<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div id="panel:r13:0" class="react-tabs__tab-panel react-tabs__tab-panel--selected"> <div class="relative"> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/18/parkir-liar3-620091624.jpg" alt="Ketua Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta Jupiter segel parkir ilegal di Jakarta Timur, Rabu (17/9). (Humas DPRD DKI)" width="100%">
<figcaption>Ketua Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta Jupiter segel parkir ilegal di Jakarta Timur, Rabu (17/9). (Humas DPRD DKI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI Jakarta melakukan inspeksi mendadak (sidak) kawasan Bona Indah Plaza, Jalan Karang Tengah Raya, Cilandak, Jakarta Selatan. Pansus menemukan praktik parkir ilegal di lahan milik Pemprov DKI tersebut. Ketua Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter menuturkan, area parkir di lahan seluas 4.300 meter persegi tersebut selama ini dikuasai pihak tidak bertanggung jawab. Pengelolaan secara ilegal ini bahkan sudah dilakukan selama 21 tahun. Pengelola pun tidak pernah menyetor pajak kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). "Di sini katanya paguyuban. Mereka mengambil uang (parkir) dari masyarakat dengan cara menggunakan karcis. Namun karcis ini, ketika kami lakukan pengecekan, itu tidak pernah ada pembayaran kepada Bapenda," ujar Jupiter saat dikonfirmasi, Kamis (25/9). Jupiter memperkirakan omzet parkir ilegal tersebut mencapai sekitar Rp 50 juta per hari atau Rp1,5 miliar per bulan. Jika resmi berizin, seharusnya Pemprov DKI bisa mendapatkan pendapatan sebesar Rp150 juta per bulan. "Bayangkan, sudah 21 tahun dikelola tanpa izin resmi dan tanpa bayar pajak. Hitungan kasar kami, potensi kerugian pendapatan daerah mencapai Rp37,8 miliar. Itu jelas penggelapan pajak," tegasnya. Ada Dugaan Pembiaran dan Oknum Terlibat Menurut Jupiter, praktik parkir ilegal ini bisa bertahan puluhan tahun karena adanya pembiaran dari Pemprov DKI. Selain kebocoran pajak, praktik tersebut menimbulkan keresahan masyarakat dan berpotensi memicu pungutan liar (pungli).&nbsp; Ia meminta Gubernur Pramono segera mengambil langkah konkret. &nbsp; "Kalau lahan Pemprov dikuasai tanpa kontrak resmi, tanpa sewa, itu rawan diserobot permanen. Kami khawatir ada keterlibatan oknum dari dalam. Karena itu kami dorong Gubernur berani mengevaluasi dan mengganti pejabat yang lalai," ucap Jupiter. Jupiter bahkan mendesak Pemprov DKI segera mengambil langkah hukum untuk menghentikan praktik parkir ilegal ini. "Kami minta Wali Kota dan jajarannya segera membuat laporan polisi. Ini bukan sekadar pelanggaran administrasi, tapi tindak pidana karena menggelapkan pajak dari uang masyarakat," imbuhnya. </div> </div> </div>

Ahmad Lukman Jupiter menuturkan, area parkir di lahan seluas 4.300 meter persegi tersebut selama ini dikuasai pihak tidak bertanggung jawab.

