<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/18/jFMVCtZ2l1SMUEqD0kTjFlYZMVorNwOn2SEf6svw-3566969462.jpg" alt="Pengusaha Minimarket yang tergabung dalam APRINDO mengakui mengalami penurunan omzet sekitar 40 persen saat halaman parkir toko disegel pemerintah. (Novia Herawati/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pengusaha Minimarket yang tergabung dalam APRINDO mengakui mengalami penurunan omzet sekitar 40 persen saat halaman parkir toko disegel pemerintah. (Novia Herawati/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Tujuh minimarket yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Kota Surabaya, sepakat untuk menggratiskan biaya parkir bagi pelanggan.

Tujuh minimarket di Surabaya sepakat gratiskan biaya parkir, Wali Kota Eri Cahyadi dukung untuk kenyamanan dan keamanan.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Tegaskan Minimarket di Surabaya Wajib Sediakan Jukir Resmi meski Parkir sudah Gratis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/18/jFMVCtZ2l1SMUEqD0kTjFlYZMVorNwOn2SEf6svw-3566969462.jpg" alt="Pengusaha Minimarket yang tergabung dalam APRINDO mengakui mengalami penurunan omzet sekitar 40 persen saat halaman parkir toko disegel pemerintah. (Novia Herawati/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pengusaha Minimarket yang tergabung dalam APRINDO mengakui mengalami penurunan omzet sekitar 40 persen saat halaman parkir toko disegel pemerintah. (Novia Herawati/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Langkah Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, yang menyegel sejumlah lahan parkir minimarket karena tidak menyediakan juru parkir resmi berseragam, sempat menuai kontroversi di masyarakat. Tak hanya jadi polemik, kebijakan ini juga berdampak para pengusaha minimarket. Hal ini diamini oleh perwakilan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) Kota Surabaya, Ramadhoni. "Disampaikan oleh teman-teman kami, penurunannya (omzet) sekitar 40 persen dalam sepekan, Makanya kita kejar Pak Wali Kota Surabaya (Eri Cahyadi) agar ayo buka segelnya," tutur Dhoni di Balai Kota, Rabu (18/6). Sebab, masyarakat yang sebenarnya ingin belanja kebutuhan, memutuskan untuk menunda. Mereka khawatir karena kendaraannya tidak bisa diparkirkan di halaman minimarket saat tersegel itu. Menurutnya, banyak konsumen yang ingin belanja kebutuhan, akhirnya memilih menunda belanja karena khawatir. Mereka bingung mau memarkirkan kendaraannya di mana, apalagi jika harus berhenti di pinggir jalan. "Nah kalau ngomongin soal penghasilan berapa tiap hari juga fluktuatif ya, konsumen kita naik turun. Di tanggal-tanggal belum gajian, penjualan sepi, tetapi saat tanggal muda atau setelah gajian, traffic bisa naik," terangnya. Setelah melakukan diskusi panjang, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) sudah sepakat untuk menggratiskan biaya parkir toko-toko modern di Surabaya. Segel Satpol PP Line yang terpasang pada halaman parkir sejumlah minimarket di Surabaya pun sudah dicabut sejak Selasa malam (17/6). Ramadhoni menegaskan pihaknya siap mematuhi aturan yang berlaku. Menurut Perda Nomor 3 Tahun 2018, setiap tempat usaha wajib menyediakan lahan parkir, petugas parkir resmi berlabel perusahaan, serta membayar pajak 10 persen dari total pendapatan parkir bulanan. "Dari awal, ketidaktahuan kami tentang akan perda itu, pengelolaannya seperti apa, lalu gratis atau tidaknya seperti apa. Tetapi dari awal kami hadir dengan komitmen toko komunitas yang menyediakan lahan parkir gratis," seru &nbsp;Dhoni. Ramadhoni mempertegas bahwa seluruh toko modern tergabung dalam APRINDO, resmi menggratiskan lahan parkirnya, di antaranya Alfamart, Alfamidi, Lawson, Indomaret, Circle K, K-Mart, dan Family Mart. (*)

Wali Kota Surabaya segel minimarket tanpa juru parkir resmi, omzet pengusaha ritel turun 40%, segel dicabut setelah kesepakatan parkir grati

