<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure><img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/03/04/menteri-koodinator-bidang-hukum-ham-imigrasi-dan-pemasyarakatan-yusril-ihza-mahendra-bersama-ketua-umum-partai-hanura-oesman-sapta-odang-oso-istimewa-Q6nzt.webp" alt="Menteri Koodinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra bersama Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koodinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra bersama Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO). (Istimewa)</figcaption>
</figure>
<p><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Koodinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menilai tidak perlu diberlakukan ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold (PT) untuk partai bisa mendapat kursi parlemen. Menurutnya, stabilitas politik tidak dipengaruhi oleh PT.</p>
<p>Hal itu disampaikan Yusril dalam seminar nasional yang digelar Sekretariat Bersama (Sekber) Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) di Jakarta Selatan. Dia menceritakan Pemilu tahun 1955 yang diikuti oleh 49 partai, namun hanya 8 partai yang memiliki kursi di parlemen.&nbsp;</p>
<p>"Ada satu kursi fraksi PIR Azahrain. PNI dan Masyumi 58 kursi, NU 45, PKI 37 kursi. Apakah tanpa PT, Pemerintah tak stabil? Saat itu, tak stabilnya karena soal politik kekuasaan," kata Yusril, Rabu (4/3).</p>
<p>Hingga pada pemilu berikutnya hanya diikuti oleh tiga partai. Kali ini pun masih tidak memberlakukan PT. "Perlu penyederhanaan, supaya poltik stabil? Nggak juga. Jadi, biarkan saja partai banyak, akan sederhana sendiri," imbuhnya.</p>
<p>Yusril memastikan, pemerintah telah membahas putusan MK. Saat ini pembahasan secara rasional tengah dilakukan. Salah satu pembahasan mengenai penentuan berapa kursi parlemen, tidak lagi berdasarkan pada persentase, tapi berapa banyak komisi yang ada di DPR.</p>
<p><strong class="readmore">Baca Juga: <a href="https://jawapos.com/nasional/2603030355/uji-bpom-negatif-bgn-pastikan-kematian-siswa-min-2-bengkulu-utara-tak-terkait-mbg">Uji BPOM Negatif, BGN Pastikan Kematian Siswa MIN 2 Bengkulu Utara Tak Terkait MBG</a></strong></p>
<p>"Ada 13 komisi, kalau satu partai minimun 1 kursi per komisi, maka ada 13 kursi minimun yang harus didapat satu fraksi. Bagaimana partai yang hanya dapat 12 kursi ke bawah? Supaya dapat 13, gabung dengan yang lain jadi satu fraksi. Ini cara yang sedang saya usulkan ke DPR. Ini jalan keluar lebih praktis," jelasnya.</p>
<p>Oleh karena itu, Yusril akan menjembatani GKSR dan elemen pro demokrasi dalam mengakomodasi suara rakyat. Dia menyarankan, GKSR terus berkomunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan DPR.&nbsp;</p>
<p>Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum GKSR yang juga Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta (OSO) mengatakan, perjuangan GKSR murni agar suara rakyat dapat terakomodir seluruhnya. Meski tak punya kursi di DPR RI partai anggota GKSR memiliki tanggung jawab suara rakyat yang telah memilihnya di pemilu 2024.</p>
<p>"Kami bukan gerakan antikonstitusi, 8 partai nonparlemen sah sebagai representasi warga negara. Kami mencegah kerdilisasi politik dan demokrasi, memastikan tak ada suara rakyat yang hilang," kata OSO.</p>
<p>Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2017-2019 itu menilai, ambang batas parlemen berpotensi mengubah substansi demokrasi. Menurut dia, ketika jutaan rakyat suaranya hilang, yang hilang bukan hanta kursi, tapi kedaulatan dan konstitusi.</p>
<p><strong class="readmore">Baca Juga: <a href="https://jawapos.com/nasional/2603040001/kemendikdasmen-ajukan-anggaran-belanja-tambahan-senilai-rp-181-triliun-tegaskan-tak-ada-yang-terambil-untuk-mbg">Kemendikdasmen Ajukan Anggaran Belanja Tambahan Senilai Rp 181 Triliun, Tegaskan Tak Ada yang Terambil untuk MBG</a></strong></p>
<p>"Demokrasi bukan kompetisi antar elite, setiap suara rakyat adalah kedaulatan, bukan angka statistik," jelasnya.</p>
<p>Secara teoritis, OSO menilai PT akan menyederhanakan sistem kepartaian. Namun, dalam praktiknya di Indonesia, hal itu tidak menjamim kualitas parlemen dan stabilitas pemerintahan, justru membuang jutaan suara rakyat.&nbsp;</p>
<p>"PT menciptakan oligopolitik. PT pengkhianantan terhadap kedaulatan rakyat, mekanisme yang menghapus suara. Demokrasi tanpa representasi adalah prosedur kosong," tegasnya.</p>
<p>Oleh karena itu, OSO tidak sepakat PT tinggi dipertahankan. Sebab, bisa mematikan regenerasi, menguatkan poltitik biaya tinggi, menkonsolidasi kekuasaan terhadap segelintir partai, menimbuhkan apatisme dan legeitimasi demokrasi.</p>
<p>Karenanya, harap dia, setelah putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 menghapus penerapan PT 4 persen pada Pemilu 2029, semua pihak mencari solusi sistemik yang stabil tetapi tetap inklusif. Efektif tetap repsesentatif. Rasional tapi tetap adil. Jangan berhenti pada angka, tetapi pada desain demokrasi yang berdaulat.</p>
<p>"GKSR berdiri pada prinsip, tak boleh ada satu suara rakyat pun yang dianggap tak penting. Demokrasi runtuh jika terlalu banyak suara yang diabaikan. Rakyat harus didengar, bukan disaring. Negara harus melindungi keragaman pilihan politik rakyat. Kami berharap, ada rekomendasi nyara bagi perbaikan sistem Pemilu," tandasnya.</p>
<p>Hadir dalam seminar ini para pengurus DPP Partai Nonparlemen yang tergabung dalam GKSR seperti dari Partai Hanura, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Perindo, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Buruh, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Ummat, dan Partai Berkarya.</p>
<p>Hadir juga sebagai pembicara eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat, dan&nbsp; Mahfud MD; dan Pakar Hukum Tata Negara, Titi Anggraini.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>