DPRD DKI Bongkar Parkir Ilegal di Lahan Pemprov, Potensi Rugi Rp37,8 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/11/93MiZdjDEg6MbwUFEzfmPGzNYcfDkuSH8mm8EgZ5-1-161050429.jpg" alt="Preman berkedok juru parkir diamankan beserta barang bukti saat tengah beraksi di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (10/5). (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Preman berkedok juru parkir diamankan beserta barang bukti saat tengah beraksi di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (10/5). (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Aksi premanisme berkedok juru parkir di Jakarta kembali terjadi di Jakarta. bikin geger. Empat pria nekat memalak warga hingga Rp 20 ribu untuk parkir ilegal di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (10/5). Tragisnya, salah satu pelaku diduga anggota ormas. Empat pria berinisial T, 45, F, 52, I, 41, dan H, 51, kini telah diringkus oleh Unit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat setelah aksinya terbongkar. Seorang korban berinisial IF mengaku dipaksa membayar lebih dari tarif wajar oleh kelompok yang mengaku "petugas". "Korban awalnya memberi Rp 5.000, namun ditolak. Pelaku memaksa agar semua pengendara dikenakan tarif Rp 20.000. Karena jumlah pelaku empat orang dan ada yang berbadan kekar, korban merasa tertekan sehingga terpaksa menyerahkan uangnya," ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Muhammad Firdaus, Minggu (11/5). Firdaus menyebut pelaku T adalah koordinator lapangan yang mengatur dan mengumpulkan setoran. Sedangkan tiga lainnya menjadi eksekutor yang menarik uang dari pengendara mobil. "Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai Rp 660.000 dan kartu anggota ormas milik T. Saat ini keempatnya telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan," terangnya. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro pun angkat bicara soal fenomena premanisme yang menyusup dalam kehidupan harian warga, apalagi dengan embel-embel organisasi. &ldquo;Kami akan tindak tegas segala bentuk premanisme yang meresahkan. Tidak boleh ada lagi praktik intimidasi terhadap warga dengan dalih parkir. Negara tidak boleh kalah,&rdquo; tegas Susatyo. Susatyo menambahkan bahwa penindakan hukum akan dibarengi dengan pembinaan terhadap pelaku. "Kami juga ingin mengedukasi dan membina, agar masyarakat yang terlibat tidak terus-menerus menggantungkan hidup dari cara-cara yang melanggar hukum. Penegakan hukum harus seimbang dengan pemberdayaan," ujarnya. Keempat pelaku kini resmi ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat Pasal 368 KUHP tentang Pemerasan, dengan ancaman pidana hingga 9 tahun penjara. Polisi masih mengembangkan kasus ini dan membuka peluang membongkar jaringan parkir liar lainnya di Jakarta.

Empat pria ditangkap di Jakarta karena memalak warga untuk parkir ilegal, salah satu pelaku diduga anggota ormas.

Modus Parkir Liar Berkedok Ormas, Warga Dipalak Rp 20 Ribu di Gambir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Parkir-Kendaraan-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polres Bogor, Polda Jawa Barat mengungkap fakta bahwa sektor perparkiran di beberapa wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang menghasilkan uang miliaran rupiah dikelola oleh preman.  Kapolres Bogor AKBP Harun, menyebutkan bahwa dampak pengelolaan parkir ilegal tersebut, bahkan salah satunya berujung pada pembunuhan bos preman pengelola parkir liar yang kasusnya berhasil diungkap dalam waktu kurang dari dua pekan.  "Tersangka AH ini sakit hati karena korban P alias G yang merupakan pamannya sendiri mengambil alih setoran parkir di sekitaran Metland Cileungsi. Kemudian AH berencana membunuh korban sejak setahun lalu," ujar mantan penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu di Bogor, Minggu (31/10).  Dari satu kawasan lahan parkir ilegal di Metland Cileungsi, Bogor terdapat 18 preman parkir liar yang masing-masing menyetorkan uang senilai Rp205 ribu dalam sehari kepada AH, yakni bos parkir liar.  Jika dikalkukasikan, AH memperoleh uang senilai Rp3,7 juta dalam sehari atau Rp1,3 miliar dalam setahun dari parkiran ilegal di Kawasan Metland Cileungsi, Bogor.  Hal tersebut yang melatarbelakangi kasus pembunuhan berencana terhadap P yang merupakan paman dari AH, setelah P mengambil alih 30 persen setoran dari lahan parkir di Metland Cileungsi, Bogor.  Menanggapi hal itu, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor Iman Wahyu Budiana tak menampik kabar masih banyaknya parkir ilegal di wilayah Kabupaten Bogor yang menjadi penyebab kebocoran potensi pendapatan daerah.  Namun, ia mengaku tidak bisa melakukan penindakan selama tidak menerima laporan dari Dinas Perhubungan (Dishub) setempat.  "Gini, kalau parkiran itu kewenangannya ada di DLLAJ (Dishub), sepanjang DLLAJ tidak memberikan laporan ke kami, kami tidak bisa (menindak)," kata Iman saat dikonfirmasi.  Ia membenarkan bahwa dengan membiarkan menjamurnya parkir ilegal, sama halnya dengan membiarkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kehilangan potensi pendapatan dari sektor perparkiran.  "Berarti DLLAJ tidak melihat pada potensi, padahal itu potensi, seharusnya dilakukan pengawasan dan penertiban di wilayah itu," katanya pula.

