<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/DKPP-Sidang-Kode-Etik-Panwas-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memastikan akan memeriksa Anggota KPU RI Idham Holik, terkait pelaporan dugaan ancaman kepada Anggota KPU daerah. Selain Idham, DKPP juga akan memeriksa sejumlah anggota penyelenggara pemilu lain, dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 10-PKE-DKPP/I/2023 yang digelar di Ruang Sidang DKPP RI di Jakarta pada Rabu (8/2) pukul 10.00 WIB.  Terdapat 10 penyelenggara Pemilu yang dilaporkan ke DKPP. Mereka yakni Meidy Yafeth Tinangon, Salman Saelangi, dan Lanny Anggriany Ointu (Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara) sebagai teradu I sampai III.  Kemudian, Lucky Firnando Majanto (Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Utara) dan Carles Y. Worotitjan (Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum, dan SDM KPU Provinsi Sulawesi Utara) sebagai teradu IV dan V. Elysee Philby Sinadia, Tomy Mamuaya, dan Iklam Patonaung (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sangihe) sebagai teradu VI sampai VIII. Serta Jelly Kantu (Kasubbag Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Sangihe) dan Idham Holik (Anggota KPU RI) sebagai teradu IX dan X.  Sekretaris DKPP Yudia Ramli menjelaskan, teradu satu sampai sembilan diduga mengubah status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS) dari Partai Gelora, Partai Garuda, PKN, dan Partai Buruh dalam proses verifikasi administrasi, verifikasi administrasi perbaikan, verifikasi faktual, dan verifikasi faktual perbaikan. Hal ini dilakukan dengan cara mengubah data berita acara dalam SIPOL dalam kurun waktu 7 November sampai dengan 10 Desember 2022.  Sedangkan teradu 10, yakni Idham Holik diduga menyampaikan ancaman di hadapan seluruh peserta Konsolidasi Nasional KPU se-Indonesia yang digelar di Convention Hall Beach City Entertaiment Center (BCEC), Ancol, Jakarta Utara. Ancaman tersebut adalah perintah harus tegak lurus, tidak boleh dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dimasukan ke rumah sakit.  "Sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, sidang akan dipimpin oleh Ketua dan Anggota DKPP," kata Yudia dalam keterangannya, Selasa (7/2).  Menurut Yudia, agenda sidang yang akan digelar secara terbuka itu akan mendengarkan keterangan pengadu dan teradu, serta saksi-saksi atau pihak terkait yang dihadirkan.  "DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar," ucap Yudia.  Ia menambahkan, sidang kode etik ini bersifat terbuka untuk umum. Yudia juga mengungkapkan, DKPP akan menyiarkan sidang ini melalui akun Facebook DKPP, @medsosdkpp dan akun Youtube DKPP.  "Sehingga masyarakat dan media massa dapat menyaksikan langsung jalannya sidang pemeriksaan ini," pungkasnya.

Dugaan Kecurangan Verifikasi Parpol, DKPP Akan Periksa Anggota KPU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/PEMILU-GRAFIS-1.jpg" alt="Ilustrasi. Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar pengundian nomor urut peserta Pemilu 2024. Partai politik (parpol) yang sudah mengikuti Pemilu 2019 dan duduk di parlemen tidak mengikuti pengundian nomor urut peserta Pemilu.  Sejumlah elite politik dari 17 parpol nasional dan enam partai lokal Aceh hadir dalam pengundian nomor urut peserta Pemilu di kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (14/12). Pengundian tersebut dipimpin oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari.  "Demikian rapat peleno terbuka parpol peserta Pemilu 2024," kata Hasyim.  Berikut parpol peserta Pemilu 2024 beserta nomor urutnya:  1. PKB 2. Gerindra 3. PDIP 4. Golkar 5. NasDem 6. Partai Buruh 7. Partai Gelora 8. PKS 9. PKN 10. Hanura 11. Partai Garuda 12. PAN 13. Partai Bulan Bintang 14. Partai Demokrat 15. PSI 16. Perindo 17. PPP  Partai lokal Aceh beserta nomor urutnya:  18. Partai Nangroe Aceh 19. Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa 20. Partai Darul Aceh 21. Partai Aceh 22. Partai Adil Sejahtera (PAS) Aceh 23. Partai Solidaritas Independen Rakyat (SIRA) Indonesia.  