Imbas Penyegelan Lahan Parkir, Pengusaha Minimarket di Surabaya Akui Omzet Anjlok 40 Persen dalam Sepekan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/18/AxSdrD9qfsXq7rKmz79UUq4t5zOWza6UZUTaJYYY-1-3113345145.png" alt="Ilustrasi toko modern yang menggratiskan parkir pelanggan. (AI)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi toko modern yang menggratiskan parkir pelanggan. (AI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Warga Surabaya kini bisa bernapas lega. Setelah kontroversi penertiban parkir liar di toko modern, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) sepakat untuk menggratiskan parkir bagi pelanggan. Kabar gembira ini disampaikan perwakilan APRINDO Surabaya, Romadhoni setelah mengikuti pertemuan pengusaha minimarket se-Surabaya dengan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, di Ruang Sidang Wali Kota, Rabu (18/6). "Sebenarnya kami dari APRINDO memenuhi panggilan Pemkot Surabaya terkait Perda Nomor 3 Tahun 2018, di mana pengelola usaha wajib menyediakan petugas parkir," tutur Ramadhoni kepada JawaPos.com. Menurut Perda Nomor 3 Tahun 2018, setiap tempat usaha wajib menyediakan lahan parkir, petugas parkir resmi berlabel perusahaan, serta membayar pajak 10 persen dari total pendapatan parkir bulanan. "Dari awal, memang ketidaktahuan tentang akan perda itu, pengelolaannya seperti apa, lalu gratis atau tidaknya seperti apa. Tetapi dari awal kami hadir dengan komitmen toko komunitas yang menyediakan lahan parkir gratis," sambungnya. Ramadhoni mempertegas bahwa seluruh toko modern atau minimarket di Surabaya, yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia, resmi menggratiskan lahan parkirnya bagi pelanggan. "Seperti Alfamart, Alfamidi, Lawson, Indomaret, Circle K, K-Mart, Family Mart, itu (toko modern) yang masuk ke dalam APRINDO dan itu gratis parkir. Kami juga wajib menyediakan petugas parkir resmi sesuai Perda" seru Ramadhoni. Sesuai dengan arahan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, para pengusaha toko modern yang tergabung dalam APRINDO berkomitmen mematuhi aturan yang berlaku. Mereka juga siap menyediakan petugas parkir resmi. "Ketika ada jukir yang masih menerima pungutan, lebih baik jangan (diberikan), karena budaya (parkir) gratis tetap diterapkan di minimarket kami. Kalau memaksa, laporkan ke 112," tukas Ramadhoni. (*) &nbsp;

APRINDO Surabaya menggratiskan parkir bagi pelanggan minimarket setelah pertemuan dengan Wali Kota Eri Cahyadi.

Hore Rek! Parkir di Indomaret, Alfamart, hingga Lawson di Surabaya Kini Gratis, Jukir Liar Dilarang Keras

