<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/20/2-2997660020.jpeg" alt="Suasana festival Cisadane yang digelar di tepi Sungai Cisadane, Kota Tangerang, tahun 2023 lalu. (Humas Pemkot Tangerang)" width="100%">
<figcaption>Suasana festival Cisadane yang digelar di tepi Sungai Cisadane, Kota Tangerang, tahun 2023 lalu. (Humas Pemkot Tangerang)</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com &ndash; Agenda tahunan Kota Tangerang, yakni Festival Cisadane akan dibuka hari ini (20/7). Sebagaimana tahun lalu, Festival Cisadane akan digelar di bantaran Sungai&nbsp;Cisadane. Tepatnya di sepanjang Jalan Benteng Jaya hingga Jembatan Brendeng. Untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas dampak Festival Cisadane, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tangerang sudah menyiapkan sejumlah pengaturan lalu lintas maupun parkir. Kadishub Kota Tangerang Achmad Suhaely menjelaskan, pihaknya telah berkoordinasi untuk mengatur arus kendaraan selama Festival Cisadane. Rekayasa lalu lintas disiapkan, juga sejumlah lokasi parkir untuk seluruh pengunjung. Lokasi parkir yang disiapkan untuk Festival Cisadane antara lain area Robinson, Kantor Satpol PP Kota Tangerang, dan Sepanjang Jalan RS Daan Mogot&ndash;Kantor Pos (satu baris). Lokasi parkir lainnya disiapkan di Jalan Jembatan Berendeng&ndash;Hotel Pakons dan Jalan Dadang Suprapto ke arah Jalan Merdeka. Di jalan tersebut, kendaraan pengunjung Festival Cisadane akan menempati separo badan jalan. &rdquo;Khusus parkir yang di pinggir jalan hanya pukul 16.00&ndash;22.00 wib. Seluruh pengunjung bisa memanfaatkan lokasi parkir yang telah disediakan,&rdquo; imbuhnya. Suhaely memprediksi pengunjung Festival Cisadane tahun ini akan membludak. Terutama saat pembukaan dan malam-malam yang menampilkan band nasional. (Muhtamimah/JPK) &nbsp;

Dinas Perhubungan Kota Tangerang sudah menyiapkan rekayasa lalu lintas dan area parkir untuk pembukaan Festival Cisadane  hari ini (21/7).

Catat, Ini Area Parkir yang Disiapkan bagi Pengunjung Festival Cisadane   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/PARKIR-GANG.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Kendaraan roda empat yang parkir di dalam gang-gang kampung, sejauh ini masih menjadi masalah klasik di perkotaan. Solusinya, warga bisa mengusulkan pembangunan tempat parkir umum di dalam kampung melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).  Di Pradah Kali Kendal, Kecamatan Dukuh Pakis, pemandangan kendaraan parkir di gang sering dijumpai. Beberapa kendaraan roda empat diparkir di tepi jalan. Meski sudah mepet sisi kiri, badan jalan tetap tinggal separo.  Camat Dukuh Pakis Annita Hapsari menyatakan, pembangunan tempat parkir bisa saja diusulkan melalui musrenbang. Namun, konstruksi tempatnya tidak bisa disamakan dengan park and ride milik pemkot. ’’Biayanya terlalu besar,’’ katanya.  Opsi yang bisa diambil adalah menggunakan lahan yang menjadi aset pemkot atau lahan milik warga yang mau dipakai tempat parkir umum. Ada biaya sewa yang bisa dibebankan ke pemilik kendaraan. Hasilnya bisa dikelola pengurus RT/RW setempat. ’’Jadi, masuknya program pemberdayaan masyarakat juga,’’ lanjut dia.  Salah satu pemandangan parkir di dalam gang juga ada di daerah Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri. Di dalam gang kampung, masih dijumpai mobil yang parkir di tepi jalan. Kondisi itu tentu kerap dikeluhkan warga sekitar maupun dari luar.

