<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/20_gendong_anak.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Akhirnya ada juga yang menyatukan Partai Konservatif dan Partai Buruh di Parlemen Inggris: urusan ibu bawa bayi. Dua partai yang biasanya saling berhadapan itu sepakat berdiri di belakang Stella Creasy.  Seperti yang dilansir AFP, Creasy mendapat teguran via e-mail dari seorang petinggi di House of Commons alias Parlemen Inggris. Intinya, legislator Partai Buruh itu disebut semestinya tidak membawa Pip, anaknya yang masih berusia 3 bulan. Teguran tersebut dia dapat setelah berpidato sembari menggendong sang buah hati yang tengah tertidur.  ”Masak ibu di ibunya parlemen (House of Commons adalah parlemen tertua di dunia, Red) tak boleh berperan sebagai ibu,” kata Creasy.  Partai Buruh maupun Konservatif langsung mengusulkan perubahan aturan yang mendukung ibu seperti Creasy. Dukungan juga datang dari Perdana Menteri Boris Johnson, tokoh Konservatif.  Creasy tentu senang atas besarnya dukungan itu. Lagi pula, pidato sambil menggendong anak yang tertidur kok dilarang. Tertidur di ruang sidang saat mendengarkan pidato itu yang tidak boleh.

Berpidato Sambil Gendong Anak, Legislator Inggris Dapat Teguran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/000_1N81KT.jpg" alt="PM Inggris Boris Johnson (kiri) membuka sidang parlemen yang memutuskan Undang-Undang Brexit, Jumat (20/12) malam WIB (JESSICA TAYLOR / UK PARLIAMENT / AFP)" width="100%">
<figcaption>PM Inggris Boris Johnson (kiri) membuka sidang parlemen yang memutuskan Undang-Undang Brexit, Jumat (20/12) malam WIB (JESSICA TAYLOR / UK PARLIAMENT / AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Perdana Menteri Boris Johnson menuntaskan janjinya. Undang-Undang Brexit alias Withdrawal Agreement Bill (WAB) lolos dalam pemungutan suara di parlemen, Jumat (20/12). Artinya, apa pun yang terjadi, pemerintah Inggris bakal mengambil sikap tegas untuk keluar dari Uni Eropa (UE).  Menurut BBC, WAB lolos setelah mendapatkan dukungan dari 358 anggota majelis rendah. Sedangkan suara yang menolak mencapai 243. Persetujuan atas proposal Brexit ala Johnson itu membuat Inggris tak akan melakukan negosiasi perpanjangan waktu dengan UE.  Peristiwa tersebut juga menjadi prestasi bagi Johnson. Untuk diketahui, pendahulunya, Theresa May, gagal meloloskan Undang-Undang Brexit meski sudah berjibaku tiga tahun.  WAB merupakan proposal perceraian dengan Uni Eropa ala Boris Johnson akan menentukan nasib Inggris di masa depan. Tadi malam WIB Johnson memulai sesi dengan penegasan bahwa Inggris tak boleh lagi mengulur waktu soal keputusan keluar dari Uni Eropa (UE). ”Parlemen baru ini dipilih untuk menyudahi kebuntuan Brexit,” tegas dia menurut The Guardian.  Dalam WAB, beberapa perubahan yang dilakukan Johnson. Salah satunya, pasal yang mengatakan Inggris tak boleh lagi meminta perpanjangan waktu, termasuk soal tenggat transisi.  Idealnya, pihak Inggris dan UE punya waktu sebelas bulan untuk masa transisi. Namun, pembahasan itu bisa molor sampai satu atau dua tahun karena banyak isu teknis yang harus dibahas. Perpanjangan waktu transisi bisa dilakukan jika kedua pihak sepakat.  Selain perpanjangan waktu, Johnson mengubah pasal mengenai pengawasan oleh parlemen. Itu berarti kementerian tak punya kewajiban untuk melaporkan perkembangan negosiasi setiap saat.

