<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/14/IbNQYsXOeUAF8iBaOg5k6RLm5NqF7o8b4L0mccMU-241808171.jpg" alt="Ketua DPR RI Puan Maharani. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Ketua DPR RI Puan Maharani. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Dewan Rakyat Parlemen Malaysia, Tan Sri Dato' Johari bin Abdul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/5). Pertemuan itu digelar di sela-sela perhelatan Konferensi Uni Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) atau Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) ke-19, di mana DPR bertindak sebagai tuan rumah. Dalam pertemuan itu, Puan mengajak Parlemen Malaysia menjadi penggerak solidaritas negara-negara muslim. Mengingat, Malaysia saat ini menjadi Ketua ASEAN pada 2025. &ldquo;Saya mengharapkan Indonesia dan Malaysia dapat bekerjasama dalam menciptakan lingkungan di mana semua negara ASEAN dapat berpartisipasi penuh dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial,&rdquo; kata Puan. Puan juga berharap, hubungan Indonesia dan Malaysia bisa semakin erat. Tidak hanya dalam bidang politik dan keamanan, tetapi juga pada sektor ekonomi dan sosial. &ldquo;Penguatan kerja sama ini, tidak saja penting untuk kepentingan kedua negara, tetapi juga untuk kepentingan stabilitas kawasan,&rdquo; ucap Puan. Mantan Menko PMK ini juga mengajak Malaysia untuk memperkuat kerja sama parlemen dalam mendukung penguatan hubungan bilateral kedua negara. Khususnya, melalui Grup Kerja Sama Bilateral. &ldquo;Kerja sama antar-parlemen juga dapat kita lakukan melalui forum parlemen tingkat global dan regional, termasuk melalui PUIC,&rdquo; ujar Puan. Menurut Puan, Konferensi PUIC ke-19 merupakan momentum untuk menggalang solidaritas antar parlemen negara Islam, dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menumbuhkan resiliensi masyarakat. &ldquo;Sebagai sesama pemimpin lembaga parlemen, saya berharap kita dapat menjadi penggerak dalam langkah penguatan solidaritas negara-negara muslim,&rdquo; tutur Puan. Di sisi lain, Puan berharap kerja sama perdagangan antara Indonesia dan Malaysia dapat terus meningkat, terutama dalam sektor kelapa sawit dan perdagangan digital. "Saya mengharapkan kedua negara juga meningkatkan kerja sama perdagangan digital untuk memperluas akses pasar dan mempromosikan produk-produk UMKM," ujar Puan. Lebih lanjut, Puan juga mendorong Indonesia dan Malaysia untuk meningkatkan kerja sama antar masyarakat, seperti kerja sama di bidang pendidikan, pemberdayaan generasi muda dan bidang pariwisata. Mengingat, hubungan Indonesia dan Malaysia bukan hanya didasarkan pada kedekatan geografis dan kultural semata. "Saya percaya bahwa persahabatan antara Indonesia dan Malaysia akan terus menjadi lebih kuat di masa depan. Saya juga percaya bahwa kerja sama kedua negara akan membantu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat kedua negara," pungkasnya.

Ketua DPR RI Puan Maharani bertemu Ketua Dewan Rakyat Malaysia, ajak penguatan kerja sama antar negara muslim.

Puan Bertemu Ketua Parlemen Malaysia, Ajak jadi Penggerak Solidaritas Negara Muslim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/10/parlemen-malaysia-994226508.png" alt="Tan Sri Dato&rsquo; Johari bin Abdul" width="100%">
<figcaption>Tan Sri Dato&rsquo; Johari bin Abdul</figcaption>
</figure> KETUA Parlemen Malaysia Yang Di-Pertua Dewan Rakyat Malaysia Tan Sri Dato&rsquo; Johari bin Abdul mengakui kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Bahkan, empat di antara delapan anaknya kuliah di Indonesia. Yakni, di Universitas Sumatera Utara, Universitas Indonesia, Universitas Trisakti, dan Universitas Islam Bandung. &rdquo;Kalau nanti saya punya cucu, juga harus ada yang kuliah di Indonesia,&rdquo; katanya di kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (4/8). Pertimbangannya adalah yakin dengan sistem pendidikan di Indonesia. Termasuk kompetensi para dosen atau guru besar pengampu kuliahnya. Selain itu, lingkungannya nyaman serta aman untuk anak-anaknya menjalani studi. Kemudian, keunggulan tinggal di Indonesia adalah bisa berkomunikasi secara terbuka. &rdquo;Rakyatnya juga disiplin. Saya suka,&rdquo; tuturnya. (wan/c6/fal)

