<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/19/JKT_PELANGGARAN-APK_MIFTAHUL-HAYAT-05-331994033.jpg" alt="Kendaraan melintas di dekat Alat Peraga Kampanye (APK) yang terpasang di kawasan Senayan, Jakarta, Senin (18/12/2023)." width="100%">
<figcaption>Kendaraan melintas di dekat Alat Peraga Kampanye (APK) yang terpasang di kawasan Senayan, Jakarta, Senin (18/12/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemilu 2024 tidak hanya menjadi pentas bagi partai politik (parpol) mengantarkan pasangan capres-cawapres jagoannya untuk terpilih. Mereka berusaha menempatkan para wakilnya duduk di legislatif. Terutama di Senayan, Jakarta. Perjuangan itu tidak hanya parpol lama, parpol lama yang belum berhasil mengirimkan wakilnya di parlemen dan partai baru berusaha ekstrakeras. Menurut peneliti Media Survei Nasional (Median) Ade Irfan Abdurrahman, semua parpol memiliki peluang yang sama untuk menuju ke Senayan. Kini tinggal menyiapkan program yang "dijual" kepada masyarakat agar mereka menjadi pilihan. Baik di tingkat DPRD kabupaten/kota, provinsi, maupun di DPR RI. Dia menyebut ada parpol baru yang berpotensi mengirimkan calon legislatif (caleg)nya ke Senayan pada Pemilu 2024. Kedua itu adalah Partai Gelombang Rakyat (Gelora) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). "Kedua parpol ini bisa menembus 10 besar untuk perolehan suaranya," ujar Ade Irfan Abdurrahman kepada JawaPos.com di Jakarta pada Senin (8/1). Dari survei yang digelar Median, Partai Gelora bisa mendapat suara 2,8 persen dan PSI 2,9 persen. Lebih jauh Ade mengatakan, adanya potensi Gelora dan PSI masuk ke Senayan tidak terlepas dari masifnya program-program partai itu di akar rumput. "Program-programnya sudah mulai terlihat dan terasa di tengah masyarakat,&rdquo; kata Ade dalam pemaparan rilis survei Median via zoom, Senin (8/1). Menurut dia, konsistensi Partai Gelora dalam menjalankan program di tengah masyarakat membuat partai baru itu mampu mendulang dukungan dari masyarakat. Untuk itu, jika Partai Gelora terus konsisten merawat tren positif ini, maka tidak menutup kemungkinan akan mencatat sejarah lolos ambang batas parlemen, sekaligus memperoleh kursi di Senayan. "Tren elektabilitas yang terus naik itu, bila terus berlangsung maka tidak menutup kemungkinan Partai gelora akan lolos ke Senayan,&rdquo; katanya. Untuk PSI, pemilih memilih partai yang dikenal dengan partai anak muda itu karena diidentik dengan anak muda dan melanjutkan kepemimpinan Jokowi. Adapun survei itu dilakukan sebelum debat Pilpres 2024 ketiga. Survei ini mengambil populasi sampel seluruh WNI yang memiliki hak pilih sebanyak 1.500 responden. Margin of error sebesar lebih kurang 2,53 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Pemilu 2024 tidak hanya menjadi pentas bagi partai politik (parpol) mengantarkan pasangan capres-cawapres jagoannya untuk terpilih.

