<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/04/W3xhtHDNGDxAh5fdyKgKshH875XCAnn7xSzU9b1v-1-2601399712.jpg" alt="Ilustrasi mesin parkir di Jalan Sedap Malam, dekat Balai Kota Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi mesin parkir di Jalan Sedap Malam, dekat Balai Kota Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya optimistis ampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak parkir, dengan menerapkan sistem pembayaran parkir elektronik (tap). Kepala Bapenda Kota Surabaya Rachmad Basari mengatakan, pihaknya menargetkan sebelum Agustus 2025, sistem tap parkir sudah berjalan di sekitar 2.400 titik parkir dan serta 5.000 lokasi, mencakup hotel, restoran dan kafe.&nbsp; "Kami menyiapkan solusi dan akan berkolaborasi dengan pemilik usaha untuk memastikan pembayaran pajak parkir masuk ke kas daerah secara akuntabel," tutur Basari di Surabaya, Rabu (4/6).&nbsp; Ia berharap penerapan sistem tap parkir bisa mencegah potensi kecurangan atau keraguan terkait keakuratan data transaksi. Sehingga dapat mengoptimalkan pajak di area persil penyelenggara parkir. &ldquo;Untuk menghindari fitnah-fitnah itu, dengan kemajuan teknologi yang ada, tinggal kita melihat regulasinya memperbolehkan atau tidak. Artinya transaksi uang yang masuk itu real dan bisa dipertanggungjawabkan," imbuhnya. Lebih lanjut, Basari mengatakan dalam satu minggu ke depan, pihaknya menargetkan sudah ada perkembangan signifikan terkait implementasi sistem tap parkir yang akan dilaporkan kepada Wali Kota Eri Cahyadi.&nbsp; Sebagai informasi, ada dua metode pembayaran pajak parkir yang berlaku di Surabaya. Yakni perhitungan mandiri oleh perusahaan atau perhitungan melalui pihak ketiga. Pembagiannya, 90 persen untuk pengusaha dan 10 persen menjadi kewajiban pajak yang harus disetor ke pemerintah. Oleh karena itu, para pengusaha di Surabaya diminta untuk menyediakan juru parkir resmi berseragam di masing-masing tempat usahanya. Jukir ini nantinya diawasi Pemkot dan wajib memiliki SKCK. &ldquo;Supaya jelas kepada masyarakat bahwa suatu area yang sudah dikenakan pajak parkir di persil, maka tidak diperbolehkan lagi adanya penarikan parkir tambahan (oleh jukir liar), kecuali untuk parkir tepi jalan,&rdquo; tegas Basari. Dalam penerapannya, Bapenda akan berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk dalam hal regulasi dan perizinan usaha. Hal ini untuk memastikan sistem tap berjalan lancar dan efektif meningkatkan PAD Kota Surabaya.&nbsp; &ldquo;Kami akan terus memantau realisasi penerimaan pajak parkir dari waktu ke waktu. Yang pasti sebelum tanggal 17 Agustus 2025, kurang lebih 2.400 titik pajak parkir bisa berjalan semua," imbuhnya.

Bapenda Surabaya optimis tingkatkan PAD melalui sistem pembayaran parkir elektronik. Target 2.400 titik parkir sebelum Agustus 2025.