Yusril Ihza Mahendra menilai tidak perlu diberlakukan ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold (PT) untuk partai bisa mendapat kursi parlemen.

Menko Yusril sebut Tidak Perlu Ada Parliamentary Threshold, Tak Akan Pengaruhi Stabilitas Politik

<p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/26/98c2c490-bd71-4c42-b937-3a60784b408c-2776537959.jpeg" alt="Ketua Umum Partai Gema Bangsa, Ahmad Rofiq, saat Konsolidasi DPW DKI Jakarta dan DPD se-Jakarta di Jakarta Pusat." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Gema Bangsa, Ahmad Rofiq, saat Konsolidasi DPW DKI Jakarta dan DPD se-Jakarta di Jakarta Pusat.</figcaption>
</figure> </p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Umum Partai Gema Bangsa, Ahmad Rofiq, menilai aturan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) seharusnya sudah tidak lagi diberlakukan. Sebagai alternatif, Gema Bangsa mengusulkan penerapan skema ambang batas fraksi di DPR.</p> <p>Menurut Rofiq, skema tersebut dinilai lebih menjamin keterwakilan suara rakyat. Ia menyatakan, skema ambang batas fraksi di DPR penting agar tidak ada suara rakyat yang hilang saat Pemilu.</p> <p>&ldquo;Formula ini lebih menjamin keterwakilan suara rakyat. Sehingga suara rakyat tak ada yang hilang seperti pada Pemilu 2024 lalu. Ada 18 juta suara partai nonparlemen yang tak terkonversi menjadi kursi,&rdquo; kata Rofiq saat Konsolidasi DPW DKI Jakarta dan DPD se-Jakarta di Jakarta Pusat, Rabu (25/2).</p> <p>Isu PT kembali mengemuka seiring pembahasan Revisi Undang-Undang Pemilu. Sejumlah partai di DPR mengusulkan variasi angka ambang batas, mulai dari 2 persen, tetap 4 persen, hingga 7 persen.</p> <p>Bahkan, Badan Legislasi (Baleg) DPR telah memasukkan RUU Pemilu ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026. Revisi ini merupakan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang meminta pembentuk undang-undang melakukan perubahan ketentuan ambang batas parlemen sebelum Pemilu 2029.</p> <p>Karena itu, Rofiq menekankan bahwa skema factional threshold atau ambang batas fraksi dinilai mampu menjaga keseimbangan antara representasi politik dan efektivitas kelembagaan.</p> <p>&ldquo;Semua suara dihitung. Parlemen juga tetap efektif karena tidak semua partai otomatis membentuk fraksi. Saya malah tantang, berani tidak partai di Senayan menyepakati ambang batas fraksi, misalnya 10 sampai 15 persen kursi untuk bisa membentuk fraksi?&rdquo; ujarnya.</p> <p>Dengan skema ini, jumlah fraksi di DPR tidak akan terlalu banyak. Selain itu, partai kecil tetap memiliki peluang mendapatkan kursi tanpa harus kehilangan suara hanya karena tak memenuhi PT nasional. Mereka juga dapat membentuk fraksi gabungan.</p> <p>Rofiq menambahkan, model tersebut pernah diterapkan pada DPR hasil Pemilu 1999 dan 2004. Di tingkat DPRD, pendekatan ambang batas fraksi juga masih digunakan.</p> <p>&ldquo;Jadi dihapus saja ambang batas parlemen. Gunakan ambang batas fraksi yang lebih proporsional dan konstitusional. Suara pemilih tidak hilang, fragmentasi politik di parlemen tetap terkendali,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Sementara itu, Wakil Ketua Umum Gema Bangsa Abdul Kholiq mengingatkan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) kader.</p> <p class="class-paragraph">&ldquo;Loyalitas dan integritas harus dilengkapi dengan kapasitas. Literasi harus ditingkatkan. Sistem merit harus menjadi semangat dan penggerak partai,&rdquo; tuturnya.</p> <p>Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gema Bangsa, Joko Kanigoro, menilai Gema Bangsa lahir di tengah menurunnya kepercayaan publik terhadap partai politik. Karena itu, partai baru tersebut tidak boleh bekerja secara prosedural semata.</p> <p>Menurutnya, karakter masyarakat DKI Jakarta yang urban, plural, dan egaliter menjadi peluang besar bagi Gema Bangsa untuk berkembang.</p> <p>&ldquo;Mulai sekarang kader harus mengidentifikasi kampus, kelompok profesional, dan aktivis. Buka ruang dialog publik dengan masyarakat urban. Cari tahu problem utama warga seperti lapangan pekerjaan dan lainnya,&rdquo; pungkasnya.</p> <p>&nbsp;</p>

Gema Bangsa usul skema ambang batas fraksi di DPR sebagai alternatif parliamentary threshold. Simak usulan ini.

