<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/MARDANI-PILKADA.jpg" alt="Anggota MPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera. (MPR RI)" width="100%">
<figcaption>Anggota MPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera. (MPR RI)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Para ketua umum partai politik koalisi pemerintah memuji Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi di tanah air. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menganggap hal itu wajar.  "Wajar pujian itu, kan satu koalisi. Karena sisi yang dilihat yang positif. Sebab mereka adalah partai pendukung pemerintah," ujar Mardani kepada wartawan, Selasa (31/8).  Namun demikian Mardani menyarankan agar para ketua umum patai politik tersebut logis. Karena ada banyak permasalahan yang seharusnya perlu mendapatkan sorotan.  "Tapi sisi utang luar negeri yang membengkak, indeks demokrasi yang turun hingga jumlah kematian akibat Covid-19 yang lebih dari 130 ribuan orang, itu adalah fakta lain yang mesti dikritisi," katanya.  Lebih lanjut Mardani menegaskan, PKS tetap berada di luar pemerintahan sebagai fungsi check balances. Pemerintah perlu diberikan kritik agar tidak salah jalan.  "PKS istikamah mengawal pemerintah dengan kritik yang solutif dan konstruktif, karena itu PKS akan terus lihat sisi negatif agar pemerintahan Pak Jokowi tidak berpuas diri," pungkasnya.  Sekadar informasi, para ketua umum partai politik koalisi pemerintah memberikan pujiannya kepada Presiden Jokowi pada Rabu (25/8) lalu. Mereka memuji langkah Presiden Jokowi dalam hal menangani pandemi Covid-19 dan pemulihan ekomomi di tanah air.

Pemerintah Perlu Diberi Kritik Agar Tidak Salah Jalan, Bukan Pujian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Zulkifli-Hasan-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan usai melakukan pertemuan di kantor DPP PAN, Jakarta, Rabu (29/7/2020). Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu nasional termasuk pembahasan rencana koalisi pada Pilkada 2020. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan usai melakukan pertemuan di kantor DPP PAN, Jakarta, Rabu (29/7/2020). Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu nasional termasuk pembahasan rencana koalisi pada Pilkada 2020. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kehadiran pimpinan PAN dalam pertemuan para ketua umum parpol pendukung pemerintah di Istana Negara pada Rabu lalu (25/8) memunculkan berbagai spekulasi.  PAN dikabarkan bergabung dalam koalisi pendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan mendapat jatah kursi menteri.  Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan, pihaknya tidak mempermasalahkan jika PAN bergabung dalam koalisi pendukung pemerintah. Menurut dia, mau tidak mau, PAN memang harus masuk. Sejak awal memang PAN lebih baik bergabung dengan koalisi parpol pemerintah. ”Bagi PKB, dari awal tidak pernah cari musuh. Bagi PKB, seribu teman itu terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak,” kata Gus Jazil.  Jika PAN benar-benar masuk koalisi, apakah akan ada reshuffle kabinet? Gus Jazil menyatakan, terlalu dini membicarakan bagi-bagi kursi. Pihaknya menunggu apa yang akan diambil atau ditindaklanjuti dari pertemuan tersebut. Menurut dia, pertemuan itu merupakan hal biasa yang lama tidak dilakukan parpol koalisi. Ketika bertemu, ternyata ada teman baru yang masuk.  