Parlemen Loloskan Undang-Undang Brexit, Inggris Cerai dari Uni Eropa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Boris-Johnson-AP-Photo-Matt-Dunham.jpg" alt="British Prime Minister Boris Johnson gives a thumbs-up as he arrives back at 10 Downing Street from the Houses of Parliament in London, Tuesday, Oct. 29, 2019. Britons will be heading out to vote in the dark days of December after the House of Commons on" width="100%">
<figcaption>British Prime Minister Boris Johnson gives a thumbs-up as he arrives back at 10 Downing Street from the Houses of Parliament in London, Tuesday, Oct. 29, 2019. Britons will be heading out to vote in the dark days of December after the House of Commons on</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Keinginan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson terwujud. Selasa lalu (29/10) parlemen meloloskan mosi untuk mengadakan pemilu dini pada 12 Desember. Setiap partai hanya punya lima minggu untuk merebut simpati rakyat.  Dalam sidang Selasa, Partai Konservatif dan Buruh mengajukan pemilu dengan tanggal berbeda. Johnson kembali mengajukan pemilu per tanggal 12 Desember untuk kali keempat. Sementara itu, Ketua Partai Buruh Jeremy Corbyn ingin tanggal tersebut dimajukan 9 Desember.  Sayang, mosi Corbyn kalah dengan hasil 295 banding 315. Sesaat kemudian, mosi Johnson diajukan. Setengah anggota Buruh dan sekutunya, Liberal Democrats dan Scottish National Party (SNP), merajuk. Mereka memilih abstain.  Namun, sikap mereka justru membuat proposal pemilu Johnson menang telak dengan 438 suara dukungan. Suara penolakan tercatat 20 saja. ”Ini akan menjadi pemilu yang berat. Tapi, kami siap berusaha dengan maksimal,” ungkap Johnson seperti dilansir BBC.  Corbyn tak menolak keputusan itu. Meski tanggal yang diajukan berbeda, sebagian besar elite politik Inggris setuju pemilu. ”Kami siap mengambil kesempatan untuk mengubah negara ini,” ungkap dia kepada AFP.  Politisi di Istana Westminster bakal supersibuk sepekan ke depan. Mereka harus menyelesaikan Undang-Undang Pemilu Dini sebelum parlemen dibubarkan Rabu pekan depan (6/10). Belum lagi pemilihan ketua majelis rendah yang baru pada Senin (4/10). Sebelumnya, John Bercow menyatakan tak ingin mempertahankan peran wasit di House of Commons.  ”Saya jelas tidak setuju dengan pemilu (dini, Red). Tapi, mungkin inilah satu-satunya jalan agar negara bisa bergerak maju,” ungkap Menteri Kesehatan Inggris Matt Hancock.  Pemilu dini yang terjadi kali ini lagi-lagi menembus rekor politik Inggris. Beberapa pekan lalu parlemen memecahkan rekor mengadakan sidang akhir pekan dalam tiga dekade terakhir. Kemudian, pemilu akhir tahun belum pernah dilakukan selama satu abad terakhir. Pemilu Desember terakhir terjadi pada 1923.  Seperti cuaca Inggris, pemenang pemilu susah diprediksi. Paula Surridge, sosiologis politik dari University of Bristol, menilai bahwa kali ini adalah perang mempertahankan konstituen bagi para raksasa. Saat ini pamor Konservatif maupun Buruh sedang drop.  FOKUS KAMPANYE PARTAI-PARTAI JELANG PEMILU KONSERVATIF Menyelesaikan Brexit dan mengembalikan fokus untuk pengembangan dalam negeri.  BURUH Perubahan radikal, mulai pengurangan emisi karbon hingga nasionalisasi layanan umum seperti listrik, air, dan transportasi.  LIBERAL DEMOCRATS Membatalkan proses Brexit dan kembali ke Uni Eropa.  SCOTTISH NATIONAL PARTY Permintaan referendum kedua untuk memerdekakan diri dari Britania Raya.  BREXIT PARTY Tuntutan untuk keluar dari Uni Eropa meski tanpa kesepakatan apa pun.  Sumber: CNN