Parliamentary Threshold Kembali jadi Perdebatan, Partai Gema Bangsa Usul Skema Seperti Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/05/c7bd5717-a10e-422f-8b36-597099b480d4-802883306.jpg" alt="Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD dalam Rakernas I dan Bimtek Partai Hanura. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD dalam Rakernas I dan Bimtek Partai Hanura. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD menilai, upaya&nbsp;menurunkan ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold (PT) menjadi 1 persen untuk Pemilu 2029 masih terbuka. Menurutnya, target ini masih bisa diupayakan karena penurunan bisa dilakukan oleh legislatif sebagai pembuat undang-undang.</p> <p>"Ide dan aturan dasarnya, tidak pakai treshold tidak apa-apa. Mencalonkan presiden juga tidak membutuhkan treshold kan. Meski DPR ada yang ingin treshold 2 persen, ada yang nawar 4 persen, nanti dibahas (di DPR)," ujar Mahfud&nbsp;dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Partai Hanura di Bandung, Jawa Barat.</p> <p>Mantan Menko Polhukam ini menilai, PT 1 persen memungkinkan diterapkan pada Pemilu 2029. Dengan begitu, suara rakyat yang hilang karena partai yang didukung tidak masuk parlemen bisa terakomodir.</p> <p>"Artinya agar partai tidak kehilangan suara, 1 persen itu bisa," imbuhnya.</p> <p>Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menjelaskan, koalisi partai kecil menjadi satu wadah fraksi bisa kembali dihidupkan, agar suara rakyat tidak hangus. Mekanismenya, melalui stembus accord, kesepakatan antar partai politik untuk menggabungkan sisa suara agar dapat memperoleh kursi yang tidak didapatkan secara individu.</p> <p>"Partai-partai yang hanya 1 persen itu bergabung menjadi satu fraksi sehingga menjadi besar. Menjadi fraksi sendiri, melalui stembus accord," terangnya.</p> <p>Lebih lanjut, Mahfud menyarankan, agar partai-partai nonparlemen tetap solid dan terus berjuang dalam menyelamatkan suara rakyat. Dia memahami, perjuangan itu tidak mudah, karena ada dominasi partai besar di Senayan yang akan berusaha membatasi.</p> <p>"Ya biasalah namanya partai besar. Tapi, nanti mereka akan bernegosiasi dengan aspirasi politik rakyat. Kalau partai besar ingin jalan, aspirasi masyarakat didengarkan," jelasnya.</p> <p>Sebelumnya, Sekretariat Bersama Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (Sekber GKSR) dideklarasikan di Jakarta pada Sabtu (22/11). Koalisi ini terdiri dari delapan partai politik nonparlemen. Sekber diketuai oleh Ketua Umum DPP Hanura, Oesman Sapta (OSO).</p> <p>Saat ini, MK memerintahkan pembentuk undang-undang, dalam hal ini DPR dan Pemerintah, untuk menetapkan ambang batas parlemen untuk Pemilu 2029, sebagaimana Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023.</p> <p>&nbsp;</p>

Mahfud MD menilai, upaya menurunkan ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold (PT) menjadi 1 persen untuk Pemilu 2029 masih terbuka