Melihat Perjuangan Parpol Baru dan Nonparlemen Menuju Senayan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/10/JKT2_KPU-DAN-KEMENTRIAN-PPN-SOSIALISAIKAN-RPJMN-Teknokratik-2025-2029-dan-RPJPN-2025-2045_MIFTAHUL-HAYAT-01-637783733.jpeg" alt="Ketua KPU RI Hasyim Asy" width="100%">
<figcaption>Ketua KPU RI Hasyim Asy</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Jumlah peserta Pemilu 2024 ada 18 parpol. Namun, KPU memastikan hanya 14 parpol yang logo atau lambangnya masuk dalam surat suara pilpres. Empat parpol lainnya tidak dicantumkan sebagai pengusung pasangan capres-cawapres karena terganjal ketentuan UU Pemilu. Empat partai itu adalah pendatang baru di Pemilu 2024. Yakni, Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Ummat, dan Partai Buruh. Ketua KPU RI Hasyim Asy&rsquo;ari mengatakan, parpol baru sebagai peserta Pemilu 2024 belum bisa menjadi bagian dari parpol yang dapat mengusulkan pasangan capres-cawapres. Sesuai aturan, yang bisa dijadikan syarat dukungan adalah jumlah kursi DPR RI atau suara dalam Pileg 2019. "Kan (parpol baru) belum punya kursi atau belum punya suara karena belum pernah ikut sebagai peserta pemilu," ujarnya dalam sosialisasi pendaftaran capres-cawapres di Jakarta kemarin (12/10). Konsekuensinya, logo keempat partai tidak dimasukkan ke list pendukung pasangan capres-cawapres di surat suara. Meskipun secara politik mereka bisa menentukan dukungannya. Dalam surat suara Pilpres 2024, ada sejumlah informasi yang dicantumkan. Yakni, nomor urut, foto dan nama capres-cawapres, serta tanda gambar atau logo parpol yang mengusulkan. Dalam sosialisasi kemarin, KPU juga memaparkan kewajiban parpol memberi dukungan pada pilpres. Komisioner KPU RI Idham Holik menerangkan, sesuai Pasal 235 ayat 5 UU Pemilu, parpol yang memenuhi syarat harus mengajukan pasangan calon. "Tidak mengajukan bakal pasangan calon, parpol bersangkutan akan dikenai sanksi tidak bisa ikut pemilu berikutnya," ucapnya. Ketentuan itu berlaku untuk 14 parpol yang sudah memiliki suara pada Pemilu 2019. Adapun empat partai baru belum dikenai kewajiban tersebut. Sebab, parpol yang bersangkutan belum memenuhi syarat untuk mendukung pasangan calon. Sejauh ini, sembilan parpol peraih kursi di DPR terbagi dalam tiga poros. Pertama, Koalisi Perubahan (Nasdem, PKB, dan PKS) yang mengusung bacapres-bacawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Kedua, koalisi PDIP dan PPP yang mengusung bacapres Ganjar Pranowo. Ketiga, Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang beranggota Partai Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat mengajukan Prabowo Subianto. Sementara itu, sejumlah parpol yang tidak meraih kursi di DPR tapi menjadi peserta Pemilu 2019 juga sudah mengarahkan bandul dukungan. Yakni, Perindo dan Hanura mendukung Ganjar serta PBB, Partai Berkarya, dan Partai Garuda mendukung Prabowo. Sementara itu, hingga kemarin siang, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) belum menentukan dukungan. Sesuai tahapan, KPU RI akan membuka jadwal pendaftaran pasangan bacapres-bacawapres pada 19&ndash;25 Oktober mendatang. Jika tidak ada perubahan, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) akan mendaftar di hari pertama. (far/c18/hud)

Jumlah peserta Pemilu 2024 ada 18 parpol. Namun, KPU memastikan hanya 14 parpol yang logo atau lambangnya masuk dalam surat suara pilpres.

