<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/12/komisi-C-surabaya-3539274794.jpg" alt="Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Achmad Nurdjayanto menyoroti konflik parkir digital di Surabaya. (Dokumentasi Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Achmad Nurdjayanto menyoroti konflik parkir digital di Surabaya. (Dokumentasi Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Permasalahan parkir kembali ramai diperbincangkan warga Surabaya, setelah ada organisasi masyarakat (ormas) yang memprotes penerapan sistem parkir digital di salah satu restoran mi.&nbsp; Konflik ini pun viral di media sosial dan mendapat sorotan dari berbagai pihak, termasuk dari Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, Achmad Nurdjayanto.&nbsp; &ldquo;Digitalisasi parkir itu tujuannya baik, tetapi infrastrukturnya harus benar-benar siap, baik untuk juru parkir maupun pengguna parkir, sehingga tak menimbulkan masalah baru di lapangan,&rdquo; tutur Achmad, Jumat (12/12). Menurutnya, keberhasilan parkir digital bergantung pada kesiapan perangkat. Petugas harus memiliki alat layak, sementara masyarakat perlu membiasakan diri bertransaksi secara non-saat parkir.&nbsp; &ldquo;Kesiapan ini bukan hanya alat di tangan jukir, tetapi juga kesiapan semua pihak. Titik dan spot menggunakan sistem parkir digital juga harus disosialisasikan supaya masyarakat tak bingung," imbuhnya.&nbsp; Politikus Golkar tersebut juga mempertanyakan bagaimana konsekuensi masyarakat yang belum memiliki alat pembayaran digital, mengingat tidak semua warga Surabaya paham teknologi, apalagi lansia.&nbsp; &ldquo;Perlu dijelaskan nanti bagaimana konsekuensinya jika pengguna parkir tidak memiliki alat pembayaran digital. Kebijakan publik ini harus memberikan kepastian dan rasa adil bagi seluruh warga," tegas Achmad.&nbsp; Alih-alih langsung beralih ke sistem parkir digital, Achmad mengusulkan agar Pemkot Surabaya mempertimbangkan skema hybrid. Mekanisme ini dinilai Achmad lebih adaptif sebelum menerapkan digital secara menyeluruh. &ldquo;Saran kami, pembayaran hybrid dulu, tunai dan non-tunai berjalan bersamaan sebelum diterapkan (full digital) secara masif. Uji coba juga perlu di kawasan strategis, sehingga bisa dievaluasi secara objektif," bebernya. Kawasan strategis yang dimaksud, seperti pusat kota, pusat perbelanjaan (mal), dan tempat wisata yang cocok untuk uji coba. Achmad memahami bahwa penerapan parkir digital ini untuk mengurangi potensi kebocoran PAD.&nbsp; &ldquo;Sekaligus memastikan kuantitas layanan parkir tercatat baik. Karena itu, teknologi verifikasi pembayaran juga perlu dipertimbangkan, seperti sidik jari, pengenalan wajah, supaya lebih mudah dan adaptif," tukas Achmad.

DPRD Surabaya soroti kesiapan infrastruktur sistem parkir digital, usulkan skema hybrid untuk adaptasi masyarakat.