KETUA Parlemen Malaysia Yang Di-Pertua Dewan Rakyat Malaysia Tan Sri Dato’ Johari bin Abdul mengakui kualitas pendidikan tinggi di Indonesia

Empat Anak Ketua Parlemen Malaysia Kuliah di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Bendera-Malaysia-Pxhere-CC0.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Parlemen Malaysia akan kembali bersidang pada 26 Juli. Itu melewati tuntutan UMNO yang meminta sidang dilaksanakan selambatnya 5 Juli. PM Malaysia Muhyiddin Yassin menjelaskan bahwa sidang akan dilakukan selama lima hari.  Bakal ada dua bahasan utama. Yaitu, tentang rencana pemulihan pemerintahan dan perubahan sesi sidang perlemen di masa depan selama pandemi masih melanda.  James Chin, pakar kebijakan Malaysia dari University of Tasmania, memprediksi bahwa oposisi akan menggunakan sesi tersebut untuk mempermalukan pemerintah atas penanganan pandemi. Namun, dia juga memperkirakan bahwa hal tersebut tidak akan mengarah pada perubahan pemerintahan.  Situasi bisa berubah, bergantung pada sikap UMNO. Saat ini anggota UMNO terbelah antara yang ingin tetap mendukung pemerintah dan melepaskan diri dari koalisi.  Di lain pihak, asosiasi pebisnis yang tergabung dalam Industries Unite (IU) memperingatkan, jika kebijakan lockdown terus berlanjut, bakal ada PHK massal. Tahun lalu angka pengangguran di Malaysia mencapai 5,3 persen. Itu tertinggi dalam tiga dekade.

Parlemen Malaysia Gelar Sidang pada 26 Juli, Tak Sesuai Tuntutan UMNO

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Paul-Yong-230819-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota parlemen atau DPRD Ipoh Perak, Paul Yong Choo Kiong, yang merupakan terdakwa pemerkosa pembantu rumah tangga (PRT) warga negara Indonesia (WNI), pindah partai. Paul Yong dari partai oposisi Partai Aksi Demokratik (DAP) pindah ke partai pemerintah Partai Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu).  "Formulir masuk diterima pada Desember 2020 sebagai anggota Bersatu dengan melibatkan Paul Yong di Divisi Batu Gajah. Sedangkan Sivasubramaniam di Divisi Ipoh Barat," ujar Sekretaris Bersatu Perak, Datuk Zainol Fadzi Paharudin kepada media.  Sivasubramaniam sendiri pada 26 Juni tahun lalu bergabung dengan Gerakan setelah meninggalkan DAP menyusul perubahan pemerintahan Pakatan Harapan (PH) menjadi Perikatan Nasional (PN) di Perak. Sementara Paul Yong menjadi anggota dewan independen setelah meninggalkan DAP bersama dengan Sivasubramaniam.  Sebelumnya Pengadilan Tinggi menetapkan 30 Maret hingga 9 April 2021 untuk memulai persidangan kasus pemerkosaan PRT asal Indonesia yang melibatkan Anggota Majelis Negara (ADUN)/parlemen Tronoh, Paul Yong Choo Kiong.  Hakim Datuk Hashim Hamzah menetapkan tanggal persidangan selama sembilan hari ketika kasus itu dinaikkan lagi.  Sebelumnya dalam persidangan, Datuk Rajpal Singh mewakili Paul Yong, 50, telah mengangkat masalah tentang metode pembuktian dan penerapan Undang-Undang Perlindungan Saksi 2009 dalam kasus tersebut. Menurut dia, pembela menentang penggunaan tindakan yang diterapkan kepada korban dan saksi selain Pasal 265 (A) KUHAP oleh penuntut untuk bersaksi melalui tautan video.  Koordinator Fungsi Pensosbud KBRI Kuala Lumpur, Yoshi Iskandar ketika dikonfirmasi mengatakan pihaknya akan terus mengikuti perkembangan dari kasus tersebut.

