<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/KPU-JELANG-PENETAPAN-PARPOL_MIFTAHUL-HAYAT-3.jpg" alt="Pekerja saat membangun tenda untuk acara penetapan partai politik di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa (13/12/2022).KPU akan melaksanakan rapat pleno secara terbuka pada 14 Desember mendatang. Berdasarkan jadwal tahapan Pemilu 2024 dalam" width="100%">
<figcaption>Pekerja saat membangun tenda untuk acara penetapan partai politik di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa (13/12/2022).KPU akan melaksanakan rapat pleno secara terbuka pada 14 Desember mendatang. Berdasarkan jadwal tahapan Pemilu 2024 dalam</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan 17 partai politik nasional menjadi peserta Pemilu 2024. Hal ini berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan faktual yang telah dilakukan KPU RI.  "Menetapkan 17 partai politik memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum," kata Ketua KPU Hasyim Asy'ari di kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (14/12).  KPU juga telah melakukan pengundian nomor urut parpol peserta Pemilu 2024, yang digelar pada Rabu (14/12) lalu. Masing-masing elite dari 17 parpol itu turut hadir dalam acara pengundian nomor urut.  Namun, sembilan dari delapan parpol di parlemen tetap menggunakan nomor urut lama atau tetap seperti Pemilu 2019. Hanya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang memilih nomor urut baru untuk mengikuti Pemilu 2024.  Sejatinya terdapat 18 partai politik yang memenuhi syarat administrasi. Namun, dalam proses verifikasi faktual, Partai Ummat yang merupakan besutan dari mantan Ketua MPR RI Amien Rais gagal untuk menjadi peserta Pemilu 2024.  Gagalnya Partai Ummat menjadi Peserta Pemilu, karena tidak mampu memenuhi syarat minimal 17 wilayah kepengurusan di Nusa Tenggara Timur (NTT). Sebab, hanya tercatat memenuhi syarat di 12 wilayah kepengurusan.  Sementara di Sulawesi Utara, Partai Ummat juga diyatakan tidak memenuhi syarat, karena dari syarat minimal 11 wilayah, yang dipenuhi hanya sebanyak satu wilayah kepengurusan. Jika mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, parpol peserta Pemilu harus lolos 100 persen verifikasi di seluruh provinsi Indonesia.  Wakil Ketua Umum Partai Ummat Nazaruddin menegaskan, pihaknya akan mengajukan gugatan ke Bawaslu RI terkait hasil rekapitulasi verifikasi KPU RI. Dia menegaskan, hasil rekapitulasi tersebut tidak sesuai dengan data yang dimiliki Partai Ummat.  "Kita akan menempuh mekanisme yang ada dengan mengajukn gugatan ke Bawaslu," kata Nazaruddin di kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (14/12).  Partai Ummat keberatan atas hasil rekapitulasi verifikasi faktual tersebut, yakni tidak lolos karena tidak memenuhi syarat di dua provinsi yakni di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Utara. Menurutnya, hasil verifikasi faktual perbaikan itu tidak sesuai dengan data yang dimiliki partai.  "Hasil rekapitulasi di dua provinsi itu tidak sesuai dengan data yang dimiliki," tegas Nazaruddin.  Selain itu, Nazaruddin mengaku pihaknya mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari KPU dalam proses perbaikan peserta Pemilu 2024. Dia mengaku dipersulit oleh pihak KPU.  "Kami juga merasa mendapatkan perlakuan yang sifatnya itu dipersulit oleh penyelenggara pemilu di beberapa kabupaten, bahkan kami juga mempunyai data bahwa ada manipulasi dalam artian data keanggotaan dari partai kami, itu kemudian diberikan ke partai yang lain," ungkap Nazaruddin.  KPU Diterpa Isu Loloskan 3 Parpol Baru  Dalam sebuah rekaman video, salah seorang anggota KPUD mengaku mendapat ancaman dari komisioner KPU RI untuk meloloskan tiga parpol. Adapun ketiga parpol itu di antaranya, Partai Gelora, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) dan Partai Garuda sebagai peserta Pemilu 2024. Diduga, ancaman itu terjadi setelah ada instruksi dari Komisioner KPU RI dalam rapat konsolidasi nasional dengan KPUD seluruh Indonesia di Ancol, Jakarta.  "Salah satu anggota KPU RI mengatakan ini adalah arahan yang harus dilaksanakan. Atau nanti akan dimasukkan ke rumah sakit," ucap salah salah seorang komisioner KPUD yang enggan disebut namanya itu.  Menurut saksi tersebut, Idham dalam forum resmi itu tak menyebutkan spesifik instruksi tersebut. Dia hanya menyebut bahwa instruksi itu telah disampaikan KPU provinsi.  Namun, dirinya tidak mengerti maksud rumah sakit yang disampaikan Idham. Tetapi, arahan itu menurut saksi disampaikan tidak dalam konteks candaan.  "Kita diperintahkan untuk meng-MS-kan [meloloskan] semua, kabupaten/kota ini di kabupaten/kota walaupun mereka tidak memenuhi syarat," papar saksi.  Selain mengancam bakal mengirim petugas KPUD ke rumah sakit, kata dia, Idham juga mempersilakan anggota KPU daerah keluar jika tidak mengikuti instruksi pusat dan provinsi.  "Bahasa yang disampaikan pimpinan kami di provinsi bagi yang tidak ikut silakan keluar barisan. Keluar gerbong. Maknanya disuruh mundur atau bagi yang satu diharap bisa bergabung lagi di periode berikutnya," bebernya.  Anggota KPU RI Idham Holik mengungkapkan, arahan itu disampaikan dalam konteks agar KPU di daerah melaksanakan instruksi sesuai Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan KPU RI.  "Konteksnya itu siapa yang tidak tegak lurus maksudnya tidak disiplin melaksanakan SE. itu dan ada SE-nya. Tidak ada konteks memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat," tegas Idham kepada wartawan, Jumat (23/12).  Bahkan, buntut dari hal itu, Idham dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait dugaan intimidasi KPUD. Idham menegaskan, dirinya tidak pernah mengancam KUPD jika tidak menuruti arahannya.  "Itu konteksnya jokes, bayangin masa di depan ribuan orang saya intimidasi, kalau intimidasi interpeson ya kan? Pertanyaannya, sebodoh itukah? Ini ada videonya," pungkas Idham.  Isu Curang  Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI diterpa isu kecurangan jelang pengumuman penetapan calon partai politik peserta Pemilu 2024, Rabu (14/12) malam. Sejumlah mantan penyelenggara Pemilu mengungkapkan kekecewaan terkait munculnya dugaan kecurangan tersebut.  Anggota KPU periode 2001-2007 Prof Ramlan Surbakti mempertanyakan sikap KPU RI yang dinilai tertutup dalam proses verifikasi faktual parpol peserta Pemilu 2024.  Ramlan menegaskan, KPU sebagai penyelenggara Pemilu seharusnya menjalankan empat prinsip dalam menyelenggarakan proses pesta demokrasi. Keempat prinsip itu yakni, jujur, akurat, transparan dan akuntabel.  “Sekarang kita lihat tahapan pendaftaran peserta Pemilu telah muncul laporan kekecewaan. Berarti sudah timbul keraguan, timbul pertanyaan keraguan dari masyarakat terhadap proses kerja KPU,” kata Ramlan dalam siaran daring, Rabu (14/12).  “Semestinya keraguan ini tidak akan muncul apabila KPU transparan dan akuntabel,” sambungnya.  Ramlan juga menyatakan, KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu seharusnya bisa transparan dalam melakukan proses verifikasi faktual partai politik. Terlebih, Indonesia menganut prinsip demokrasi dalam menjalankan roda pemerintahan.  “Transparan lebih enak diucapkan, kalau transparan itu enggak ada yang dirahasiakan. Apa yang dikerjakan oleh KPU, proses maupun hasilnya diketahui. Sekarang saya dengar ini verifikasi faktual itu akan melanggar UU. Saya baru dengar keanggotaan partai itu rahasia itu darimana?,” cetus Ramlan.  Ramlan mengaku, pihaknya sempat menghubungi langsung Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari terkit munculnya dugaan kecurangan dalam proses verifikasi faktual parpol peserta Pemilu 2024. Dalam kesempatan itu, kata Ramlan, Hasyim menegaskan pihaknya bekerja dengan melaksanakan prinsip kesetaraan dan prinsip akuntabilitas.  “Sekarang kalau KPU menjalankan akuntabilitas, maka akuntabilitas itu artinya apa? Ada dua mcam akuntabilitas politik dan akuntabilitas hukum, akuntabilitas politik ini pertanyaan dari KPUD Kabupaten/Kota harus dijawab oleh KPU RI, dijawab terang benderang tatap muka, tidak hanya anggota KPU, tetapi juga teman-temam LSM, itu harus di adu data dengan KPU,” tegasnya.  