Jadi Pendatang Baru, Logo Empat Parpol Tak Masuk di Surat Suara Pilpres 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/partai-prima-dan-PBB.tiff" alt="Antara" width="100%">
<figcaption>Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelaksanaan pemilu menjadi penentu dalam sistem demokrasi Indonesia. Sistem itu disepakati sebagai sarana pergantian kekuasaan dan kepemimpinan nasional lima tahun sekali.  Antusiasme partai politik baru yang menghiasi pendaftaran di KPU 1 agustus yang lalu, menandai dimulainya kompetisi untuk mendapatkan atensi publik dalam meraih kekuasaan politik legislatif maupun eksekutif.  Menanggapi hal tersebut Direktur Eksekutif Trust, Indonesia Azhari Ardinal mengatakan, yang menarik untuk dicermati dari puluhan partai baru yang mendaftar, ternyata digawangi oleh wajah-wajah lama.  "Tidak ada yang salah dari fenomena ini, namun yang mesti diingat bahwa pilihan politik masyarakat hari ini adalah reaksi terhadap kekecewaannya dimasa yang lampau dan harapannya dimasa yang akan datang," kata Azhari wartawan, Selasa (2/8).  "Sehingga mendapatkan kembali kepercayaan publik adalah tujuan utama dari setiap partai politik yang mendaftar di KPU," sambungnya.  Azhari juga menambahkan, kalau berdasarkan hasil riset Trust Indonesia tahun ini menempatkan partai politik pada Lembaga negara pada tingkat kepercayaan paling rendah.  "Ini adalah tantangan serius bagi setiap partai baru yang notabene digawangi oleh wajah lama untuk membuktikan diferensiasinya dengan partai yang sudah eksis lama. Karena jelas akan terjadi irisan basis massa dengan partai induknya secara langsung maupun tidak langsung," paparnya.  Dikatakan, Azhari bahwa wajah lama seperti nama Amien Rais dengan partai Ummat, Anis matta dengan partai Gelora, Farhat abbas dengan partai Pandai, Agus Jabo dengan partai Prima dan yang lainnya. Adalah gambaran serius dari pertarungan isu yang akan diusung pada kontestasi politik 2024 mendatang.  Sealin itu, lanjut Azhari, dengan berbagai instrumen yang mengiringinya, mulai dari actor politik, mesin partai, funding politik, media yang membentuk opini dan tentunya pemilih itu sendiri.  Karenannya, ia berharap terbangun proses dialogis yang mencerdaskan publik bukan saja atas janji kerja kepemimpinan eksekutif dan legislatif kedepan.  "Namun lebih dari itu, pemilih menjadi sadar dan tergerak untuk ikut mengawal proses pemerintahan dengan berbagai ranah kebijakannya. Sementara dalam spektrum kepartaian terbangun sebuah dialog yang lebih fokus dan berkualitas untuk menjadi bagian dari solusi permasalahan bangsa," pungkasnya.

Pendaftaran Peserta Pemilu 2024, Muka Lama Partai Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Pemilu-mgt.jpg" alt="Ilustrasi petugas KPU. Diskominfo Kabupaten Magetan/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi petugas KPU. Diskominfo Kabupaten Magetan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sebanyak lima partai politik (parpol) baru di Kota Madiun mendaftarkan diri ke kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol). Itu sebagai persiapan pelaksanaan Pemilu 2024 yang tahapnya mulai berlangsung pada Selasa (14/6).  Kepala Bakesbangpol Kota Madiun Tjatoer Wahjoedianto mengatakan, pendaftaran parpol baru tersebut merupakan proses yang harus dilalui. Itu sebagai salah satu syarat kelengkapan berkas untuk mengikuti pesta demokrasi lima tahunan atau pemilu.  ”Ada lima parpol baru yang mendaftar terkait izin keberadaannya di Kota Madiun,” ujar Tjatoer seperti dilansir dari Antara di Madiun.  Adapun parpol baru tersebut Partai Kedaulatan Rakyat, Partai Era Masyarakat Sejahtera (Emas), Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Ummat, dan Partai Buruh.  Tjatoer menjelaskan, selain mengisi formulir dan profil, proses verifikasi di Bakesbangpol itu juga harus menyertakan akta pendirian parpol, susunan pengurus, surat keterangan domisili dari kelurahan/desa, serta NPWP.  ”Tugas kami adalah melakukan verifikasi bahwa mereka memang benar-benar parpol baru,” kata Tjatoer.  Menurut Tjatoer, setiap parpol baru yang menjadi peserta Pemilu 2024 wajib terdaftar di Bakesbangpol meski sudah memiliki SK Kemenkumham. Terkait keikutsertaan dalam pemilu mendatang, hal itu ada mekanisme lain sebagaimana diatur dalam PKPU (peraturan KPU). Pihaknya hanya mendata keberadaan parpol tersebut.  ”Kami hanya memverifikasi bahwa misalnya di kecamatan A ada parpol tersebut,’’ papar Tjatoer.  Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Madiun mulai mempersiapkan diri menghadapi tahap Pemilu 2024 yang telah diluncurkan KPU pada 14 Juni.  Ketua KPU Kota Madiun Wisnu Wardhana mengatakan, masih menunggu jadwal dan PKPU yang mengatur tentang tahap pemilu, termasuk verifikasi parpol. Namun, apabila melihat pada Pemilu 2019, syarat bagi parpol yang hendak mendaftar sebagai peserta pemilu mengacu pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.  ”Persyaratan itu di antaranya, parpol harus berstatus badan hukum dan memiliki kepengurusan. KPU daerah menerima data dari KPU. Setelah itu, dilakukan verifikasi administrasi dan faktual tentang keberadaan parpol bersangkutan,” terang Wisnu Wardhana.