Mahfud MD sebut Parliamentary Threshold 1 Persen Mungkin Diterapkan pada Pemilu 2029, Kuncinya di DPR RI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/23/IMG-20251123-WA0002-594229159.jpg" alt="Ketua SEKBER GKSR Oesman Sapta Odang (OSO) bersama perwakilan 8 partai nonparlemen. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua SEKBER GKSR Oesman Sapta Odang (OSO) bersama perwakilan 8 partai nonparlemen. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="ltr"><strong>JawaPos.com</strong> - 8 Partai politik nonparlemen menyuarakan agar Parliamentary Threshold (PT) diturunkan menjadi 1 persen dari sekarang 4 persen. Melalui Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR), mereka membentuk kepengurusan Sekretariat Bersama (SEKBER).</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Permintaan ini disampaikan partai nonparlemen ini dalam rangka memperjuangkan suara rakyat. Adapaun kedelapan partai tersebut yakni Partai Hanura, PPP, Perindo, Partai Buruh, Partai Ummat, PBB, PKN, dan Partai Berkarya.&nbsp;</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Wakil Ketua Umum Partai Hanura Ahmad Muqowwan memimpin pembacaan Deklarasi GKSR di Ballroom Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, pada Sabtu (22/11).</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">"Kami pimpinan Parpol PPP, Perindo, Hanura, Buruh, Ummat, PBB, PKN, dan Berkarya, sepakat berjuang bersama dalam penguatan demokrasi, Pemilu dan penghormatan suara rakyat, mendekkarasijan terbentuknya GKSR," kata Muqowwam.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/016866287/internal-pbnu-memanas-gus-yahya-tegaskan-tak-akan-mundur-meski-didesak-pemakzulan">Internal PBNU Memanas, Gus Yahya Tegaskan Tak Akan Mundur Meski Didesak Pemakzulan</a></strong></div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Sementara, Presiden Partai Buruh Said Iqbal menambahkan, deklarasi ini dilakukan usai kedelapan partai menggelar beberapa pertemuan. Seluruhnya sepakat untuk mendorong PT diubah menjadi satu persen.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">"Kami sebelumnya membentuk SEKBER GKSR yang digagas sejak pertemuan tanggal 22 Agustus 2025 di Partai Perindo, 25 September 2025 di Partai Hanura, dan 30 Oktober 2025 di Partai Bulan Bintang," kata Said.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Dalam deklarasi ini juga diputuskan Ketua SEKBER GKSR dijabat oleh Oesman Sapta Odang. Sementara posisi Sekjen dari Partai Buruh dan Bendahara Umum dari PPP.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Selain itu, GKSR memutuskan sejumlah poin dan isu utama untuk diperjuangkan empat tahun ke depan. GKSR tidak ingin suara rakyat terbuang karena beratnya syarat yang ditentukan konstitusi.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Isu utama yang akan diperjuangkan, pertama soal verifikasi Pemilu 2028. GKSR berpendapat, parpol di Parlemen cukup mendaftarkan diri. Untuk partai nonparlemen, cukup verifikasi administrasi, tak perlu verifikasai faktual. Sedangkan partai baru, perlu verifikasi administrasi dan faktual.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Kedua yakni Parliamentary Threshold (PT) diturunkan menjadi satu persen. Permintaan ini mengacu kepada tidak terakomodirnya 17 juta suara yang didapat oleh 10 partai nonparlemen.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">"Demi menyelamatkan suara rakyat yang terbuang. Suara gabungan ini harus didengar. PT kami minta cukup 1 persen," ucap Said.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Ketiga, GKSR meminta dana politik diberikan kepada seluruh parpol, sekecil apapun suara yang diperoleh partai, dianggap tetap berhak mendapat dana politik.&nbsp;</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">"GKSR meminta, terhitung 2026, dana untuk pendidikan politik diberikan kepada parpol nonparlemen yang selama ini hanya bagi partai parlemen," jelasnya.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Keempat, GKSR mengusulkan agar sistem pemilu diberlakukan campuran. Untuk merealisasikan keinginan tersebut, GKSR telah menyiapkan konsep, melakukan lobi-lobi politik, hingga aksi perjuangan.&nbsp;</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">"Konsep sudah disiapkan. Lobby akan bertemu dengan Presiden Prabowo, pimpinan DPR RI, dengan komisi terkait Pemilu, hingga kampanye-kampanye dan pemberdayaan kepada masyarakat," ujar Said.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Dalam kesempatan yang sama, Ketua SEKBER GKSR Oesman Sapta Odang (OSO) menegaskan, seluruh parpol yang tergabung dalam SEKBER ini punya posisi dan tujuan yang sama, yakni memperjuangkan suara rakyat. "Tentu kami semua ingin bersama membangun demokrasi bangsa ini lebih baik," ucapnya.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Gerakan GKSR dipastikan bukan perlawan terhadap pemerintah. Anggota GKSR ditekankan mendukung Pemerintahan Prabowo Subianto. Koalisi percaya Prabowo akan mengubah sistem perpolitikan menjadi lebih baik.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">"Jangan ada kata-kata, SEKBER GKSR ini anti Pemerintah. Kami justru sangat mendukung Pemerintah Prabowo," pungkasnya.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Turut hadir dalam deklarasi ini, Sekjen Perindo Ferry Kurnia Rizkiansyah, Waketum PPP Andi Eurya Wijaya, Sekjen PKN Sri Mulyono, Ketum Partai Ummat Ridho Rahmadi, Ketum PBB Gugum Ridho Putra, Presiden Partau Buruh Said Iqbal dan Sekjen Berkarya Irmanjaya Thaher.</div>

8 Partai politik nonparlemen menyuarakan agar Parliamentary Threshold (PT) diturunkan menjadi 1 persen dari sekarang 4 persen.

