<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/13/IMG_8773-4221479892.jpeg" alt="Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul (tengah) menyampaikan keterangan pers di Bangkok, 12 Desember 2025" width="100%">
<figcaption>Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul (tengah) menyampaikan keterangan pers di Bangkok, 12 Desember 2025</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Parlemen Thailand resmi dibubarkan pada Jumat (12/12/2025), sebuah langkah dramatis yang diambil Perdana Menteri Anutin Charnvirakul untuk menggagalkan mosi tidak percaya dari oposisi. Keputusan ini memicu pemilu kilat hanya tiga bulan setelah Anutin menjabat, sekaligus membuka kembali siklus ketidakpastian politik di Negeri Gajah Putih yang tengah diwarnai bentrokan mematikan di perbatasan dengan Kamboja. Langkah pembubaran ini terjadi ketika oposisi dari Partai People's Power Party (PPP) mengklaim memiliki mayoritas kursi dan siap menjatuhkan pemerintah. Di tengah tekanan itu, Anutin menyatakan pembubaran parlemen sebagai upaya "mengembalikan kekuasaan kepada rakyat", meski kritik menyebut manuver ini sebagai jalan keluar untuk menghindari pemakzulan. Dilansir dari Foreign Policy, Sabtu (13/12/2025), Raja Maha Vajiralongkorn menyetujui permintaan pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat Thailand hanya beberapa jam setelah Anutin menyampaikan niatnya secara resmi. Keputusan serba cepat ini, menurut laporan Foreign Policy, dipandang berpotensi memperbesar risiko turbulensi politik baru, terutama karena Thailand dikenal memiliki sejarah pergantian perdana menteri yang relatif cepat. Seiring dengan keputusan tersebut, oposisi menuding Anutin telah mengingkari komitmen politik yang sebelumnya menjadi dasar dukungan parlemen. Partai PPP menyatakan bahwa dukungan yang diberikan pada September lalu disertai syarat pembubaran parlemen dalam empat bulan serta penyelenggaraan referendum konstitusi.&nbsp; Anutin, di sisi lain, membantah tudingan itu. "Anda memilih saya menjadi perdana menteri, lalu sekarang mengatakan tidak lagi mendukung dan meminta parlemen dibubarkan. Saya hanya melakukan apa yang Anda minta," ujarnya kepada wartawan, sebagaimana dikutip Foreign Policy. Dengan pembubaran ini, Thailand diwajibkan menggelar pemilu dalam 45 hingga 60 hari. Selama masa transisi, Anutin memimpin pemerintahan sementara dengan kewenangan terbatas, termasuk tanpa otoritas untuk mengesahkan anggaran baru&mdash;kondisi yang berpotensi menghambat kebijakan ekonomi dan sosial. Namun, krisis politik dalam negeri berjalan beriringan dengan eskalasi konflik eksternal. Di hari yang sama, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan telah berbicara dengan Anutin dan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet untuk mendorong penghentian permusuhan dan konflik di perbatasan dan kembali ke kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi Washington. Pernyataan itu kontras dengan sikap Anutin beberapa jam sebelumnya. "Saya menjelaskan kepada Presiden Trump bahwa kami bukan agresor terhadap Kamboja, tetapi melakukan pembalasan," kata Anutin. Ia menambahkan, Trump "menginginkan gencatan senjata" dan meminta pesan disampaikan kepada pihak Kamboja. Kedua negara saling menuding sebagai pemicu konflik. Sejak bentrokan pecah awal pekan ini, sedikitnya 20 orang tewas, lebih dari 260 luka-luka, dan ratusan ribu warga sipil mengungsi di kedua sisi perbatasan. Krisis kemanusiaan ini memperberat tekanan terhadap pemerintah Thailand yang sedang memasuki fase transisi politik. Selain itu, oposisi Thailand sejak lama mengkritik penanganan hubungan dengan Kamboja. Pendahulu Anutin, Paetongtarn Shinawatra, dicopot pada Agustus lalu dan akhirnya mundur sebagai pemimpin partai setelah dinyatakan bersalah melanggar etika karena dianggap terlalu lunak dalam negosiasi dengan mantan pemimpin Kamboja, Hun Sen. Dengan pemilu kilat di depan mata, Thailand kini menghadapi persimpangan krusial: mengelola transisi politik yang rapuh sambil meredam konflik regional yang berisiko meluas. Bagi kawasan Asia Tenggara, dinamika ini bukan sekadar isu domestik, melainkan ujian stabilitas regional di tengah ketegangan geopolitik yang kian kompleks.