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/12/1uq2DSy3gj1PTXlmI063VT0ApRF9676AG5GZ8272-1305966138.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyegel parkir minimarket yang belum menyediakan juru parkir gratis dan berseragam. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyegel parkir minimarket yang belum menyediakan juru parkir gratis dan berseragam. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Meski menuai pro dan kontra, penerapan parkir gratis di minimarket Surabaya disambut gembira sebagian masyarakat. Namun, baru hitungan bersorak, muncul wacana diterapkannya kembali parkir berbayar. Wacana ini bergulir seusai Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melakukan evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor perparkiran, kemudian memberikan keterangan pers di ruang kerjanya, Sabtu (14/6) lalu. Eri menduga pengusaha minimarket tidak sepenuhnya terbuka dalam melaporkan jumlah kendaraan yang terparkir setiap bulan, sehingga berpotensi menimbulkan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Surabaya. "Saya itu baru tahu yang disetor (minimarket untuk pajak parkir ke Pemkot Surabaya) Rp 175.000 - Rp 250.000 per bulan, waduh kaget saya. Itu parkirnya (beroperasi) 24 jam. Ini nggak masuk akal," tutur Eri baru-baru ini. Oleh karena itu, dalam waktu dekat Pemkot Surabaya akan melakukan pertemuan dengan pengusaha minimarket dan toko modern lainnya untuk menentukan skema pengelolaan parkir yang bijak. &ldquo;Daripada parkir gratis ini menimbulkan kerugian dan kesulitan perhitungan, lebih baik parkir dikelola secara profesional dan transparan. Pendapatan yang jelas dari pengelolaan parkir ini akan langsung masuk ke PAD,&rdquo; imbuhnya. Tanggapan warga Surabaya soal wacana parkir berbayar di minimarket Rencana Wali Kota Eri Cahyadi mengembalikan sistem parkir berbayar pun menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat, seperti Jessica Laurent, warga Kecamatan Genteng, Surabaya. "Saya sendiri tidak setuju, aneh sekali kalau sudah diterapkan gratis, malah mau kembali ke setelan awal (berbayar) yang memberikan ruang ada kang parkir (juru parkir) liar," tutur Jessica kepada JawaPos.com, Selasa (17/6). Ia menilai kebijakan Eri Cahyadi terkesan plin plan dan terlalu tergesa-gesa. Jika parkir berbayar diberlakukan lagi, Jessica khawatir akan memengaruhi minat warga belanja di minimarket. "Kalau masyarakat gak nyaman sama sistem parkir yang ribet, lama-lama akan malas ke minimarket. Ini bukan wacana yang baik bagi saya selaku konsumen minimarket dan warga Surabaya," tuturnya. Warga Pabean Cantikan, Husni Habib juga mengungkapkan pendapat serupa. Husni tidak setuju jika parkir di minimarket yang kini digratiskan, dikembalikan lagi ke sistem parkir berbayar. "Saya nggak tahu ya nanti pengelolaannya bakal transparan atau bagaimana. Tetapi menurut saya ini terlalu berubah-ubah. Sebelumnya berbayar, lalu digratiskan, masa sekarang mau balik be berbayar lagi," keluh Husni. Ia juga menyoroti kebiasaan masyarakat yang ke minimarket hanya sebentar, misalnya membeli air mineral atau tarik tunai di ATM. Menurutnya, kunjungan singkat ini tidak layak dibebani tarif parkir. "Saya sendiri pilih minimarket yang nggak ada jukirnya. Kalau sekarang diberlakukan sistem bayar, ya agak berat ya. Maksudnya masa orang ke minimarket sekedar beli air mineral Rp 3 ribu, tapi ditarik parkir Rp 3 ribu," tambahnya. Di sisi lain, warga Gunung Anyar, Fais Putra mengatakan tidak masalah apabila sistem parkir berbayar kembali diberlakukan di minimarket. Dengan catatan, pengelolaan parkirnya transparan dan tidak ada jukir liar. &ldquo;Asal aturan dan kesepakatan yang berlaku memang mengharuskan (parkir) berbayar. Ya semoga apapun keputusan Pemerintah Kota harusnya terbaik bagi warga Surabaya," tukas Fais.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mempertimbangkan kembali sistem parkir berbayar di minimarket, warga memberikan tanggapan beragam.