Sementara itu, Anggota DKPP periode 2012-2017 Prof Valina Subekti mengaku terkejut terkait munculnya isu kecurangan di tubuh KPU. Dia merasa prihatin terkait munculnya isu tersebut.  “Tentu saya sangat prihatin, menjadi catatan buruk jika benar ini terjadi dan ini menjadi tugas kita bersama supaya tahapan Pemilu berjalan sesuai asas-asas penyelenggara Pemilu yang adil, jujur dan demokratis,” tegas Valina.  Valina pun menegaskan, jajaran KPU seharusnya bekerja secara demokratis. Hal ini diatur dalam konstitusi bahwa penhelenggaraan Pemilu dilakukan secara demokratis.  “Sebenarnya sudah diatur di dalam konstitusi kita di Bab 7 B, Pasal 27E dikatakan disitu asas-asas mengenai pemilihan yang demokratik,” ucap Valina.  Oleh karena itu, Valina meminta KPU bekerja berlandaskan aturan tersebut. Jika KPU sebagai penyelenggara Pemilu sudah berbuat curang, ke depan masyarakat akan sulit percaya terhadap pesta demokrasi.  “Apabila ini tidak dilakukan, proses hasil pemilu kita akan mengundang pertanyaan, akan tidak dipercaya. Apabila ada trust, ini berbahaya akan mempengaruhi kualitas demokrasi,” pungkas Valina.  Berikut parpol peserta Pemilu 2024 beserta nomor urutnya:  1. PKB 2. Gerindra 3. PDIP 4. Golkar 5. NasDem 6. Partai Buruh 7. Partai Gelora 8. PKS 9. PKN 10. Hanura 11. Partai Garuda 12. PAN 13. Partai Bulan Bintang 14. Partai Demokrat 15. PSI 16. Perindo 17. PPP  KPU juga turut menetapkan enam parpol lokal Aceh yang mengikuti Pemilu 2024. Keenam parpol lokal Aceh beserta nomor urutnya di antaranya:  18. Partai Nangroe Aceh 19. Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa 20. Partai Darul Aceh 21. Partai Aceh 22. Partai Adil Sejahtera (PAS) Aceh 23. Partai Solidaritas Independen Rakyat (SIRA) Indonesia.  &nbsp;

Kaleidoskop: 17 Parpol Peserta Pemilu 2024 dan Derasnya Isu KPU Curang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/image-6-3.jpg" alt="Wapres Ma" width="100%">
<figcaption>Wapres Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut partai politik yang tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2024 tidak perlu menuduh atau menyalahkan siapa pun atas kegagalannya. Menurut Ma'ruf Amin, partai yang tidak lolos menjadi peserta pemilu sudah memiliki takdir atau "garis tangan" karena tidak melengkapi persyaratan verifikasi dengan baik. "Kalau tidak lolos berarti memang tidak didukung oleh cukup (persyaratan). Jadi, tidak perlu menyalahkan siapa-siapa, karena sudah garis tangannya begitu, garis tangan namanya itu," kata Ma'ruf Amin di Nusa Dua, Bali, Jumat, (23/12). Ma'ruf Amin mengatakan, hal itu guna menanggapi adanya pihak yang kerap menuding Istana mengintervensi proses pemilu di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Presiden Joko Widodo juga menyinggung hal serupa saat menghadiri HUT Partai Hanura di Jakarta, Rabu (21/12). Ma'ruf Amin juga mengatakan, seluruh partai politik seharusnya dapat berjalan di atas aturan yang ada dan melengkapi persyaratan sesuai aturan agar bisa lolos menjadi peserta pemilu. Apabila partai politik tidak puas dengan hasil yang ditetapkan KPU selaku penyelenggara pemilu, maka partai tersebut bisa melakukan gugatan melalui lembaga yang ditunjuk. "Kita kan sudah melakukan pemilu, pilpres, pileg, ini kan bukan satu kali, sudah beberapa kali, sudah ada aturan mainnya, seharusnya kita ya berjalan di atas aturan. Oleh karena itu, menurut saya, itu seharusnya kita berjalan di atas aturan itu dan tidak perlu kemudian, ketika misalnya tersingkirkan, tidak lolos, kemudian dia menuduh ada pihak-pihak. Seharusnya dia melengkapi sesuai dengan aturan," jelasnya. Sebelumnya Jokowi mengaku tahu ada sejumlah pihak yang menuduh dirinya ikut campur tangan dalam proses verifikasi partai politik (parpol) menjadi calon peserta Pemilu Serentak 2024. "Paling enak itu memang mengambinghitamkan, menuduh presiden, Istana, Jokowi; paling enak itu. Paling mudah dan paling enak," kata Jokowi saat memberikan sambutan dalam HUT Ke-16 Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di Jakarta, Rabu. Untuk diketahui, KPU pada 14 Desember 2022 telah menetapkan 17 parpol memenuhi syarat untuk lolos tahapan verifikasi faktual sehingga berhak menjadi peserta Pemilu 2024.