Siapkan Sistem Tap Parkir elektronik di 2.400 Titik, Bapenda Surabaya Optimistis Dongkrak PAD dari Pajak Parkir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/04/xTXWmnwfizNz5mQig6WdCrqNiI4DQBH9fCD7XtWd-1-537515399.jpg" alt="Ilustrasi masyarakat membayar parkir. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi masyarakat membayar parkir. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan menerapkan sistem pembayaran parkir elektronik (tap) secara menyeluruh di seluruh titik parkir, sebagai upaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Daerah (PAD). Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menyampaikan bahwa selama ini, ada dua metode pembayaran pajak parkir yang diterapkan. Yakni perhitungan mandiri oleh perusahaan atau perhitungan melalui pihak ketiga. "Saya sampaikan ke teman-teman Bapenda, pemerintah harus menentukan mana program yang mau dipakai, karena sama-sama membayar dengan kejujuran," tutur Eri Cahyadi di Surabaya, Rabu (4/6). Ia pun mengambil langkah tegas untuk menggunakan sistem tap agar pembayaran pajak parkir lebih transparan dan akuntabel. Kecuali bagi toko-toko modern atau minimarket yang ada tanda "parkir gratis". Menurut Eri, dengan menggunakan sistem tap parkir, potensi selisih perhitungan pajak dapat diminimalisir. Sebab, data transaksi tercatat runut, sehingga pengusaha dapat membayar pajak sesuai akumulasi kendaraan yang terparkir. "Maka saya bilang, sudah gunakan saja alat untuk tap bayar parkir, atau parkir gratis tidak harus ada tap seperti di toko-toko modern,&rdquo; imbuh Eri yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus APEKSI periode 2025-2030. Dalam kesempatan yang sama, Eri menyampaikan skema baru pembagian pajak parkir. Yakni 90 persen untuk pengusaha dan 10 persen menjadi kewajiban pajak yang harus disetor ke pemerintah. Oleh karena itu, para pengusaha di Surabaya diminta untuk menyediakan juru parkir resmi berseragam di masing-masing tempat usahanya. Jukir ini nantinya diawasi Pemkot dan wajib memiliki SKCK. "Sehingga ada kejujuran dan keadilan di antara kita. Apabila sistemnya pasti juga akan terhindar dari fitnah. Semua tempat parkir harus sudah ada tap parkir paling lambat tanggal 17 Agustus mendatang," seru Eri. Di sisi lain, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya Rachmad Basari menyebut sistem tap parkir akan diterapkan di sekitar 2.400 titik parkir dan 5.000 lokasi. Meliputi hotel, restoran, dan kafe di Surabaya. "Kami akan berkolaborasi dengan pemilik usaha untuk memastikan pembayaran pajak parkir masuk ke kas daerah secara akuntabel. Sebelum tanggal 17 Agustus 2025, kurang lebih di 2.400 titik pajak parkir bisa berjalan," jelas Basari.&nbsp;

Pemkot Surabaya akan terapkan sistem pembayaran parkir elektronik demi transparansi dan akuntabilitas pajak parkir di hotel dan restoran.

Hotel hingga Kafe di Surabaya Wajib Gunakan Sistem Tap Parkir Elektronik Sebelum 17 Agustus 2025, Kecuali yang Gratis Parkir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/17/Parkir-QRIS-3467814841.jpg" alt="Transaksi parkir non tunai di tepi jalan umum Surabaya menggunakan QRIS." width="100%">
<figcaption>Transaksi parkir non tunai di tepi jalan umum Surabaya menggunakan QRIS.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Masa uji coba transformasi parkir tepi jalan umum konvensional ke digital sudah berakhir. Hasilnya belum optimal. Meskipun begitu, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sudah menyiapkan langkah antisipasi. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, dinas perhubungan sudah melakukan uji coba pembayaran QRIS di sejumlah titik parkir tepi jalan umum. Hasilnya, sebagian warga belum siap dengan metode tersebut. Mereka terkendala platform pembayaran. "Banyak yang enggak punya m-banking maupun alat pembayaran QRIS lainnya," ujar Eri Cahyadi yang dilansir Jawa Pos Radar Surabaya pada Kamis (1/2), Kendati hasilnya kurang memuaskan kebijakan itu akan berjalan. Semua titik parkir tepi jalan umum akan serbadigital. Dia berharap masyarakat segera beradaptasi dengan perubahan skema yang diberikan pemerintah kota. "Ternyata tidak semuanya membayar pakai QRIS karena warga Surabaya juga tidak siap untuk QRIS. Karena itulah, nanti kita lihat hari ini seperti apa," tambahnya. Cak Eri menegaskan pihaknya akan mengevaluasi aturan tersebut. Pemkot Surabaya sudah menyiapkan langkah antisipasi untuk warga yang belum siap membayar melalui QRIS. Yakni, dengan voucer maupun berlangganan. "Tanggal 1 Februari 2024 tetap jalan, sambil kita lihat semuanya, nanti kita lihat tiga hari ke depan. Saya bilang kemairn ke teman-teman dishub saat uji coba, kalau tidak ada QRIS jangan bayar, sehingga kita akan tahu berapa titik yang hilang kalau tidak pakai karcis," jelasnya Selain itu, dia mengungkapkan sebelumnya pemerintah kota telah bertemu dengan perwakilan paguyuban juru parkir. Dalam pertemuan itu, kedua pihak sepakat. Yaitu menjalankan kebijakan pembayaran parkir melalui QRIS. "Karena saya tidak ingin juru pikir dibilang liar. Bagaimanapun beliau ini adalah saudara-saudara saya, wong Suroboyo. Masyarakat juga begitu, saya bilang kepada juru parkir, ya harus mendapatkan yang terbaik jangan tidak dikasih karcis tapi diminta Rp 5-10 ribu," tutupnya Cak Eri menyatakan kebijakan penerapan parkir melalui QRIS pada Februari 2024, akan tetap dilakukan evaluasi ke depan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan kesiapan dari pihak pengguna jasa parkir maupun juru parkir. Pemerintah Kota akan menyiapkan lagi voucher dan parkir berlangganan. Dia menyampaikan aturan pembayaran parkir tepi jalan umum di 1.370 titik itu akan melunak. Artinya warga tidak perlu khawatir. Pemkot Surabaya akan memberikan kemudahan bagi pengguna jasa parkir. "Karena kita baru tahu ternyata tidak semua orang Surabaya punya QRIS. Makanya kita siapkan lagi metode lain, untuk menuju ke arah pembayaran QRIS," ujarnya. Dia mengungkapkan perwakilan paguyuban sepakat menerapkan pembayaran parkir via QRIS. Sebab, dia tidak ingin jukir memiliki pandangan negatif kepada pengguna jasa parkir. Demikian pula sebaliknya, menurut dia skema tersebut untuk menuju kejujuran.