Soroti Kisruh Parkir Digital, Komisi C DPRD Surabaya Usulkan Skema Hybrid dan Uji Coba di Tempat Strategis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/10/Screenshot_2025-12-10-16-33-16-446_comandroidchrome-edit-757080484.jpg" alt="Ilustrasi parkir digital di Surabaya. (Riana Setiawan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi parkir digital di Surabaya. (Riana Setiawan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Mulai Januari 2026, seluruh tempat usaha di Kota Surabaya yang membayar pajak parkir diwajibkan untuk nenerapkan sistem perparkiran digital. Kebijakan iti juga berlaku bagi parkir Tepi Jalan Umum (TJU).&nbsp; Hal tersebut disampaikan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi setelah permasalahan parkir di Kota Surabaya, kembali menjadi sorotan di media sosial, setelah sekelompok ormas memprotes parkir digital restoran mi terkenal.&nbsp; "Kami telah menyampaikan instruksi kepada seluruh pengusaha yang memungut pajak parkir di tempat usahanya, bahwa sistem parkir mereka harus beralih menggunakan digitalisasi," ucap Eri, Rabu (10/12). Menurutnya, digitalisasi parkir menjadi kunci utama untuk mencapai transparansi pendapatan. Pemkot Surabaya pun akan memperlakukan parkir digital sebagai syarat wajib perizinan tempat usaha baru. Sementara bagi usaha yang sudah lama beroperasi dan telah membayar pajak parkir, Wali Kota Eri meminta untuk segera mengubah sistem parkir, dari yang menggunakan uang tunai menjadi digital.&nbsp; &ldquo;Sistem parkir digital ini terbagi menjadi dua opsi, yakni penggunaan palang otomatis atau penerapan pembayaran nontunai melalui kartu uang elektronik prabayar, dengan memanfaatkan kartu e-toll atau e-money,&rdquo; imbuhnya. Orang nomor satu di Kota Surabaya tersebut optimistis bahwa kebijakan itu akan mendapat dukungan penuh dari paguyuban parkir, mengingat tujuannya adalah menjaga kerukunan dan menciptakan keadilan.&nbsp; "Di Surabaya ini ada Batak, Ambon, Jawa, Madura, Manado, Sumatera, dan semuanya ada yang mencari rezeki. Jangan sampai kita bertengkar hanya karena perkara rezeki, Insyaallah kebijakan ini mulai efektif pada Januari 2026," tegas Eri.&nbsp; Pemkot Surabaya juga pernah menerapkan pembayaran non tunai QRIS di sejumlah titik parkir strategis. Namun, penerapannya belum berjalan optimal karena masih banyak masyarakat yang memilih membayar tunai.&nbsp; "Dulu kita sudah coba dengan QRIS, tetapi responnya (masyarakat) masa (bayar) Rp 5.000 saja (QRIS), (mending) bayar cash. Akhirnya, kami memutuskan untuk memulai implementasi nontunai secara bertahap," ucapnya. Sebagai upaya untuk membiasakan masyarakat menggunakan parkir digital, Pemkot Surabaya tak segan untuk memberikan sanksi tegas, baik kepada operator yang lalai maupun masyarakat atau pemilik kendaraan yang menolak sistem parkir digital.&nbsp;&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/016936050/anggota-dpr-tom-liwafa-curhat-ke-kemenhub-soal-parkir-liar-di-surabaya-mengaku-sempat-diteror">Anggota DPR Tom Liwafa Curhat ke Kemenhub soal Parkir Liar di Surabaya, Mengaku Sempat Diteror</a> "Saya meminta kerja sama dan pengertian dari warga Surabaya. Jika sistem non-tunai sudah diterapkan, warga yang menolak membayar secara non-tunai akan dikenakan denda. Dengan nontunai, kami berharap pembagian hasilnya parkir bisa transparan dan adil," tukasnm Eri. (*)

Mulai Januari 2026, seluruh tempat usaha di Surabaya wajib terapkan sistem parkir digital, Wali Kota Eri Cahyadi minta dukungan masyarakat.

Masalah Parkir Memanas Lagi di Surabaya, Wali Kota Eri Cahyadi Wajibkan Parkir Digital mulai Januari 2026