8 Partai Nonparlemen Bersatu, Kompak Tuntut Ambang Batas Parlemen Diturunkan Jadi 1 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/21/Sidang-Putusan-Dismissal-MK-PHPU-PILEG-2024-Dery-Ridwansah-1JPG-2347760177.jpg" alt="Suasana sidang putusan dismissal perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (21/5/2024)." width="100%">
<figcaption>Suasana sidang putusan dismissal perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (21/5/2024).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kawal Pemilu dan Demokrasi (KPD) dorong Mahkamah Konstitusi (MK) pemberlakuan penghapusan ambang batas parlemen atau <em>Parliamentary Threshold</em> (PT) 4 persen diberlakukan 2024. Tidak harus menunggu pemilu 2029 mendatang.</p> <p>"Seharusnya MK sudah memberlakukan PT 0 persen. Masa barang yang tidak sah masih dipertahankan? Seharusnya PT 0 persen langsung diberlakukan sekarang di 2024 ini," ujar&nbsp;Koordinator Nasional KPD, Miftahul Arifin, dikutip Rabu (17/7).</p> <p>Menurutnya, mengahapus PT 4 persen sudah sangat rasional, sesuai dengan semangat demokrasi dan seharusnya langsung diberlakukan. Karena ambang batas dianggap tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin konstitusi.</p> <p>"Ambang batas parlemen dalam pemilu ini sebenarnya banyak menimbulkan permasalahan, karena konsep ambang batas dapat mengurangi dari arti kedaulatan rakyat yang sesungguhnya sesuai amanat UUD 1945," ungkapnya.</p> <p>Miftah menjelaskan bahwa ambang batas parlemen berdasarkan Pasal 414 Ayat (1) UU Pemilu telah menimbulkan kerugian konstitusional. Juga Pasal 414 Ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Pemilu DPR 2024.</p> <p>"Itu menimbulkan kerugian konstitusional. Pasal tersebut membuat hak konstitusionalnya sebagai pemilih menjadi hangus atau tidak dihitung," ulasnya.</p> <p>Lanjut dia, ada sekitar kurang lebih 17.304.303 suara terbuang pada Pileg 2024 karena masih diberlakukan PT 4 persen. Setidaknya jumlah suara yang terbuang itu berasal dari 10 partai politik (parpol) yang tak lolos ambang batas parlemen.</p> <p>"Padahal dalam prinsip demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945. Namun kebijakan ambang batas parlemen telah mereduksi hak rakyat sebagai pemilih," ungkap dia.</p> <p>Hak rakyat untuk dipilih juga direduksi ketika mendapatkan suara lebih banyak namun tidak menjadi anggota DPR karena partainya tidak mencapai ambang batas parlemen.</p>

"Masa barang yang tidak sah masih dipertahankan? Seharusnya PT 0 persen langsung diberlakukan sekarang di 2024 ini," ujar Miftah.

Mereduksi Arti Kedaulatan Rakyat, MK Diminta Hapus Ketentuan Ambang Batas Parlemen 4 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/05/WhatsApp-Image-2023-10-05-at-054914-2965599470.jpg" alt="Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy (kanan)" width="100%">
