<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/14/IMG_20250114_090543-2115902655.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. (Dewa Ketut Sudiarta Wiguna/Antara)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. (Dewa Ketut Sudiarta Wiguna/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Menteri Koordinator Bidang Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) berpeluang membatalkan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen sebesar empat persen suara sah nasional. &rdquo;Setelah ada putusan presidential threshold, kemungkinan besar MK juga membatalkan parliamentary threshold yang selama ini selalu dipersoalkan partai-partai politik,&rdquo; kata Yusril Ihza Mahendra seperti dilansir dari Antara di Denpasar. Dia menilai, putusan MK yang membatalkan atau menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen akan berdampak terhadap ketentuan ambang atas parlemen tersebut. Keputusan itu, memberikan harapan baru kepada partai-partai politik untuk berkembang dalam demokrasi Indonesia yang lebih sehat. Sehingga, partai politik memiliki peluang memiliki wakil rakyat di DPR RI. &rdquo;Ini paling tidak memberikan secercah harapan bagi partai-partai politik wabil khusus juga PBB,&rdquo; ucap Yusril Ihza Mahendra. Setelah putusan MK itu, kata dia, pemerintah akan merumuskan satu norma hukum baru di bidang politik dengan menggunakan panduan dari putusan MK yang bersifat final dan mengikat tersebut. Rumusan itu akan diimplementasikan untuk pemilihan umum baik legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden yang tidak ada lagi aturan terkait ambang batas. &rdquo;Khususnya kepada lima panduan atau disebut contitutional engineering yang harus dirumuskan di masa akan datang dan saya kira pemerintah sekarang tentu dengan jiwa besar harus menghormati dan menerima putusan MK itu,&rdquo; terang Yusril Ihza Mahendra. Yusril berpendapat partai yang memiliki sedikit kursi di parlemen, dapat membentuk satu fraksi gabungan dengan partai lain. &rdquo;Pendapat saya pribadi, lebih baik dibatasi jumlah fraksi di DPR, jumlah fraksinya 10 fraksi. Jadi kalau partai itu kurang dari 10 persen, dia bisa membentuk satu fraksi gabungan,&rdquo; papar Yusril Ihza Mahendra.

Menko Bidang Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut MK berpeluang membatalkan parliamentary threshold

Menko Yusril Sebut MK Berpeluang Batalkan Parliamentary Threshold 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/20/Deklarasi-Ridwan-Kamil-Suswono-Dery-Ridwansah-8JPG-2215667507.jpg" alt="Bakal calon Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil berbincang dengan Wapres Terpilih Gibran Rakabuming Raka saat menghadiri Deklarasi Cagub dan Cawagub DKI Jakarta di Jakarta, Senin (19/8/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Bakal calon Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil berbincang dengan Wapres Terpilih Gibran Rakabuming Raka saat menghadiri Deklarasi Cagub dan Cawagub DKI Jakarta di Jakarta, Senin (19/8/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengamat Politik Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting menyebut bahwa peta politik di Pilkada Jakarta berpotensi akan berubah, khususnya di dalam Koalisi Jakarta Baru Jakarta Maju yang mengusung pasangan Ridwan Kamil-Suswono. Hal itu sehubungan dengan putusan Mahkamah Kontitusi (MK) yang menurunkan ambang batas pencalonan peserta Pilkada di Indonesia oleh partai politik. <div dir="auto">"Dengan bergulirnya putusan MK ini tentu saja peta politik berubah," ujar Ginting saat dihubungi wartawan, Rabu (21/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab, dengan putusan MK ini, delapan partai di Jakarta yang memenuhi ambang batas 7,5 persen suara dapat mengusung calonnya sendiri tanpa perlu berkoalisi, termasuk PDI-P.&nbsp;"Begitu juga partai-partai lain berkali-kali bisa berpikir ulang untuk mengajukan pasangannya sendiri," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Ginting, bukan tidak mungkin PKS dan partai lain akan menarik dukungannya terhadap pasangan Ridwan Kamil-Suswono.&nbsp;"Barangkali PKS juga akan membatalkan deklarasi itu karena semua bisa terjadi sebelum pendaftaran itu terjadi, bisa saja dibatalkan," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sama dengan waktu Pilpres, sudah ada deklarasi juga dengan partai Demokrat atas Nasdem, dan PKS ternyata kemudian keputusannya malah bersama PKB," pungkas Ginting.</div>

Dengan putusan MK ini, 8 partai di Jakarta yang memenuhi ambang batas 7,5 persen suara dapat mengusung calonnya sendiri tanpa harus koalisi.