Wapres Ma'ruf: Parpol yang Tidak Lolos Sudah Garis Tangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/ummat.jpg" alt="Logo Partai Ummat (foto: Dok Instagram Partai Ummat)" width="100%">
<figcaption>Logo Partai Ummat (foto: Dok Instagram Partai Ummat)</figcaption>
</figure>Telusuri Isu Manipulasi Data, KPU Juga Respons Somasi KPUD  JawaPos.com – Partai Ummat secara resmi menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kemarin (16/12) mereka mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di Jakarta bersama tim kuasa hukum.  Partai yang gagal menjadi peserta pemilu itu membawa serta 6 ribu bukti. Seluruhnya digunakan untuk menggugat penetapan peserta Pemilihan Umum (Pemilu Serentak) 2024.  Denny Indrayana sebagai kuasa hukum Partai Ummat menyatakan bahwa keputusan KPU yang tidak meloloskan kliennya tidak tepat.  ”Karena itu, kami menggunakan hak konstitusional untuk mengajukan keberatan,” ungkapnya kepada awak media.  Denny memastikan, gugatan yang diajukan ke Bawaslu oleh Partai Ummat sudah dilengkapi bukti-bukti kuat. Meski demikian, sampai kemarin pihaknya belum bisa menyampaikan bukti-bukti tersebut kepada publik.  ”Apa saja buktinya, tunggu tanggal mainnya,” ujar dia.  Yang jelas, bukti-bukti itu sudah diserahkan kepada Bawaslu dalam bentuk dokumen digital. Semuanya tersimpan dalam 16 flash disk. ”Flash disk itu mewakili lebih dari 6 ribu alat bukti,” tambahnya.  Dari seluruh parpol yang menjalani verifikasi faktual, hanya Partai Ummat yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU. Mereka gagal memenuhi syarat di Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara. Itu pula yang mendasari KPU tidak meloloskan partai besutan Amien Rais tersebut untuk ikut serta sebagai peserta Pemilu Serentak 2024.  Terpisah, Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan Internal KPU M. Afifuddin menyatakan bahwa pihaknya bakal menelusuri isu manipulasi data verifikasi faktual parpol calon peserta pemilu. Dia memastikan bahwa pihaknya selalu melaksanakan tugas secara profesional.  Tugas-tugas itu dikerjakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Karena itu, isu manipulasi data dalam verifikasi faktual dipastikan bakal ditelusuri. Pada saat yang sama, penetapan partai dan pengambilan nomor urut juga dijalankan.  Afif memastikan bahwa pendalaman atas informasi yang beredar juga dilakukan di internal KPU. Termasuk yang terkait dengan somasi. Somasi disampaikan perwakilan KPU daerah (KPUD) kepada KPU pusat atas dasar dugaan intimidasi dalam verifikasi faktual partai politik.  ”Kami di divisi hukum dan pengawasan melacak di mana lokus dan fokus soal teman-teman yang menyampaikan somasi,” terang pria yang pernah bertugas di Bawaslu tersebut.  Sementara itu, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan, isu manipulasi data harus dibuktikan lebih dulu. Terlebih, bukti-bukti terkait isu tersebut belum ada. Adanya temuan pelanggaran dalam tahapan pemilu yang sudah berjalan, kata dia, tidak serta-merta bisa dikatakan manipulasi data. ”Kami sudah press conference dan ada temuan pelanggaran. Tapi, kalau untuk bilang manipulasi (data), itu hal yang berbeda,” katanya.