Problem Mobil Parkir Gang, Bisa Usul Membuat Tempat Parkir Umum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/gaji-jukir-parkir-sidoarjo.jpg" alt="LAHAN BASAH: Lahan parkir di sepanjang Jalan Gajah Mada merupakan salah satu yang paling ramai. (Dimas Maulana/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>LAHAN BASAH: Lahan parkir di sepanjang Jalan Gajah Mada merupakan salah satu yang paling ramai. (Dimas Maulana/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Lelang mitra pengelola parkir di Sidoarjo akhirnya berlangsung kemarin (27/1). Hasilnya, PT Indonesia Sarana Servis-KSO berhasil memenangi lelang tersebut. Mereka yang nanti mengelola layanan parkir kendaraan di Kota Delta mulai tahun ini hingga 2024.  Lelang berlangsung selama enam sesi sejak pukul 09.00 hingga pukul 14.00WIB  di kantor Pemkab Sidoarjo. Tiga calon mitra turut serta. Selain PT Indonesia Sarana Servis-KSO, juga ada dari PT Piramida Teknologi Informasi, dan Inkoppol-Prasetia Dwidharma.  Awal lelang dibuka dengan harga penawaran Rp 20,4 miliar. Di tahap terakhir lelang, PT Indonesia Sarana Servis-KSO memberikan penawaran harga Rp 32,09 miliar. Dengan penawaran tersebut, dua calon mitra lain tidak lagi menawar lebih tinggi. Akhirnya, PT Indonesia Sarana Servis-KSO yang menjadi pemenang lelang dan berhak menjadi pengelola parkir di Sidoarjo.  Setelah ini, hasil lelang akan disampaikan ke DPRD Sidoarjo untuk persetujuan. Asisten I Bidang Administrasi Pemerintahan dan Kesra Pemkab Sidoarjo M. Ainur Rahman menyatakan, setelah dewan setuju, pemkab dan pemenang lelang bakal membuat perjanjian kerja sama (PKS).  Di dalam PKS tersebut memuat teknis pelayanan, termasuk mekanisme pengawasan perparkiran dari Pemkab Sidoarjo. ”Sistem perparkiran yang diterapkan nanti juga dituangkan di PKS setelah persetujuan dewan,” terang Ainur.  Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo Benny Airlangga menjelaskan, kesepakatan nilai Rp 32,09 miliar itu berarti pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi parkir di Sidoarjo tahun ini senilai tersebut. ”Mitra setor ke pemkab senilai tersebut. Nanti berapa pun retribusi yang mereka dapat dalam setahun menjadi hak mereka,” jelasnya.  Benny menilai, awal Maret sistem baru berjalan karena proses setelah lelang butuh waktu. Pada tahun pertama ini, mekanisme retribusi masih manual. Yaitu, menggunakan karcis parkir. Di tahun kedua dan ketiga, sistem parkir elektronik mulai diterapkan. ”Kerja sama ini berlaku tiga tahun mulai tahun ini,” katanya.  Meski hasil lelang nilainya lumayan besar, namun potensi pendapatan parkir dari 359 kantong parkir di Sidoarjo juga besar. Bahkan disebut mencapai Rp 98 miliar. Namun, selama ini capaian pendapatan yang masuk ke kas daerah rata-rata hanya Rp 1 miliar.  Bupati Ahmad Muhdlor Ali menuturkan, lelang tender parkir itu akan menjadi role model bagi daerah lain. Sebab, lelang dilakukan transparan, bahkan disiarkan secara langsung. Jadi, masyarakat bisa memantau langsung prosesnya. Dia juga mengapresiasi mitra pengelola lantaran turut peduli pada PAD Sidoarjo dengan berpartisipasi dalam pengelolaan.  ”Harapannya, bisa menjaga komitmen untuk memberikan layanan parkir prima bagi masyarakat Sidoarjo,” tuturnya.  Direktur PT Indonesia Sarana Servis-KSO Reza Kurniawan mengungkapkan, pihaknya berani menawar harga tersebut karena sebelumnya melakukan kajian potensi. ”Kami punya perhitungan. Nanti kami optimalkan dari 359 kantong parkir yang ada,” jelasnya.  Namun, selain dari sisi keuntungan, pihaknya mengakui ingin berpartisipasi menata parkir di Sidoarjo agar lebih baik. Dia menyampaikan, pada tahun pertama ini, mekanisme retribusi masih manual atau menggunakan karcis.  ”Harapannya, pada tahun kedua dan ketiga sudah parkir elektronik. Tapi, rencana itu nanti dibahas lebih lanjut lagi dengan Pemkab Sidoarjo,” tandasnya.