Gus Jazil menjelaskan, di tengah kondisi pandemi, tidak pantas menilai bahwa pertemuan partai-partai politik itu hanya untuk membicarakan bagi-bagi kursi. Menurut dia, bukan itu yang menjadi kehendak rakyat saat ini. Dia menegaskan, pergantian menteri adalah hak prerogatif presiden. Tanpa ada pertemuan antar-ketua umum parpol, presiden bisa saja melakukan reshuffle kabinet. ”PKB selalu menghormati mana yang menjadi hak prerogatif presiden,” terangnya.  Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya menyambut baik pertemuan yang dilaksanakan secara periodik antara Presiden Jokowi dan para ketua umum parpol pendukung pemerintah. Menurut dia, seluruh Ketum parpol yang hadir merasakan pentingnya gotong royong komponen bangsa dalam menghadapi pandemi.  Hasto menyatakan, kehadiran Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Sekjen PAN Eddy Soeparno dalam pertemuan tersebut semakin membuktikan bahwa semangat gotong royong selalu dikedepankan. PAN memberikan energi positif bagi konsolidasi pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang sangat penting di tengah pandemi. ”Dari dialog antara Ketum parpol dan Presiden Jokowi, selain memperkuat optimisme, juga merupakan tradisi baik dalam demokrasi Pancasila,” ungkapnya.  Soal kejelasan koalisi dengan pemerintahan Jokowi, petinggi PAN meminta publik menunggu keterangan langsung dari presiden sebagai pemimpin koalisi. ”Kita tunggu pernyataan Pak Jokowi langsung dong, sebagai pimpinan koalisi pemerintah,” ujar Wakil Ketua Umum DPP PAN Yandri Susanto di kompleks Senayan kemarin.  Yandri melanjutkan, PAN diundang dalam pertemuan itu untuk membahas penanganan Covid-19. Meski demikian, dia mengaku partainya siap bergabung apabila Jokowi mengajak menjadi partai koalisi pemerintah. Menurut Yandri, hubungan antara PAN dan pemerintah memang berjalan harmonis selama ini kendati sebelumnya PAN merupakan salah satu partai oposisi.  ”Pada prinsipnya, kita siap kalau diminta. Kita selama ini tidak bergabung dengan koalisi, tapi selama ini tidak ada persoalan. Bagus dan sangat baik,” lanjut Yandri. Dia juga menyambut baik pernyataan-pernyataan partai lain terkait dengan kemungkinan bergabungnya partai berlambang matahari tersebut ke gerbong koalisi. Yandri menganggapnya sebagai bentuk apresiasi.  Jika diumumkan PAN masuk koalisi, langkah selanjutnya adalah penentuan kursi kabinet untuk PAN. Sejauh ini, Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi menyatakan, belum ada pengumuman jelas mengenai kursi kabinet untuk PAN. Mereka menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada presiden. ”Karena itu merupakan kewenangan dan hak prerogatif presiden,” jelasnya.  Sementara itu, tinggal PKS dan Partai Demokrat yang jelas-jelas berperan sebagai partai oposisi saat ini. Ketua Departemen Politik DPP PKS Nabil Ahmad Fauzi menegaskan bahwa partainya konsisten dengan peran oposisi. Mereka hanya berharap bertambahnya anggota koalisi pemerintahan tidak menjadikan kekuasaan berat sebelah.  ”Dengan kesadaran penuh, kami mengambil peran dan tanggung jawab di luar pemerintahan demi memastikan hadirnya kontrol terhadap kekuasaan. Agar tidak terwujud otoritarianisme di negeri ini,” jelas Nabil dalam keterangan tertulisnya kemarin. Dia berharap tidak sampai terjadi obesitas dalam koalisi yang hanya menambah besar dan berat, tetapi inisiatif menjadi lamban dan minim.  