KPU RI sebelumnya mengumumkan 17 parpol dinyatakan lolos verifikasi administrasi dan faktual. Sebanyak 17 parpol yang lolos itu terdiri dari sembilan partai parlemen dan delapan partai nonparlemen.  "Menetapkan 17 partai politik memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum," ucap Hasyim Asy'ari saat rapat pleno rekapitulasi nasional hasil verifikasi partai politik dan penetapan partai politik peserta pemilu 2024.  Meski demikian, terdapat satu parpol yang tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2024 yakni Partai Ummat. Partai besutan Amien Rais tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Resmi! Ini 17 Parpol Peserta Pemilu dan Nomor Urutnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Ketua-KPU-RI-Hasyim-Asyari-Miftahul-Hayat-4.jpg" alt="Ketua KPU RI Hasyim Asy" width="100%">
<figcaption>Ketua KPU RI Hasyim Asy</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lima partai politik yang sebelumnya memenangkan gugatan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI kembali dinyatakan tidak memenuhi syarat verifikasi administrasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Padahal, kelima partai politik tersebut telah diberikan waktu untuk memperbaiki dokumen administrasi calon partai politik peserta Pemilu 2024.  Kelima partai politik itu di antaranya Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo), Partai Republik, Partai Republiku Indonesia, serta Partai Keadilan dan Persatuan (PKP).  "Status tidak memenuhi syarat," demikian Pengumuman KPU RI Nomor 12/PL.01.1-Pu/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Pemilu Calon Peserta Pemilu 2024 Pascaputusan Bawaslu, Minggu (20/11).  Pengumuman KPU RI itu ditandatangani oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari pada Jumat (18/11). Keputusan KPU RI itu telah disampaikan kepada masing-masing lima partai politik melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).  Sebelumnya, Komisioner KPU Idham Holik menyatakan pihaknya memberikan akses Sipol kepada lima parpol yang memenangkan gugatan verifikasi administrasi calon partai peserta Pemilu 2024. Karena itu, KPU melakukan sosialisasi teknis penyampaian persyaratan perbaikan pendaftaran partai politik.  "Pasal 462 UU No 7 Tahun 2017 menyatakan, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama tiga hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan," ucap Idham Holik dikonfirmasi, Selasa (8/11).  Idham menyampaikan, partai politik yang memenangkan gugatan pada Rabu (9/11), melakukan perbaikan pendaftaran peserta Pemilu 2024, pada akun Sipol. Sebab sebelumnya, KPU menyatakan terdapat enam partai politik yang gugur pada tahap verifikasi administrasi.  "Rabu baru KPU berikan akses unggah data/dokumen persyaratan perbaikan pendafataran partai politik ke Sipol," pungkas Idham.

5 Parpol Menang Gugatan Bawaslu Tetap Gagal Verifikasi Administrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/logo-bawaslu.jpg" alt="Ilustrasi Bawaslu." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Bawaslu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Asa lima partai politik yang sempat dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi untuk mengikuti pemilu 2024 terjaga. Sebab, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengabulkan gugatan perselisihan yang diputus akhir pekan lalu.  Kelima parpol tersebut adalah Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Partai Republik, Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), Partai Swara Rakyat Indonesia Indonesia (Parsindo) dan Partai Partai Republiku Indonesia.  Dalam putusannya, Bawaslu memerintahkan KPU untuk memberikan waktu bagi kelima partai tersebut menyerahkan ulang syarat pencalonan.  Menanggapi putusan tersebut, Ketua KPU RI Hasyim Asyari mengatakan, pihaknya tengah mengkaji putusan Bawaslu. Sebagaimana ketentuan UU Pemilu, ada waktu tiga hari bagi pihaknya untuk melaksanakan putusan.  "Putusan itu dilaksanakan 3 hari setelah diucapkan atau dibacakan," ujarnya di Bali. Artinya, jika putusan dibacakan Jumat, masih ada waktu memproses hingga awal pekan ini.  Yang pasti, lanjut dia, kelima partai itu tidak otomatis lolos ke tahap verifikasi faktual. Sebab, putusan yang diperintahkan Bawaslu adalah memberi waktu tambahan bagi parpol untuk menyerahkan syarat. "Kesempatan unggahnya itu atau waktunya itu kan 1x24 jam," imbuhnya.  Nah, lanjut atau tidaknya ke tahap verifikasi faktual akan bergantung pada kesanggupan memenuhi persyaran di waktu tambahan. Jika dinyatakan Memenuhi Syarat, bisa saja berlanjut.  Terkait waktu penetapan parpol yang sudah kian mepet, Hasyim mengakui hal tersebut. Oleh karenanya, cara tindak lanjut dan kalkulasi jadwal sedang dipelajari.  Sebagai konsekuensi putusan Bawaslu, Keputusan KPU tentang pedoman teknis tata cara untuk verifikasi administrasi secara otomatis harus direvisi. "Itu nanti akan kita hitung," tegasnya.  Sementara itu, Sekjen Partai PRIMA, Dominggus Oktavianus mengatakan pihaknya melaksanakan keputusan Bawaslu RI. Terkait teknisnya, dia akan akan berkoordinasi dengan KPU untuk menindaklanjuti keputusan tersebut.  "Kami akan segera berkoordinasi dengan KPU, dokumen yang dianggap belum memenuhi syarat akan segera kami perbaiki," imbuhnya.  Dominggus menegaskan, keputusan Bawaslu RI baru awal. Sebab perjuangan untuk lolos tidak berhenti di sini saja. "Kita harus memperjuangkannya lagi sampai proses verifikasi faktual selesai," tegas pria asal NTT itu.  Dia juga berpesan kepada struktur dan anggota PRIMA di daerah untuk tetap menjaga semangat dalam melakukan perbaikan. "Kawan-kawan harus tetap semangat dalam melakukan perbaikan sesuai yang amanatkan Bawaslu," tutupnya.

Gugatan Dikabulkan Bawaslu, Lima Parpol Tak Otomatis Lolos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Muhaimin-Iskandar-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>Parpol setelah Dipastikan Lolos Jadi Peserta Pemilu (1)  JawaPos.com – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi partai politik pertama yang dinyatakan lolos sebagai peserta Pemilu 2024. Berbagai langkah dan strategi mulai disusun demi mencapai target meraih 100 kursi DPR dalam pemilu legislatif nanti.  Menjadi satu-satunya partai politik (parpol) yang tidak perlu memperbaiki dokumen verifikasi administrasi (vermin), PKB sejatinya secara matematis lolos sejak September. Namun, kepastian itu baru muncul setelah pengumuman hasil vermin pada Jumat (14/10).  Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyatakan, keputusan KPU itu menjadi penyemangat bagi para pengurus dan kader. Fokus selanjutnya adalah menjaring calon anggota legislatif (caleg) terbaik. Dia mengajak putra-putri terbaik bangsa untuk maju bersama PKB.  Menurut dia, pemilihan kendaraan politik yang tepat harus menjadi perhatian khusus seorang caleg. ”Ini penting karena ada aturan ambang batas parlemen. Meski perolehan suara individu banyak, kalau parpolnya nggak lolos Senayan, suaranya mubazir,” terangnya.  Menurut dia, dengan elektabilitas PKB yang terus menunjukkan tren peningkatan dari waktu ke waktu, para caleg berpeluang besar lolos ke Senayan. Tentu syaratnya caleg tersebut harus memiliki kapasitas, rekam jejak yang baik, dan dekat dengan masyarakat.  Wakil Ketua Umum DPP PKB Bidang Pemenangan Pemilu Jazilul Fawaid menjelaskan, partainya menyasar daerah pemilihan (dapil) yang selama ini belum mampu berkontribusi. Beberapa dapil Jawa Barat dan Banten diharapkan bisa menyumbang tambahan kursi bagi PKB.  ”Kami sudah mempersiapkan caleg yang berkualitas. Selain dari kader PKB sendiri, ada juga caleg yang berasal dari partai lain. Tidak perlu saya sebutkan asal partainya sebelumnya.”  Untuk mencapai target kursi, lanjut Jazilul, pihaknya juga terus mempromosikan Muhaimin sebagai calon presiden. Langkah tersebut diharapkan memberikan coat-tail effect atau efek ekor jas bagi perolehan suara partai.