Pekan Depan Parlemen Bubar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/John-Bercow-AFP.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Lagi-lagi, politik Inggris mengalami antiklimaks. Setelah Perdana Menteri Inggris Boris Johnson berhasil mengamankan kesepakatan dengan Uni Eropa, parlemen justru memperlambat laju mereka. Evaluasi di parlemen bisa jadi mengembalikan negosiasi Brexit ke titik awal.  Kabinet Johnson mulai memperkenalkan isi Withdrawal Agreement Bill (WAB) alias undang-undang kesepakatan Brexit kepada rekan di Istana Westminster, Senin (21/10).  Sejak awal, pemerintah ingin perkenalan itu langsung disusul dengan pemungutan suara terkait persetujuan WAB. "Kami punya dukungan yang cukup untuk meloloskan kesepakatan di House of Commons," ujar Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab menurut The Guardian.  Namun, keinginan tersebut pupus. Ketua Majelis Rendah John Bercow menolak usulan itu. Dia sudah berkata tidak saat kabinet Johnson mengusulkan hal serupa pada sidang Sabtu (19/10).  Pemerintah enggan jika kesepakatan mereka harus melalui prosedur pembuatan undang-undang biasa. Pertama, pembahasan undang-undang paling cepat pun masih butuh waktu berminggu-minggu. Kedua, beberapa pihak pasti meminta agar beberapa detail perjanjian diubah.  Hasilnya, pemerintah harus kembali ke garis start: negosiasi dengan Uni Eropa. "Orang yang ingin mengubah legislasi adalah pihak yang ingin menunda atau bahkan membatalkan Brexit," ucap Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Inggris Rishi Sunak kepada BBC.  Tentu saja, tak semua setuju dengan rezim Johnson. Justine Greening, anggota parlemen independen, menuturkan bahwa regulasi sepenting WAB sudah seharusnya dicermati. "Semua orang tahu bahwa hukum yang dibuat terburu-buru merupakan hukum yang buruk," tegas mantan anggota Partai Konservatif itu.  Di saat yang sama, Partai Buruh melakukan langkah yang ditakuti Konservatif. Kabar yang beredar, partai yang dipimpin Jeremy Corbyn tersebut sedang menggalang dukungan untuk mengajukan mosi. Mosi itu mewajibkan pemerintah mempertahankan keanggotaan dalam serikat pabean Uni Eropa.  Rumor lain menyatakan bahwa Partai Buruh juga meminta pemerintah agar melakukan referendum kedua. Referendum tersebut bakal menanyakan kepada rakyat, apakah mereka benar-benar ingin lepas dari Eropa. "Yang jelas, kami akan mengajukan amandemen untuk memastikan hubungan ekonomi kami dengan Eropa masih erat," papar Keir Starmer, kepala bidang Brexit Partai Buruh.  Salah satu yang dirayu adalah Democratic Unionist Party (DUP). Partai perwakilan rakyat Irlandia Utara itu merupakan salah satu kubu yang paling keras menolak kesepakatan Brexit ala Johnson.  Sayang, anggota DUP Parlemen Inggris Jim Shannon menolak pro­posal Buruh lebih dulu. Menurut dia, mereka tak punya niat untuk bertahan di dalam serikat pabean Uni Eropa. "Kami tidak akan pernah mendukung hal tersebut," ungkapnya.  Di sisi lain, respons Uni Eropa makin membuat Johnson kecewa. Bukannya marah karena Inggris meminta perpanjangan, mereka cenderung anteng. Bahkan, Jerman sudah memberikan lampu hijau terkait dengan permintaan perpanjangan hingga 31 Januari 2020.

Brexit Bisa ke Titik Nol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Boris-Johnson-JESSICA-TAYLOR-UK-PARLIAMENT-AFP.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kalah dalam pemungutan suara soal British Exit (Brexit) pada Sabtu (19/10) tidak membuat Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson melunak. Dia bersikukuh, parlemen Inggris akan meratifikasi Brexit sebelum batas waktu bulan ini berakhir. Maka, dia pun tidak membubuhkan tanda tangannya pada draf permohonan perpanjangan waktu ke Uni Eropa (UE).  Johnson optimistis segala masalah akan terurai sebelum 31 Oktober. Itu adalah batas waktu yang Inggris dan UE sepakati soal ratifikasi Brexit oleh parlemen. ”Perpanjangan waktu lagi hanya akan merugikan Inggris dan UE serta hubungan kita. Kita harus segera menyudahinya,” tulis Johnson salam surat pribadinya untuk Donald Tusk, presiden Komisi Eropa. Minggu (20/10) media-media Inggris membahas surat Johnson untuk Tusk itu.  Downing Street mengirimkan total tiga surat untuk UE. Tapi, hanya satu yang diteken Johnson. Yakni, surat pribadi kepada Tusk yang berisi keyakinannya bahwa parlemen Inggris akan meratifikasi Brexit. Sementara itu, dua surat lainnya berisi permohonan perpanjangan waktu ratifikasi kepada UE.  