Pengamat politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing menuturkan, merapatnya PAN ke koalisi pemerintah bukan hal mengejutkan. Sebab, kultur politik di Indonesia memang dikenal sangat cair. ”Tidak ada musuh sejati,” ujarnya. Selama ada kesepakatan politik, situasi bisa berubah. Terlebih, lanjut dia, berubahnya posisi politik bagi PAN bukan hal baru. Pada pemerintahan pertama Jokowi, PAN juga masuk di tengah jalan.  Disinggung soal kans kader PAN untuk masuk kabinet, Emrus menilai sangat terbuka. Pernyataan sejumlah politikus bahwa tidak ada pembicaraan bagi-bagi kursi dinilai bukan jaminan. Sebab, biasanya deal-deal tertentu ada di belakang layar. ”Di panggung depan bicara normatif, idealis. Di belakang biasanya lebih operasional,” imbuhnya. Dari kacamata politik, ada hukum tak tertulis. Yakni, tidak ada makan siang gratis. Setiap kesepakatan mengandung kompensasi. ”Saya melakukan apa, saya dapat apa,” tegasnya.  Emrus menilai, masuknya PAN memberikan kekuatan tambahan bagi Jokowi. Baik dalam melancarkan agenda politik maupun kebangsaan. PAN juga berpotensi mendapat keuntungan dengan masuknya kader di kabinet.  Terkait dengan pelemahan oposisi, Emrus menilai hal itu sebagai konsekuensi. Saat ini hanya ada dua partai yang secara posisi ada di luar pemerintah. Dia menyebut PKS dan Demokrat punya kans memanfaatkan posisi untuk menjadi antitesis bagi kebijakan pemerintah.  Emrus juga yakin kontrol atas pemerintah masih bisa dilakukan masyarakat. Sebab, di era media sosial, akses publik untuk mengkritik pemerintah sangat terbuka.  Menurut seorang pengurus DPP PAN, partainya telah menyodorkan Ketua Dewan Kehormatan PAN Soetrisno Bachir sebagai calon menteri pada awal Desember 2020. Namun, istana justru meminta PAN mengajukan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebagai calon menteri dan tawaran tersebut tidak diterima. Jokowi lantas melantik enam menteri pada 23 Desember 2020 tanpa kader PAN.  Setelah resmi diundang Jokowi dalam pertemuan dengan para ketua umum partai pendukung pemerintah di Istana Negara pada Rabu malam, PAN dikabarkan kembali mendapat tawaran masuk kabinet. Kursi yang ditawarkan adalah Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Zulkifli Hasan dikabarkan kembali ditawari mengisi kursi yang kini diduduki Muhadjir Effendy sebagai representasi Muhammadiyah di kabinet.  Sementara itu, Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga. Aturan itu disosialisasikan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung kepada kementerian atau lembaga (K/L) sejak Selasa lalu (24/8). Aturan ini dimaksudkan agar presiden dapat menyelaraskan kebijakan menteri atau kepala lembaga dengan kebijakan pembangunan nasional.  Ada beberapa kriteria Rancangan Peraturan Menteri (RPermen) atau Rencana Peraturan Kepala Lembaga (RPerka) yang wajib mendapatkan persetujuan presiden. Pertama, aturan yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat. Kedua, bersifat strategis. Ketiga, melibatkan lintas sektor.  Pada pasal 4 dijelaskan mekanisme pemberian persetujuan presiden. Yakni, sebelum dimintakan persetujuan, rancangan tersebut telah melalui pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. Setelah melalui tahapan itu, pemrakarsa menyampaikan permohonan secara tertulis kepada presiden dan diserahkan ke Sekretariat Kabinet. Sekretariat Kabinetlah yang akan menyampaikan ke presiden.