Lima Partai Politik Baru Daftar ke Bakesbangpol Kota Madiun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Rasamala-Aritonang.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rasamala Aritonang merespon sejumlah tawaran partai politik seperti Demokrat, PKS hingga PKP untuk bergabung ke dalam partai tersebut. Rasamala menyampaikan ucapan terimakasih atas adanya tawaran tersebut.  "Pertama gini, pertama saya mau bilang terima kasih terhadap tawaran-tawaran itu," kata Rasamal dikonfirmasi, Kamis (14/10) malam.  Rasamala mengungkapkan, dirinya bersama rekan-rekan mantan pegawai KPK masih melakukan konsolidasi serta mematangkan konsep tersebut. Dia mengaku, ingin berkomunikasi terlebih dulu dengan para tokoh nasional.  "Di awal saya sudah sampaikan kita mau bertemu dulu dengan beberapa tokoh untuk minta insight, meminta perspektif untuk sama-sama melihat kemungkinan-kemungkinan yang bisa dijajaki," papar Rasamala.  Meski demikian, Rasamala mengungkapkan pihaknya tetap ingin membuat partai baru, yang berencana akan dinamakan Partai Serikat Pembebasan (PSP). Dia mengaku, ingin memberikan alternatif pilihan kepada masyarakat dalam berdemokrasi.  "Karena kan gagasan kita, kita mau memberikan kanal alternatif, jalan alternatif mengatasi kebuntuan, mengatasi kemacetan yang mungkin selama ini dirasakan masyarakat," ujar Rasamala.  Sebelumnya, Ketua Departemen Politik DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nabil Ahmad Fauzi mengatakan partainya menawarkan mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bergabung ke partai berlogo pohon beringin ini.  Hal ini dikatakan Nabil setelah Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum pada Biro Hukum KPK Rasamala Aritonang berkeinginan membuat partai politik.  “Terkait adanya wacana para eks Pegawai KPK yang diberhentikan karena tidak lolos TWK untuk mendirikan partai politik sebagai salah satu pilihan kiprahnya, PKS meresponnya dengan menawarkan mereka untuk bergabung saja ke PKS,” ujar Nabil kepada wartawan, Kamis (14/10).  Nabil menuturkan, membentuk partai politik adalah hal yang tidak mudah. Sehingga lebih baik pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) ini bergabung ke partai yang dikomandoi oleh Ahmad Syaikhu tersebut.  “Meski mendirikan parpol adalah hak konstitusional warganegara, bagi kami daripada membangun parpol baru, kami mengajak kepada para eks Pegawai KPK yang diberhentikan karena tidak lolos TWK untuk bergabung dengan PKS,” pungkasnya.