Duit Miliaran Rupiah dari Jasa Parkir Ilegal di Bogor Dikelola Preman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/IMG_20211031_145856-1.jpg" alt="Kapolres Bogor AKBP Harun. M. Fikri Setiawan/Antara" width="100%">
<figcaption>Kapolres Bogor AKBP Harun. M. Fikri Setiawan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Polres Bogor, Polda Jawa Barat, mengungkap fakta bahwa sektor perparkiran di beberapa wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang menghasilkan uang miliaran rupiah dikelola preman.  Kapolres Bogor AKBP Harun menyebutkan, dampak pengelolaan parkir ilegal tersebut, salah satunya berujung pada pembunuhan bos preman pengelola parkir liar. Kasus tersebut diungkap polisi dalam waktu kurang dari dua pekan.  ”Tersangka AH ini sakit hati karena korban P alias G yang merupakan pamannya sendiri mengambil alih setoran parkir di sekitaran Metland Cileungsi. AH berencana membunuh korban sejak setahun lalu,” ujar Harun seperti dilansir dari Antara, Minggu (31/10).  Mantan penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu mengatakan, dari satu kawasan lahan parkir ilegal di Metland Cileungsi, Bogor, terdapat 18 preman parkir liar. Masing-masing menyetorkan uang Rp 205 ribu dalam sehari kepada AH, bos parkir liar.  Jika dikalkukasikan, AH memperoleh uang senilai Rp 3,7 juta dalam sehari atau Rp 1,3 miliar dalam setahun dari parkiran ilegal di Kawasan Metland Cileungsi, Bogor. Hal tersebut yang melatarbelakangi kasus pembunuhan berencana terhadap P yang merupakan paman dari AH.  ”P ini mengambil alih 30 persen setoran dari lahan parkir di Metland Cileungsi, Bogor,” terang Harun.  Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor Iman Wahyu Budiana tak menampik kabar masih banyaknya parkir ilegal di wilayah Kabupaten Bogor. Hal itu menjadi penyebab kebocoran potensi pendapatan daerah.  Namun, dia mengaku tidak bisa melakukan penindakan selama tidak menerima laporan dari dinas perhubungan (dishub). ”Gini, kalau parkiran itu kewenangannya ada di DLLAJ (Dishub), sepanjang DLLAJ tidak memberikan laporan ke kami, kami tidak bisa menindak,” papar Iman.  Menurut dia, dengan membiarkan menjamurnya parkir ilegal, sama halnya dengan membiarkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kehilangan potensi pendapatan dari sektor perparkiran. ”Berarti DLLAJ tidak melihat potensi. Padahal itu potensi, seharusnya dilakukan pengawasan dan penertiban di wilayah itu,” ucap Iman.