Parkir Gratis di Minimarket Surabaya Terancam Dihapus, Warga: Kok Plin Plan!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/12/1uq2DSy3gj1PTXlmI063VT0ApRF9676AG5GZ8272-1305966138.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyegel parkir minimarket yang belum menyediakan juru parkir gratis dan berseragam. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyegel parkir minimarket yang belum menyediakan juru parkir gratis dan berseragam. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Belum genap sebulan aturan parkir gratis di toko modern atau minimarket diterapkan, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi kini membuka kemungkinan diberlakukannya kembali parkir berbayar. Hal ini disampaikan setelah Pemkot Surabaya melakukan evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor perparkiran baru-baru ini. Dari evaluasi tersebut, diketahui bahwa nilai pajak parkir minimarket sangat kecil. "Saya itu baru tahu yang disetor (minimarket untuk pajak parkir ke Pemkot Surabaya) Rp 175.000 - Rp 250.000 per bulan, waduh kaget saya. Itu parkirnya (beroperasi) 24 jam. Iki nggak masuk akal," tutur Eri Cahyadi. Menurut Perda Nomor 3 Tahun 2018, setiap tempat usaha wajib menyediakan lahan parkir, petugas parkir resmi berlabel perusahaan, serta membayar pajak 10 persen dari total pendapatan parkir bulanan. "Banyak toko modern yang memberlakukan parkir gratis. Mereka berasumsi pajak 10 persen yang disetorkan ke Pemkot Surabaya sudah mencakup layanan parkir gratis. Namun setelah kami teliti, nilai pajak yang disetor sangat kecil," sambungnya. Oleh karena itu, dalam waktu dekat Pemkot Surabaya akan melakukan pertemuan dengan pengusaha minimarket dan toko modern lainnya untuk menentukan skema pengelolaan parkir yang bijak. Eri menyebut tidak menutup kemungkinan sistem parkir berbayar di minimarket dan toko modern lainnya bisa diberlakukan kembali, dengan mengedepankan kejujuran pemilik usaha, serta menyediakan petugas parkir resmi. Mereka bertugas menghitung jumlah kendaraan yang parkir setiap hari dan melaporkannya secara bulanan, Dengan begitu, evaluasi perparkiran di lapangan lebih mudah dan perhitungan pajak menjadi lebih jujur. "Jika parkir digratiskan, kita tidak bisa memastikan kebenaran jumlah kendaraan yang parkir. Karena itu, saya meminta toko modern menerapkan pengelolaan parkir yang transparan," seru Eri. Ia berharap pada pertemuan nanti, Pemkot Surabaya dan para pengusaha dapat merumuskan pengelolaan parkir yang profesional, transparan, dan tidak menimbulkan kerugian pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). &ldquo;Daripada parkir gratis yang menimbulkan kerugian dan kesulitan perhitungan, lebih baik parkir dikelola secara profesional dan transparan. Pendapatan yang jelas dari pengelolaan parkir ini akan langsung masuk ke PAD,&rdquo; ucapnya. Sebagai informasi, Wali Kota Eri Cahyadi mewajibkan minimarket di Surabaya sedang gencar menertibkan parkir liar. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mewajibkan minimarket sediakan petugas parkir resmi dan berseragam.&nbsp; Jika tak patuh, Pemkot Surabaya tidak segan untuk menyegel lahan parkir minimarket, sebagaimana yang tercantum dalam dalam Surat Edaran (SE) tentang Penyelenggaraan Tempat Parkir, tertanggal 2 Juni 2025.&nbsp; "Jadi nanti mau dibuka lagi terserah (pihak minimarket), tetapi harus ada juru parkir yang resmi dan mengenakan rompi khusus. Ojo gawe gaduh (jangan buat gaduh) Surabaya," tukas Eri Cahyadi. (*) &nbsp;

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengkaji ulang kebijakan parkir gratis minimarket setelah evaluasi PAD sektor parkir menunjukkan hasil

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, Kaji Ulang Kebijakan Parkir Gratis Minimarket, Evaluasi PAD, Rencanakan Pertemuan dengan Pengusaha

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/11/swzXRB3SaC9gyplSvqslnJXRupSKPwEGIzHT0sGL-2093677944.jpg" alt="Kondisi parkiran minimarket di Surabaya yang disegel karena tak sediakan jukir resmi berseragam. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Kondisi parkiran minimarket di Surabaya yang disegel karena tak sediakan jukir resmi berseragam. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Meski menuai pro dan kontra, cara Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menertibkan juru parkir (jukir) liar di minimarket mendapat dukungan dari Wakil Ketua DPRD Surabaya, Bahtiyar Rifai. Menurut Bachtiyar, meskipun di sejumlah minimarket telah tertera tulisan "Bebas Parkir", masyarakat sekaligus pelanggan sering kali tetap dimintai uang oleh oknum juru parkir liar yang tidak berompi.&nbsp; "Saya berharap para pelaku usaha ini dapat patuh terhadap peraturan Wali Kota Surabaya. Mereka berbisnis di kota ini, sehingga mereka harus mematuhi aturan yang ada," tutur Bachtiyar di Surabaya, Rabu (11/6). Peraturan uang dimaksud adalah pengusaha toko modern atau minimarket wajib menyediakan juru parkir resmi dan berseragam, sehingga tidak ada lagi pungutan kepada pelanggan yang berbelanja. &ldquo;Jika belum ada juru parkir, bisa melibatkan warga sekitar ber-KTP Surabaya untuk membantu mengawasi parkir. Jadi mereka bisa dilibatkan untuk keamanan khususnya parkir," sambungnya. Politikus Partai Gerindra ini berharap, ke depan Pemkot Surabaya tidak hanya menerapkan kebijakan juru parkir gratis di minimarket. Melainkan juga di tempat-tempat usaha lain yang juga membayar pajak parkir.&nbsp; "Saya berharap tidak hanya minimarket, tetapi di seluruh tempat usaha yang mempunyai izin penggunaan jasa parkir. Saya rasa penting bagi Pemkot untuk menegakkan aturan ini agar Surabaya semakin tertata," ucapnya.&nbsp; Selain itu, Bachtiyar juga mendorong Pemkot Surabaya untuk menyediakan saluran pengaduan yang jelas, agar masyarakat bisa dengan mudah melapor apabila mengetahui atau melihat adanya jukir liar. "Kadang masyarakat bingung harus melapor ke mana. Jika melalui media sosial, tidak semua laporan mendapat respons, terutama jika tidak viral. Harus ada mekanisme khusus untuk menindaklanjuti dengan tegas," ucap Bachtiyar. Sebelumnya, Wali Kota Eri Cahyadi bersama Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Luthfie Sulistiawan melakukan sidak ke sejumlah minimarket di Jalan Dharmahusada, Selasa (10/6). Dari sidak tersebut, dua minimarket didapati tidak menyediakan juru parkir resmi dan berseragam, sebagaimana instruksi dalam Surat Edaran (SE) tentang Penyelenggaraan Tempat Parkir, tertanggal 2 Juni 2025.&nbsp; "Yang hari ini saya tutup adalah tempat parkirnya karena tidak ada jukir resmi. Kalau tidak ada tempat parkir, pembeli mau parkir dimana. Maka teman-teman toko modern ini juga menutup tokonya,&rdquo; tutur Eri. Wali Kota Surabaya dua periode itu mempersilakan minimarket yang disegel untuk dibuka kembali. Dengan catatan, sudah ada juru parkir resmi dengan rompi khusus dan tidak menggunakan tepi jalan raya untuk parkir. "Karena sudah tahu kalau itu gratis ya. Jadi nanti mau dibuka lagi terserah kamu (pihak minimarket), tetapi harus ada juru parkir yang resmi dan mengenakan rompi khusus. Ojo gawe gaduh (jangan buat gaduh) Surabaya," tegasnya.&nbsp;