Pengamat Sebut Peta Politik di Pilkada Jakarta Berubah Usai MK Turunkan Threshold

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/03/20240803_172915-4153196199.jpg" alt="Pj Ketua Umum PBB Fahri Bachmid dalam Milad ke-26 PBB di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. (Sabik Aji/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pj Ketua Umum PBB Fahri Bachmid dalam Milad ke-26 PBB di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. (Sabik Aji/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Partai Bulan Bintang (PBB) percaya diri bisa menembus DPR RI pada Pemilu 2029. Terlebih Mahkamah Konstitusi (MK) telah menganulir aturan parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen 4 persen. Hal itu disampaikan Pj Ketua Umum PBB Fahri Bachmid dalam Milad ke-26 PBB di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. &rdquo;Seperti kata Sekjen PAN, Insya Allah kita akan jumpa 2029 di Senayan,&rdquo; kata Fahri Bachmid, Sabtu (3/8). Fahri mengatakan, PBB adalah partai pelopor akademik. Banyak kader berkompeten dalam mengkaji tata bernegara. Oleh karena itu, PBB juga akan memberikan pemikiran usai PT 4 persen dihapus. Menurut Fahri Bachmid, dihapusnya PT 4 persen memberikan angin segar bagi tatanan politik negara. Pasalnya, 13 juta suara lebih di Pemilu 2024 terbuang sia-sia karena partai yang dipilih rakyat tidak masuk ke parlemen karena tak memenuhi 4 persen suara minimal. &rdquo;PBB tidak akan berhenti, kami hadir sebagai partai solutif. PBB dari awal pendirian kami selalu hadir sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan dari perjuangan bangsa dan negara,&rdquo; imbuh Fahri Bachmid. Lebih lanjut, Fahri mengatakan, PBB salah satu entitas penting dalam sejarah perjuangan Indonesia, terutama pada masa reformasi 1998. Atas dasar itu, PBB akan selalu hadir sebagai partai tengah untuk memberikan pandangan kehidupan berbangsa. &rdquo;PBB dengan kader terbaiknya menyampaikan pandangan konstitusionalnya. PBB hadir secara signifikan dengan pikiran-pikiran dan aspirasi konstitusional,&rdquo; ucap Fahri Bachmid.

Pj Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Fahri Bachmid percaya diri bisa menembus DPR RI pada Pemilu 2029. MK menganulir aturan ambang batas