Pembubaran parlemen Thailand oleh Perdana Menteri Anutin Charnvirakul untuk menggagalkan mosi tidak percaya dari oposisi.

Parlemen Thailand Dibubarkan di Tengah Krisis Politik dan Konflik Perbatasan, Pemilu Kilat Membuka Babak Ketidakpastian Baru

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/23/parlemen-Thailand-4047683747.jpeg" alt="Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana saat menerima kunjugan delegasi parlemen Thailand." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana saat menerima kunjugan delegasi parlemen Thailand.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana mengatakan, Parlemen Thailand ingin meningkatkan kerja sama dengan Indonesia terutama bidang pendidikan. Hal itu disampaikan Putu setelah menerima kunjungan bilateral Parlemen Thailand di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat. &ldquo;Mereka lebih menekankan kepada kerja sama dalam bidang pendidikan, karena banyak beasiswa mahasiswa Thailand yang sedang bersekolah di Indonesia, salah satunya di Kota Yogyakarta. Kita terus ingin membangun kerja sama yang sudah terjalin sejak dahulu, sejak awal dan kita terus ingin meningkatkan kerjasama ini dalam berbagai bidang,&rdquo; kata Putu dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com, Sabtu, (22/6). Menurut Putu, Parlemen Thailand ingin mempererat hubungan dengan Indonesia. Karena itu, mereka tidak hanya mengunjungi Jakarta saja tapi juga ke Yogyakarta mengingat banyak mahasiswanya yang mendapatkan beasiswa di kota tersebut. Selain itu, mereka juga mengunjungi ke Bali. &ldquo;Mereka menyampaikan harapan mereka juga ke depan, kita juga banyak mengunjungi mereka di Thailand, tidak hanya di Bangkok tapi di kota-kota lainnya. Karena, hubungan Thailand-Indonesia merupakan kakak di negara ASEAN,&rdquo; jelas dia. Di samping itu, Putu juga mengatakan, pertemuan bilateral dengan Thailand juga membahas isu-isu sensitif di antaranya terkait resolusi Myanmar. Menurut dia, resolusi itu telah diputuskan dan implementasinya telah dievaluasi dalam Forum AIPA di Brunei Darussalam yaitu Forum AIPA Kaukus. &ldquo;Memang Indonesia sangat aktif ingin memastikan implementasi dari resolusi yang telah dikeluarkan dan diputuskan oleh AIPA, agar segera diimplementasikan resolusi tersebut. Memang sampai saat ini implementasi resolusi yang dilakukan, kita ingin mengakselerasi implementasinya salah satunya adalah mendorong terbentuknya satuan tugas atau task force,&rdquo; jelas dia. Menurut dia, satuan tugas atau task force ini diharapkan bisa melakukan engagement atau memediasi agar proses perdamaian dan demokrasi di Myanmar bisa segera terwujud. Tentu, Putu ingin Thailand serta negara-negara Asean seperti Vietnam, Brunei Darussalam, Filipina dan lainnya mendukung resolusi Myanmar segera diimplementasikan. &ldquo;Nanti secara formal kita akan dorong terus agar task force ini juga didukung oleh semua parlemen di kawasan ASEAN yaitu 9 parlemen, baik parlemen yang menjadi tuan rumah yaitu chairnya tahun ini adalah Laos, Thailand, Cambodia, Vietnam, Singapura, Filipina, Malaysia,&rdquo; jelas Anggota Inter-Parliamentary Union (IPU) untuk Pembangunan Keberlanjutan ini. Tentunya, Putu ingin mengawal pembentukan task force yang merupakan inisiasi Indonesia untuk mengimplementasikan resolusi Myanmar dalam AIPA nanti. Saat itu, Putu melakukan pengawalan untuk memasukkan resolusi hingga akhirnya disetujui dalam Forum AIPA di Kamboja. &nbsp; &ldquo;Tentu, Indonesia di sini menjadi inisiasi dalam mendorong AIPA untuk membuat task force. Task force ini inisiasi Indonesia, saya kawal pada saat memasukkan resolusi dan resolusi itu disetujui semua negara waktu di Kamboja. Sehingga resolusi itu bisa masuk dan bisa diputuskan saat diadopt di Jakarta mengenai resolusi tentang Myanmar,&rdquo; ungkapnya.