Anggota Parlemen Terdakwa Pemerkosa WNI Pindah ke Partai Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/20190417_093002.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - DPR RI mengundang anggota parlemen negara-negara sahabat untuk menyaksikan langsung proses Pemilihan Umum (Pemilu) serentak di Tanah Air. Salah satunya adalah Hassan Abdul Karim perwakilan parlemen dari Malaysia.  Dia berada di Indonesia sejak kemarin, pada Selasa (16/4). Hassan mengatakan, dia bersama anggota parlemen dari negara lainnya datang ke Indonesia untuk melihat jalannya pesta demokrasi di Indonesia.  "Kami gembira melihat pemilu terbesar yang juga kompleks, tidak mudah untuk wilayah yang sangat besar," katanya kepada awal media saat mengunjungi TPS 01 di Widya Chandra, Senayan, Jakarta Selatan pada Rabu (17/4).  Apalagi, tambahnya, ini pemilu yang dilakukan serentak pertama kalinya di Indonesia. Dia juga mengatakan, pemilu Indonesia adalah pemilu ketiga terbesar setelah India dan Amerika Serikat (AS).  "Ini pemilu dilakukan satu hari, banyak yang menarik yang dapat kami pelajari juga. Contohnya, di sini tidak ada polisi yang berjaga, semua dari KPU dan rakyat yang mengendalikan di bawah KPU," ujarnya.  Dia juga mengapresiasi adanya Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) yang menangkap orang-orang yang melakukan serangan fajar atau dia menyebutnya money politic. Selain itu, dia juga mengapresiasi bawaslu yang berada di negara lain termasuk di Malaysia. Salah satu contoh kasusnya adalah ketika ada dugaan surat suara yang dicoblos di Kuala Lumpur, Malaysia beberapa hari lalu.  "Saya nggak mau banyak komentar karena itu wilayah kedutaan. Tapi dari kasus itu memperlihatkan bahwa Bawaslu bertindak cepat," katanya.  "Kalau di Malaysia, ya, sudah lanjut saja, kalau tidak setuju ajukan petisi Pemilu di Mahkamah Pilihan Umum disertakan bukti. Tapi di Indonesia dari awal sudah bertindak," tutupnya.

DPR Undang Anggota Parlemen Malaysia Saksikan Pemilu 2019

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/anwar-ibrahim-dilantik-jadi-anggota-parlemen-malaysia_m_-1.jpg" alt="Pemimpin Partai Keadilan Rakyat (PKR) Malaysia Anwar Ibrahim disumpah sebagai anggota parlemen pada hari Senin, (15/10)" width="100%">
<figcaption>Pemimpin Partai Keadilan Rakyat (PKR) Malaysia Anwar Ibrahim disumpah sebagai anggota parlemen pada hari Senin, (15/10)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anwar Ibrahim kembali ke dunia politik serelah kemengannya di pemilihan parlemen di Pemilihan Kecil Districk Port Dickson pada Jumat (13/10). Pemimpin Partai Keadilan Rakyat (PKR) Malaysia Anwar Ibrahim disumpah sebagai anggota parlemen pada hari Senin, (15/10). Partai berkuasa terbesar Malaysia itu mengantongi 31.016 suara dari 43.489 suara. Meskipun jumlah pemilih merosot drastis dari 82,8 persen pada pemilihan umum Mei menjadi 58,25 persen, namun menunjukkan lebih baik dari tiga pemilihan sebelumnya di tempat lain di Malaysia. Rata-rata semuanya menarik kurang dari 50 persen pemilih. &ldquo;Prioritas saya adalah membantu pemerintah dengan menerapkan bagian dari manifesto kami yaitu reformasi parlementer," katanya dilansir dari Channel News Asia Senin (15/10). "Parlemen kita di masa lalu telah dianggap sebagai stempel karet. Anggota parlemen akan berdebat tetapi umumnya (apa pun yang diangkat oleh pemerintah) akan didukung," tambahnya. Anwar juga mengatakan, ia senang kembali setelah hak jabatannya pada saat itu dirampas. Apalagi, dia menambahkan pada saat masa-masa dia dikirim ke penjara dia merasa tak punya hak untuk banding. Mengenai perannya dalam pemerintahan dan mengenai waktu kapan saja untuk mengambil alih sebagai perdana menteri, Anwar mengatakan dia telah mengatakan kepada Perdana Menteri Mahathir Mohammad&nbsp;kalau ia untuk saat ini hanya akan mendukung dan memberikan kontribusi melalui reformasi Parlemen. "Biarkan dia memiliki ruang, untuk tidak terpengaruh oleh pembatasan waktu atau tekanan," katanya. Terakhir kali Anwar menjadi anggota parlemen pada 2013 setelah pemilihan umum ke-13 ketika ia memenangkan kursi Permatang Pauh. Dia harus menyerahkan kursi setelah Pengadilan Federal diberhentikan pada Februari 2015 bandingnya terhadap hukuman lima tahun penjara karena dugaan sodomi. Anwar diberi pengampunan kerajaan pada 16 Mei tahun ini, tujuh hari setelah koalisi Partai Pakatan Harapan memenangkan pemilihan umum ke-14 pada 9 Mei.

