<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/partai-aceh-tolak-rencana-bpkh-ri-kelola-tanah-wakaf-di-makkah_m_195681.jpeg" alt="Juru Bicara Partai Aceh (PA) Syardani M Syarif" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara Partai Aceh (PA) Syardani M Syarif</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) RI berinvestasi dengan pengelolaan tanah wakaf milik Aceh di Arab Saudi mendapat penolakan dari masyarakat dan elemen di Aceh. Salah satunya datang dari Partai Aceh (PA). Juru Bicara Partai Aceh (PA) Syardani M Syarif mengatakan, tanah wakaf (Baitul Asyi) milik Aceh di Makkah, Arab Saudi, diikrarkan Habib Abdurrahman atau Habib Bugak Asyi pada 1224 Hijriah atau 1809 Masehi di hadapan Hakim Mahkamah Syariah Makkah. Statusnya adalah Waqaf Muqayyad (waqaf bersyarat) dan bukan Waqaf Mutlaq. "Artinya diwaqafkan untuk seluruh Rakyat Kerajaan Aceh Darussalam hingga hari kiamat yang tidak bisa berpindah tangan kepada siapa pun kepemilikannya dan pengelolaannya. (Karena) sudah ditentukan sendiri oleh Habib Bugak dalam ikrar tersebut," kata Syardani M Syarif dihubungi JawaPos.com, Selasa (13/2). Syardani menegaskan, hingga kini tanah wakaf Aceh tersebut secara sah masih milik rakyat Aceh. Sehingga kepemilikkan itu tidak bisa dialihkan kepada siapa pun selagi masih ada rakyat Aceh. "Partai Aceh menolak tegas rencana BPKH RI untuk mengambil alih pengelolaan tanah waqaf Aceh di Arab Saudi," tegas pria yang akrab disapa Teungku Jamaica ini. Dia menjelaskan, tanah wakaf yang berasal dari sebuah rumah di depan Ka'bah ini sudah berkembang menjadi beberapa buah hotel dan apartemen yang mampu menampung sedikitnya 12 ribu jamaah. Total asetnya diperkirakan sekitar Rp 3 ratus juta Riyal atau mencapai Rp 1 triliun lebih. "Selama ini Baitul Asyi tersebut dikelola dengan baik oleh Nadzir Waqaf Habib Bugak dan tidak ada permasalahan apapun. Partai Aceh bersama rakyat Aceh akan berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan hak Rakyat Aceh tersebut," tegasnya. Partai Aceh kata dia, meminta Pemerintah Indonesia untuk meninjau kembali rencana BPKH RI untuk mengambil alih pengelolaan tanah wakaf yang selama ini telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Aceh. Apalagi sejak 2017 lalu, jamaah haji asal Aceh yang berangkat ke tanah suci mendapat hasil pendapatan hasil pengelolaan tanah wakaf sebesar 1.200 Riyal dan Rp 4 juta per jamaah. "Meminta kepada Pemerintah RI agar tidak mengganggu aset milik Rakyat Aceh di manapun berada," imbuhnya. Diberitakan sebelumnya, Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Aceh Mulyadi Nurdin mengatakan, Pemerintah Aceh akan mengkaji ihwal rencana pengelolaan tanah wakaf Aceh di Arab Saudi itu. Karena pengelolaan tanah dan aset wakaf Baitul Asyi yang dimaksud sudah ada akadnya dan tercatat di kerajaan Arab Saudi. "Bahwa pengelolaannya adalah untuk kemaslahatan jamaah haji asal Aceh. Atas dasar akad itulah, setiap tahun jamaah haji asal Aceh mendapat biaya dari pengelola wakaf tersebut," kata Mulyadi kepada, Senin (12/3). Mulyadi menilai, atas dasar itu pula Pemerintah Indonesia melalui ini BPKH harus menghormati dan menjaga akad yang telah diberikan kepada Aceh. Apalagi sejauh ini, pengelolaannya sudah berjalan baik dan bagus. "Yang paling penting tidak melenceng dari akad pemberi wakaf itu sendiri, yaitu untuk kemaslahatan jamaah asal aceh," ujarnya.