Ambang Batas Parlemen 4 Persen Dihapus, PBB Pede Bisa Masuk Senayan pada 2029

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/23/20240522_133704-4265419787.jpg" alt="Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono di kantor DPP PPP, Jakarta, Rabu (22/5)." width="100%">
<figcaption>Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono di kantor DPP PPP, Jakarta, Rabu (22/5).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Untuk kali pertama dalam sejarah, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) gagal lolos ke DPR RI. Asa PPP untuk menembus ambang batas parliamentary threshold 4 persen melalui perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) dipastikan kandas. Sebab, semua gugatan PPP ditolak dalam putusan dismissal. Sama halnya dengan hari pertama Selasa (21/5) lalu, dalam pembacaan putusan kemarin gugatan PPP juga ditolak. Dalam perkara 76 di dapil Sulawesi Selatan yang mengklaim suara diambil Garuda, hakim konstitusi Saldi Isra menjelaskan bahwa permohonan PPP tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan termohon (KPU) maupun perpindahan dan pengurangan suara. Bahkan, pemohon tidak menyebutkan tempat secara spesifik, mulai dari TPS, desa/kelurahan, kecamatan, maupun kabupaten, sebagaimana keharusan uraian permohonan yang diatur dalam Pasal 75 UU MK. &rdquo;Tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak memenuhi syarat formil penyusunan permohonan,&rdquo; ujarnya. Dalam perkara nomor 02 di dapil Jakarta II, MK juga menemukan fakta serupa. PPP tidak menguraikan lebih lanjut mengenai lokasi atau TPS mana saja dan di tingkat rekapitulasi mana terjadi masalah penghitungan suara yang dilakukan termohon. Total, ada 24 permohonan PPP dengan pola seragam yang seluruhnya ditolak MK. Merespons hal itu, Plt Ketua Umum PPP M. Mardiono merasa kecewa dengan putusan dismissal yang telah dibacakan MK. &rdquo;Sekali lagi, saya kecewa Mahkamah Konstitusi tidak melakukan pemeriksaan secara komprehensif sehingga bisa memberikan rasa keadilan terhadap rakyat,&rdquo; terang dia dalam konferensi pers di Kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Menurut dia, masyarakat telah mengamanatkan hak konstitusinya kepada PPP melalui Pemilu 2024. Maka, kata Mardiono, seharusnya MK bisa melakukan pembuktian secara komprehensif terhadap gugatan yang diajukan Partai Kakbah itu. pppBaca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014652945/tak-penuhi-syarat-psu-kpu-minta-mk-tolak-permohonan-ppp">Tak Penuhi Syarat PSU, KPU Minta MK Tolak Permohonan PPP</a> Mardiono menyampaikan perbandingan hasil perolehan suara PPP yang dilakukan internal partai dengan ketetapan KPU. Dalam tabulasi suara secara internal, perolehan suara PPP mencapai 6.343.868 atau 4,17 persen dan 12 kursi di DPR RI. Perolehan suara itu berbeda dengan tabulasi KPU, yaitu 5.858.777 atau 3,87 persen. Sementara itu, Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan, ada 106 perkara yang lanjut ke sidang pembuktian. Itu terdiri atas 90 perkara yang dinyatakan memenuhi unsur, ditambah 16 perkara petikan, 16 perkara petikan berasal dari sebagian dalil yang dinilai perlu pendalaman pada perkara yang ditolak dalam sidang dismissal. &rdquo;Ada dapil-dapil lain di dalam satu perkara itu ada yang harus pembuktian gitu,&rdquo; ujarnya di gedung MK Jakarta. Untuk sidang pembuktian, MK akan menggelar mulai 27 Mei pekan depan. Sistemnya sama, yakni dibagi pada tiga panel. Dalam pembuktian, para pihak diberi kesempatan mendatangkan lima saksi dan satu ahli. (far/lum/c6/bay)

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk pertama kalinya dalam sejarah gagal lolos ke DPR. Suara partai berlambang kakbah itu tidak 4%.

MK Nyatakan Permohonan Tidak Penuhi Syarat Formil, PPP Dipastikan Gagal Lolos ke Senayan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG-18941.jpg" alt="Ilustrasi Pemilu 2024." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pemilu 2024.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem ingin agar ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) naik menjadi 7 persen pada Pemilu mendatang. Ketua DPP Partai NasDem Sugeng Suparwoto menyatakan, kenaikan angka ambang batas parlemen penting agar partai-partai di parlemen bisa disederhanakan. Pernyataan itu disampaikan Sugeng merespons putusa Mahkamah Konsitusi (MK), lewat putusan perkara nomor 116/PUU-XXI/2023 yang diajukan Perludem untuk mengubah ambang batas parlemen 4 persen sebelum Pemilu 2029. "Kan dari dulu kita memang ingin 7 persen supaya ya mohon maaf, kita harus realistis tidak semua orang lantas bikin partai politik sedemikian rupa ya, kalau memang kita seide, seideologi, seplatform, kenapa nggak jadi satu," kata Sugeng di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3). Menurutnya, sembilan fraksi di DPR saat ini jumlah yang sangat ideal. Karena itu, ia menyarankan jika ideologi partai tidak jauh berbeda penting untuk disederhanakan. "Bayangkan kalau partai tadi bergabung dengan partai-partai yang seplatform, seideologi, segagasan juga sama, saya kira jauh lebih baik," tegas Sugeng. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menilai, ketentuan ambang batas parlemen alias parliamentary threshold 4 persen suara sah nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Karena itu, MK memerintahkan agar ambang batas parlemen sebesar 4 persen diubah sebelum pelaksanaan Pemilu 2029. "Sebagai konsekuensi yuridisnya, norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 haruslah dinyatakan konstitusional bersyarat (conditionally constitusional) sepanjang masih tetap diberlakukan untuk hasil Pemilu DPR 2024 dan tidak diberlakukan untuk hasil Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya kecuali setelah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen dan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen," ucap Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (29/2). Hal ini disampaikan MK dalam putusan perkara 116/PUU-XXI/2023, yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). MK kemudian memerintahkan pembentuk undang-undang untuk mengubah ketentuan ambang batas parlemen tersebut melalui revisi UU Pemilu. MK mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan Perludem, yang mempersoalkan penerapan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional, sebagai dasar untuk menentukan perolehan kursi di parlemen. Perludem menyebut ketentuan ambang batas tersebut telah menyebabkan hilangnya suara rakyat atau besarnya suara pemilih yang tidak terkonversi menjadi kursi di DPR. MK lantas menyatakan, ketentuan Pasal 414 Ayat (1) UU No 7 tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (2), Pasal 22E Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. MK sependapat dengan sejumlah dalil yang diajukan oleh Perludem. Dalam gugatannya, Perludem meminta MK menyatakan penghitungan ambang batas dilakukan dengan cara membagi bilangan 75 persen dengan rata-rata daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan. Permintaan lain, yakni dalam hal hasil bagi besaran ambang batas parlemen itu menghasilkan bilangan desimal, sehingga harus dilakukan pembulatan.