Anwar Ibrahim Dilantik Jadi Anggota Parlemen Malaysia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/anwar-ibrahim-dilantik-jadi-anggota-parlemen-malaysia_m_.jpg" alt="Pemimpin Partai Keadilan Rakyat (PKR) Malaysia Anwar Ibrahim disumpah sebagai anggota parlemen pada hari Senin, (15/10)" width="100%">
<figcaption>Pemimpin Partai Keadilan Rakyat (PKR) Malaysia Anwar Ibrahim disumpah sebagai anggota parlemen pada hari Senin, (15/10)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anwar Ibrahim kembali ke dunia politik serelah kemengannya di pemilihan parlemen di Pemilihan Kecil Districk Port Dickson pada Jumat (13/10). Pemimpin Partai Keadilan Rakyat (PKR) Malaysia Anwar Ibrahim disumpah sebagai anggota parlemen pada hari Senin, (15/10). Partai berkuasa terbesar Malaysia itu mengantongi 31.016 suara dari 43.489 suara. Meskipun jumlah pemilih merosot drastis dari 82,8 persen pada pemilihan umum Mei menjadi 58,25 persen, namun menunjukkan lebih baik dari tiga pemilihan sebelumnya di tempat lain di Malaysia. Rata-rata semuanya menarik kurang dari 50 persen pemilih. &ldquo;Prioritas saya adalah membantu pemerintah dengan menerapkan bagian dari manifesto kami yaitu reformasi parlementer," katanya dilansir dari Channel News Asia Senin (15/10). "Parlemen kita di masa lalu telah dianggap sebagai stempel karet. Anggota parlemen akan berdebat tetapi umumnya (apa pun yang diangkat oleh pemerintah) akan didukung," tambahnya. Anwar juga mengatakan, ia senang kembali setelah hak jabatannya pada saat itu dirampas. Apalagi, dia menambahkan pada saat masa-masa dia dikirim ke penjara dia merasa tak punya hak untuk banding. Mengenai perannya dalam pemerintahan dan mengenai waktu kapan saja untuk mengambil alih sebagai perdana menteri, Anwar mengatakan dia telah mengatakan kepada Perdana Menteri Mahathir Mohammad&nbsp;kalau ia untuk saat ini hanya akan mendukung dan memberikan kontribusi melalui reformasi Parlemen. "Biarkan dia memiliki ruang, untuk tidak terpengaruh oleh pembatasan waktu atau tekanan," katanya. Terakhir kali Anwar menjadi anggota parlemen pada 2013 setelah pemilihan umum ke-13 ketika ia memenangkan kursi Permatang Pauh. Dia harus menyerahkan kursi setelah Pengadilan Federal diberhentikan pada Februari 2015 bandingnya terhadap hukuman lima tahun penjara karena dugaan sodomi. Anwar diberi pengampunan kerajaan pada 16 Mei tahun ini, tujuh hari setelah koalisi Partai Pakatan Harapan memenangkan pemilihan umum ke-14 pada 9 Mei.