Ditawari Gabung Sejumlah Parpol, Rasamala: Kami Ingin Buat Parpol Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/JKT_AMIEN-RAIS-TANGGAPI-PERTEMUAN-JOKOWI-DAN-PRABOWO_MIFTAHULHAYAT-10.jpg" alt="JKT_AMIEN RAIS TANGGAPI PERTEMUAN JOKOWI DAN PRABOWO_MIFTAHULHAYAT (10)" width="100%">
<figcaption>JKT_AMIEN RAIS TANGGAPI PERTEMUAN JOKOWI DAN PRABOWO_MIFTAHULHAYAT (10)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Ketua MPR Amien Rais mengumumkan nama partai barunya. Amien mengatakan partai barunya din‎amakan Partai Ummat.  "Mukadimah Partai Ummat," ujar Amien Rais yang disiarkan dalam akun YouTuber Amien Rais Official, Kamis (1/10).  Menurut Amien Rais, kitab suci Alquran mendorong umat beriman, agar dalam mengarungi kehidupan di dunia, senantiasa melaksanakan dua perintah Allah SWT secara serentak. Pertama melakukan al-amru bil ma'ruf dan an-nahyu anil munkar. Yakni memerintahkan tegaknya kebajikan dan memberantas keburukan.  Kedua adalah menjalankan al-amru bil adli dan an-nahyu anidzulmi, yakni menegakan keadilan dan memberantas kezaliman.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/27/08/2020/ada-28-pilihan-partai-baru-amien-rais-masih-bingung-cari-nama/">Ada 28 Pilihan, Partai Baru Amien Rais Masih Bingung Cari Nama</a>  "Bila yang pertama lebih bergerak lebih pada tatanan personal, familiar dan kumunal (level mikro). Maka yang kedua lebih pada tataran nasional (level makro)‎ dari berkaitan erat dengan masalah kekuasaan," katanya.  Amien Rais mengatakan, sejarah umat manusia menunjukkan bahwa hanya negara yang mampu melakukan kezaliman kolosal. Tetapi sebaliknya pula, hanya negara yang dapat menegakkan keadilan secara merata.  Dengan memiliki sarana dan aparat yang lengkap serta kekuasaan yang paling besar,‎ negara dapat melancarkan kezaliman politik, kezaliman ekonomi, kezaliman sosial, kezaliman hukum, bahkan kezaliman kemanusiaan.  "Namun hanya negara pula yang dapat menegakkan keadilan bagi semua rakyatnya. Semua tergantung pada pemerintah yang sedang berkuasa. Apakah sedang membela kepentingan rakyat dan umat. Atau sebaliknya sedang membela kepentingan konglomerat korporatokrat atau sebaliknya," ungkapnya.  Amien Rais mengatakan, pada akhirnya segolongan umat manusia harus berikhtiar untuk menegakkan keadilan, sekaligus melawan kezaliman secara sistematik lewat perjuangan politik.  "Partai Ummat Insya Allah bertekad akan bekerja dan berjuang bersama anak bangsa lainnya, melawan kezaliman dan menegakkan keadilan," tuturnya.  "Partai Ummat akan bekerja dan berjuang memegang teguh Pancasila, UUD 1945 dan semua aturan demokrasi universal," tambahnya.  Untuk diketahui, dorongan agar Amien Rais membentuk parpol baru awalnya disampaikan politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Muhammad Asri Anas pada Maret 2020 silam.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=4Bcfz5Oztbk

Nama Baru Partai Amien Rais Adalah Partai Ummat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/JKT-2-REKAPITULASI-KPU-2-PROPINSI-FED-8.jpg" alt="Para komisioner KPU memimpin proses rekapitulasi tingkat nasional ketika masih berlangsung di KPU beberapa waktu lalu. (Fedrik Tarian/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Para komisioner KPU memimpin proses rekapitulasi tingkat nasional ketika masih berlangsung di KPU beberapa waktu lalu. (Fedrik Tarian/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai-partai baru belum mampu mengantarkan caleg mereka menduduki kursi DPR pada pemilu tahun ini. Selain karena tak lolos ambang batas parlemen, perolehan suara para caleg itu kurang memuaskan. Tidak ada yang menyentuh angka 50 ribu suara.  Seperti diketahui, empat parpol baru yang bertarung pada Pemilu 2019 hampir bisa dipastikan tak lolos ke Senayan. Perolehan suara mereka secara nasional tidak mampu menyentuh angka 4 persen. Parpol-parpol itu adalah Perindo, PSI, Partai Garuda, dan Partai Berkarya.  Perolehan suara caleg-caleg mereka juga terbilang minim. Bahkan, perolehan suara tertinggi caleg dari parpol-parpol baru itu terbilang sedikit. Sebut saja caleg dengan suara terbanyak dari Partai Berkarya yang hanya 28.770 suara. Angka itu diraih caleg bernama Purbo Asmoro di dapil Banten II.  