DPP Partai NasDem ingin agar ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) naik menjadi 7 persen pada Pemilu mendatang.

Tak Ingin Hapus Ambang Batas Parlemen, NasDem Lebih Setuju Dinaikkan jadi 7 Persen

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/17/JKT_Siding-Putusan-Uji-Formil-Batas-Usia-Capres-Cawapres_MIFTAHUL-HAYAT-04-3336253817.jpeg" alt="Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) memimpin jalannya sidang" width="100%">
<figcaption>Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) memimpin jalannya sidang</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.co - Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan pihaknya tak menghapus ketentuan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu). Hakim konstitusi Enny Nurbaningsih menegaskan,</div> <div dir="auto">ambang batas parlemen tetap diperlukan, tetapi harus disusun dengan metode kajian yang jelas dan komprehensif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini disampaikan Enny untuk memperjelas isi putusan perkara 116/PUU-XXI/2023 yang dibacakan dalam rapat pleno di ruang sidang MK, Kamis (29/2). Perkara itu diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Putusan Nomor 116 tidak meniadakan treshold sebagaimana dapat dibaca dari amar putusannya," kata Enny dikonfirmasi, Jumat (1/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Enny menjelaskan, MK menyerahkan kepada kebijakan pembuat undang-undang untuk mengatur ambang batas parlemen dan menentukan besaran angka persentasenya. Terpenting, angka ambang batas parlemennya rasional dengan merujuk pada metode kajian yang jelas dan komprehensif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bahwa threshold dan besaran angka persentasenya diserahkan ke pembentuk UU untuk menentukan threshold yang rasional dengan metode kajian yang jelas dan komprehensif sehingga dapat meminimalkan disproporsionalitas yang semakin tinggi yang menyebabkan banyak suara sah yang terbuang sehingga sistem proporsional yang digunakan tetapi hasil pemilunya tidak proporsional," ucap Enny.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, dalam putusan perkara nomor 116 tersebut, MK meminta pembuat undang-undang mengubah ambang batas parlemen 4 persen yang diatur dalam Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dengan angka yang rasional. Proses revisi ambang batas parlemen 4 persen ini dilakukan sebelum penyelenggaraan Pemilu 2029.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Oleh karena itu, untuk Pemilu 2029 dan seterusnya sudah harus digunakan threshold dengan besaran persentase yang dapat menyelesaikan persoalan tersebut (disproporsionalitas yang semakin tinggi yang menyebabkan banyak suara sah yang terbuang)," pungkas Enny.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pertimbangan hukumnya, MK meminta pembuat undang-undang memperhatikan 5 poin saat mengubah ambang batas parlemen 4 persen sebelum penyelenggaraan Pemilu 2024. Pertama, ambang batas parlemen harus didesain untuk digunakan secara berkelanjutan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kedua, perubahan norma ambang batas parlemen termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014390165/kabulkan-gugatan-perludem-mk-perintahkan-ubah-ambang-batas-parlemen">Kabulkan Gugatan Perludem, MK Perintahkan Ubah Ambang Batas Parlemen</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketiga, perubahan ambang batas parlemen harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik. Keempat, perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terakhir, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

"Putusan Nomor 116 tidak meniadakan treshold sebagaimana dapat dibaca dari amar putusannya," kata Enny dikonfirmasi, Jumat (1/3).