Parlemen Thailand ingin mempererat hubungan dengan Indonesia. Karena itu, mereka tidak hanya mengunjungi Jakarta saja tapi juga ke Jogja.

Terima Kunjungan Parlemen Thailand, BKSAP DPR Dorong Implementasi Resolusi Myanmar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/16/Pita-Limjaroenrat-AlJazeera-1290364902.jpeg" alt="Pita Limjaroenrat pemimpin partai Move Forward mengumumkan pengunduran diri pada Jumat (15/9) melalui sosial media." width="100%">
<figcaption>Pita Limjaroenrat pemimpin partai Move Forward mengumumkan pengunduran diri pada Jumat (15/9) melalui sosial media.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pita Limjaroenrat yang memimpin partai progresifnya meraih kemenangan dalam pemilu di Thailand pada Mei lalu namun dihalangi oleh legislator konservatif untuk mengambil alih kekuasaan. Pita Limjaroenrat mengumumkan pengunduran dirinya sebagai pemimpin partai tersebut. Ketua Partai Move Forward itu saat ini diskors dari tugasnya sebagai anggota parlemen sambil menunggu keputusan pengadilan apakah ia terbukti melakukan pelanggaran undang-undang pemilu atau tidak. Hal ini lantaran dilarang menjabat sebagai pemimpin oposisi di parlemen. Dilansir dari Aljazeera, Sabtu (16/9), Pita menuliskan dalam sosial medianya pada hari Jumat (15/9) bahwa dia memutuskan untuk mengundurkan diri karena harus mematuhi aturan perintah pengadilan sehingga partainya dapat mununjuk anggogta baru untuk mengambil peran penting. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/012906432/alasan-raja-thailand-kurangi-hukuman-thaksin-jadi-satu-tahun-penjara">Alasan Raja Thailand Kurangi Hukuman Thaksin Jadi Satu Tahun Penjara</a> Pria berusia 43 tahun tersebut juga mengatakan partainya akan memilih pemimpin baru pada 23 September 2023 esok, dia juga akan tetap ikut terlibat erat dalam pemilihan tidak perduli perannya di partai. &ldquo;Pemimpin oposisi ibarat haluann kapal yang mengarahkan kinerja oposisi di Parlemen, melakukan&nbsp;checks and balances&nbsp;dalam pemerintahan, dan mendorong agenda perubahan yang tidak ada dalam kebijakan pemerintah,&rdquo; ungkapnya. Pengamat politik Thitina Pongsudhirak mengatakan keputusan berani Pita ini merupakan bukti kinerja spektakulernya sebagai pemimpin dan menunjukkan citra MFP yang sesungguhnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012904164/didakwa-korupsi-mantan-perdana-menteri-thailand-minta-keringanan-hukuman-terhadap-pihak-kerajaan">Didakwa Korupsi, Mantan Perdana Menteri Thailand Minta Keringanan Hukuman Terhadap Pihak Kerajaan</a> Dengan pengunduran diri yang dilakukan oleh Pita Limjaroenrat memungkinkan partai reformis yang dipimpin oleh pemuda dapat melanjutkan dan menjalankan agendanya sebagai oposisi yang efektif. Pada Juli lalu ketika Pita sedang mencari dukungan untuk diangkat menjadi seorang perdana menteri, Mahkamah Konstitusi menskorsnya dari kursi Dewan Perwakilan Rakyat sembari menunggu keputusan apakah ia melanggar hukum karena mencalonkan diri saat memegang saham di sebuah media. Berdasarkan konstitusi di Thailand seorang anggota parlemen dialarang memiliki sahan media. &nbsp;

Ketua Partai Move Forward itu saat ini diskors dari tugasnya sebagai anggota parlemen sambil menunggu keputusan pengadilan.

Pita Limjaroenrat, Pimpinan Partai Move Forward Thailand Mengundurkan Diri

Parlemen Thailand

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Parlemen Thailand

Berita Terkini

Parlemen Thailand Dibubarkan di Tengah Krisis Politik dan Konflik Perbatasan, Pemilu Kilat Membuka Babak Ketidakpastian Baru

Terima Kunjungan Parlemen Thailand, BKSAP DPR Dorong Implementasi Resolusi Myanmar

Pita Limjaroenrat, Pimpinan Partai Move Forward Thailand Mengundurkan Diri

Download Aplikasi JawaPos.com