Menawar Rp 32 M, Perusahaan Ini Pemenang Lelang Parkir di Sidoarjo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/PARK-AND-RIDE.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Mulai tahun depan atau 2022 nanti, tarif parkir kendaraan bakal berubah. Dinas Perhubungan (Dishub) Pemkot Surabaya mulai memberlakukan kebijakan parkir progresif. Makin lama parkir, tarifnya akan semakin mahal. Baik untuk motor maupun mobil.  Kebijakan tersebut menyusul tuntasnya pembahasan perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Parkir. Kini, pemkot masih menunggu hasil telaah bagian hukum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).  Kepala Dishub Pemkot Surabaya Irvan Wahyudrajad menjelaskan, penerapan parkir progresif itu memang tinggal selangkah lagi. Pihaknya masih menunggu evaluasi dari pemerintah pusat. Pembahasan di DPRD Surabaya maupun DPRD Jatim sudah tuntas.  Tarif parkir progresif akan diberlakukan di tepi jalan umum (TJU), tempat parkir khusus yang dikelola Dishub Surabaya, hingga gedung park and ride. ‘’Pemilik kendaraan bakal dikenai parkir progresif pada jam ketiga sejak awal parkir. Dua jam pertama masih flat,’’ kata Kasi Pengelolaan Parkir Dishub Surabaya Wandi Fauzi.  Tarif parkir mobil pada jam pertama dan kedua dipatok Rp 5.000. Sepeda motor Rp 2.000. Nah, setelah jam ketiga, akan berlaku progresif setiap satu jam. Untuk mobil, setiap jam bertambah Rp 1.500 dan motor Rp 1.000. Begitu seterusnya. Maksimal sampai enam jam.  ’’Artinya, parkir sampai 6 jam ke atas tidak ada tambahan (biaya, Red) lagi,’’ jelasnya.

Parkir Progresif di Kota Surabaya Berlaku Mulai 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ktl-diperpanjang-parkir-kendaraan-harus-di-gedung_m_.jpg" alt="Gedung Parkir Balikpapan, Jalan Jenderal Sudirman, saat malam hari, menampilkan keindahan lampu-lampu kota. Sayangnya, banyak masyarakat yang belum merasakan manfaat gedung megah senilai Rp 98 miliar ini." width="100%">
<figcaption>Gedung Parkir Balikpapan, Jalan Jenderal Sudirman, saat malam hari, menampilkan keindahan lampu-lampu kota. Sayangnya, banyak masyarakat yang belum merasakan manfaat gedung megah senilai Rp 98 miliar ini.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemkot Balikpapan terlambat dalam menyempurnakan pemanfaatan Gedung Parkir Klandasan (GPK). Akibatnya, kesan yang timbul, proyek yang dibangun dengan anggaran Rp 98 miliar itu mubazir. Namun, sejumlah solusi telah disiapkan untuk memaksimalkan fungsi gedung tersebut. Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi menyatakan, tahun depan penegakan aturan di kawasan bebas parkir akan diperketat. Yakni sepanjang kawasan tertib lalu lintas (KTL) Jalan Jenderal Sudirman sampai Plaza Balikpapan. "Tak ada lagi parkir di jalan. Kegiatan pertokoan maupun perhotelan. Apalagi, selama ini masih ada yang sampai parkir bermalam. Yang seperti itu tahun depan pasti diderek," tegasnya. Bahkan, lanjut Rizal, KTL untuk tahun depan diperpanjang. Termasuk kawasan depan Depot Miki yang selalu jadi tempat parkir, bakal ditertibkan. Meski sedang gencar menertibkan parkir, Pemkot Balikpapan juga berencana memfungsikan GPK sebagai pusat ekonomi kreatif. Rencananya di-launching pada 10 Februari mendatang. Atau bertepatan dengan HUT Ke-122 Balikpapan. Rizal menyebutkan, saat ini konsepnya tengah dirancang. "Diharapkan, hal ini akan menunjang fungsi GPK itu sendiri," ujarnya. Hanya, Rizal mengakui, cukup sulit menarik mi­nat masyarakat agar parkir di GPK. Yang pertama, dalam peraturan daerah sudah diatur tarif parkir di GPK dan disebutnya cukup mahal. Padahal, dia ingin penggunaan GPK kembali digratiskan sementara. Namun, klausul itu tak ada dalam perda. "Yang ada hanya keringanan maksimal 30 persen," ucapnya. Kemudian, banyak orang yang masih malas untuk berjalan. Terutama karena harus menyeberang jalan ketika tujuannya ke pertokoan Cemara Rindang maupun ke Pasar Klandasan. Karena itu, jelas Rizal, pemkot sedang merancang pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO). Menghubungkan GPK ke Cemara Rindang. "Kalau ada jembatan seperti di depan Balikpapan Plaza, saya kira akan banyak yang mau parkir di situ," pungkasnya.

