, dan Pak Pratikno, semuanya orang-orang yang berkompeten," tuturnya. Menurutnya, secara desain kabinet Prabowo juga terkesan mengikuti pendahulunya, Presiden Joko Widodo dalam menentukan para pembantunya di kabinet. Pola lama yang pernah dilakukan Jokowi ini dinilai merupakan cara yang tepat untuk mengawali pemerintahan agar semuanya berjalan harmonis dan seimbang. &ldquo;Kebijakan Prabowo sangat bagus dalam memilih para menterinya. Pak Prabowo ingin di awal pemerintahannya, semua harmonis dan tidak ingin ada konflik," ucapnya. Dalle melanjutkan, dengan semua komposisi tersebut, pihaknya&nbsp;sangat optimistis kabinet Prabowo - Gibran mampu membawa kebaikan dan kesejahteraan bagi masyarakat. "Tentunya kami yakin kabinet Prabowo-Gibran ini membawa keberkahan untuk Indonesia jauh lebih maju," tutupnya.

Sekitar 108 tokoh dari kalangan politisi dan akademisi diprediksi akan masuk susunan kabinet Prabowo - Gibran.

Partai Berkarya Sebut Komposisi Kabinet Prabowo-Gibran Seimbang Antara Politisi dan Akademisi, Terkesan Mengikuti Pola Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/12/berkarya-1183080551.jpeg" alt="Partai Berkarya menyatakan dukungan untuk Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam kontestasi Pilpres 2024. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Partai Berkarya menyatakan dukungan untuk Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam kontestasi Pilpres 2024. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Partai Berkarya pimpinan Ketua Umum Muchdi Purwoprandjono secara resmi menyatakan dukungan kepada Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka. Deklarasi di sampaikan langsung di Kantor DPP Partai Berkarya, Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat (12/1). "Dihari yang baik ini dihadiri oleh kader dan elemen masyarakat, ulama, pemuda, emak emak, UMKM, pedagang kaki lima, tokoh masyarakat. Kami nyatakan dukungan kepada Capres Cawapres nomort urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka," kata Sekjen Partai Berkarya, Fauzan Rachmansyah dalam keterangan tertulisnya. Fauzan mengatakan, dukungan baru dideklarasikan menjelang masa akhir kampanye karena berbagai pertimbangan. Salah satunya dalam memilih pemimpin yang sesuai dengan kebutuhan rakyat. Partai Berkarya menjatuhkan pilihan kepada Prabowo-Gibran juga tidak lepas dari beberapa kali penyelenggaraan debat Capres dan Cawapres. Dalam debat, Partai Berkarya menilai Prabowo-Gibran menjadi pasangan yang paling menguasai permasalah dan pasangan yang paling menjunjung tinggi etika dalam berkomunikasi. "Setelah kita mengafirmasi diri sebagai swing voter dan undecided voters&nbsp;dan&nbsp;menerima masukan dari para kader, alhamdulillah kita nyatakan mendukung Capres 02," imbuhnya. Setelah menyatakan dukungannya, lanjut Fauzan, seluruh elemen Partai Berkarya akan bergerak dari pintu ke pintu untuk menyampaikan kemenangan Prabowo-Gibran. "Kita akan berjuang untuk Prabowo Gibran memenangkan di Pilpres 2024," katanya. Fauzan melanjutkan, dukungan kepada Prabowo-Gibran juga tidak lepas dari program keberlanjutan yang diusung pasangan ini. Menurutnya dengan gagasan keberlanjutan dari pemerintahan Joko Widodo, maka arah pembangunan bangsa akan semakin jelas. "Kita harus dukung keberlanjutan untuk kebaikan bangsa, kebaikan masyarakat Indonesia," imbuhnya. Dukungan terhadap pasangan Prabowo-Gibran juga diikuti oleh seluruh organisasi sayap partai dari Perempuan Partai Berkarya (PPB) dan Angkatan Muda Partai Berkarya (AMPB). Bendahara Umum Partai Berkarya Alkahfi Try Dalle juga menegaskan, Partai Berkarya siap memenangkan Prabowo Gibran. "Kami menginginkan suatu gerakan keberlanjutan yang saat ini sudah berjalan dengan baik, yang sudah sesuai dengan arah pemuda," katanya. &nbsp;

Partai Berkarya pimpinan Ketua Umum Muchdi Purwoprandjono secara resmi menyatakan dukungan kepada Prabowo-Gibran.