Begitu juga Partai Garuda yang menempatkan Muh. Hasan sebagai caleg dengan perolehan suara tertinggi mereka. Bertarung di Sulteng, dia hanya mendapatkan 18.985 suara.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Puan-Maharani-Yes.jpg" alt="Puan Maharani merupakan caleg PDIP yang mendapat suara terbanyak secara nasional dan menembus 400 ribu. Dia dinobatkan sebagai ketua DPR. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Puan Maharani merupakan caleg PDIP yang mendapat suara terbanyak secara nasional dan menembus 400 ribu. Dia dinobatkan sebagai ketua DPR. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> Puan Maharani merupakan caleg PDIP yang mendapat suara terbanyak secara nasional dan menembus 400 ribu. Dia dinobatkan sebagai ketua DPR. (Dok. JawaPos.com)  Choky Sitohang tercatat menjadi caleg Perindo dengan suara terbanyak. Namun, angkanya hanya 38.132 suara. Sementara itu, dari PSI, caleg dengan suara terbanyak diraih Ratu Ayu Isyana dari dapil Banten III. Perolehan suaranya 48.819.  Kondisi itu kontras dengan peraih suara terbanyak dari partai-partai lama. Sebut saja Dedy Mulyadi dari Golkar, Achmad Baidowi dari PPP, dan Edhie Baskoro dari Demokrat. Perolehan suara mereka menembus angka 200 ribu. Apalagi jika dibandingkan dengan perolehan suara Puan Maharani dari PDIP yang mampu melewati angka 400 ribu.  Perolehan suara Puan menjadi yang tertinggi pada pemilu kali ini. Dia pun digadang-gadang menjadi kandidat utama ketua DPR periode 2019-2024. "Mbak Puan memenuhi kriteria sebagai ketua DPR," ujar Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno kemarin.  Menurut dia, Puan kaya akan pengalaman di legislatif, eksekutif, maupun struktur partai. Saat ini, Puan menjabat menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (PMK). Di partai, dia menjadi ketua bidang politik dan hubungan antarlembaga DPP PDIP. Di DPR, Puan pernah menjabat ketua Fraksi PDIP.  Sementara itu, Komisioner KPU Wahyu Setiawan menjelaskan bahwa proses rekapitulasi nasional terus berjalan. Kemarin (19/5) mereka telah menyelesaikan penghitungan suara dari Sulawesi Selatan. Ketika dilakukan rekapitulasi, beberapa saksi sempat menyanggah penjelasan KPU Sulsel. "Itu sudah biasa. Setiap saksi peserta pemilu dipersilakan memberikan pandangan terkait pelaksanaan pemilu di Sulsel. Kalau ada selisih data, ya disandingkan saja," jelasnya.  Dia memastikan hari ini merupakan hari terakhir rekapitulasi di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Meski begitu, KPU tidak mau terburu-buru. Hasil rekapitulasi tetap akan diumumkan pada 22 Mei. Tidak ada rencana untuk mengumumkan rekap lebih awal.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Puan-Maharani-Yes.jpg" alt="Puan Maharani merupakan caleg PDIP yang mendapat suara terbanyak secara nasional dan menembus 400 ribu. Dia dinobatkan sebagai ketua DPR. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Puan Maharani merupakan caleg PDIP yang mendapat suara terbanyak secara nasional dan menembus 400 ribu. Dia dinobatkan sebagai ketua DPR. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>

Caleg Andalan Partai Baru Tak Berdaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/untuk-parpol-baru-elektabilitas-perindo-dan-psi-lebih-baik_m_.jpg" alt="Ilustrasi: parpol baru harus berjuang keras untuk dapatkan lolos ambang batas parlemen." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: parpol baru harus berjuang keras untuk dapatkan lolos ambang batas parlemen.