Dukungan DPRD Surabaya untuk penertiban jukir liar, kebijakan parkir gratis, dan pengawasan parkir di minimarket.

Wakil Ketua DPRD Surabaya Bahtiyar Rifai Dorong Kebijakan Parkir Gratis Diperluas ke Tempat Usaha Lain di Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/30/Dishub-220914650.jpg" alt="Viral di media sosial seorang anggota berseragam Dinas Perhubungan (Dishub) menghapus tulisan Parkir Gratis di sebuah gerai minimarket. (Instagram @jakarta.ku)" width="100%">
<figcaption>Viral di media sosial seorang anggota berseragam Dinas Perhubungan (Dishub) menghapus tulisan Parkir Gratis di sebuah gerai minimarket. (Instagram @jakarta.ku)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Viral di media sosial seorang anggota berseragam Dinas Perhubungan (Dishub) menghapus tulisan Parkir Gratis di sebuah gerai minimarket. Hal ini membuat geram warganet. Dalam video tersebut terlihat seorang pria yang menggunakan atribut pakaian Dishub lengkap dengan topi dan rompi. Oknum Dishub itu terlihat membawa cat semprot alias cat pilox di tangan. Ia lalu meraih papan tulisan 'Parkir Gratis' yang sudah terpasang di dinding bagian luar minimarket tersebut. Tak lama, ia lalu menyemprotkan cat pilox ke papan tersebut hingga tulisan 'Parkir Gratis' tidak lagi terlihat. Menanggapi hal itu, Kepala Unit Perparkiran (UP) Dinas Perhubungan DKI Jakarta Aji Kusambarto buka suara. Berdasarkan video yang terlihat, ia memastikan bahwa pria yang menggunakan seragam lengkap Dishub itu bukan merupakan petugas Dishub dari DKI Jakarta. "Dari seragam rompi dan lambang di lengan bukan dari Dishub DKI Jakarta," ujarnya saat dihubungi wartawan, Minggu (30/6). Saat ditanya terkait pria itu dinas dimana, Aji mengaku tak mengetahuinya lantaran dalam video tak jelas lambang yang bersangkutan. "Maaf logo lambang daerahnya nggak jelas," pungkasnya.

Viral di media sosial seorang anggota berseragam Dinas Perhubungan (Dishub) menghapus tulisan Parkir Gratis.