Partai Berkarya Nyatakan Dukungan untuk Prabowo-Gibran di Pilpres 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Partai-Berkarya-Daftar-ke-KPU_Salman-Toyibi-3.jpg" alt="Ketua Umum Partai Berkarya Mayjen TNI (Purn) Muchdi Purwoprandjono menerima cindera mata usai menyerahkan dokumen pendaftaran parpol peserta pemilu kepada Ketua KPU Hasyim Asy" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Berkarya Mayjen TNI (Purn) Muchdi Purwoprandjono menerima cindera mata usai menyerahkan dokumen pendaftaran parpol peserta pemilu kepada Ketua KPU Hasyim Asy</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Upaya Partai Berkarya yang meminta pelaksanaan Pemilu 2024 ditunda akhirnya kandas. Kemarin (15/6) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) menerima eksepsi atau nota keberatan dari KPU RI atas gugatan partai yang didirikan Tommy Soeharto itu. "Mengabulkan eksepsi kewenangan absolut dari tergugat. Menyatakan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara Nomor 219/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst," ungkap hakim ketua Bambang Sucipto, seperti dikutip dari putusan sela majelis hakim yang diunggah di e-Court PN Jakpus. Selain menerima eksepsi KPU, majelis juga menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 610 ribu. Sebelumnya, pada 4 April 2023, Partai Berkarya mendaftarkan gugatan perdata dengan kategori perbuatan melawan hukum di PN Jakpus. Dalam gugatannya, ada delapan poin petitum yang dituntut Berkarya. Di antaranya, meminta PN Jakpus menghukum KPU untuk menunda seluruh alur tahapan Pemilu 2024. Penundaan berlaku sampai hak Partai Berkarya sebagai peserta pemilu dipulihkan. Ketua KPU RI Hasyim Asy&rsquo;ari pun mengapresiasi putusan PN Jakpus. Dia menilai putusan itu menunjukkan mekanisme hukum yang dijalankan secara konsisten. Sebab, PN tidak berwenang menangani sengketa pemilu. (far/c18/hud)

Upaya Partai Berkarya yang meminta pelaksanaan Pemilu 2024 ditunda akhirnya kandas. Kemarin (15/6) PN Jakarta Pusat menerima eksepsi.

Gugatan Partai Berkarya Kandas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Guspardi-Gaus.jpg" alt="Anggota DPR RI Fraksi PAN, Guspardi Gaus . (DPR.go.id)" width="100%">
<figcaption>Anggota DPR RI Fraksi PAN, Guspardi Gaus . (DPR.go.id)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengapresiasi putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta yang mengabulkan upaya banding oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait gugatan Partai PRIMA dalam hal penundaan pemilu. Karena itu, tahapan Pemilu 2024 secara tegas tetap dilaksanakan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mari kita kawal bersama tahapan pemilu bisa terlaksana sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan pemilu berjalan tepat waktu pada 14 Februari 2024 mendatang. Ini adalah bentuk evaluasi dan koreksi yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi terhadap putusan Pengadilan Negeri," kata Guspardi Gaus kepada wartawan, Kamis (13/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sports/01559246/tekad-pulangkan-piala-sudirman-bawa-tiga-ganda-putra-terbaik">Tekad Pulangkan Piala Sudirman , Bawa Tiga Ganda Putra Terbaik</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Guspardi merasa lega karena Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusannya membatalkan putusan PN Jakpus. Hal ini telah sesuai dengan diprediksi oleh Komisi II DPR RI pada saat melakukan rapat kerja bersama Pemerintah dan penyelenggara pemilu beberapa waktu lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mudah-mudahan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ini bisa menjadi pembelajaran dan acuan bagi majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk tidak ragu-ragu menolak gugatan yang juga tengah diajukan oleh Partai Berkarya terkait proses sengketa dan admistrasi pemilu," tegas Guspardi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01559241/tak-terima-tetap-divonis-13-tahun-ricky-rizal-rizal-akan-kasasi">Tak Terima Tetap Divonis 13 Tahun, Ricky Rizal Rizal Akan Kasasi</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, Partai Berkarya mengajukan gugatan yang&nbsp;meminta PN Jakarta Pusat untuk menyatakan Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik cacat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalihnya, KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata.</div> Selain itu, Partai Berkarya meminta PN Jakarta Pusat menunda pelaksanaan Pemilu 2024 sampai penggugat dinyatakan sebagai partai politik. Berkarya juga meminta imbalan atas kerugian materiil dan imateriil sebesar Rp 240 miliar. Perinciannya, kerugian materiil Rp 215 miliar dan imateriil Rp 25 miliar. <div dir="auto">Sebelumnya, Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta mengabulkan gugatan banding yang diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terhadap Partai Rakyat Adil Makmur (Prima). Permohonan banding itu ditempuh, setelah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) memenangkan gugatan Partai Prima dan meminta KPU untuk menunda seluruh tahapan Pemilu 2024.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menerima permohonan banding pembanding/tergugat. Membatalkan putusan PN Jakpus. Mengabulkan eksepsi tergugat, PN Jakpus tidak berwenang mengadili perkara," tegas Ketua Majelis Hakim Sugeng Riyono membacakan putusan, Selasa (11/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/01559244/mikha-tambayong-ingin-ketemu-simple-man-penulis-thread-sewu-dino-di-twitter">Mikha Tambayong Ingin Ketemu Simple Man Penulis Thread 'Sewu Dino' di Twitter</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Majelis Hakim PT DKI Jakarta tidak sependapat dengan PN Jakarta Pusat. Sehingga, tahapan dan penyelenggaraan Pemilu 2024 tetap digelar sebagaimana mestinya.</div> </div> &nbsp;