Kepada Tusk, Johnson menyatakan bahwa posisi pemerintah dan parlemen tidak sama. Karena itu, sebagai kepala pemerintahan, dia menyalahkan parlemen atas berlarutnya perundingan terkait ratifikasi Brexit tersebut.  Surat itu jelas membuat kubu anti-Brexit di parlemen mengamuk. Kemarin CNN melaporkan bahwa oposisi siap memperkarakan Johnson secara hukum. Mereka menggarisbawahi tanda tangan yang hanya dibubuhkan Johnson pada surat pribadinya. Sedangkan surat resmi yang berkaitan dengan voting Sabtu malah dikirim tanpa tanda tangan.  Oposisi menyindir Johnson. ”Dia tak menandatangani surat (permintaan perpanjangan, Red) seperti anak manja saja,” keluh John McDonnell, petinggi Partai Buruh, kepada The Guardian.  Keir Starmer, shadow minister Inggris untuk urusan Brexit, mengatakan bahwa Johnson masih bisa mendapatkan dukungan Partai Buruh asal mau membuka peluang untuk referendum kedua. ”Rancangan pemerintah (Johnson) itu semacam mengandung pintu jebakan. Kami mau saja mendukung asal nanti ada referendum kedua,” ujarnya. Jika itu terjadi, kemungkinan bagi Inggris untuk bertahan sebagai anggota UE terbuka lebar.  Bagaimana tanggapan UE atas drama pemerintahan Johnson akhir pekan lalu? Kemarin para Dubes dan pejabat dari 27 negara anggota UE berkumpul. Mereka memang belum bisa memutuskan apakah surat permohonan perpanjangan waktu itu akan dikabulkan. Kemarin pertemuan hanya berlangsung sekitar 15 menit.  ”Pertemuan ini sangat normal dan berlangsung sangat singkat,” ujar Michel Barnier, juru runding UE soal Brexit. Tusk, menurut dia, harus lebih dulu minta pendapat dari seluruh negara anggota UE terkait permohonan Inggris itu. Tapi, Tusk akan menunggu proses di Inggris lebih dulu. Jika sampai mendekati batas waktu belum juga ada tanda-tanda ratifikasi, UE akan menggelar pertemuan darurat.

Johnson Optimistis Parlemen Inggris Ratifikasi Tepat Waktu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Parlemen-Inggris-BBC.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Parlemen Inggris akan menggelar pertemuan khusus pada Sabtu (19/10) mendatang untuk membahas masa depan Brexit. Mereka akan berunding setelah gelaran KTT Uni Eropa dan menjadi kesempatan terakhir bagi Inggris dan Uni Eropa untuk menyetujui kesepakatan sebelum tenggat waktu 31 Oktober mendatang.  Jika kesepakatan terjadi dengan Uni Eropa, Perdana Menteri Boris Johnson akan meminta anggota parlemen untuk menyetujuinya. Namun, jika tidak, sejumlah opsi dapat dimunculkan dan kemudian dibahas.  Sementara itu, wartawan senior BBC Laura Kuenssberg, membuat kesimpulan awal yang mengejutkan. Dia menyebut kesepakatan tak akan terjadi sehingga Brexit pun tak akan menjadi kenyataan.  Johnson sendiri bertekad Inggris bisa meninggalkan Uni Eropa pada 31 Oktober sesuai batas waktu. Namun, undang-undang yang disahkan oleh anggota parlemen pada bulan lalu yang dikenal sebagai Benn Act, mengharuskan Johnson untuk melapor ke Uni Eropa untuk meminta penundaan jika kesepakatan tidak ditandatangani parlemen pada 19 Oktober mendatang.  Saat ini pembicaraan sedang berlangsung antara tim negosiasi Inggris dan Uni Eropa menjelang KTT Uni Eropa pada 17 dan 18 Oktober. Hanya saja, ketegangan politik telah meningkat dalam beberapa hari terakhir.  Johnson mengajukan proposal baru ke Uni Eropa minggu lalu untuk kesepakatan Brexit. Sementara itu, Presiden Prancis Emanuel Macron mengatakan Uni Eropa akan memperjelas posisi Inggris pada akhir pekan ini. Namun, perselisihan muncul pada Selasa (8/10) yang mengabarkan bahwa Johnson dan Kanselir Jerman Angela Merkel telah membuat kesepakatan bahwa pada dasarnya tidak mungkin Brexit terjadi.  Pihak kantor Merkel menegaskan tak akan mengungkap pembicaraan pribadi tersebut. Pastinya, terkait Brexit saat ini sedang tak menentu. Presiden Dewan Eropa Donald Tusk bahkan menuduh Johnson tengah memainkan skenario yang disebut "bodoh" seperti kritik yang digemakan oleh sejumlah partai oposisi di Inggris.  Semuanya akan terjawab pada Sabtu (19/10) mendatang saat anggota Parlemen Inggris menggelar pertemuan khusus. Masa depan Brexit besar kemungkinan akan segera terjawab.