Dibangun Dengan Anggaran Rp 98 M, Gedung Parkir Belum Dimanfaatkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/ditarget-rp-30-miliar-retribusi-parkir-baru-tercapai-33-persen_m_131679.jpeg" alt="Petugas parkir memungut biaya parkir dari pengendara." width="100%">
<figcaption>Petugas parkir memungut biaya parkir dari pengendara.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kendati Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam telah menambah titik parkir dari 202 menjadi 555 titik, namun estimasi target pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor itu belum dapat tercapai dengan baik. Hingga Mei 2017, perolehan PAD dari sektor parkir baru mencapai Rp 1 miliar. Disinyalir penyebab rendahnya pencapaian itu karena sedikitnya pengendara yang berlangganan parkir. Kepala Dishub Kota Batam, Yusfa Hendri mengaku kecil kemungkinan parkir berlangganan bisa diterapkan tahun ini. Apalagi mengingat ranperda yang menjadi payung hukum parkir masih dibahas di DPRD Kota Batam. "Kita lihat saja nanti. Pansus DPRD meminta perpanjangan waktu pembahasan," ujarnya seperti dilansir Batam Pos (Jawa Pos Group), Senin (22/5). Menurut dia, estimasi awal pendapatan dari retribusi parkir Kota Batam ditargetkan sebesar Rp 30 miliar, dengan perhitungan bisa menerapkan parkir berlangganan. Namun kenyataannya hal tersebut tidak bisa direalisasikan. Kendati demikian, Yusfa Hendri mengaku akan tetap berusaha semaksimal untuk mengejar target PAD di 2017 ini. "Belum bisa kami pastikan. Apakah nanti pakai pola lain," tuturnya. Sebelumnya, guna mengejar target yang terbilang cukup besar tersebut, dishub melakukan evaluasi dengan menambah jumlah titik parkir. Dari sebelumnya ada 202 titik parkir, sekarang menjadi 555 titik parkir. Jumlah tersebar di Batam. Sementara itu, berdasarkan hasil laporan kinerja Dishub pada triwulan pertama pendapatan retribusi parkir baru berada diangka Rp 935 juta atau baru 3,3 persen dari target sebesar Rp 30 miliar. Anggota DPRD Batam Uba Ingan Sigalingging mengaku pesimis jika target parkir bisa tercapai di akhir tahun. Dan bahkan ia mengaku dibanding periode yang sama tahun lalu, target pendapatan malah bisa mencapai angka Rp 1 miliar. "Ini yang kita sayangkan. Target sangat jauh dari harapan," tuturnya. Dia menilai, dishub harus aktif meminta kerjasama parkir berlangganan dengan Polda Kepri. "Kalau memang gagal. Kita minta lagi, apakah ada syarat yang kurang atau bagaimana. Daerah lain bisa kenapa Batam tak bisa," tegas Uba. (rng/iil/JPG)

Ditarget Rp 30 Miliar, Retribusi Parkir Baru Tercapai 3,3 Persen