Partai Ummat Gugat KPU, Sertakan 6 Ribu Lebih Bukti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Ketua-Majelis-Syuro-Partai-Ummat-Amien-Rais-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) membacakan hasil rekapitulasi verifikasi terhadap 18 partai politik, calon peserta Pemilu 2024. Pembacaan itu dilakukan dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi nasional hasil verifikasi parpol calon peserta Pemilu 2024 di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/12).  Dari 18 parpol yang mengikuti tahapan verifikasi, hanya ada satu parpol yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS), yakni Partai Ummat. Sebab, partai besutan Amien Rais itu tidak memenuhi syarat pada dua provinsi.  Hasil rekapitulasi verifikasi ini dibacakan oleh masing-masing anggota KPUD provinsi, yang tersebar di 34 provinsi.  Partai Ummat dinyatakan tidak mampu memenuhi syarat minimal 17 wilayah kepengurusan di Nusa Tenggara Timur (NTT), karena hanya tercatat memenuhi syarat di 12 wilayah kepengurusan.  "Untuk Partai Ummat, syarat minimal 17, wilayah memenuhi syarat 12, kesimpulan tidak memenuhi syarat,” kata Ketua KPU NTT, Thomas Dohu saat membacakan hasil verifikasi.  Sementara di Sulawesi Utara, Partai Ummat juga diyatakan tidak memenuhi syarat, karena dari syarat minimal 11 wilayah, yang dipenuhi hanya sebanyak satu wilayah kepengurusan.  "Partai Ummat syarat minimal 11 wilayah, tapi masih 1 wilayah, kesimpulan tidak memenuhi syarat," ucap Ketua KPU Sulawesi Utara Meidy Y. Tinangon.  Sehingga, dari total 18 parpol yang mengikuti verifikasi faktual, terdapat 17 parpol yang dinyatakan memenuhi syarat. Jika mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, partai politik (parpol) peserta Pemilu harus lolos 100 persen verifikasi di seluruh provinsi Indonesia.  Adapun 17 parpol yang lolos menjadi peserta Pemilu 2024 yakni:  1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)  2. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)  3. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)  4. Partai Nasional Demokrat (Nasdem)  5. Partai BUlan Bintang (PBB)  6. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)  7. Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)  8. Partai Demokrat  9. Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia.  10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)  11. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)  12. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)  13. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)  14. Partai Amanat Nasional (PAN)  15. Partai Golongan Karya (Golkar)  16. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)  17. Partai Buruh

17 Parpol Lolos Peserta Pemilu 2024, Partainya Amien Rais Gagal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/JKT_MENINJAU-KPU-PROVINSI-BALI_MIFTAHUL-HAYAT-04.jpg" alt="Ketua Komisi Pemilihan Umum Agust Mellaz (kanan) didampingi Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Gede Lidartawan (tengah) dan Angota KPU Provisi Bali I Gede Jonh Darmawan (kiri) saat meninjau KPU Provinsi Bali di Denpasar, Bali, Sabtu (5/11/2022). Pelaksanaan v" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi Pemilihan Umum Agust Mellaz (kanan) didampingi Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Gede Lidartawan (tengah) dan Angota KPU Provisi Bali I Gede Jonh Darmawan (kiri) saat meninjau KPU Provinsi Bali di Denpasar, Bali, Sabtu (5/11/2022). Pelaksanaan v</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI agar transparan mengenai proses yang berlangsung di tahapan verifikasi faktual partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024.  "DEEP mendorong KPU RI melakukan transparansi dan akuntabilitas, bukan hanya hasil, melainkan juga proses yang berlangsung pada subtahapan verifikasi faktual partai politik," kata Direktur DEEP Neni Nur Hayati, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu, (14/12).  Karena itu, lanjut Neni, tidak akan ada kecurigaan publik mengenai adanya manipulasi data, tekanan, dan intimidasi kepada penyelenggara pemilu di tingkat bawah, sebagaimana yang tengah terjadi saat ini.  Di samping itu, jika diperlukan, DEEP pun mendorong KPU agar melakukan audit terhadap Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Hasil audit tersebut lalu disampaikan kepada publik, sehingga mereka dapat memastikan seluruh tahapan pemilu yang sedang berlangsung dilaksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan.  "Ketertutupan hanya akan berakibat pada ketidakpercayaan publik pada penyelenggara dan mengancam integritas pemilu," ujar Neni.  Menurut Neni, bantahan secara verbal dari KPU RI di tengah semakin banyaknya isu kecurangan berupa manipulasi data verifikasi faktual partai politik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu tidaklah cukup, karena publik membutuhkan kepastian dan informasi yang jelas atas isu tersebut.  "Di satu sisi, jangan sampai ada calon peserta pemilu yang dirugikan. Di sisi lain, jangan sampai juga ada calon peserta pemilu yang diuntungkan. Ini baru tahapan awal proses penetapan peserta Pemilu 2024," ujar dia.  Neni menambahkan DEEP pun memandang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI perlu melakukan penelusuran lebih lanjut atas isu kecurangan itu.  "Bawaslu juga sepatutnya menjadikan informasi dari masyarakat sebagai informasi awal untuk ditindaklanjuti, apakah benar terjadi dugaan kecurangan, apakah terpenuhi syarat formil materiilnya. Ini tentu membutuhkan kajian, tidak bisa publik memberikan kesimpulan terlalu dini atas isu yang belum bisa dipastikan kebenarannya," ujarnya.  Kemudian, kata dia lagi, Bawaslu sepatutnya dapat pula mencermati tahapan verifikasi faktual, termasuk perbaikan verifikasi faktual karena mereka memiliki data yang utuh atas tahapan yang telah dilakukan. Hasil kajian Bawaslu itu dapat menjadi pembanding dengan data yang dimiliki KPU.  Hasil pengawasan dari Bawaslu diharapkan dapat disampaikan kepada publik, agar mereka tidak saling curiga sekaligus sebagai upaya membangun kepercayaan antara masyarakat dan penyelenggara pemilu.  "Berikutnya, DEEP mendorong masyarakat sipil untuk tidak lelah mengawal tahapan pemilu dan menyampaikan segala bentuk dugaan pelanggaran yang terjadi kepada pihak yang berwenang untuk pemilu yang bersih dan adil," ujar Neni.