PKB Incar Caleg Terbaik demi Target 100 Kursi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Anggota-KPU-RI-Idham-Holik-Dery-Ridwansah-5-1.jpg" alt="Anggota KPU RI Idham Holik (tengah)" width="100%">
<figcaption>Anggota KPU RI Idham Holik (tengah)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerima 40 berkas pendaftaran partai politik hingga Minggu (14/8) malam. Namun, hanya 24 parpol yang berkas pendaftaran calon peserta Pemilu 2024 dinyatakan lengkap.  "Dari 40 parpol yang daftar, ada 24 parpol yang dokumennya dinyatakan lengkap," kata Anggota KPU, Idham Holik di kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/8).  Idam menjelaskan, 24 parpol yang berkas pendaftaran peserta Pemilu dinyatakan lengkap akan mulai dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Bagi partai yang pada Pemilu 2019 lolos parlemen hanya menjalankan verifikasi administrasi, sementara bagi parpol yang pada Pemilu 2019 tidak lolos parlemen dan partai baru harus menjalankan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.  Adapun 24 parpol yang dokumennya dinyatakan lengkap yakni:  1. PDI Perjuangan (PDIP) 2. Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) 3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 4. Partai Persatuan Indonesia (Perindo) 5. Partai NasDem 6. Partai Bulan Bintang (PBB) 7. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) 8. Partai Garuda 9. Partai Demokrat 10. Partai Gelora 11. Partai Hanura 12. Partai Gerindra 13. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 14. Partai Golongan Karya (Golkar) 15. Partai Amanat Nasional (PAN) 16. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 17. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 18. Partai Buruh 19. Partai Ummat 20. Partai Republik 21. Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) 22. Partai Republiku Indonesia 23. Parsindo 24. Partai Republik Satu  Sementara itu, terdapat 16 parpol yang berkas pendaftarannya belum lengkap. Namun, mereka yang belum lengkap dinyatakan tidak terdaftar calon peserta Pemilu 2024, karena batas waktu perbaikan pemberkasan sudah lewat, sampai Minggu (14/8) pukul 23.59 WIB.  Adapun 16 parpol tersebut di antaranya:  1. Partai Reformasi 2. Partai Negeri Daulat Indonesia (Pandai) 3. Partai Demokrasi Rakyat Indonesia (PDRI) 4. Partai Kedaulatan Rakyat 5. Partai Berkarya 6. Partai Indonesia Bangkit Bersatu 7. Partai Pelita 8. Partai Kongres 9. Partai Karya Republik (PAKAR) 10. Partai Bhineka Indonesia 11. Partai Pandu Bangsa 12. Partai Perkasa 13. Partai Masyumi 14. Partai Damai Kasih Bangsa 15. Partai Pemersatu Bangsa 16. Partai Kedaulatan

Ini 24 Parpol yang Berkasnya Lengkap jadi Calon Peserta Pemilu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Prabowo-Muhaimin-Iskandar-Dery-5.jpg" alt="RETAS KONGSI POLITIK: Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar setelah mendaftarkan partai sebagai calon peserta Pemilu 2024 di gedung KPU, Jakarta, kemarin (8/8). (DERY RIDWANSAH/JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>RETAS KONGSI POLITIK: Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar setelah mendaftarkan partai sebagai calon peserta Pemilu 2024 di gedung KPU, Jakarta, kemarin (8/8). (DERY RIDWANSAH/JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sinyal koalisi antara Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) makin hari kian kuat. Tanda-tanda itu tampak jelas saat kedua partai mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara bersamaan kemarin (8/8). Ketua umum partai masing-masing juga terlihat mesra dengan menggelar jumpa pers berbarengan.  Mendaftar bersama itu menjadi yang pertama dilakukan partai politik sejak pendaftaran dibuka pada 1 Agustus lalu. Pendaftaran Gerindra dan PKB tersebut berlangsung meriah.  Diawali massa kedua partai yang tiba lebih dulu, kemudian disusul kedua ketua umum, yakni Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar, sekitar pukul 15.00 WIB. Kedatangan keduanya disambut salawat, yel-yel, hingga teriakan dari massa pendukung.  