Tentukan Masa Depan Brexit, Parlemen Inggris Gelar Pertemuan Khusus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/boris-johnson-1.jpg" alt="MASIH BERTAHAN: PM Inggris Boris Johnson bercengkerama dengan siswa saat berkunjung ke Pimlico Primary School di London kemarin. (TOBY MELVILLE/AFP)" width="100%">
<figcaption>MASIH BERTAHAN: PM Inggris Boris Johnson bercengkerama dengan siswa saat berkunjung ke Pimlico Primary School di London kemarin. (TOBY MELVILLE/AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Parlemen Inggris harus mengambil liburan tanpa rasa tenang. Pada Selasa (10/9) mereka memulai hari pertama libur penundaan sesi parlemen yang diusulkan kabinet Boris Johnson. Mereka pun terus mengeluh, sementara Johnson menangkis semua tuduhan.  Pemandangan di sidang parlemen Senin malam lalu (9/9) benar-benar miris. Anggota-anggota parlemen sibuk berteriak shame on you sambil memegang kertas bertulisan "Dibungkam". Mereka tak terima prosesi penundaan sesi parlemen diketok Ketua Majelis Rendah John Bercow.  Setelah prosesi selesai, mereka masih bertahan di ruang sidang dan menyanyikan lagu-lagu. Layaknya siswa di kelas tanpa guru. "Ini bukan sekadar drama politik. Mereka benar-benar marah karena lembaganya ditutup di saat genting," ujar Norman Smith, asisten redaktur BBC yang memantau lokasi.  Dalam sesi tersebut, banyak yang telah terjadi. John Bercow, pria yang mengesahkan penundaan parlemen, mengundurkan diri. Dia sendiri sudah mengaku malu dengan keadaan lembaga Westminster. Karena itu, dia melepaskan jabatan yang sudah sepuluh tahun terakhir dipegangnya tersebut. "Kita telah menjatuhkan harga diri parlemen," ujar Bercow.  Kemudian, proposal kedua Perdana Menteri Inggris Boris Johnson soal pemilu dini ditolak. Dia mengira bahwa Partai Buruh bakal mendukung proposal itu. Johnson ingat betul bahwa Ketua Buruh Jeremy Corbyn menyatakan pihaknya akan mendukung pengajuan pemilu jika aturan pencegahan no deal Brexit (tanpa kesepakatan) lolos. "Secara logika, dia (Corbyn) seharusnya mendukung pemilu," ucap Johnson.  Aturan mencegah no deal sudah lolos pekan lalu dan mendapatkan persetujuan kerajaan Senin lalu. Tapi, Buruh tetap menolak pemilu dini. Mereka bersama Partai SNP, Liberal Democrats, Green Party, dan kelompok independen sudah sepakat tak akan mendukung pemilu dini sebelum memastikan no deal diterapkan.  Aturan tersebut mewajibkan Johnson mencari perpanjangan hingga 31 Januari jika pemerintah tak kunjung sepakat dengan Uni Eropa. Selain itu, mosi terpisah mewajibkan Johnson mengungkap laporan tentang skenario terburuk no deal kepada publik. "Tentu saja kami sangat antusias menunggu pemilu. Tapi, kami tidak ingin mengambil risiko yang berdampak terhadap pekerjaan, jasa, dan komunitas," tegas Corbyn.  Meski telah meluncurkan pukulan, kini tangan sebagian besar legislator Inggris sudah terikat. Mereka dipaksa untuk rehat dari sidang sampai 14 Oktober nanti, sedangkan Johnson dan kabinetnya bebas bergerak. Johnson dijadwalkan bertemu Ketua Democratic Unionist Party Arlene Foster. Dia berharap bisa bertukar ide mengenai solusi backstop dengan petinggi partai penguasa Negara Bagian Irlandia Utara itu.  "Apa yang dibicarakan saat ini adalah perpecahan Britania Raya. Hal tersebut tak akan dilakukan perdana menteri dengan hati nurani," tegas Foster kepada Agence France-Presse. Dia memperingatkan Johnson agar tak menaruh Irlandia Utara sebagai tumbal dalam negosiasi.  