MK Tegaskan Tak Hapus Ambang Batas Parlemen Syarat Parpol untuk Duduk di Senayan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/30/Sidang-MK-Dery-Ridwansah-3-1649253355.jpg" alt="Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (kanan) didampingi hakim konstitusi Saldi Isra (kiri) memimpin sidang pengucapan putusan Pengujian Materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait syarat usia minima" width="100%">
<figcaption>Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (kanan) didampingi hakim konstitusi Saldi Isra (kiri) memimpin sidang pengucapan putusan Pengujian Materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait syarat usia minima</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4 persen yang berlaku saat ini berpeluang berubah untuk pemilihan umum berikutnya. Itu seiring dikabulkannya gugatan yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pemerintah dan DPR merumuskan ulang parliamentary threshold untuk pemilu ke depan. Perintah MK itu tertuang dalam putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang dibacakan di gedung MK, Jakarta, kemarin (29/2). Dalam gugatannya, Perludem meminta MK menguji konstitusionalitas Pasal 414 ayat 1 UU 7/2017 tentang Pemilu. Perludem mempersoalkan ambang batas parlemen yang dianggap tidak jelas perumusan angkanya. Kemudian, Perludem mengusulkan skema penghitungan konversi kursi yang dianggap lebih proporsional. MK dalam putusannya hanya mengabulkan dalil soal ketidakjelasan perumusan angka ambang batas. Sementara terkait skema penghitungan, MK menegaskan menjadi kewenangan pembentuk UU untuk menetapkannya. &rdquo;Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,&rdquo; kata Ketua MK Suhartoyo dalam pembacaan putusan. Dalam pertimbangannya, hakim MK Saldi Isra mengatakan, penerapan ambang batas merupakan hal yang lumrah di negara yang menganut sistem multipartai. Di Indonesia, pelaksanaannya pun berlaku sejak 2004. Tujuannya, memperkuat sistem presidensial melalui penyederhanaan partai politik. Meski implementasinya tidak terbukti efektif, sistem itu tidak masalah untuk dipertahankan. Namun, MK menyoroti angka ambang batas yang terus berubah-ubah. Ironisnya, perubahan angka itu tidak memiliki dasar perhitungan yang logis dan ilmiah. Dalam pernyataannya di persidangan, pemerintah maupun DPR tidak menjelaskan kenapa 4 persen yang dipilih. &rdquo;Mahkamah tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4 persen dimaksud,&rdquo; ujar Saldi. Padahal, ambang batas jelas memiliki dampak terhadap konversi suara sah menjadi kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu. Di sisi lain, sistem yang berlaku saat ini juga telah mengakibatkan besarnya suara terbuang sia-sia. Misalnya, pada Pemilu 2004 terbuang 19.047.481 suara dan 2019 terbuang 13.595.842 suara. Fakta itu, lanjut Saldi, memperlihatkan adanya disproporsionalitas hasil pemilu terhadap kursi DPR. Padahal, sesuai putusan MK Nomor 3/PUU-VII/2009, pembentuk UU wajib menentukan ambang batas yang tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas. MK menyatakan, ketentuan Pasal 414 ayat (1) UU No 7/2017 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Untuk itu, MK memerintahkan DPR dan pemerintah untuk melakukan perubahan yang dapat digunakan pada Pemilu 2029. Sementara di Pemilu 2024, MK membolehkan penggunaan ketentuan yang ada sebagai bentuk kepastian hukum mengingat tahapannya telah berjalan. Dalam merumuskan ambang batas terbaru, MK memberikan sejumlah rambu. Antara lain, desain baru harus bisa digunakan secara keberlanjutan, harus meminimalkan banyaknya suara sia-sia, perubahan ditempatkan dalam rangka menyederhanakan sistem partai, dan diselesaikan sebelum tahapan Pemilu 2029 berjalan. &rdquo;Perubahan harus melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum,&rdquo; tegas Saldi. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pemilihan/014191752/lewati-ambang-batas-parlemen-caleg-3-parpol-di-dapil-sumbar-2-tidak-masuk-dpr-ri">Lewati Ambang Batas Parlemen, Caleg 3 Parpol di Dapil Sumbar 2 Tidak Masuk DPR RI</a> Peneliti Perludem Muhammad Ihsan Maulana mengapresiasi putusan MK. Baginya, putusan itu bisa menjadi dasar untuk memperbaiki sistem pemilu ke depan, khususnya terkait konversi suara. Diakuinya, pemilu Indonesia masih banyak masalah dan perlu perbaikan. &rdquo;Perlu ada evaluasi lanjutan dalam konteks tata kelola pemilu agar penyelenggaraannya lebih demokratis,&rdquo; ujarnya. Perludem juga berharap, putusan MK benar-benar dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang. Jangan sampai putusan diabaikan untuk mengamankan kepentingan tertentu. &rdquo;DPR dan pemerintah harus mengikuti rambu-rambu yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi,&rdquo; tegasnya. Anggota Komisi II dari Fraksi PAN Guspardi Gaus mengatakan, pihaknya menghormati putusan MK terkait ambang batas parlemen. Menurut dia, putusan MK adalah final dan mengikat sehingga harus diikuti. Namun, pihaknya belum mengetahui secara pasti isi amar putusan MK. Pihaknya akan mengkaji terlebih dahulu putusan tersebut. Apakah putusan itu hanya menghapus angka 4 persen ambang batas parlemen yang selama ini berlaku atau menghapus ambang batas parlemen itu sendiri. &rdquo;Itu yang akan kami kaji,&rdquo; tuturnya. Jika angka 4 persen yang dihapus, angka ambang batas parlemen bisa diturunkan di bawah 4 persen. Misalnya, menjadi 3,5 atau 3 persen. Jika ambang batas parlemen yang dihapus, tidak ada lagi ambang batas alias 0 persen. Guspardi menegaskan, putusan MK itu tentu akan ditindaklanjuti dengan revisi UU 7/2017 tentang Pemilu. Anggota DPR RI dari Fraksi PPP Achmad Baidowi mengatakan, putusan MK sama dengan konstitusi sehingga harus dipatuhi semua pihak. Dengan putusan itu, kata dia, tidak perlu ada lagi ambang batas parlemen pada Pemilu 2029. Dengan begitu, semua partai yang mengikuti pemilu dan mendapatkan kursi bisa masuk parlemen. &rdquo;Itu lebih fair karena mencerminkan multicultural politics di Indonesia,&rdquo; tandasnya. (far/lum/c6/fal)

Ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4 persen yang berlaku saat ini berpeluang berubah untuk pemilihan umum berikutnya.

Kabulkan Gugatan Perludem, MK Perintahkan Ubah Ambang Batas Parlemen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/05/WhatsApp-Image-2023-10-05-at-054914-2965599470.jpg" alt="Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy (kanan)" width="100%">
<figcaption>Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy (kanan)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP)&nbsp;Romahurmuziy menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan parliamentary threshold alia sambang batas parlemen sebesar 4 persen konstitusional bersyarat. Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy alias Romy menyebut putusan MK itu memberikan kemenangan rakyat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"PPP menyambut baik putusan peniadaan ambang batas parlemen. Putusan MK ini, adalah kemenangan kedaulatan rakyat, karena setiap suara pemilih terkonversi menjadi kursi," kata pria yang akrab disapa Romy ini kepada wartawan, Kamis (29/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Romy menyatakan, putusan itu seharusnya berlaku mulai diputuskan dan kedepannya. Terlebih, KPU RI saat ini masih memproses rekapitulasi suara pemilu 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Semestinya dengan semangat yang sama, putusan ini berlaku prospektif, yakni berlaku ke depan mulai hari ini diputuskan. Toh, tahapan penghitungan sebagaimana ketentuan parliamentary threshold ini diputuskan belum berjalan," ucap Romy.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, Romy menyarankan KPU RI untuk segera berkonsultasi ke MK dalam menindaklanjuti putusan tersebut. "KPU sebaiknya segera berkonsultasi kepada MK, untuk melakukan perubahan Peraturan KPU menyambut putusan ini, untuk segera diterapkan pada pemilu 2024," tegas Romy.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya,&nbsp;Mahkamah Konstitusi (MK) menilai, ketentuan ambang batas parlemen alias parliamentary threshold 4 persen suara sah nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Karena itu, MK memerintahkan agar ambang batas parlemen sebesar 4 persen diubah sebelum pelaksanaan pemilu 2029.</div> "Sebagai konsekuensi yuridisnya, norma Pasal 414 Ayat (1) UU 7/2017 haruslah dinyatakan konstitusional bersyarat (conditionally constitusional) sepanjang masih tetap diberlakukan untuk hasil pemilu DPR 2024 dan tidak diberlakukan untuk hasil pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya kecuali setelah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen dan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen," ucap Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (29/2). Hal ini disampaikan MK dalam putusan perkara 116/PUU-XXI/2023, yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). MK kemudian memerintahkan pembentuk undang-undang untuk mengubah ketentuan ambang batas parlemen tersebut melalui revisi UU Pemilu. MK mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan Perludem, yang mempersoalkan penerapan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional, sebagai dasar untuk menentukan perolehan kursi di parlemen.&nbsp; Perludem menyebut ketentuan ambang batas tersebut telah menyebabkan hilangnya suara rakyat atau besarnya suara pemilih yang tidak terkonversi menjadi kursi di DPR. MK lantas menyatakan, ketentuan Pasal 414 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (2), Pasal 22E Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. MK sependapat dengan sejumlah dalil yang diajukan oleh Perludem. Dalam gugatannya, Perludem meminta MK menyatakan penghitungan ambang batas dilakukan dengan cara membagi bilangan 75 persen dengan rata-rata daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan.&nbsp; Permintaan lain, yakni dalam hal hasil bagi besaran ambang batas parlemen itu menghasilkan bilangan desimal, sehingga harus dilakukan pembulatan. &nbsp;