Prabowo dan Muhaimin pun kompak mengenakan setelan kemeja putih dan peci hitam. Untuk menyesuaikan dengan protokol yang disiapkan KPU, Gerindra mendaftar lebih dulu pada pukul 15.20 WIB. Baru diikuti PKB sekitar 20 menit kemudian. Meski tuntas lebih dulu, pimpinan Gerindra tidak langsung pulang dan memilih menunggu PKB menyelesaikan pendaftaran. Dua Ketum partai itu lantas keluar bersama sebelum meninggalkan gedung KPU.  Kepada media, dua pimpinan partai tersebut optimistis bisa lolos sebagai peserta pemilu. Sebab, semua persyaratan dan ketentuan administrasi sudah dipenuhi. Soal sinyal koalisi, Prabowo mengakui kemungkinan Gerindra bekerja sama dengan PKB sangat besar. ”Saya kira sinyalnya ya sangat kuat. Kira-kira begitulah,” ujarnya. Untuk deklarasi calon presiden, Prabowo belum bisa membeberkan. Sebab, pihaknya masih menunggu rapat pimpinan nasional (rapimnas) Partai Gerindra yang rencananya digelar pada akhir pekan ini.  Prabowo menegaskan kesiapannya jika dalam rapimnas nanti para kader memintanya untuk kembali maju sebagai capres. ”Saya anggap tugas itu tugas yang suci untuk berbakti dan mengabdi kepada rakyat. Tentu harus saya terima dengan baik seandainya saya benar-benar dicalonkan,” imbuhnya. Jika rapimnas berjalan lancar, Gerindra akan kembali berkomunikasi dengan PKB.  Muhaimin Iskandar menyatakan, hubungan PKB dan Gerindra memang sangat mesra. Sosok yang akrab disapa Gus Imin itu menyebut sebagai teman tapi mesra (TTM). Bahkan, untuk menunjukkan kedekatannya, wakil ketua DPR itu sampai menciptakan pantun. ”Gulo jowo ditekek nang papan (Gula jawa ditaruh di papan), Pak Prabowo memenuhi harapan. Satu lagi, kaum muslimin dan muslimat, Cak Imin membawa selamat,” kata dia, lantas tertawa bersama.  Muhaimin menambahkan, kelanjutan hubungan Gerindra dan PKB tinggal menunggu diresmikan. Bagi dia, koalisi juga membutuhkan proses tahap demi tahap layaknya orang menikah. Mulai jadian, lamaran, tukar cincin, hingga pesta. ”Insya Allah dalam waktu dekat akan saling menembak,” kelakar Cak Imin.  Selain PKB dan Gerindra, ada dua partai lagi yang mendaftar ke KPU kemarin. Yakni, Partai Republikku dan Partai Hanura. Hingga kemarin, total sudah 18 partai nasional yang mendaftar ke KPU.

Mesra di KPU, Muhaimin Bikin Pantun Untuk Prabowo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Gedung-KPU-Dery-Ridwansah.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - KPU mengingatkan partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2024 untuk tidak mendaftar di masa injury time atau pada hari-hari terakhir. Hingga Sabtu (6/8), baru 13 parpol yang mendaftar.  Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat mengatakan, pendaftaran parpol resmi ditutup termasuk akses ke akun Sipol pada Minggu (14/8) pukul 23.59 WIB. Sementara hingga kini sudah 13 parpol yang mendaftar. Dari 13 parpol itu, 9 partai dinyatakan telah lengkap dokumen pendaftaran dan berstatus terdaftar dan 4 parpol lainnya belum lengkap dokumen pendaftarannya.  "KPU mengimbau kepada parpol untuk memanfaatkan waktu mulai tanggal 1-14 Agustus 2022 untuk mendaftar, terutama di hari-hari awal agar KPU dapat lebih optimal melayani parpol yang hadir,” kata Yulianto Sudrajat, Minggu (7/8).  Adapun kesembilan parpol yang dinyatakan dokumennya lengkap, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Nasdem, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda), dan Partai Demokrat.  Empat partai yang belum lengkap dokumen pendaftaran, adalah Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), Partai Reformasi, Partai Negeri Daulat Indonesia (Pandai), dan Partai Demokrasi Rakyat Indonesia (PDRI).  Jika pendaftaran telah ditutup, maka parpol sudah tidak bisa lagi mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2024.  Yulianto Sudrajat berpendapat bahwa parpol memiliki waktu yang cukup untuk melengkapi berkas pendaftaran, jika mendaftar pada hari-hari awal pendaftaran.