Tepis Kecurigaan, KPU Didesak Transparan Soal Verifikasi Faktual

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/rapimnas-PKS-Ridwan-JPC.jpg" alt="Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu dalam Rapimnas PKS di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin (20/6). foto: Muhammad Ridwan/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu dalam Rapimnas PKS di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin (20/6). foto: Muhammad Ridwan/JawaPos.com</figcaption>
</figure>Parpol setelah Dipastikan Lolos Jadi Peserta Pemilu (6)  JawaPos.com – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menargetkan bisa mendongkrak perolehan suara pada Pemilu 2024. Upaya rekrutmen <a href="https://www.jawapos.com/tag/caleg-milenial/">calon anggota legislatif (caleg) milenial</a> menjadi tumpuan demi bisa menggaet lebih banyak pemilih muda.  Jubir DPP PKS Muhammad Kholid menyatakan, partainya mematok bisa menambah perolehan suara dua kali lipat pada pemilu legislatif (pileg) nanti. Pada Pileg 2019, PKS meraih 8,21 persen suara. ”Kami target minimal 15 persen suara sesuai dengan keputusan munas,” terangnya kepada Jawa Pos kemarin (24/10).  Dalam menentukan caleg, pihaknya akan melakukan kombinasi antara caleg internal dan eksternal. Termasuk akomodasi aturan afirmasi 30 persen caleg perempuan. Sebanyak 30 persen dari total caleg juga berasal dari milenial.  Menurut dia, PKS ingin melibatkan generasi milenial sebagai subjek politik. Keterlibatan mereka sangat penting karena generasi milenial menjadi pemilih mayoritas pada pemilu mendatang.  Kholid menjelaskan, dalam melakukan penjaringan caleg, partainya membentuk tim profesional independen. Tim itu diharapkan mampu menjaring caleg berkualitas yang bisa meningkatkan perolehan suara PKS. ”Mereka yang akan melakukan proses asesmen caleg,” jelasnya.  Namun, lanjut dia, karena PKS merupakan partai kader, pihaknya pun bakal tetap mengutamakan kader. Akan ada kuota khusus untuk tokoh eksternal. Selain <a href="https://www.jawapos.com/tag/caleg-pks/">caleg, PKS</a> sedang menyiapkan rekrutmen dan pelatihan para saksi.  Terkait dengan koalisi Pilpres 2024, PKS masih terus menjalin komunikasi dengan Partai Nasdem dan Partai Demokrat. Ada tim kecil yang sudah dibentuk. Rencana pembentukan koalisi diyakini semakin matang. ”Peluang semakin besar. Sudah 80 persen progresnya,” ungkapnya.  Sejumlah nama bakal diusung PKS dalam pilpres. Namun, satu kandidat terkuat adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Dia akan diajukan sebagai alternatif cawapres yang mendampingi Anies Baswedan.

Gaet Pemilih Muda, PKS Usung Caleg Milenial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Ketua-Umum-Partai-Golkar-Airlangga-Hartarto-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>Parpol setelah Dipastikan Lolos Jadi Peserta Pemilu (4)  JawaPos.com – <a href="https://www.jawapos.com/tag/pemilu-2024/">Pemilu 2024</a> dipatok Partai Golkar sebagai momentum untuk merebut kembali ”juara umum”. Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menyatakan, target memenangi pemilu sudah dicanangkan Ketua Umum (Ketum) Airlangga Hartarto. ”Kami ingin menang. Menang pemilihan legislatif,” ujarnya saat dihubungi.  Untuk menjadi pemenang, Ace menuturkan bahwa setidaknya Golkar harus mendapatkan 20 persen kursi di parlemen. Jumlah itu setara dengan sekitar 115 kursi. ”Saat ini kami hanya dapat 85 kursi,” jelasnya.  Pria berdarah Sunda itu menegaskan, <a href="https://www.jawapos.com/tag/partai-golkar/">Partai Golkar</a> juga mengusung target tinggi saat pemilu presiden (pilpres).  Sebagaimana hasil musyawarah nasional 2019, para kader beringin sepakat mengusung Ketum Airlangga Hartarto sebagai calon presiden.  Namun, diakui Ace, Koalisi Indonesia Bersatu yang digagas Partai Golkar, PAN, dan PPP belum menyepakati nama. Namun, internal Golkar tetap konsisten dengan amanat munas. ”Dinamika di setiap partai politik tentu kami serahkan kepada masing-masing,” jelasnya.  Bukan hanya pilpres dan pileg, Partai Golkar juga mulai menyiapkan pilkada yang pelaksanaannya hanya selisih sembilan bulan. Untuk mencapai berbagai target tersebut, konsolidasi akan terus dilakukan.  Ace menuturkan, DPP juga meminta seluruh kader terus menyosialisasikan nama <a href="https://www.jawapos.com/tag/airlangga-hartarto/">Airlangga Hartarto</a>. Dia mengklaim, ada banyak prestasi Ketum sebagai Menko perekonomian. Salah satunya berhasil menjaga stabilitas di tengah krisis global.  ”Prestasi-prestasi yang dimiliki ketua umum Partai Golkar dan perekonomian ini tentu juga harus didukung kader-kader,” terangnya. Meski elektabilitas Airlangga belum cukup tinggi, Ace menilai bahwa masih ada waktu satu tahun untuk menggenjotnya.