Uang Miliaran Rupiah dari Perparkiran di Bogor Dikelola Preman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tunggakan-pajak-capai-rp-5-m-parkiran-mall-hingga-karaoke-disegel_m_.jpg" alt="Penyegelan terhadap parkiran mall di Kota Palembang" width="100%">
<figcaption>Penyegelan terhadap parkiran mall di Kota Palembang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang harus memberikan tindakan tegas kepada wajib pajak (WP) yang membandel. Tindakan tegas tersebut berupa penyegelan terhadap bangunan milik WP yang tidak juga melunasi tunggakan pajak. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Palembang, Alex Fernandus mengatakan semula ada sembilan bangunan yang akan disegel. Namun, dua diantaranya langsung melunasi tunggakan tersebut. Sehingga, pihaknya menyegal tujuh bangunan yang terdiri baik Parkiran Mall, tempat kuliner serta tempat karaoke. "Penyegelan ini berdasarkan keputusan dan surat tugas dari Wali Kota Palembang," katanya disela penyegelaan Parkiran Mall di Palembang, Jumat (28/12). Ia mengaku penyegelan ini sifatnya sementara hingga pelunasan tunggakan dilakukan. Untuk itu, pihaknya memberikan target pelunasan hingga 14 hari kedepan.&nbsp; Jika tetap membandel maka pihaknya tidak segan-segan mencabut izin usaha dari tujuh bangunan tersebut. Diterangkannya, akibat tunggakan ke tujuh bangunan tersebut. Pemkot Palembang mengalami kerugian hingga mencapai Rp 5 miliar. "Kedepan kami berharap agar tidak terjadi tunggakan. Kami juga tidak segan-segan jika tetap membandel," tutupnya.&nbsp; Sementara itu, Kabid Pengelolaan Utang Badan Pengelolaan Pajak Daerah Palembang, Deva Rozano Leora mengatakan untuk tunggakan paling besar yakni pada parkir mall yang dimiliki oleh PT Sky Parkir Utama.&nbsp; Untuk nilai tunggakan yakni mencapai Rp 1,2 miliar. Sedangkan yang paling kecil yakni tunggakan hanya sekitar puluhan juta. "Kami harap dengan ini maka PAD dari sektor pajak dapat lebih optimal.

Tunggakan Pajak Capai Rp 5 M, Parkiran Mall hingga Karaoke Disegel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/operasi-gabungan-di-kantor-imigrasi_m_116534.jpeg" alt="SIDAK: Agustin H. Sinaga menanyai pengelola parkir di area kantor layanan paspor pada Rabu (15/3) di kawasan Bunder." width="100%">
<figcaption>SIDAK: Agustin H. Sinaga menanyai pengelola parkir di area kantor layanan paspor pada Rabu (15/3) di kawasan Bunder.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Titik parkir ilegal di wilayah perkotaan Gresik masih banyak. Sebagian justru berada di instansi layanan publik. Para juru parkir (jukir) tidak menggunakan karcis resmi. Fakta itu terungkap dari penertiban lanjutan yang diselenggarakan petugas gabungan pemkab di sejumlah titik parkir kemarin. Salah satu temuan yang paling mencolok adalah titik parkir di area Pasar Ikan Bunder. Area parkir tersebut sangat ramai setelah kantor layanan imigrasi beroperasi. Ternyata, titik-titik parkir itu belum terdata. Sebab, tak ada satu pun pengelola yang menggunakan karcis dengan pajak parkir. Seluruh titik dikelola secara pribadi. Kabid Pajak Daerah BPPKAD Gresik Agustin H. Sinaga turun langsung mengecek ke lokasi kemarin. &rsquo;&rsquo;Titik tersebut sebenarnya potensial. Tapi, dikelola pribadi,&rsquo;&rsquo; katanya. Tim gabungan pemkab juga menyisir titik-titik parkir yang selama ini pernah ditertibkan. Hasilnya, ternyata masih ada pengelola parkir yang melanggar.  Di antaranya, di Jalan Kartini, Jalan Wahidin Sudirohusodo, dan Jalan Basuki Rahmat. Pelanggaran yang banyak ditemukan adalah jukir tidak selalu memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir. Akibatnya, karcis pajak/retribusi dari pemkab tidak habis. (ris/c22/roz/sep/JPG)

Operasi Gabungan di Kantor Imigrasi

parkir ilegal

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#parkir ilegal