KPU Ingatkan Parpol Untuk Tidak Mendaftar di Injury Time

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/PKS-Daftar-ke-KPU-Dery-Ridwansah-8.jpg" alt="LESTARIKAN BUDAYA: Aksi palang pintu saat PKS mendaftar sebagai parpol peserta Pemilu 2024 di kantor KPU, Jakarta, Senin (1/8/2022). (Foto: Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>LESTARIKAN BUDAYA: Aksi palang pintu saat PKS mendaftar sebagai parpol peserta Pemilu 2024 di kantor KPU, Jakarta, Senin (1/8/2022). (Foto: Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Momen pendaftaran calon partai politik peserta Pemilu 2024 berlangsung meriah. Tak sebatas datang dan mendaftar ke KPU, sejumlah partai juga menggelar aksi menarik.  PDIP, misalnya. Jajaran pengurus berjalan kaki dari Kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro ke Kantor KPU di Jalan Imam Bonjol.  Kader PDIP juga melakukan pawai dengan marching band dan berpakaian adat dari berbagai daerah.  Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, cara tersebut merupakan implementasi ajaran Bung Karno soal pentingnya imajinasi, semangat dan tekad, serta tindakan dalam berpolitik. Dalam konteks itu, pihaknya memiliki imajinasi untuk membangun Indonesia Raya, spirit dan tekad untuk memenangi pemilu tiga kali berturut-turut, dan ada satu tindakan untuk mengikuti pemilu.  "Sehingga dengan jalan kaki, aspek-aspek tersebut terpenuhi," ujarnya.  Jalan kaki, lanjut Hasto, juga simbol politik hijau yang menjadi visi PDIP. Dalam setiap momen penting partai, PDIP selalu melakukan kegiatan yang menyimbolkan kelestarian. "Kami menghadirkan suatu politik yang melestarikan seluruh alam raya," imbuhnya.  Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) datang dengan menampilkan adat dan budaya Betawi. Bahkan, sebelum masuk ke gedung KPU, tim dari PKS memperagakan seni palang pintu khas budaya Betawi. Dua kelompok berbalas pantun dan memamerkan seni bela diri.  Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan, cara itu dipilih sebagai bentuk penghormatan pada budaya. Harapannya, agenda politik juga bisa menjiwai nilai-nilai budaya. "Karena kita berada di Betawi, tentu adat yang kita lakukan adalah palang pintu," ujarnya.  Selain budaya Betawi, PKS mengiringi kedatangan dengan lantunan salawat. Syaikhu menyebut salawat dipilih untuk memberikan nuansa kedamaian dan ketenteraman selama proses pendaftaran.  Sementara itu, pendatang baru Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) juga datang dengan arak-arakan. Ketua Umum Prima Agus Jobo Priyono mengklaim, pihaknya membawa 2.000 orang.  Dalam arak-arakan, selain berbalut pakaian partai, Prima membawa nilai budaya dengan beberapa orang berpakaian Papua. Arak-arakan dimulai dari Tugu Proklamasi.  "Memilih langkah awal dari Tugu Proklamasi karena perjuangan Prima mewujudkan cita-cita proklamasi yang sekarang mulai pudar,’’ kata Agus.  Aksi budaya juga dipertontonkan Partai Bulan Bintang (PBB). Partai besutan Yusril Ihza Mahendra itu menggelar salawatan lengkap dengan alat musiknya. Selain itu, para anggota yang hadir mengenakan ikat kepala dengan kain motif seni. (far/c7/oni)

Kemeriahan Parpol di KPU, Lantunkan Salawat hingga Aksi Palang Pintu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/PDIP-Daftar-Ke-KPU-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="DATANG PERTAMA: Para pengurus DPP PDIP setelah menyerahkan berkas pendaftaran di kantor KPU, Jakarta, kemarin (1/8). (Foto: Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>DATANG PERTAMA: Para pengurus DPP PDIP setelah menyerahkan berkas pendaftaran di kantor KPU, Jakarta, kemarin (1/8). (Foto: Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>Hari Ini KPU Mulai Verifikasi Administrasi  JawaPos.com – Berbeda dengan lima tahun lalu, hari pertama pendaftaran calon partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 langsung diburu peserta. Total ada sembilan parpol yang mendaftarkan diri sebagai kontestan pemilu.  