Golkar Instruksikan Kader Sosialisasikan Prestasi Airlangga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Sekjen-PDI-Perjuangan-Hasto-Kristiyanto-Miftahul-Hayat-1.jpg" alt="Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat proses menginput data calon peserta pemilu 2024 pada Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara online di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Minggu (31/7/22). PDI Perjuangan me" width="100%">
<figcaption>Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat proses menginput data calon peserta pemilu 2024 pada Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara online di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Minggu (31/7/22). PDI Perjuangan me</figcaption>
</figure>Parpol setelah Dipastikan Lolos Jadi <a href="https://www.jawapos.com/tag/parpol-peserta-pemilu-2024/">Peserta Pemilu</a> (3)  JawaPos.com – Target hat-trick atau kemenangan ketiga berturut-turut menjadi harga mati bagi PDI Perjuangan (PDIP). Kualitas rekrutmen calon anggota legislatif (caleg) pun ditingkatkan. Termasuk instruksi kepada kader untuk rajin turun ke bawah.  <a href="https://www.jawapos.com/tag/sekjen-pdip-hasto-kristiyanto/">Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto</a> mengatakan, untuk mencapai target tersebut, tidak ada cara lain kecuali terjun ke bawah, mendengar suara rakyat, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Dengan bekerja keras, tutur dia, kemenangan hat-trick itu berpeluang tercapai. ”Dengan menang tiga kali, kami lanjutkan kesatupaduan kepemimpinan Bung Karno, Bu Mega, dan Pak Jokowi,” tegasnya.  Doktor ilmu pertahanan Universitas Pertahanan (Unhan) itu menjelaskan, kualitas caleg yang diusung juga tidak bisa sembarangan. Saat ini PDIP memulai melakukan psikotes bagi bakal caleg (bacaleg). Ada 26 ribu lebih bacaleg yang mengikuti psikotes. Tes itu dilakukan secara online mulai 14 Oktober hingga 5 November mendatang.  Dari hasil psikotes tersebut, pihaknya akan membagi kader dalam tiga kriteria. Yaitu kader pejuang, kader yang mempunyai kapabilitas menjalankan fungsi eksekutif-legislatif, dan kader yang pragmatis.  Dengan kriteria tersebut, lanjut Hasto, akan bisa terbaca apakah seorang kader itu pas untuk ditugaskan di struktur partai, diajukan di fungsi eksekutif dan legislatif, atau diberi tugas strategis lainnya. Namun, kalau hasil psikotes tersebut menunjukkan seseorang cenderung pragmatis, partai harus berhati-hati. ”Kalau kecenderungan pragmatis kuat, dia berpotensi jadi pedagang politik,” ucap <a href="https://www.jawapos.com/tag/hasto-kristiyanto/">Hasto Kristiyanto</a>.  Kepala Sekretariat DPP PDIP Yoseph Aryo Adhi Dharmo menyatakan, setiap hari psikotes dilakukan secara online. Selama tes berlangsung, bacaleg wajib mengaktifkan kamera video Zoom. Mereka akan diawasi langsung oleh para pakar Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) dan Sekretariat DPP PDIP.