Ditawari Kursi Menko, PAN Gabung Koalisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pan-saya-kira-kedunguan-lsi-akan-berlanjut-di-pemilu-2019_m_.jpg" alt="Ketua DPP PAN Yandri Susanto menilai survei LSI Denny JA tidak pernah memposisikan partainya lolos Senayan." width="100%">
<figcaption>Ketua DPP PAN Yandri Susanto menilai survei LSI Denny JA tidak pernah memposisikan partainya lolos Senayan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Amanat Nasional (PAN) mengaku enggan terlalu percaya diri alias 'pede' lantaran disebut-sebut telah bergabung dengan partai koalisi pendukung Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.  Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto mengaku sampai saat ini pihaknya masih menunggu pernyataan resmi dari Presiden Jokowi terkait nasib partai berlogo matahari ini di dalam koalisi pemerintah.  "Ya kita tunggu pernyataan dari Pak Jokowi secara langsung sebagai pimpinan koalisi pemerintahan," ujar Yandri di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (26/8).  Namun demikian, Ketua Komisi VIII DPR ini mengaku siap membantu pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin ini. Pasalnya selama ini partai yang dikomandoi oleh Zulkifli Hasan selalu mendukung kebijakan Presiden Jokowi.  "Kita selama ini enggak dalam koalisi tetap membantu Pak Jokowi, tetap membantu dan mendukung. Enggak ada masalah. Hubungan PAN dengan pemerintah selama ini enggak ada persoalan. Bagus dan sangat baik," katanya.  Yandri menambahkan, PAN berterima kasih kepada kepala negara karena telah diundang untuk berdiskusi mengenai masalah-masalah yang dihadapi bangsa ini.  "Tentu kita berterima kasih kemarin sudah diundang, sudah diajak bicara bersama-sama mengatasi pandemi Covid-19 termasuk persoalan lain, kami berterima kasih sudah bisa satu forum dengan satu parpol koalisi Pak Jokowi," ungkapnya.  Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate menyebut PAN telah resmi bergabung dengan koalisi pemerintahan. Hadirnya PAN akan menambah gagasan dan ide bagi pemerintah.  "Sahabat baru kami dalam koalisi (PAN-Red) maka semakin memperkuat dan memperkaya gagasan dan pandangan serta ide-ide baru dalam rangka melanjutkan pemerintahan dan mengisi demokrasi Indonesia," ujar Johnny.  Johnny menuturkan semua ketua umum partai politik pendukung pemerintah menyambut baik bergabungnya PAN ke dalam pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin.  "Kita berharap setelah PAN bergabung (ke koalisi pemerintah-Red) semakin banyak gagasan yang beragam bagi jalannya pemerintahan," katanya.  Dalam pertemuan tersebut, Johnny menuturkan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi karena telah diundang dan diajak bergabung dalam koalisi. PAN juga siap memberikan masukan-masukan yang diperlukan bagi pemerintah.

PAN Ogah Jumawa Masuk Koalisi, Yandri Tunggu Pernyataan Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bima-arya-acungkan-satu-jari-pan-dia-waketum-taat-partai_m_.jpg" alt="Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto bersama Cawapres 01, Kiai Maruf Amin di Bogor, Jawa Barat, kemarin." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto bersama Cawapres 01, Kiai Maruf Amin di Bogor, Jawa Barat, kemarin.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya menyatakan, hingga kini partainya masih belum menentukan arah politiknya secara resmi. Apakah bakal masuk di koalisi Jokowi atau oposisi. Parpol yag kembali dinahkodai oleh Zulkifli Hasan ini akan menentukan sikapnya pada rapat kerja nasional (Rakernas) nanti.  "Kelihatannya nanti ketika Rakernas nanti. Di sana biasanya akan ada penegasan sikap partai," kata Bima Arya yang juga merupakan Wali Kota Bogor itu di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (16/2).  Kendati demikian, partai berlambang matahari itu tetap membuka peluang merapat ke koalisi pemerintah. Namun itu pun jika ada undangan dari koalisi pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.  "Tapi ketika undangan itu datang dan ada ruang politik pasti akan kita diskusikan secara internal dengan terbuka, opsi itu menjadi kita bukan kembali," ucap Bima Arya.  Bima memastikan, jika nantinya partai pimpinan Zulkifli Hasan itu bergabung ke dalam koalisi pemerintahan tidak akan mengemis kursi menteri. Terlebih pada Pilpres 2019 lalu, PAN merupakan lawan atau pengusung dari Jokowi-Ma'ruf.  "Kita tidak meminta-minta posisi di kabinet," pungkasnya.

Bima: PAN Tidak Meminta-Minta Posisi di Kabinet Jokowi