Sembilan partai itu dimulai dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai partai pertama, diikuti Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Reformasi, dan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima). Kemudian, Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Negeri Daulat Indonesia (Pandai).  Komisioner KPU Idham Holik menyatakan, setelah berkas pendaftaran diserahkan, pihaknya langsung memeriksa kelengkapannya. Hasilnya, dokumen PDIP, PKP, PKS, Perindo, Nasdem, dan PBB dinyatakan lengkap. ”Selebihnya yang lain masih kami proses,” ujarnya di kantor KPU, Jakarta, kemarin (1/8).  Setelah dinyatakan lengkap, lanjut dia, berkas enam partai akan dilanjutkan ke proses verifikasi administrasi mulai hari ini (2/8) hingga 11 September. Di situ, berkas yang disampaikan akan divalidasi.  Sebagaimana diketahui, guna menjadi partai peserta pemilu, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Di antaranya, memiliki kepengurusan di 100 persen provinsi, kepengurusan di 75 persen kabupaten/kota, serta kepengurusan di 50 persen kecamatan. Selain itu, partai wajib memiliki anggota minimal 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk di setiap kabupaten/kota.  Sementara itu, sejumlah partai yang punya kesepakatan berkoalisi berencana melakukan pendaftaran bersama. Ketua KPU Hasyim Asy’ari menuturkan, berdasar informasi awal, Gerindra dan PKB akan mendaftar pada 8 Agustus.  Lalu, partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dijadwalkan pada 10 Agustus. Hanya, dia tidak dapat memastikan akan sesuai dengan rencana atau berubah. ”Nanti kita lihat perkembangannya,” lanjutnya.  Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP Bambang Wuryanto optimistis partainya bisa memenuhi persyaratan yang ditetapkan. PDIP sudah menuntaskan proses uploading data di laman sistem informasi partai politik (sipol).  Dalam berkas yang disampaikan ke KPU, PDIP menyerahkan daftar nama anggota sebanyak 477.777 orang. Jumlah tersebut sengaja dibuat unik guna menyesuaikan filosofi. Angka 4, kata dia, melambangkan kursi kuasa elektoral dan 77 merupakan usia Republik Indonesia.  Kemudian, angka 777 juga tak lepas dari salah satu filosofi Jawa. ”Berharap menerima pitu, pitulungan. Pitutur yang baik untuk membuat pemilu lebih baik,” ujarnya. Sosok yang akrab disapa Pacul itu menuturkan, pihaknya menargetkan kembali memenangi Pemilu 2024. Jika hal itu terjadi, PDIP akan menjadi partai pemenang pemilu tiga kali berturut-turut. Sebagaimana diketahui, PDIP merupakan partai pemenang pada dua pemilu terakhir.  Namun, lanjut dia, target tersebut harus dicapai dengan kerja keras. ”Semua akan bergerak untuk merebut dalam satu tujuan yang angka 4 tadi,” imbuhnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/PKS-Daftar-ke-KPU-Dery-Ridwansah-4-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Presiden PKS Ahmad Syaikhu dalam konfrensi pers setelah menyerahkan berkas kepada komisioner KPU di Jakarta, kemarin, Senin (1/8). (FOTO: DERY RIDWANSAH/JAWAPOS.COM)  Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyampaikan keyakinan serupa. Dia mengapresiasi kinerja jajaran pengurus provinsi hingga kabupaten/kota yang sudah bahu-membahu memenuhi persyaratan. Pada Pemilu 2024, PKS mengusung target tinggi. Yakni, 15 persen suara pileg atau 86 kursi di DPR. ”Saat ini PKS dapat 50 kursi. Artinya, perlu ada penambahan 36 kursi,” ujarnya.  Terkait dengan strateginya, Syaikhu menyebut akan menggalang kekuatan di daerah pemilihan (dapil) yang selama ini belum berhasil memenangkan calon. ”Dan penambahan di dapil-dapil yang sekarang sudah ada,” kata mantan calon wakil gubernur Jawa Barat itu.  Target besar juga dicanangkan Nasdem. Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan, partainya menargetkan menjadi dua besar pada Pemilu 2024. Dengan bekal posisi empat besar pada Pemilu 2019, Ali optimistis target tersebut bisa dicapai. ”Tentu akan sangat realistis kalau kemudian kami berpikir ke depan,” ujarnya. Dengan capaian tersebut, pihaknya memperkirakan bisa memperoleh 100 kursi di DPR.

Sembilan Parpol Daftar, Enam Dinyatakan Lengkap

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#parpol peserta pemilu

Berita Terkini