<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/29/PDIP-Dan-Hanura-Dery-Ridwansah-5JPG-3631379397.jpg" alt="Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersama Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang dan Bacapres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo saat silahturahmi di DPP PDIP, Jakarta, Senin (28/8/2023)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersama Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang dan Bacapres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo saat silahturahmi di DPP PDIP, Jakarta, Senin (28/8/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Hingga kini bacapres Ganjar Pranowo masih belum mendeklarasikan siapa bakal cawapres yang mendampinginya. Namun, status 'jomblo' itu dipastikan tidak berlangsung lama. Parpol pengusung mantan gubernur Jawa Tengah itu mulai membahasnya dengan serius pekan depan. Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi mengungkapkan, para ketua umum partai pengusung cacapres Ganjar Pranowo direncanakan kembali menggelar pertemuan pada Rabu (13/9) mendatang. Salah pembahasan utama tentang kandidat cawapres untuk Ganjar Pranowo. "Mungkin dimulai membahas tentang satu atau dua ya atau beberapa nama tokoh-tokoh. sosok-sosok yang bisa dibicarakan. Dibahas untuk menjadi cawapresnya Pak Ganjar Pranowo," kata Arwani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/9). Dalam pembahasan ini, Arwani memastikan bahwa PPP tetap memperjuangkan Sandiaga Uno menjadi cawapres yang mendampingi Ganjar Pranowo. Perjuangan itu merupakan mandat dari Rapimnas VI PPP. "Rapimnas juga mengamanatkan kepada Pak Ketum untuk melakukan komunikasi dengan Ibu Mega. Dan, kita tahu semua bahwa selama ini, selama kami menjalin kerja sama politik dengan PDIP, kami sudah membangun kerja sama dengan baik, saling percaya dan PPP akan mengikuti tahapan pembicaraan, pembahasan, dan memutuskan siapa cawapres dari Pak Ganjar untuk dimenangkan bersama," beber Arwani. Meski demikian, sambungnya, PPP terbuka dengan usulan nama-nama bakal cawapres lain dari partai pengusung Ganjar. Sebab, PPP memahami dinamika politik dalam pembahasan nama cawapres. "Saya kira itu akan menjadi kajian yang akan kita bahas bersama nantinya," pungkas Arwani. Sebagaimana diketahui koalisi yang mengusung bacapres Ganjar Pranowo adalah PDIP, PPP, Hanura, dan Perindo. Beberapa hari yang lalu para ketua umum parpol pengusung itu sudah bertemu. Mereka baru memutuskan soal tim pemenangan nasional (TPN) Ganjar Pranowo. TPN itu dipimpin oleh Ketua Kadin Arsjad Rasjid dan dibantu oleh mantan panglima TNI Jenderal (purn) Andika Perkasa.

Hingga kini bacapres Ganjar Pranowo masih belum mendeklarasikan siapa bakal cawapres yang mendampinginya.