"Mari kita kawal bersama tahapan pemilu bisa terlaksana sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan pemilu berjalan pada 14 Februari 2024,"

PT DKI Jakarta Batalkan Tunda Pemilu, DPR: PN Jakpus Harusnya Tak Ragu Tolak Gugatan Partai Berkarya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Partai-Berkarya-Daftar-ke-KPU_Salman-Toyibi-3.jpg" alt="Ketua Umum Partai Berkarya Mayjen TNI (Purn) Muchdi Purwoprandjono menerima cindera mata usai menyerahkan dokumen pendaftaran parpol peserta pemilu kepada Ketua KPU Hasyim Asy" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Berkarya Mayjen TNI (Purn) Muchdi Purwoprandjono menerima cindera mata usai menyerahkan dokumen pendaftaran parpol peserta pemilu kepada Ketua KPU Hasyim Asy</figcaption>
</figure> Tuntut Penundaan Pemilu JawaPos.com &ndash; Kekhawatiran adanya partai yang mengikuti langkah Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) untuk dapat ikut menjadi peserta Pemilu 2024 akhirnya bukan isapan jempol. Terbaru, Partai Beringin Karya (Berkarya) resmi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Permohonan itu dimasukkan ke PN Jakarta Pusat Selasa (4/4) lalu. Dalam permohonan nomor register 219/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst, Partai Berkarya menuding KPU melakukan perbuatan melawan hukum. Karena itu, Berkarya meminta PN Jakarta Pusat untuk menyatakan Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik cacat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalihnya, KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Selain itu, Berkarya meminta PN Jakarta Pusat menunda pelaksanaan Pemilu 2024 sampai penggugat dinyatakan sebagai partai politik. Berkarya juga meminta imbalan atas kerugian materiil dan imateriil sebesar Rp 240 miliar. Perinciannya, kerugian materiil Rp 215 miliar dan imateriil Rp 25 miliar. Dikutip dari situs resminya, Partai Berkarya didirikan pada 2 Mei 2016. Ketua umum Partai Berkarya yang pertama adalah Neneng Anjarwati Tuty. Dia menjabat periode 2016&ndash;2018. Lalu, kepemimpinan Neneng digantikan Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Anak mantan Presiden Soeharto itu menjadi ketua umum hingga 2020. Jabatan Tommy kemudian digantikan Mayjen TNI (Purn) Muchdi PR, mantan petinggi BIN. Berkarya menjadi salah satu parpol peserta Pemilu 2019. Berkarya meraih 2.902.495 suara. Dengan perolehan suara 2,09 persen itu, Berkarya tidak memenuhi ambang batas parlemen (parliamentary threshold) DPR. Namun, di beberapa daerah, mereka berhasil meraih kursi DPRD. Saat dikonfirmasi, Komisioner KPU RI Bidang Hukum Mochammad Afifuddin mengatakan, pihaknya sudah mendapat informasi gugatan Partai Berkarya. &rdquo;Cuma resminya belum dapat,&rdquo; ujarnya kemarin (5/4). Afif menyatakan, pihaknya siap melakukan perlawanan terhadap gugatan Berkarya itu dengan maksimal. Meski sebetulnya secara normatif PN tidak berwenang menangani kasus pemilu, segala kemungkinan bisa saja terjadi. Karena itu, pihaknya perlu melakukan antisipasi. &rdquo;Belajar dari pengalaman Partai Prima, tentu kami akan menyiapkan dengan lebih baik,&rdquo; imbuhnya. Sebelumnya, KPU memang mendapat kritik dari banyak pihak dalam kasus Prima. Termasuk dari Komisi II DPR. Dewan menyebut perlawanan tidak dilakukan maksimal oleh KPU. Mulai tidak menggunakan pengacara eksternal hingga tidak mendatangkan saksi yang menguatkan. Kali ini, Afif menegaskan hal serupa tidak akan terjadi. Dia akan bertindak serius demi memastikan tahapan pemilu tidak terganggu. &rdquo;Termasuk menggandeng kuasa hukum dan menyiapkan jawaban dan saksi jika diperlukan.&rdquo; (far/c18/hud)