Warga Surabaya belum siap melakukan pembayaran parkir dengan QRIS karena terkendala tidak semuanya memiliki aplikasi.

Tidak Semua Warga Surabaya Punya Platform QRIS, Eri Cahyadi Siapkan Voucher untuk Pembayaran Parkir Nontunai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/SEMARANG.jpg" alt="Penerapan parkir elektronik ditandai dengan penyerahan mesin EDC kepada perwakilan juru parkir oleh Wali Kota Semarang Dr Hendrar Prihadi." width="100%">
<figcaption>Penerapan parkir elektronik ditandai dengan penyerahan mesin EDC kepada perwakilan juru parkir oleh Wali Kota Semarang Dr Hendrar Prihadi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penerapan Digitalisasi pada layanan masyarakat terus dikembangkan. Salah satunya dilakukan Pemkot Semarang dengan mengimplementasikan pembayaran parkir elektronik (electronic parking) di sejumlah area yang dikelola pemkot.  Walikota Semarang Hendrar Prihadi didampingi Kepala Dinas Perhubungan Endro Pudyo Martantono secara resmi menyerahkan Mesin EDC secara simbolis kepada Juru Parkir dalam rangka pelaksanaan Parkir Elektronik di Kota Semarang. Rencananya, parkir elektronik akan diterapkan di 200 titik di kota Semarang.  Kepala Dinas Perhubungan Pemkot Semarang, Endro Pudyo Martantono, menyampaikan, Semarang adalah yang pertama kali menginisiasi program Parkir elektronik ini melalui Peraturan Walikota.  Menurutnya, ini tentu akan menjadi referensi untuk kota-kota lainnya di Indonesia. Apalagi pada tahap awal ini, tambahnya, Dishub Kota Semarang menggunakan tarif flat baik untuk roda dua, roda empat hingga roda enam ke atas. Diharapkan dengan penerapan parkir elektronik pendapatan daerah dari parkir semakin meningkat.  Dengan menggunakan electronic parking ini, pengendara tidak perlu repot menyiapkan uang kecil untuk pembayaran atau menerima kembalian sehingga meminimalisir resiko penyebaran Covid-19 melalui kontak antara manusia. Pembayaran menggunakan sistem e-parking membantu pengendara melakukan pembayaran secara praktis, aman dan juga cepat.  Selain itu, kehadiran e-parking juga mendukung program pemerintah dan Bank Indonesia dalam menggunakan sistem pembayaran nasional yaitu QRIS dan uang elektronik. Apalagi, alat yang digunakan ini adalah mesin EDC (Electronic Data Capture). Alat buatan Indonesia ini memiliki 40,6% Tingkat Komponen dalam Negeri (TKDN) sehingga mendukung produksi dalam negeri dalam rangka meningkatkan ekonomi nasional.  Parkir elektronik yang diterapkan di berbagai ruas jalan di Kota Semarang ini bertujuan agar pengendara mulai terbiasa dengan parkir elektronik. Apalagi, metode pembayaran parkir elektronik ini juga dinilai sangat mudah, yakni dengan menggunakan aplikasi dompet online yang ada di smartphone atau uang elektronik yang umumnya tersedia di setiap kendaraan.  Tommy Singgih, CEO PT Tata Sarana Makmur (TSM) selaku system integrator dari metode pembayaran parkir elektronik ini, menyampaikan pihaknya berkomitmen untuk terus memajukan produksi dalam negeri, khususnya berkaitan dengan solusi-solusi digital.  “Induk kami PT Tata Sarana Mandiri (TSM) telah berkiprah memproduksi alat-alat tekhnologi tinggi untuk pasar dan kebutuhan baik dalam negeri maupun luar negeri. Di Indonesia, kita memiliki dua lokasi pabrik.PT Tata Sarana Makmur berkomitmen menghadirkan teknologi terkini dalam mendukung pemerintah pusat dan daerah dalam rangka menghadirkan solusi terbaik untuk masyarakat Indonesia," pungkasnya.  &nbsp;