Johnson pun terus menegaskan sikapnya. Dia menyatakan bahwa pemerintah tidak mencari opsi no deal. Namun, mereka juga tidak akan mencabutnya. "Berapa pun aturan yang diciptakan parlemen untuk mengekang tangan saya, saya tetap akan bekerja untuk kepentingan negara. Pemerintah tak akan menunda Brexit," ungkapnya.  Brexit Adalah Awal  Isu Brexit akhirnya membuat Presiden Komisi Eropa terpilih Ursula von der Leyen angkat bicara. Dia menegaskan bahwa Brexit bukanlah akhir seperti yang dikatakan Johnson selama ini. Tapi sebuah awal yang harus dipersiapkan secara matang.  "Brexit adalah titik awal dari hubungan (Uni Eropa dengan Inggris) di masa depan," ungkapnya.  Von der Leyen dijadwalkan menaiki tampuk pemerintahan Uni Eropa pada 1 November. Tepat sehari setelah batas waktu Brexit yang ditetapkan Johnson. Karena itu, dia mengaku tak punya andil dalam pembicaraan yang berjalan saat ini. Namun, dia mengaku siap menghadapi semua situasi.  "Pilihannya ada di tangan Britania Raya. Jadi, saya tidak akan menanggapi keputusan mereka," tegasnya.  YANG HARUS DILAKUKAN BORIS JOHNSON  - Meminta perpanjangan pemberlakuan Brexit sampai 31 Januari 2020 jika belum sepakat sampai 31 Oktober 2019.  - Membuka dokumen laporan tentang skenario terburuk saat no-deal Brexit terjadi.  - Mencari solusi alternatif backstop yang membuat perbatasan Republik Irlandia dan Negara Bagian Irlandia Utara masih terbuka hingga akhir bulan.  - Mencari pengganti anggota kabinet yang mundur dan mencegah anggota kabinet yang tersisa untuk mengundurkan diri.  - Merayu pemimpin Uni Eropa untuk memberikan kelonggaran terkait dengan negosiasi Brexit.  Sumber: BBC, The Guardian

Parlemen Inggris Mangkrak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Parlemen-inggris-VUDI-XHYMSHITI.jpg" alt="DUKUNG PARLEMEN: Para demonstran beraksi di depan Houses of Parliament di London Rabu (28/8). Mereka menentang pembekuan. (VUDI XHYMSHITI/AP)" width="100%">
<figcaption>DUKUNG PARLEMEN: Para demonstran beraksi di depan Houses of Parliament di London Rabu (28/8). Mereka menentang pembekuan. (VUDI XHYMSHITI/AP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penundaan sesi parlemen Inggris masih menjadi topik terpanas di Britania Raya saat ini. Langkah kubu Perdana Menteri Boris Johnson mendapat tentangan dari berbagai arah. Termasuk rekanan satu partai yang beda prinsip.  Pada Kamis (29/8) Ruth Davidson mengumumkan pengunduran diri dari jabatan ketua Partai Konservatif Negara Bagian Skotlandia. Alasan utamanya keluar dari partai politik tertua di Inggris tersebut adalah anaknya yang sudah hampir berumur setahun. Pasangan Jen Wilson itu tak ingin lagi melewatkan perkembangan si jabang bayi.  "Datangnya putra saya di keluarga berarti prioritas saya juga berubah. Saya tak mau lagi berada jauh dari keluarga selama selama berjam-jam," ungkapnya kepada The Guardian.  Namun, dia juga tidak menyangkal bahwa perdebatan Brexit adalah salah satu faktor. Selama ini Davidson terkenal sebagai politikus Konservatif yang tak setuju dengan pendekatan Brexit yang keras. Saat referendum, dia memilih agar Inggris tetap menjadi anggota Eropa. Karena itu, Davidson naik pitam saat Johnson mengumumkan rencana persiapan no-deal Brexit. Kemarahannya memuncak ketika Johnson menunda sesi parlemen selama lima pekan.  "Kepada perdana menteri, buatlah kesepakatan dengan Uni Eropa," kata perempuan 40 tahun tersebut.  Beberapa tahun terakhir, pengunduran diri petinggi partai di Inggris bukan lagi hal asing. Pejabat yang meletakkan jabatan mereka pada era Theresa May sudah tak bisa dihitung dengan jari. Johnson juga sudah beberapa kali menerima surat permohonan resign.  