Kekhawatiran adanya partai yang mengikuti langkah Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) untuk dapat ikut menjadi peserta Pemilu 2024 terbukti.

Ikuti Jejak Prima, Giliran Partai Berkarya Gugat KPU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ogah-disebut-mirip-golkar-partai-berkarya-ibaratkan-keranjang-telur_m_189831.jpeg" alt="Ketua Umum Partai Beringin Neneng A Tutty didampingi Sekjen Badaruddin Andi Picunang saat menyerahkan berkas kepada Ketua KPU Arief Budiman" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Beringin Neneng A Tutty didampingi Sekjen Badaruddin Andi Picunang saat menyerahkan berkas kepada Ketua KPU Arief Budiman</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah kader Partai Berkarya berpindah ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Mantan Sekjen Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang mengatakan, sejumlah kader partainya memutuskan untuk membantu partai yang dikomandoi Giring Ganesha itu agar lolos parlemen.  Sebelumnya, Partai Berkarya dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU untuk menjadi peserta pemilu 2024.  "Ibaratnya kami bedol desa ke PSI dengan mengawal, menjaga potensi suara dan kursi di basis Partai Beringin Karya (Berkarya) pada Pemilu 2019 untuk Pemilu 2024," ujar Andi, Jumat (3/3).  Andi merinci setidaknya ada 21 mantan pengurus Partai Berkarya yang bergabung ke PSI. Ia juga menyerukan agar para pendiri, pengurus dan anggota Berkarya lainnya bisa segera bergabung ke PSI.  "Soal antikorupsi dan anti-intoleransi menjadi salah satu visi misi PSI yang sejalan dengan partai kami sebelumnya," imbuhnya.  Andi menganggap PSI merupakan partai masa kini dan masa depan dan solid untuk memenangkan Pemilu 2024. Lebih lanjut, ia mengajak para senior dan kader di Partai Berkarya yang belum bergabung ke PSI agar turut mengikuti jejaknya.  "Kami mengimbau kepada pendiri, pengurus dan anggota Partai Berkarya lainnya yang belum bergabung ke PSI untuk gabung dan bergenggam tangan bersama putra putri bangsa yang beragam untuk menjadikan PSI sebagai partai pemenang Pemilu 2024. Bila belum gabung, minimal kita saling mendoakan dan tetap menjaga silahturahmi," kata Andi.