Koalisi Pengusung Ganjar Mulai Serius Godok Kandidat Cawapres Pekan Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Screenshot_20211123-185644_Gallery.jpg" alt="Anggota Komisi VI DPR RI, Achmad Baidowi. (ANTARA/ (HO-Humas PPP)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi VI DPR RI, Achmad Baidowi. (ANTARA/ (HO-Humas PPP)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua DPP PPP Achmad Baidowi menilai langkah Presiden Joko Widodo mengundang ketua umum partai politik koalisi pendukung pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (2/5) malam, dibolehkan asal tidak ada UU yang dilanggar. Hal tersebut disampaikan menanggapi anggapan undangan Presiden Jokowi terhadap enam ketua umum parpol tersebut sebagai bentuk "cawe-cawe" politik. &ldquo;Pertemuan itu digelar di malam hari, di luar jam kerja, sejauh tidak ada UU yang dilanggar ya boleh-boleh saja,&rdquo; kata Awiek, sapaan karib Achmad Baidowi, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (8/5). Awiek menjelaskan bahwa pertemuan antara Presiden Jokowi dan para ketua umum parpol koalisi pendukung pemerintah kala itu lebih banyak membahas perihal isu ekonomi, di samping isu politik, di antaranya bonus demografi, middle income trap, hingga Indonesia Emas 2045. &ldquo;Kalau kemudian ada yang menyerempet isu politik hal itu tak bisa dihindari, namanya saja pertemuan ketum parpol,&rdquo; imbuhnya. Juru Bicara DPP PPP itu menyebut bahwa pertemuan serupa Presiden Jokowi dengan enam ketua umum parpol koalisi pendukung pemerintah di Istana Merdeka pernah terjadi di era kepemimpinan sebelum Presiden Jokowi saat ini. &ldquo;Di era sebelum Jokowi juga terjadi, meskipun dalam konteks berbeda. Sekadar mengingatkan, Ibu Megawati Soekarnoputri itu waktu mengakhiri jabatan pada 2004 dan maju lagi untuk periode berikutnya, beliau sudah barang tentu mengurus urusan pencalonan berikutnya,&rdquo; tuturnya. Terkait pernyataan Wakil Presiden ke-10 RI dan 12 Jusuf Kalla (JK) yang meminta Presiden Jokowi tidak terlibat terlalu jauh dalam urusan politik Pemilu 2024, Baidowi menyebut menghormati sosok mantan tokoh senior di bidang politik maupun organisasi itu. Awiek menyinggung posisi mantan Ketua Umum Partai Golkar yang pernah terlibat dalam Tim Pemenangan Jokowi-Ma&rsquo;ruf Amin saat posisinya masih menjabat sebagai wakil presiden Jokowi kala itu. &ldquo;Pak JK tahun 2019 sebagai wapres sekaligus menjadi Dewan Penasihat TKN (Tim Kampanye Nasional) Jokowi-Ma'ruf Amin. Apakah juga dapat dimaknai &lsquo;cawe-cawe&rsquo; untuk penggantinya di posisi wapres?&rdquo; tanya Baidowi. Sebelumnya, Selasa (2/5) malam, Presiden Jokowi mengundang jajaran petinggi parpol koalisi melakukan pertemuan di Istana Merdeka. Dalam pertemuan tersebut hadir Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Plt. Ketua Umum PPP Mardiono, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Adapun pada Kamis (4/5), Jokowi mengatakan langkahnya mengundang ketua umum partai koalisi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (2/5) malam, bukan merupakan bentuk "cawe-cawe" politik. "Cawe-cawe? Bukan 'cawe-cawe'. Itu diskusi kok 'cawe-cawe'. Diskusi, saya ini kan ya pejabat politik. Saya bukan 'cawe-cawe'," kata Presiden Jokowi di sela kegiatannya mengunjungi pusat perbelanjaan Sarinah, di Jakarta, Kamis (4/5). Presiden menekankan bahwa dirinya adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik sehingga wajar apabila ia berbicara berkaitan dengan situasi politik. Pernyataan itu disampaikan ketika ditanya mengenai pertemuan dengan petinggi partai-partai politik koalisi pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (2/5), namun tidak mengundang Partai NasDem untuk hadir. Sementara itu, Jusuf Kalla saat menjamu Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar di kediamannya, Jakarta Selatan, Sabtu (6/5) malam, meminta Presiden Jokowi untuk tidak banyak mencampuri urusan politik terutama terkait Pilpres 2024 supaya lebih demokratis.

Hal tersebut disampaikan menanggapi anggapan undangan Presiden Jokowi terhadap enam ketua umum parpol tersebut sebagai bentuk "cawe-cawe".