PDIP Seleksi Seluruh Caleg lewat Psikotes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gatot-minta-fotonya-diturunkan-gerindra-itu-urusannya-pak-ferry_m_.jpg" alt="Habiburokhman. (Hendra Eka/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Habiburokhman. (Hendra Eka/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>Parpol setelah Dipastikan Lolos Jadi Peserta Pemilu (2)  JawaPos.com – Gerindra saat ini telah menjelma sebagai partai politik papan atas. Setelah memastikan tiket sebagai peserta pemilu, kerja-kerja pemenangan siap digencarkan partai berlambang garuda itu.  Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, pada 2024, pihaknya ingin melampaui capaian 2019. Di mana saat itu Gerindra finis di posisi kedua di bawah PDIP. ”Target maksimal kami adalah Prabowo presiden dan Gerindra menang,” ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (18/10).  Habiburokhman menuturkan, target tersebut harus dicapai dengan kerja keras. Saat ini, lanjut dia, upaya pemetaan sudah dilakukan. Yakni, didasarkan pada hasil Pemilu 2019. ”Kami pelajari betul di mana kelebihan dan kelemahan kami di Pemilu 2019 untuk mempersiapkan diri di 2024,” ungkap anggota Komisi III DPR RI itu.  Dia menyebut ada tiga hal utama yang ditekankan Prabowo terkait pemenangan. Pertama, seluruh kader yang duduk di dewan, menteri, hingga kepala daerah harus menunjukkan performa baik. Kualitas itu diukur dari sejauh mana bisa melayani masyarakat. ”Kehadiran kami harus benar-benar bermanfaat bagi kepentingan rakyat,” jelasnya.  Kedua, lanjut dia, struktur pusat hingga daerah harus terkonsolidasi secara rapi. Terakhir, kaderisasi harus terus dikembangkan kapasitasnya untuk merebut hati masyarakat. ”Pendidikan politik dan kaderisasi harus terus berjalan,” tegasnya.  Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani meminta jajaran untuk aktif menyerap aspirasi masyarakat. Dia mengatakan, prestasi Gerindra menjadi partai kedua terbesar adalah karena dukungan dan kepercayaan rakyat. ”Kita tidak boleh sia-siakan kepercayaan itu, apalagi mengkhianatinya,” ujarnya dalam keterangan tertulis (13/10).  Terkait pilpres, Muzani menyebut semua kader harus bahu-membahu memenangkan Prabowo. Terkait koalisi, Gerindra menegaskan sikap politik yang terbuka terhadap semua partai.

Gerindra Ingin Lampaui Capaian di Pemilu 2019

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Muhaimin-Iskandar-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>Parpol setelah Dipastikan Lolos Jadi Peserta Pemilu (1)  JawaPos.com – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi partai politik pertama yang dinyatakan lolos sebagai peserta Pemilu 2024. Berbagai langkah dan strategi mulai disusun demi mencapai target meraih 100 kursi DPR dalam pemilu legislatif nanti.  Menjadi satu-satunya partai politik (parpol) yang tidak perlu memperbaiki dokumen verifikasi administrasi (vermin), PKB sejatinya secara matematis lolos sejak September. Namun, kepastian itu baru muncul setelah pengumuman hasil vermin pada Jumat (14/10).  Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyatakan, keputusan KPU itu menjadi penyemangat bagi para pengurus dan kader. Fokus selanjutnya adalah menjaring calon anggota legislatif (caleg) terbaik. Dia mengajak putra-putri terbaik bangsa untuk maju bersama PKB.  Menurut dia, pemilihan kendaraan politik yang tepat harus menjadi perhatian khusus seorang caleg. ”Ini penting karena ada aturan ambang batas parlemen. Meski perolehan suara individu banyak, kalau parpolnya nggak lolos Senayan, suaranya mubazir,” terangnya.  Menurut dia, dengan elektabilitas PKB yang terus menunjukkan tren peningkatan dari waktu ke waktu, para caleg berpeluang besar lolos ke Senayan. Tentu syaratnya caleg tersebut harus memiliki kapasitas, rekam jejak yang baik, dan dekat dengan masyarakat.  Wakil Ketua Umum DPP PKB Bidang Pemenangan Pemilu Jazilul Fawaid menjelaskan, partainya menyasar daerah pemilihan (dapil) yang selama ini belum mampu berkontribusi. Beberapa dapil Jawa Barat dan Banten diharapkan bisa menyumbang tambahan kursi bagi PKB.  ”Kami sudah mempersiapkan caleg yang berkualitas. Selain dari kader PKB sendiri, ada juga caleg yang berasal dari partai lain. Tidak perlu saya sebutkan asal partainya sebelumnya.”  Untuk mencapai target kursi, lanjut Jazilul, pihaknya juga terus mempromosikan Muhaimin sebagai calon presiden. Langkah tersebut diharapkan memberikan coat-tail effect atau efek ekor jas bagi perolehan suara partai.

PKB Incar Caleg Terbaik demi Target 100 Kursi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Parpol Peserta Pemilu 2024

Berita Terkini