<figcaption>Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy (kanan)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP)&nbsp;Romahurmuziy menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan parliamentary threshold alia sambang batas parlemen sebesar 4 persen konstitusional bersyarat. Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy alias Romy menyebut putusan MK itu memberikan kemenangan rakyat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"PPP menyambut baik putusan peniadaan ambang batas parlemen. Putusan MK ini, adalah kemenangan kedaulatan rakyat, karena setiap suara pemilih terkonversi menjadi kursi," kata pria yang akrab disapa Romy ini kepada wartawan, Kamis (29/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Romy menyatakan, putusan itu seharusnya berlaku mulai diputuskan dan kedepannya. Terlebih, KPU RI saat ini masih memproses rekapitulasi suara pemilu 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Semestinya dengan semangat yang sama, putusan ini berlaku prospektif, yakni berlaku ke depan mulai hari ini diputuskan. Toh, tahapan penghitungan sebagaimana ketentuan <em>parliamentary threshold</em> ini diputuskan belum berjalan," ucap Romy.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, Romy menyarankan KPU RI untuk segera berkonsultasi ke MK dalam menindaklanjuti putusan tersebut. "KPU sebaiknya segera berkonsultasi kepada MK, untuk melakukan perubahan Peraturan KPU menyambut putusan ini, untuk segera diterapkan pada pemilu 2024," tegas Romy.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya,&nbsp;Mahkamah Konstitusi (MK) menilai, ketentuan ambang batas parlemen alias <em>parliamentary threshold</em> 4 persen suara sah nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Karena itu, MK memerintahkan agar ambang batas parlemen sebesar 4 persen diubah sebelum pelaksanaan pemilu 2029.</div> <p dir="ltr">"Sebagai konsekuensi yuridisnya, norma Pasal 414 Ayat (1) UU 7/2017 haruslah dinyatakan konstitusional bersyarat (<em>conditionally constitusional</em>) sepanjang masih tetap diberlakukan untuk hasil pemilu DPR 2024 dan tidak diberlakukan untuk hasil pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya kecuali setelah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen dan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen," ucap Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (29/2).</p> <p dir="ltr">Hal ini disampaikan MK dalam putusan perkara 116/PUU-XXI/2023, yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). MK kemudian memerintahkan pembentuk undang-undang untuk mengubah ketentuan ambang batas parlemen tersebut melalui revisi UU Pemilu.</p> <p dir="ltr">MK mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan Perludem, yang mempersoalkan penerapan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional, sebagai dasar untuk menentukan perolehan kursi di parlemen.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Perludem menyebut ketentuan ambang batas tersebut telah menyebabkan hilangnya suara rakyat atau besarnya suara pemilih yang tidak terkonversi menjadi kursi di DPR. MK lantas menyatakan, ketentuan Pasal 414 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (2), Pasal 22E Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. MK sependapat dengan sejumlah dalil yang diajukan oleh Perludem.</p> <p dir="ltr">Dalam gugatannya, Perludem meminta MK menyatakan penghitungan ambang batas dilakukan dengan cara membagi bilangan 75 persen dengan rata-rata daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Permintaan lain, yakni dalam hal hasil bagi besaran ambang batas parlemen itu menghasilkan bilangan desimal, sehingga harus dilakukan pembulatan.</p> <p dir="ltr">&nbsp;</p>