PPP Sebut Presiden Undang Ketum Parpol Koalisi Dibolehkan Asal Tidak Langgar UU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/presiden-jokowi-rapat-kabinet-1.jpg" alt="SOROTI KINERJA MENTERI: Jokowi menyampaikan arahan kepada para menteri dan kepala lembaga saat sidang kabinet paripurna pada 18 Juni lalu. (YOUTUBE SEKRETARIAT PRESIDEN)" width="100%">
<figcaption>SOROTI KINERJA MENTERI: Jokowi menyampaikan arahan kepada para menteri dan kepala lembaga saat sidang kabinet paripurna pada 18 Juni lalu. (YOUTUBE SEKRETARIAT PRESIDEN)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kalangan partai politik di koalisi pemerintah maupun di luar pemerintah angkat bicara terkait wacana reshuffle yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). PDI Perjuangan (PDIP), misalnya, menyebutkan bahwa kemarahan dan teguran Jokowi kepada jajaran Kabinet Indonesia Maju merupakan hal wajar.  Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan, sejak awal Jokowi sudah mengingatkan pentingnya penanganan Covid-19.  Karena itu, kata Hasto, jajaran kabinet seharusnya memiliki sense of crisis dan berani mengambil tanggung jawab melalui kebijakan terobosan untuk membantu rakyat. ”Bahkan, keluarnya perppu menunjukkan adanya hal ihwal kegentingan yang memaksa,” ujar dia kemarin.  Terkait reshuffle kabinet, terang Hasto, itu merupakan hak prerogatif presiden. Menurut dia, reshuffle juga menjadi instrumen yang dipakai untuk melakukan evaluasi atas kinerja menteri. PDIP berharap apa yang disampaikan presiden bisa makin memacu kinerja dan kekompakan seluruh jajaran kabinet serta seluruh lembaga negara yang berkaitan dengan fungsi perekonomian negara. ”Untuk secepatnya mencari solusi komprehensif dan efektif di dalam mempercepat gerak pertumbuhan perekonomian nasional,” tutur Hasto.  Wakil Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan, tugas presiden ialah mengevaluasi kinerja para pembantunya. Jika ada yang tidak memuaskan, presidenlah yang berhak memberikan teguran dan peringatan. Presiden sudah menyebut akan melakukan tindakan, termasuk reshuffle. ”Berarti presiden sudah merasakan ada yang tidak beres dalam kabinetnya,” ulas dia.  PKS juga ikut merespons pidato teguran tersebut. Mardani Ali Sera, anggota DPR dari Fraksi PKS, berharap ketegasan presiden tidak berhenti sebatas pernyataan. Paling lambat sepekan, kata dia, ada tindak lanjut aksi dan keputusan tegas serta jelas dari pernyataan itu. ”Jika tidak ada aksi, Pak Jokowi justru yang disebut tidak punya sense of crisis,” ucap dia.  Dari istana, Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko enggan bicara eksplisit terkait reshuffle kabinet. Memang benar, presiden menyatakan bakal mempertaruhkan reputasi politiknya dalam pernyataan kepada para menteri. ”Maknanya, presiden mengambil langkah-langkah yang memberikan contoh kepada bawahannya,” ujar dia di Bina Graha kemarin.  Moeldoko mengibaratkan langkah presiden seperti para panglima di medan perang. Dalam dunia militer, ada tiga langkah yang harus diambil seorang panglima untuk mengatasi krisis. Pertama, panglima atau komandan harus hadir di lapangan. ”Kita lihat Bapak Presiden. Surabaya, Jawa Timur, masih merah, (tetap) ke lapangan. Itu ciri-ciri panglima, selalu hadir dalam situasi kritis,” lanjut mantan panglima TNI tersebut.  Langkah kedua ialah mengerahkan senjata bantuan. Dalam hal ini, yang digunakan presiden adalah bansos. Sementara langkah ketiga ialah mengerahkan kekuatan cadangan. Kekuatan cadangan hanya dikeluarkan pada saat-saat terakhir. Jika kekuatan cadangan keluar, artinya kondisi memang buruk.  