Namun, Davidson berbeda. Dia adalah tokoh daerah yang punya pengaruh besar di wilayah-wilayah perbatasan. Dia berhasil merebut hati penduduk Skotlandia dari partai lokal Scottish National Party (SNP). Sebelumnya, Partai Konservatif tak pernah menjadi favorit warga perbatasan utara Britania Raya.  "Saya selalu percaya kita bisa menang sebagai Konservatif," ujar Davidson saat diwawancarai Agence France-Presse dalam kampanye Pemilu 2017.  Banyak yang memprediksi Davidson bisa menjadi Boris Johnson kedua: oposisi keras yang berhasil menjegal petahana. Tahun lalu Johnson meletakkan jabatan menteri luar negeri ketika tak setuju dengan keputusan Theresa May. Setahun kemu­dian, dia menjadi PM.  Tahun ini Davidson meletakkan jabatannya setelah berkali-kali mengkritisi Johnson. Mungkin saja tahun depan alumnus Edinburgh University itu menjegal pria berambut pirang tersebut. Apalagi, tanpa Davidson, basis dukungan Konservatif di Skotlandia diprediksi menghilang.  "Saat ini rasa hormat adalah hal yang hilang dari dunia politik," tegas Davidson.  Tentangan kepada Johnson datang bertubi-tubi. Ribuan warga memenuhi pusat London, Manchester, Edinburgh, dan kota-kota lainnya untuk memprotes pembekuan parlemen yang sudah disetujui Ratu Elizabeth II. Petisi daring yang menginginkan pemerintah membatalkan keputusan itu sudah memperoleh 1 juta tanda tangan.  Kemudian, dua gugatan hukum juga telah diumumkan. Gugatan pertama datang dari SNP. Jubir SNP Joanna Cherry menyatakan bahwa tim kuasa hukum partai sudah meminta jadwal sidang dengan Pengadilan Tinggi Skotlandia. Gugatan kedua dilayangkan taipan Gina Miller. Tokoh anti-Brexit tersebut telah meminta judicial review darurat kepada pengadilan.  Namun, semua tentangan itu belum membuat kubu Johnson gentar. Pemimpin Majelis Rendah Jacob Rees-Mogg menganggap remeh protes dalam 24 jam terakhir. Pria yang juga bertanggung jawab untuk urusan Ratu Elizabeth II itu menganggap protes hanya dilakukan kubu anti-Brexit. Bukan semua rakyat Inggris.  Pada Rabu (28/8), kabinet Johnson menghentikan aktivitas parlemen mulai 10 September sampai 14 Oktober. Langkah tersebut dinilai beberapa tokoh politik sebagai taktik untuk memangkas waktu debat Brexit. Sebab, penundaan itu bakal menghilangkan 23 hari kerja begitu saja.

Penundaan Brexit Hadapi Tentangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Ratu-Elizabeth-2-AFP.jpg" alt="Britain" width="100%">
<figcaption>Britain</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perdana Menteri Inggris Boris Johnson bikin gempar dunia politik. Rabu (28/8) dia mengumumkan penundaan sesi parlemen terlama sepanjang sejarah. Dan keputusan itu disetujui Ratu Elizabeth II.  Musuh-musuhnya beranggapan bahwa keputusan itu adalah taktik kotor untuk mencegah diskusi tentang Brexit.  Sejak pagi, Johnson menerbitkan surat terbuka kepada rekanannya di parlemen. Menurut dia, sesi parlemen sudah berjalan terlalu lama dan melelahkan. Karena itu, lembaga legislatif Britania Raya tersebut butuh istirahat.  "Sejak sesi dimulai, kami berdiskusi selama 340 hari. Padahal, dalam 400 tahun terakhir, sesi terlama yang pernah kami alami adalah 250 hari kerja," tulis Johnson.  Menurut BBC, kabinet Johnson mengusulkan menutup aktivitas parlemen pada 10 September-14 Oktober. Artinya, 23 hari kerja hilang begitu saja. Padahal, parlemen sedang tak aktif karena reses musim panas pada 25 Juli-3 September mendatang.  "Ini benar-benar langkah politik yang tidak patut. Apa pun alasannya, tujuan pemerintah jelas untuk menghentikan debat tentang Brexit," ujar Ketua Majelis Rendah Inggris John Bercow.