"KPU sebaiknya segera berkonsultasi kepada MK, untuk melakukan perubahan Peraturan KPU menyambut putusan ini," kata Romy.

PPP Sambut Baik Putusan MK yang Hapus Ambang Batas Parlemen 4 Persen

<p dir="ltr"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/19/Screenshot_20240219-085153-2882437303.jpg" alt="Ilustrasi Mahkamah Konstitusi. (Jawa Pos/ Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Mahkamah Konstitusi. (Jawa Pos/ Istimewa)</figcaption>
</figure> </p> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com</strong> - Mahkamah Konstitusi (MK) menilai, ketentuan ambang batas parlemen alias <em>parliamentary threshold</em> 4 persen suara sah nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Karena itu, MK memerintahkan agar ambang batas parlemen sebesar 4 persen diubah sebelum pelaksanaan Pemilu 2029.</p> <p dir="ltr">"Sebagai konsekuensi yuridisnya, norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 haruslah dinyatakan konstitusional bersyarat (conditionally constitusional) sepanjang masih tetap diberlakukan untuk hasil Pemilu DPR 2024 dan tidak diberlakukan untuk hasil Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya kecuali setelah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen dan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (29/2).</p> <p dir="ltr">Hal ini disampaikan MK dalam putusan perkara 116/PUU-XXI/2023, yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). MK kemudian memerintahkan pembentuk undang-undang untuk mengubah ketentuan ambang batas parlemen tersebut melalui revisi UU Pemilu.</p> <p dir="ltr">MK mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan Perludem, yang mempersoalkan penerapan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional, sebagai dasar untuk menentukan perolehan kursi di parlemen.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Perludem menyebut ketentuan ambang batas tersebut telah menyebabkan hilangnya suara rakyat atau besarnya suara pemilih yang tidak terkonversi menjadi kursi di DPR.</p> <p dir="ltr">MK lantas menyatakan, ketentuan Pasal 414 Ayat (1) UU No 7 tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (2), Pasal 22E Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. MK sependapat dengan sejumlah dalil yang diajukan oleh Perludem.</p> <p dir="ltr">Dalam gugatannya, Perludem meminta MK menyatakan penghitungan ambang batas dilakukan dengan cara membagi bilangan 75 persen dengan rata-rata daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Permintaan lain, yakni dalam hal hasil bagi besaran ambang batas parlemen itu menghasilkan bilangan desimal, sehingga harus dilakukan pembulatan.</p>

MK mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan Perludem, yang mempersoalkan penerapan ambang batas parlemen 4 persen suara sah nasional.

MK Nyatakan Ambang Batas Parlemen 4 Persen Konstitusional Bersyarat, Harus Diubah Sebelum Pemilu 2029