Yang saat ini berusaha dicegah, tambah Moeldoko, adalah jangan sampai presiden mengeluarkan kekuatan cadangan itu. Namun, dia enggan memastikan bahwa bentuk kekuatan cadangan tersebut salah satunya adalah kocok ulang kabinet.  Dari kacamata pengamat, tindakan presiden yang marah itu tidak tepat. Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Gita Putri Damayana menjelaskan, menteri hanya merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan terbatas di bidang masing-masing. Tanggung jawab pengambilan keputusan umum dan memastikan orkestrasi kebijakan berjalan harmonis ada di presiden. Apabila menteri dirasa kurang maksimal dalam tugasnya, seharusnya presiden sudah mengambil tindakan sejak awal. ”Seharusnya Presiden Jokowi dapat bertindak lebih awal untuk memberhentikan para menteri yang tidak bekerja dengan baik dalam menangani situasi darurat,” tegasnya.  Karena itu, PSHK memberikan masukan agar presiden segera memberhentikan menteri atau pejabat eksekutif yang capaiannya minim dan buruk. Juga masukan agar dalam jangka waktu ke depan memperbaiki kelemahan manajemen regulasi secara menyeluruh. ”Terutama dalam hal perencanaan serta monitoring dan evaluasi setiap peraturan perundang-undangan dalam lingkup eksekutif,” lanjutnya.  Refleksi Kekuatan yang Memudar  Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) menyayangkan munculnya ekspresi kemarahan Jokowi yang ditampakkan secara gamblang ke publik. Direktur Pusat Media dan Demokrasi LP3ES Wijayanto mengatakan, sikap pemimpin yang tidak terkendali bisa mencerminkan kelemahan dirinya. ’’Ini justru merefleksikan kekuatan Jokowi cendrung memudar,’’ katanya.  Menurut dia, selama ini fatsun politik Presiden Jokowi tidak terlepas dari budaya Jawa. Dalam perspektif budaya politik Jawa, kekuatan seseorang terefleksi dalam kehalusan penampakan lahirnya. Semakin berkuasa seseorang, semakin halus penampakan lahirnya.  Nah, video kemarahan Presiden Jokowi itu adalah refleksi bahwa posisinya semakin lemah secara politik. Itulah salah satu alasan dia harus menampakkan kekecewaan dan kemarahan di hadapan para menterinya.  Wijayanto menambahkan, kelemahan yang dimaksud bukan karena Jokowi kehilangan dukungan dari parpol pendukung. Melainkan, kelemahan itu dimaknai sebagai ketidakberdayaan presiden dalam mengendalikan para menteri di bawahnya. ’’Sehingga presiden harus marah-marah dulu agar bisa sejalan dengan garis komando,’’ ucapnya.  Di mengungkapkan, ketidakpatuhan para menteri Jokowi sebenarnya tampak selama pandemi Covid-19 merebak sejak awal Maret lalu. Dari temuan LP3ES, sebut Wijayanto, banyak pernyataan presiden yang justru dianulir bawahannya sendiri. Misalnya, saat Presiden Jokowi meminta mudik dilarang, menterinya mengatakan mudik diperbolehkan. Ketika Jokowi menyampaikan istilah mudik dan pulang kampung adalah dua hal yang berbeda, menterinya mengatakan sama saja. Saat Jokowi mengatakan kredit kendaraan bisa ditunda saat Covid-19, jubirnya menyebutkan hanya berlaku untuk para penderita virus korona saja. ’’Ini beberapa anomali yang mengindikasikan menteri berjalan sendiri-sendiri,’’ paparnya.  Terlepas dari isu reshuffle yang digulirkan, kata Wijayanto, Presiden Jokowi seharusnya tak perlu menampakkan kemarahannya ke publik. Dalam perspektif budaya Jawa, ekspresi kemarahan itu merefleksikan bahwa dia kehilangan kendali atas para pembantunya. Seorang presiden yang cukup kuat, lanjut Wijayanto, bisa tersenyum dan menyampaikan kepada menterinya bahwa dia dicopot karena kinerja tidak memenuhi ekspektasi. ’’Itulah yang semestinya dilakukan presiden yang yakin dengan kekuasaannya,’’ ujarnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=7bPg-Yj93Ro  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=GrgVEAozMlE  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=nsxVjMXeNMg