Ratu Elizabeth II Bekukan Parlemen Inggris

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/parlemen-inggris-kembali-tolak-semua-opsi-brexit_m_.jpg" alt="Untuk kesekian kalinya, Parlemen Inggris menolak semua opsi Brexit" width="100%">
<figcaption>Untuk kesekian kalinya, Parlemen Inggris menolak semua opsi Brexit</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Untuk kesekian kalinya, Parlemen Inggris menolak semua opsi Brexit. Karena parlemen juga berulangkali menolak Perjanjian Brexit dengan Uni Eropa, kondisi No-Deal-Brexit makin nyata. Seharusnya Inggris meninggalkan Uni Eropa tanggal 29 Maret 2019, dua tahun setelah permohonan untuk keluar dari lembaga ini secara resmi diajukan. Selama hampir dua tahun, pemerintah Inggris di bawah pimpinan Perdana Menteri Theresa May melakukan perundingan intensif dengan Uni Eropa mengenai proses Brexit. Kesepakatan akhirnya tertuang dalam Perjanjian Brexit setebal hampir 600 halaman. Namun hingga kini, perjanjian itu ditolak oleh Parlemen Inggris. Selain menolak Perjanjian Brexit dengan Uni Eropa, parlemen Inggris juga menolak semua opsi alternatif yang diajukan beberapa anggota parlemen sebagai jalan tengah. Pemungutan suara terakhir dilakukan hari Senin (1/4) dengan empat opsi alternatif, yang semuanya ditolak oleh mayoritas anggota parlemen. Minggu yang lalu, parlemen juga menolak 8 opsi alternatif yang diajukan. Kebuntuan di parlemen Inggris Kebuntuan di parlemen Inggris membuat kondisi yang disebut No-Deal-Brexit, atau "hard Brexit" jadi semakin nyata. Ini adalah proses keluarnya Inggris dari Uni Eropa tanpa perjanjian. Hal ini sebenarnya tidak diinginkan oleh pemerintah Inggris maupun Uni Eropa. Karena itu, Uni Eropa bulan Maret lalu memenuhi permohonan pemerintah Inggris untuk mengundurkan jadwal Brexit, dengan syarat bahwa parlemen Inggris harus menyepakati satu alternatif sampai paling lambat 12 April. Tapi kebuntuan di parlemen Inggris kelihatannya tidak menyediakan alternatif lain, selain proses keluarnya Inggris dari Uni Eropa tanpa perjanjian. Kalangan ekonomi memprediksikan kerugian miliaran Euro, seandainya hal ini yang benar-benar terjadi. Peluang terakhir Pemerintahan Theresa May tampaknya hanya punya satu kemungkinan lagi, yaitu mengajukan pemungutan suara untuk ke-empat kalinya tentang Perjanjian Brexit. Dalam tiga kali pemungutan suara sebelumnya, perjanjian itu selalu ditolak mayoritas anggota parlemen. Menurut kabar terakhir, Theresa May bertekad mengajukan lagi Perjanjian Brexit ke parlemen hari Rabu (3/4). Koordinator Brexit di Uni Eropa, Guy Verhofstadt mengatakan, pemungutan suara hari Rabu adalah benar-benar "peluang terakhir" bagi Inggris, atau Inggris harus "menghadapi jurang maut" dari Brexit tanpa perjanjian. Ketua Komisi Eropa, Jean-Claude Juncker mengatakan, Uni Eropa punya banyak kesabarn tetapi kini kesabaran itu sudah hampir sirna. "Dengan teman-teman Inggris kami, kami memiliki banyak kesabaran, tetapi kesabaran kami sekarang hampir habis," kata Jean-Claude Juncker kepada saluran televisi Italia Rai 1. Kini, semua pandangan terarah ke parlemen Inggris, yang akan melakukan pemungutan suara hari Rabu, 3 April.

Parlemen Inggris Kembali Tolak Semua Opsi Brexit

parlemen inggris

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#parlemen inggris

Berita Terkini