Karena Alasan Ini, Puluhan Kader Berkarya Pindah ke PSI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/banyak-akun-diretas-polisi-gerebek-rumah-remaja-19-tahun_c_273051.jpg" alt="Polisi menggeledah rumah remaja berusia 19 tahun dalam penyelidikan peretasan massal atas akun politisi, artis dan jurnalis Jerman" width="100%">
<figcaption>Polisi menggeledah rumah remaja berusia 19 tahun dalam penyelidikan peretasan massal atas akun politisi, artis dan jurnalis Jerman</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Berkarya, Badarudin Andi Picunang merespons pernyataan peretas Bjorka yang kembali menggaungkan nama Muchdi Purwopranjono yang kini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Berkarya, sebagai pembunuh aktivis HAM Munir Said Thalib. Andi Picunang membela pria yang karib disapa Muchdi PR itu tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Munir.  "Lima tahun lalu jelang Pemilu 2019 isu Munir ini mencuat, waktu itu menyorot kehadiran Pak Muchdi PR dan Polycarpus di Partai Berkarya. Selaku Sekjen, saat itu saya membantah dan pasang badan utamanya di media bahwa pengadilan dan secara hukum kedua tokoh tersebut sudah diperiksa dan menjalani proses, terbukti mereka sudah bebas secara hukum dan tidak terlibat," kata Andi Picunang dikonfirmasi, Minggu (11/9).  Menurut Andi, Muchdi PR sebagai warga negara Indonesia (WNI) mempunyai hak untuk dipilih dan memilih dalam kontestasi Pemilu. Kembali munculnya isu Muchdi PR jelang Pemilu 2024 pun dipertanyakan. Terlebih kini, Partai Berkarya tidak lolos verifikasi administrasi oleh KPU sebagai partai politik peserta Pemilu 2024.  "Partai kami, Partai Berkarya lagi disorot karena tidak lolos pendaftaran di KPU saat ini dan adanya dinamika internal tak kunjung usai. Kader lagi galau menunggu kepastian dan Ketum kami lagi berjuang bagaimana partai ini bisa eksis di Pemilu 2024," beber Andi.  Meski demikian, Andi menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum terkait dugaan keterlibatan Muchdi PR dalam kasus pembunuhan aktivis HAM Munir. Terlebih, Muchdi PR telah diadili dalam kasus tersebut.  Dia pun mempertanyakan, kembali mencuatnya isu tersebut ke permukaan publik. Bahkan, dia menduga ada niat dibalik ungkapan peretas Bjorka.  "Adanya hacker Bjorka membuka ke publik lagi pasti ada niat di balik itu. Entah mau menutupi isu terupdate sekarang atau sekedar isu jelang Pemilu lima tahunan. Wallahu alam," cetus Andi.  Sebelumnya, hacker Bjorka dalam akun Twitter miliknya @bjorkanism merilis informasi yang diklaim sebagai hasil retasan terbaru, terkait dalang pembunuh Munir Said Thalib. Hal itu diungkap dalam situs yang disematkan dalam cuitan yang berjudul 'Who Killed This Good Man? atau diartikan dengan Siapa Pembunuh Orang Baik ini?'.  "Saya akan memberitahu anda sebuah nama jika anda bertanya, siapa sosok dibalik kematian Munir. Dia adalah Muchdi Purwopranjono yang saat ini duduk sebagai ketua umum Partai Berkarya," tulis Bjorka.  Bjorka lalu merinci data diri dari Muchdi PR, mulai dari nomor ponsel, alamat rumah, hingga nomor vaksin Covid-19 yang pernah diikuti yang bersangkutan.  Bjorka kemudian mengurai, bagaimana Muchdi menjadi dalang atas kematian Munir. Menurut peretas yang digadang asal Polandia ini, Muchdi yang kala itu menjabat sebagai Kepala Deputi V Badan Intelijen Negara (BIN) tahun 2003 merasa gerah dengan tindak tanduk Munir sebagai aktivis HAM.

Hacker Bjorka Buka Data Muchdi PR, Berkarya: Ada Niat di Balik Itu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Partai-Berkarya-Daftar-ke-KPU_Salman-Toyibi-3.jpg" alt="Ketua Umum Partai Berkarya Mayjen TNI (Purn) Muchdi Purwoprandjono menerima cindera mata usai menyerahkan dokumen pendaftaran parpol peserta pemilu kepada Ketua KPU Hasyim Asy" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Berkarya Mayjen TNI (Purn) Muchdi Purwoprandjono menerima cindera mata usai menyerahkan dokumen pendaftaran parpol peserta pemilu kepada Ketua KPU Hasyim Asy</figcaption>
</figure>JawaPos.com - <a href="https://www.jawapos.com/tag/partai-berkarya/">Partai Berkarya</a> yang dipimpin Muchdi Purwoprandjono akan menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Bawaslu. Gugatan ini terkait gugurnya Partai Berkarya di tahapan pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2024.  Tidak lolosnya Partai Berkarya pada tahapan pendaftaran di KPU karena tidak memenuhi kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan. Sehingga tidak dilanjutkan ke tahap verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.  "Kita akan gugat KPU ke Bawaslu, segera, dalam Minggu ini," kata Sekjen Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang kepada wartawan, Kamis (18/8).  Andi mengakui, pihaknya tidak menggunakan waktu yang diberikan KPU untuk segera menyertakan dokumen pendaftaran parpol peserta Pemilu. Namun, ini tidak terlepas dari dinamika internal Partai Berkarya yang tidak berhenti.  "Masih ada upaya untuk bisa menerima pendaftaran melalui cara menggugat KPU lewat Bawaslu. Tipis harapan tapi kita coba saja," ucap Andi.  Andi mengatakan, pada Pemilu 2019, Partai Berkarya lolos sebagai peserta pemilu juga sempat menggugat KPU karena dinyatakan tidak lolos tahapan verifikasi administrasi. Saat itu, Bawaslu mengabulkan gugatan Partai Berkarya sehingga akhirnya lolos tahapan verifikasi administrasi dan langsung ke tahapan verifikasi faktual.  "Kalau saat ini, baru daftar sudah gugur tapi kita coba, semoga dapat kesempatan untuk lanjut proses verifikasi administrasi. Walaupun sudah banyak pengurus daerah yang sudah down/kecewa dan lompat partai lain," pungkas Andi.  Selain Berkarya, terdapat 15 parpol yang dokumennya tidak lengkap pada tahapan pendaftaran calon peserta Pemilu 2024. Ke-15 parpol itu yakni, Partai Demokrasi Republik Indonesia, Partai Kedaulatan Rakyat (PKR), Partai Indonesia Bangkit Bersatu (Partai IBU), Partai Pelita, Partai Karya Republik (Pakar), Partai Pemersatu Bangsa (PPB), Partai Bhinneka Indonesia (PBI), Partai Pandu Bangsa, Partai Pergerakan Kebangkitan Desa (Perkasa), Partai Negeri Daulat Indonesia atau (Pandai), Partai Masyumi, Partai Damai Kasih Bangsa (PDKB), Partai Kongres, Partai Kedaulatan serta Partai Reformasi.