Viral Pria Berseragam Dishub Hapus Tanda Parkir Gratis, Dishub DKI Buka Suara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/perampokan-minimarket-ludry-prayoga.jpg" alt="ILUSTRASI: Minimarket.(Ludry Prayoga/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Minimarket.(Ludry Prayoga/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta August Hamonangan mengusulkan agar ada pemasangan tanda "Parkir Gratis" di minimarket-minimarket yang ada di Jakarta. Hal itu beriringan dengan dimulainya penertiban juru parkir liar. <div dir="auto">"Perlu juga (tanda parkir gratis) sebagai bentuk kenyamanan," ujarnya saat dihubungi JawaPos.com, Rabu (8/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada dasarnya, ia juga mengatakan bahwa pihak minimarket tidak bisa mememungut biaya parkir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014630855/syahrul-yasin-limpo-sewa-privat-jet-rp-14-miliar-terendus-bpk">Syahrul Yasin Limpo Sewa Privat Jet Rp 1,4 Miliar Terendus BPK</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Beda dengan mal dan gedung yang bisa memungut biaya parkir, tapi dengan konsekuensi mereka harus membayar retribusi ke Pemda," ucap August.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karenanya, Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta itu membenarkan langkah Dishub DKI menertibkan juru parkir liar tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya rasa yang dilakukan Dishub sudah benar, parkir di minimarket sifatnya gratis. Konsumen tidak diwajibkan untuk membayar," tandasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/014630914/dishub-dki-jakarta-akan-terapkan-tindak-pidana-ringan-terhadap-jukir-liar-di-minimarket">Dishub DKI Jakarta Akan Terapkan Tindak Pidana Ringan terhadap Jukir Liar di Minimarket</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Syafrin Liputo mengatakan bahwa seharusnya parkir di minimarket-minimarket itu gratis dan tak dipungut biaya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, bila ada pungutan dari juru parkir liar tersebut berarti bentuk pungli dan dilarang oleh undang-undang.&nbsp;</div>

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta August Hamonangan mengusulkan agar ada pemasangan tanda "Parkir Gratis" di minimarket wilayah Jakarta.

DPRD Minta Ada Tanda "Parkir Gratis" di Minimarket Jakarta Hindari Jukir Liar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/BMW-Astra-2-Rian.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - BMW merupakan salah satu pabrikan yang tak absen dalam memamerkan produk-produknya pada pameran otomotif Gaikindo Indonesia Internasional Auto Show (GIIAS) 2019 di Internasional Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang pada 18 hingga 28 Juli 2019. Bahkan, untuk memanjakan pengunjuang, BMW Astra menawarkan fasilitas parkir gratis dan shuttle bus menuju venue GIIAS 2019.  Fasilitas parkir dan shuttle gratis menuju venue GIIAS 2019 disediakan khusus bagi user BMW baik mobil maupun motor. Pengguna kendaraan BMW dipersilakan memarkir kendaraannya di BMW Astra Serpong yang menyatu dengan kompleks Astra Biz Center yang letaknya tidak jauh dari venue GIIAS 2019 di ICE.  Setelah memarkir kendaraan di BMW Astra Serpong, pemilik kendaraan asal Jerman tersebut bisa menuju ICE BSD menggunakan shuttle bus yang juga sudah disediakan oleh BMW Astra. Selain memarkir kendaraan, BMW tunggangan pengunjung juga bisa sekalian diservis selama pemilik berkunjung ke GIIAS 2019.  Chief Executive BMW Astra Fredy Handjaja menuturkan, untuk kapasitas bengkel kira-kira bisa sampai 18 mobil per harinya. "Untuk parkirannya bisa menampung hingga 50 mobil. Shuttle bus yang disediakan tersedia setiap 30 menit sekali," ujarnya di Tangerang, Selasa (16/7).  BMW Astra Serpong juga bakal mengikuti jam gelaran GIIAS. Jadi, kamu yang memarkir kendaraan tak perlu takut meninggalkan kendaraan kamu di kompleks Astra Biz Center sementara kamu berada di venue GIIAS sampai tutup.  Untuk BMW sendiri, pada gelaran GIIAS 2019 dirinya berharap ada mukjizat bagi BMW untuk dapat mendongkrak penjualan. "Semua tahu awal 2019 ini iklim industri otomotif di Indonesia bagaimana. Ya, semoga di GIIAS ada mukjizat," tutupnya.

BMW Sediakan Parkir dan Shuttle Gratis Bagi Pengunjung GIIAS 2019

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#parkir gratis

Berita Terkini