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kehadiran partai politik (parpol) baru kerap menjadi sorotan publik. Sebab taringnya belum terlihat dan teruji. Namun demikian dari sejumlah survei, parpol tersebut mendapat elektabilitas yang beragam. Terbaru survei dari Eksekutif Elections and Strategic (indEX) Research. Lembaga survei itu menyatakan, sikap parpol pada tahapan Pilpres 2019 yang cukup ekstrem mendapat perhatian besar dari publik. Menurut Direktur Eksekutif indEX Research Vivin Sri Wahyuni, untuk parpol baru yang berkompetisi di Pileg 2019 baru Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Perindo yang mendapat elektabilitas lebih baik. PSI sejak awal kehadirannya tidak sekadar menyoroti isu pemberantasan korupsi, juga mengambil sikap tegas dalam isu-isu sensitif. &ldquo;PSI dengan keras menolak keberadaan berbagai peraturan daerah (Perda) keagamaan, atau sering disebut sebagai perda syariah,&rdquo; sebut Vivin Sri Wahyuni dalam siaran persnya, Jumat (7/12). Meskipun sikap itu mengundang polemik, namun konsistensi PSI dalam hal penghapusan perda syariah mendulang dukungan publik. Sikap itu, sambung Vivin, berbeda dengan parpol-parpol yang satu koalisi dengannya. Parpol tersebut bersikap ragu-ragu atau cenderung mendukung perda syariah. &ldquo;Kelompok moderat yang biasanya apatis dengan politik merasa tersuarakan oleh PSI,&rdquo; jelas Vivin. Dari dinamika itu, survei indEX menemukan elektabilitas PSI bertengger di angka 1,2 persen. "Dengan memperhitungkan margin of error survei, PSI berpeluang menembus ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4 persen,&rdquo; ujar Vivin. Elektabilitas PSI ini tidak jauh beda dengan perolehan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) yang mencapai 2,9 persen. &ldquo;Partai Perindo menguasai media massa dan sudah eksis sejak lama membuat nama Perindo melekat di tengah masyarakat,&rdquo; kata Vivin. Disinyalir tingginya elektabilitas partai dipimpin Hary Tanoesoedibjo karena meniru cara Nasdem. Semula mendirikan ormas dengan nama yang sama. HT melakukan zig-zag politik, dari sebelumnya mendukung Prabowo Subianto pada pemilihan presiden (Pilpres) 2014 kini menyeberang ke kubu Jokowi. Sebaliknya, parpol baru dan non parlemen yang diprediksi mencapai ambang batas parlemen yakni Partai Berkarya. &ldquo;Berkarya yang masuk koalisi Prabowo-Sandi berada di posisi buncit dengan elektabilitas 0,1 persen,&rdquo; pungkas Vivin.

Untuk Parpol Baru, Elektabilitas Perindo dan PSI Lebih Baik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mengukur-potensi-parpol-baru-ke-senayan-psi-dan-perindo-punya-peluang_m_.jpg" alt="Ilustrasi: berdasar hasil survei Y-Publica disebut berpeluang lolos ke Senayan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: berdasar hasil survei Y-Publica disebut berpeluang lolos ke Senayan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keberadaan parpol baru di pentas Pemilu 2019 diperkirakan akan meramaikan Senayan untuk lima tahun mendatang. Hal didapatkan dari hasil survei yang dilakukan Y-Publica. Direktur Eksekutif survei Y-Publica Rudi Hartono menyatakan, ada dua parpol yang bisa bisa menembus ambang batas parlemen ( parliamentary threshold) 4 persen. Yakninya, PSI dan Perindo. "Dari hasil survei ini Perindo dan PSI memiliki peluang," ungkap Rudi Hartono saat konfrensi pers di bilangan Jakarta Pusat, Senin (5/11). Adapun survei yang digelar Y-Publica itu berlangsung pada 10-20 Oktober 2018, margin of error survei 2,98 persen. Hasilnya menyebutkan, Perindo mendapat elektabilitas 2,5 persen dan PSI sekitar 1,6 persen. Sementara, elektabilitas parpol baru lainnya, seperti Partai Bulan Bintang (PBB) di angka 1,1 persen; Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) 0,9 persen; Partai Berkarya 0,6 persen; dan Partai Garuda hanya 0,5 persen. Menurut Rudi, dibandingkan survei pada Mei 2018, elektabilitas Perindo cenderung menurun. Sebelumnya yakni 3,1 persen. Lalu turun 2,9 persen di Agustus 2018 hingga menurun jadi 2,5 persen pada survei terakhir. Dia menilai, turunnya elektabilitas partai yang dipimpin bos MNC Group itu karena strategi kampanye yang monoton. Mereka hanya jor joran beriklan di televisi. Sementara gebrakan politik dari anak buah Harry Tanoesoedibjo itu relatif tidak ada. "Saat ini publik menunggu gebrakan politik dari partai-partai baru. Sebab itulah yang membedakannya dengan partai lama," ucapnya. Kondisi serupa juga terjadi di PSI. Elektabilitas ikut berubah. Kata Rudi, pada Mei 2018 elektabilitas PSI sebesar 1,3 persen, lalu naik 1,5 persen pada Agustus 2018. Terakhir, menjadi 1,6 persen.