Partai Aceh Tolak Rencana BPKH RI Kelola Tanah Wakaf di Makkah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/prihatin-terhadap-nasib-janda-mantan-kombatan-kibarkan-bendera-gam_m_151539.jpeg" alt="Personel Polres Aceh Jaya memperlihatkan Bendera Bintang Bulang yang disita dari rumah mantan Kombatan GAM, Hamdan Cukhop, Aceh Jaya." width="100%">
<figcaption>Personel Polres Aceh Jaya memperlihatkan Bendera Bintang Bulang yang disita dari rumah mantan Kombatan GAM, Hamdan Cukhop, Aceh Jaya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Semenjak konflik di Aceh sudah mereda, para mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sudah bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk membangun tanah air. Sayangnya beberapa mantan kombatan GAM merasa kecewa dengan rekannya yang telah berada di legislatif Kabupaten Aceh Jaya. Mantan kombatan yang berada di legislatif itu seakan-akan telah melupakan nasib saudaranya sepenanggungan dulu. Terutama pada janda dan anak-anak. Akibatnya Hamdan Cukhop, seorang mantan kombatan mengibarkan bendera bulan bintang atau GAM di perkarangan rumahnya di Gampong Baro Sayeng Kecamatan Setia Bakti. Dia menilai, rekan-rekannya di legislatif kurang peduli terhadap para janda dan anak yatim korban konflik. Dia menyebut para politisi Partai Aceh (PA) di parlemen telah lupa penderitaan saat konflik. Padahal telah menguasai 11 kursi di parlemen, namun saat peringatan perdamaian MoU Helsinki tidak menggelar kegiatan. "Terutama pada anggota DPRK yang telah menduduki kursi jabatan di dewan, kenapa tidak melakukan santunan pada anak yatim piatu yang merupakan anak-anak korban konflik serta para janda yang telah kehilangan suaminya di masa konflik," jelasnya, sebagaimana dilansir Rakyat Aceh (Jawa Pos Group), Kamis (17/8). Dia memastikan, selain kecewa kepada anggota DPRK setempat, pengibaran bendera dilakukan untuk memperingati 12 tahun perdamaian Aceh. Sejak dikibarkan pukul 8.30 WIB, bendera sempat bertahan hingga empat jam. Pasalnya, polisi dan TNI datang dan menurunkan bendera tersebut. Hamdan pun diboyong ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Kapolres Aceh Jaya, AKBP Eko Purwanto menjelaskan, bendera bulan bintang belum boleh dikibarkan. Sebab itu, pihaknya melakukan penyitaan dan meminta keterangan Hamdan. "Kami sangat berharap pada semua pihak untuk menahan diri agar bendera tersebut tidak dikibarkan," tegasnya.

Prihatin Terhadap Nasib Janda, Mantan Kombatan Kibarkan Bendera GAM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/68366_87545_Bendera-Partai-Aceh.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com IDI - Menjelang Milad GAM ke 30, aparat kepolisian dan TNI mewaspadai warga di Aceh agar tidak menyertai perayaan itu dengan tindakan pidana. Agar hal itu tidak terjadi, Kapolres, Dandim dan Kajari Aceh Timur menemui mantan pentolan GAM yang kini menjadi petinggi di Partai Aceh (PA). Kini para pentolan itu juga sedang mengikuti Pilkada di Aceh Timur. Mereka yakni temui pimpinan Partai Aceh dan tim pemenangan calon bupati dan wakil bupati Aceh Timur, Ridwan Abubakar (Nek Tu) dan Tgk Abdul Rani (Polem). AKBP Rudi Purwiyanto, pihaknya sengaja melakukan kunjungan ke petinggi Partai Aceh (PA), Hasballah Bin HM Taib. Kunjungan rombongan itu untuk meminta kerjasamanya agar dalam pelaksanaan Milad GAM tetap memprioritaskan keamanan dan ketertiban. &quot;Hal ini sangat penting, karena dalam perayaan milad GAM ada kalanya dibarengi dengan tindak pidana lainya, seperti penggunaan senjata api (senpi) ilegal,&quot; ujar AKBP Rudi dilansir Rakyat Aceh (Jawa Pos Group), Sabtu (3/12). Baginya, TNI dan Polri mempersilakan masyarakat Aceh Timur melaksanakan Milad GAM, namun tetap menjaga Kamtibmas di wilayah masing-masing. Selain itu, jelang pelaksanaan Milad aparat kepolisian bersama TNI akan meningkatkan pengamanan wilayah. &quot;Polisi dibantu TNI akan melakukan patroli dan razia gabungan di jalan raya sebagai upaya mengantisipasi gangguan Kamtibmas yang menggunakan senpi ilegal,&quot; sebutnya. Rudi menyebutkan, segala kemungkinan bisa saja terjadi. Sebab itu, pihaknya melakukan antisipasi. Apalagi kedua tokoh Aceh Timur itu, merupakan mantan kombatan yang sama-sama memiliki tim yang solid. &quot;Harapan terbesar tidak ada tindak pidana apapun yang terjadi disaat Milad GAM berlangsung sampai dengan selesainya pemilihan kepala daerah nantinya,&quot; harap Kapolres. (mag-71/mai/iil/JPG)

Polisi Minta Perayaan Milad GAM Jangan Dibarengi Tindak Pidana

partai aceh

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#partai aceh

Berita Terkini

Partai Aceh Tolak Rencana BPKH RI Kelola Tanah Wakaf di Makkah

Prihatin Terhadap Nasib Janda, Mantan Kombatan Kibarkan Bendera GAM

Polisi Minta Perayaan Milad GAM Jangan Dibarengi Tindak Pidana

Download Aplikasi JawaPos.com