"KPU sebaiknya segera berkonsultasi kepada MK, untuk melakukan perubahan Peraturan KPU menyambut putusan ini," kata Romy.

PPP Sambut Baik Putusan MK yang Hapus Ambang Batas Parlemen 4 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/09/Kaesang-Samsul-2892537095.jpeg" alt="Ketum PSI Kaesang mengatakan, partainya memperkuat kapasitas saksi di tempat pemungutan suara (TPS) sebagai salah satu cara mencegah kecurangan di pemungutan ataupun penghitungan suara Pemilu 2024." width="100%">
<figcaption>Ketum PSI Kaesang mengatakan, partainya memperkuat kapasitas saksi di tempat pemungutan suara (TPS) sebagai salah satu cara mencegah kecurangan di pemungutan ataupun penghitungan suara Pemilu 2024.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Direktur Eksekutif Data Riset Analitika Nana Kardina menilai, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) masih berpeluang lolos ambang batas parlemen 4 persen. Menurut data, sejak 2 pekan jelang pencoblosan elektabilitas partai pimpinan Kaesang Pangarep itu sudah memenuhi 4 persen suara. &rdquo;Survei Data Riset Analitika pada 2-3 minggu menjelang pencoblosan mencatat elektabilitas PSI berada di atas ambang batas (parliamentary threshold) 4 persen,&rdquo; kata Nana. Menurut Nana, dari hasil quick count dari sejumlah lembaga survei, PSI berada pada kisaran 2,62-2,90 persen, atau mendekati 3 persen. Kemudian, dengan memperhitungkan margin of error di atas 1 persen, PSI masih memiliki peluang untuk meraih suara 4 persen. &rdquo;Jika kita melihat data Sirekap KPU per 23 Februari, data perolehan suara yang masuk dari seluruh TPS di Indonesia baru mencapai 62,09 persen, sehingga masih ada kemungkinan suara dari kantong-kantong pemilih PSI yang belum terhimpun,&rdquo; ucap Nana Kardina. Nana menambahkan, di sejumlah daerah juga masih berlangsung pemilu ulang (PSU), pemilu lanjutan, dan pemilu susulan, karena berbagai penyebab. Selain itu PSI, menengarai adanya surat suara yang rusak atau tidak sah mencapai 10 persen pada Pemilu Legislatif 2024, melonjak dari sebelumnya rata-rata 3-4 persen. &rdquo;Dengan keterbatasan saksi dari PSI, ada kemungkinan upaya mencurangi suara yang diperoleh PSI. Jika PSI bisa membuktikan temuan tersebut dan mengajukan gugatan, masih terbuka kemungkinan bagi PSI untuk menambah suara,&rdquo; terang Nana Kardina. Nana melanjutkan, jika dilihat dari dapil-dapil di mana PSI memperoleh suara yang cukup signifikan, perolehan suara PSI memang lebih banyak diperoleh dari mencoblos partai dibanding suara caleg. Harus diakui bahwa PSI masih belum memiliki tokoh-tokoh yang populer sebagai vote getter, berbeda dari partai-partai besar yang sudah mapan di Senayan. &rdquo;Hanya beberapa nama yang cukup akrab dikenal publik seperti mantan ketua umum Grace Natalie dan Giring Ganesha, atau selebriti Helmi Yahya, yang relatif bisa mendulang suara melampaui suara partai,&rdquo; tutur Nana Kardina. &rdquo;Hal ini sekaligus menjadi catatan bagi PSI untuk bisa merekrut tokoh-tokoh potensial dan membesarkan kader-kader internal jika ingin meraih suara lebih besar lagi dalam pemilu berikutnya,&rdquo; ujar Nana Kardina.