Mengukur Potensi Parpol Baru ke Senayan, PSI dan Perindo Punya Peluang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/partai-garuda-tepis-isu-komunis-dengan-religiusnya-sang-ketum_m_191930.jpeg" alt="Markas Pusat Partai Garuda di Jalan Kwitang, Jakarta Pusat." width="100%">
<figcaption>Markas Pusat Partai Garuda di Jalan Kwitang, Jakarta Pusat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dari empat parpol baru yang menjadi peserta Pemilu 2019, ada namanya Partai Garuda. Melihat dari lambangnya, partai ini disebut-sebut memiliki kemiripan dengan Partai Gerindra. Pada Selasa (27/2), JawaPos.com menyambangi kantor pusat Partai Garuda yang terletak di Gedung Senatama lantai 5, Jalan Kwitang Raya, Jakarta Pusat itu. Di lobi utama kantor partai yang diawaki Ahmad Ridha Sabana (ARS) itu spanduk merah yang memuat lambang burung Garuda berwarna kuning disertai visi partai yang didirikan tahun 2015 itu. Di lobi ini para pengurus dan kader Partai Garuda biasanya melakukan pertemuan dengan para tamu ataupun sekadar menyelenggarakan acara internal partai. Menariknya, seluruh ruangan itu tetap disuguhi warna merah khas Partai Garuda. Lebih menarik lagi di markas Partai Garuda ini yakni terdapat sebuah lorong yang disebut sebagai lorong perubahan. Di sepanjang lorong itu terdapat belasan bendera yang terpasang di samping kanan dan kiri. Lorong itu menghubungkan ke tiga ruangan utama, yakni ke arah ruangan sang ketua umum, sekjen, maupun ruangan rapat partai. Ketua DPP Partai Garuda Muhammad Faiz Rozi menyebut lorong itu akan membawa Indonesia jalan ke arah perubahan yang lebih baik. Hal itu sebagaimana yang tertera dalam visi dan misi yang selama ini didengungkan ke seluruh kader Partai Garuda di penjuru tanah air. "Ini biasa kita sebut lorong perubahan," sebut Muhammad Faiz Rozi saat mengarungi lorong tersebut. Kendati disebut dengan partai nasionalis, namun nuansa di dalam kantor partai ini terdapat juga kekentalan islamnya. Hal itu terlihat di ruangan Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana (ARS). Ruangan itu terbentang sehelai sajadah yang memiliki ornamen lukisan kaligrafi lafaz Allah SWT. Dalam pertemuan itu Faiz mengatakan, Partai Garuda sempat isukan sebagai partai komunis. Menurutnya tuduhan itu tidak relevan. Buktinya, klaim Faiz, sang ketua umum sangat religius dan tidak pernah meninggalkan salat. "Kami sering diingatkan salat oleh beliau, makanya kami heran (isu komunis itu)," ungkapnya. Partai Garuda yang menyebut dirinya sebagai wadah perubahan untuk Indonesia benar-benar memberikan kenyamanan bagi kader jika berada di kantor pusat. Pasalnya ruang kantor yang terkesan heroik perubahan juga disertai dengan nuansa islami dan sporty. Ruang itu juga menyediakan fasilitas olahraga kebugaran. Namun hingga kini ruangan olahraga kebugaran itu baru lebih intens digunakan oleh ARS ketika memiliki waktu senggang. "Ini sering digunakan oleh ketum, tapi sama pengurus lainnya juga sering kok," pungkasnya. Sebagai informasi, Partai Garuda dinyatakan sebagai parpol oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada 2015. Lantas pengakuan itu dikuatkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyatakan Partai Garuda sebagai peserta Pemilu 2019. Partai Garuda ini juga memiliki kemiripan dengan Partai Perindo. Jika Partai Perindo gawangi oleh big bos MNC Group, Hary Tanoesoedibjo, sementara ARS selaku Ketua Umum merupakan Presiden Direktur PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI). Bedanya untuk posisi Sekjen di Partai Garuda pegang oleh pedagang pasar alias Abdullah Mansuri yang merupakan Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI).

Partai Garuda Tepis Isu Komunis dengan Religiusnya Sang Ketum

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#parpol baru

Berita Terkini