Gugur di Tahap Pendaftaran, Partai Berkarya Akan Gugat KPU ke Bawaslu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Tommy-Soeharto_MIFTAHULHAYAT-7.jpg" alt="Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto saat berada di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa (19/11/2019). FOTO: MIFTAHULHAYAT/ JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto saat berada di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa (19/11/2019). FOTO: MIFTAHULHAYAT/ JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi yang diajukan oleh Muchdi Purwoopranjono alias Muchdi Pr dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly terkait dengan kepengurusan Partai Beringin Karya atau Berkarya.  Dengan demikian adanya putusan MA ini mengalahkan dua putusan sebelumnya, yakni di PTTUN dan PTUN yang dimenangkan oleh Partai Berkarya kubu Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto.  "Kabul kasasi, Batal Judex Facti (PTUN Jakarta dan PT TUN Jakarta), adili sendiri: gugatan tidak diterima," petikan putusan MAdikutip dari situs kepaniteraan MA Selasa (29/3).  Putusan itu dijatuhkan pada Selasa, 22 Maret 2022. Perkara ini diadili oleh ketua majelis Irfan Fachruddin dengan hakim anggota masing-masing Yosran dan Is Sudaryono.  Sementara, konflik di tubuh Partai Berkarya terjadi sejak Juli 2020. Sejumlah pengurus Partai Berkarya menggelar Munaslub untu melengserkan Tommy Soeharto dari posisi ketua umum, dan Priyo Budi Santoso selaku sekretaris jenderal.  Kala itu, keputusan Munaslub tersebut menetapkan Muchdi Pr sebagai ketua umum dan Badaruddin Andi Picunang sebagai sekretaris jenderal Partai Berkarya.  Setelah itu, Muchdi Pr pun mendaftarkan Sukat Keputusan (SK) terkait kepengurusan baru Partai Berkarya, yang tidak lagi dijabat oleh Tommy Soeharto selaku ketua umum. Kemudian permohonan tersebut disetujui oleh Menkumham Yasonna H Loly dengan penerbitan SK terkait perubahan struktur kepengurusan pimpinan pusat Partai Berkarya periode 2020-2025.  Kala itu, Yasonna Laoly membuat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-16.AH.11.0l Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Beringin Karya (Berkarya) tertanggal 30 Juli 2020 dan Keputusan Menkumham Nomor M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya Periode 2020-2025 tertanggal 30 Juli 2020.  Dalam SK yang disahkan oleh Kemenkumham tersebut nama Muchdi Pr tercatat sebagai ketua umum dan Badaruddin Andi Picunang selaku sekretaris jenderal. Sementara posisi Tommy Soeharto sebagai ketua dewan pembina.  Merasa tidak terima adanya penerbitkan SK kepengurusan baru Partai Berkarya tersebut, pada Februari 2021 akhirnya kubu Tommy Soeharto mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta.  Kala itu majelis hakim memutuskan mengabulkan gugatan 'Putra Cendana' tersebut terhadap tergugat Menkumham Yasonna H Laoly terkait SK kepengurusan.

MA Kabulkan Kasasi Muchdi Pr, Tommy Soeharto Dinyatakan Kalah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#partai berkarya

Berita Terkini