PSI dinilai masih berpeluang lolos ambang batas parlemen 4 persen. perolehan suara PSI lebih banyak diperoleh dari mencoblos partai

PSI Masih Berpeluang Lolos Ambang Batas Parlemen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/14/424851944_1044995716801324_1709867337907155937_n-4133347794.jpg" alt="Caleg PSI Ronald Aristone Sinaga alias Broron." width="100%">
<figcaption>Caleg PSI Ronald Aristone Sinaga alias Broron.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perhitungan suara hasil pencoblosan Pemilu 2024 sudah selesai di tingkat tempat pemungutan suara (TPS). Dari tingkat perhitungan cepat (quick count) perolehan suara parpol masih dinamis. Sejumlah parpol masih mendapatkan suara di bawah 4 persen sebagaimana ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold). Dari sejumlah lembaga survei yang mengeluarkan hasil hitung cepat terdapat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang belum mendapatkan suara hingga 4 persen. Hasil ini membuat para calon legislatif (caleg) PSI pasrah. Mereka siap kembali ke tengah masyarakat dengan profesi semula. Salah satunya Ronald Aristone Sinaga, caleg PSI untuk DPR RI di daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat V (Kabupaten Bogor). Di sejumlah TPS, Ronald Aristone Sinaga yang biasa disapa Broron mendapat suara cukup bagus. "Kami bersyukur, jumlah perolehan suara lumayan di sejumlah TPS," ungkap Broron saat dihubungi JawaPos.com, Rabu (14/2). Broron optismistis suara bisa memenuhi untuk 1 kursi di DPR. Hanya saja perolehan suara itu masih menunggu hasil perhitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pantauan JawaPos.com di sejumlah TPS di Kabupaten Bogor suara untuk Ronald Aristone Sinaga cukup dominan dibanding caleg DPR RI lainnya di dapil V Jawa Barat. Sementara itu, di hasil hitungan cepat sejumlah lembaga survei, PSI belum mendapat suara meyakinkan di atas 4 persen. Namun, ketentuan ambang batas parlemen minimal 4 persen. "Kalau partai tidak lolos, maka sia-sia suara yang kami peroleh ini. Saya balik ngaspal lagi," ungkapnya penuh canda. Sejatinya, bagi Ronald, apa pun hasil pemilu untuk pemilihan legislatif (pileg) adalah merupakan hasil keputusan rakyat. Dirinya mengaku sudah berupaya hadir di tengah masyarakat. Pahitnya, jika memang PSI gagal lolos ke Senayan, Ronald tetap berbuat untuk masyarakat. Yaitu membantu memperbaiki jalan-jalan berlobang. "Dan tetap CSR jadi program rutin kami. 1 proyek 1 CSR perbaikan jalan," tandasnya.

Hasil hitung cepat, PSI belum mendapatkan suara hingga 4 persen. Hasil ini membuat para caleg PSI pasrah. Mereka siap kembali ke masyarakat.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#parliamentary threshold

Berita Terkini