Parpol Koalisi-Nonkoalisi Desak Buktikan Ancaman Reshuffle

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Zulhas-dan-Jokowi.jpg" alt="Presiden Joko Widodo dan Ketua MPR Zulkifli Hasan dalam sebuah kebersamaan beberapa bulan lalu. (HENDRA EKA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo dan Ketua MPR Zulkifli Hasan dalam sebuah kebersamaan beberapa bulan lalu. (HENDRA EKA/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi menegaskan, fungsi oposisi yang baik sebenarnya dari dalam pemerintahan. Bukan di luar pemerintahan. Itu ia ungkapkan berdasar pengalamanya duduk dua periode di DPR.  Menurut Viva, posisi di dalam pemerintahan lebih mudah untuk bisa melakukan pengawasan.  Sebab para menteri dan pimpinan lembaga benar-benar mengawasi bawahannya supaya tidak keluar jalur. "Justru pengawasan dari dalam bertanggung jawab supaya pemerintahan ini berjalan sehat, kuat dan bersih," ujar Viva Yoga kepada wartawan, Rabu (17/7). Lebih lanjut Viva menjelaskan, di Indonesia semua partai bisa mengawasi jalannya pemerintahan. Baik itu yang berada di koalisi pemerintah maupun oposisi. Sehingga dia menyebut konsep oposisi di Indonesia berbeda dengan di pemerintahan parlementer. "Karena seluruh parpol menjalankan fungsi pengawasan, artinya proses peran fungsi oposisi itu ada di dalam parlemen apapun parpolnya," katanya. Selain itu, menurut Viva PAN tidak masalah menjadi oposisi ataupun bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin. Sebab berada di dalam dan di luar kabinet sama-sama bisa mengawasi.  "Karena menurut platform PAN mau di dalam kekuasaan atau di luar kekuasaan sama-sama mulianya selama untuk bangsa dan negara," ungkapnya. Sekadar informasi PAN belum menentukan sikap politiknya usai Pilpres 2019. Apakah bergabung dengan koalisi Jokowi-Ma'ruf atau menjadi oposisi. Sementara itu Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengatakan, partainya belum menentukan sikap politik pasca-pembubaran koalisi parpol pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019. Menurut Eddy, arah dan sikap politik PAN akan ditentukan melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang rencananya diselenggarakan Juli atau September 2019. Dalam Rakernas itu juga sekaligus melakukan evaluasi terhadap hasil Pemilu Legislatif 2019. Eddy mengakui adanya berbagai opsi dan masukan terkait arah dan sikap politik PAN. Ada sejumlah kader yang mengusulkan PAN tetap menjadi oposisi dan menyarankan agar bergabung ke pendukung pemerintah. Namun ada pula yang mengusulkan agar PAN tetap menjadi partai penyeimbang. "Intinya saya minta agar semua pendapat itu dihargai meski tidak sepakat antara para kader," kata Eddy. ‎

Waketum PAN: Dari Dalam Pemerintahan Lebih Mudah Lakukan Pengawasan

Parpol Koalisi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Parpol Koalisi

Berita Terkini

Koalisi Pengusung Ganjar Mulai Serius Godok Kandidat Cawapres Pekan Depan

PPP Sebut Presiden Undang Ketum Parpol Koalisi Dibolehkan Asal Tidak Langgar UU

Parpol Koalisi-Nonkoalisi Desak Buktikan Ancaman Reshuffle

Waketum PAN: Dari Dalam Pemerintahan Lebih Mudah Lakukan Pengawasan

Download Aplikasi JawaPos.com