Bakal Dipakai di 200 Titik, Pemkot Semarang Terapkan Parkir Elektronik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/genjot-transaksi-non-tunai-pemkot-tambah-e-parkir_m_194674.jpeg" alt="PARKIR ELEKTRONIK: Kepala Dishub Kota Solo, Hari Prihatno saat menyosialisasikan e-parkir, Jumat (9/3)." width="100%">
<figcaption>PARKIR ELEKTRONIK: Kepala Dishub Kota Solo, Hari Prihatno saat menyosialisasikan e-parkir, Jumat (9/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Upaya mengurangi transaksi tunai di berbagai sektor terus dilakukan oleh Pemkot Solo. Salah satu bidang yang tengah digenjot yakni bidang perparkiran. Guna mengoptimalkan pengurangan transaksi tunai tersebut, Pemkot melakukan penambahan alat parkir elektronik atau e-parkir di sejumlah tempat parkir, Jumat (9/3). Setidaknya 7 mesin e-Parkir di kawasan Jalan dr Radjiman atau selatan Singosaren Plasa dan koridor Gatot Subroto (Gatsu) dipasang. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Solo, Hari Prihatno di sela-sela sosialisasi dan pembagian mesin e-parkir menjelaskan, untuk operasional mesin e-parkir ini pihaknya bekerja sama dengan Bank BRI. "Kami ingin untuk meningkatkan transaksi non tunai, san salah satunya yakni dengan menambah mesin e-parkir ini," katanya Kepada JawaPos.com. Sebelumnya, di dua kawasan tersebut hanya ada dua mesin parkir, yakni satu di koridor Gatsu dan satunya di kawasan singosaren. Dengan adanya penambahan 7 mesin e-parkir ini total mesin ada sembilan. Empat diantaranya ditempatkan di Jalan dr Radjiman dan sisanya ditempatkan di koridor Gatsu. "Selain menekan transaksi tunai, ini juga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dari segi parkir," ungkapnya. Meski tidak memberikan data rinci mengenai efektivitas penerapan e-parkir, pihaknya mengklaim jika penerapan selama ini sudah sukses. Salah satu buktinya yakni ditambahkannya 7 mesin e-parkir. "Kalau tidak sukses ya tidak mungkin ada penambahan mesin e-parkir. Kami juga mengupayakan agar mesin ini bisa digunakan untuk semua kartu, sehingga lebih memudahkan," kata Hari. Pada kesempatan yang sama, Kasi parkir Umum dan Khusus Dishub, Henry Satya Nagara mengatakan, penerapan e-parkir ini masih dalam tahap sosialisasi. "Jadi ini dilakukan secara berkala, bagi yang belum punya nanti petugas parkir yang menggesekkannya," tandas Henry.

Genjot Transaksi Non Tunai, Pemkot Tambah E-Parkir