<div id=":16b" class="ii gt"> <div id=":16a" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/21/IMG-20250321-WA0077-1696457717.jpg" alt="Juru parkir di kawasan Balai Kota Surabaya menggunakan machine parkir. (Riana Setiawan / Jawa Pos)." width="100%">
<figcaption>Juru parkir di kawasan Balai Kota Surabaya menggunakan machine parkir. (Riana Setiawan / Jawa Pos).</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com &ndash; Upaya modernisasi sistem parkir di Surabaya terus berjalan. Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya, bekerja sama dengan Bank Mandiri dan vendor aplikasi, tengah menguji coba konsep Smart Parking Solution. Meski sistem ini digadang-gadang dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi, para juru parkir (jukir) masih menunggu kejelasan mengenai peran mereka dalam penerapan sistem digital ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala UPT Parkir Dishub Surabaya, Jeane Taroreh, menegaskan bahwa saat ini masih dalam tahap uji konsep, bukan implementasi penuh. &ldquo;Kami masih dalam tahap uji coba konsep, bukan uji coba aplikasi. Untuk jukir di tepi jalan umum (TJU), 100 persen akan dikelola oleh Pemerintah Kota. Jika sistem ini diterapkan, jukir dan pengawas akan berada di bawah Dishub,&rdquo; ujarnya. Namun, detail mengenai mekanisme kerja jukir dalam sistem ini masih menunggu keputusan lebih lanjut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam sistem baru ini, jukir tidak lagi menerima uang tunai langsung dari pengguna parkir. Pembayaran akan dilakukan secara digital menggunakan kartu uang elektronik dari Bank Mandiri, BRI, dan BNI, serta opsi QRIS yang masih dalam tahap pengembangan. Aplikasi parkir yang digunakan juga tidak tersedia di Play Store karena diperuntukkan khusus bagi petugas parkir resmi. Jukir akan menggunakan perangkat khusus untuk memproses pembayaran dan mencatat transaksi secara digital.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, di lapangan, perubahan ini masih menghadapi tantangan. Misturianto, seorang jukir di kawasan Balai Kota Surabaya, mengatakan bahwa banyak pengguna parkir yang masih terbiasa dengan sistem lama. &ldquo;Beberapa orang masih bingung dengan pembayaran digital. Mereka tetap meminta karcis sebagai bukti pembayaran,&rdquo; ujarnya kepada JawaPos.com saat ditemui di lapangan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain kesiapan masyarakat, beberapa jukir juga mengungkapkan kekhawatiran mereka mengenai peran mereka ke depannya. Heru, salah satu jukir di Surabaya, bertanya-tanya apakah mereka masih tetap dibutuhkan dalam sistem digital ini. &ldquo;Kalau semuanya sudah pakai kartu, apakah kami masih berperan? Masyarakat bisa saja langsung bayar sendiri tanpa interaksi dengan kami,&rdquo; katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/015787287/mudahkan-parkir-ini-keunggulan-fitur-park-assist-pada-mobil-modern">Mudahkan Parkir, Ini Keunggulan Fitur Park Assist pada Mobil Modern</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di sisi lain, ada juga potensi kendala teknis, seperti gangguan jaringan internet atau pengguna yang kehabisan saldo kartu elektronik. &ldquo;Kalau ada yang saldonya habis, nanti bagaimana? Bisa-bisa kami yang kena protes,&rdquo; ungkap Andi, jukir di kawasan perkantoran Surabaya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melihat berbagai tantangan ini, Dishub Surabaya masih terus mengevaluasi sistem sebelum diterapkan secara luas. Sosialisasi kepada masyarakat, kesiapan infrastruktur, serta kejelasan regulasi bagi jukir menjadi hal yang perlu diperhatikan agar transisi menuju parkir digital berjalan lancar.</div> </div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL">&nbsp;</div> </div> </div> <div id=":16i" class="hq gt">&nbsp;</div>

Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya, bekerja sama dengan Bank Mandiri dan vendor aplikasi, tengah menguji coba konsep Smart Parking Solution

Parkir Digital Diuji Coba, Jukir Menanti Kejelasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/17/Parkir-QRIS-3467814841.jpg" alt="Transaksi parkir non tunai di tepi jalan umum Surabaya menggunakan QRIS." width="100%">
<figcaption>Transaksi parkir non tunai di tepi jalan umum Surabaya menggunakan QRIS.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Masa uji coba transformasi parkir tepi jalan umum konvensional ke digital sudah berakhir. Hasilnya belum optimal. Meskipun begitu, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sudah menyiapkan langkah antisipasi. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, dinas perhubungan sudah melakukan uji coba pembayaran QRIS di sejumlah titik parkir tepi jalan umum. Hasilnya, sebagian warga belum siap dengan metode tersebut. Mereka terkendala platform pembayaran. "Banyak yang enggak punya m-banking maupun alat pembayaran QRIS lainnya," ujar Eri Cahyadi yang dilansir Jawa Pos Radar Surabaya pada Kamis (1/2), Kendati hasilnya kurang memuaskan kebijakan itu akan berjalan. Semua titik parkir tepi jalan umum akan serbadigital. Dia berharap masyarakat segera beradaptasi dengan perubahan skema yang diberikan pemerintah kota. "Ternyata tidak semuanya membayar pakai QRIS karena warga Surabaya juga tidak siap untuk QRIS. Karena itulah, nanti kita lihat hari ini seperti apa," tambahnya. Cak Eri menegaskan pihaknya akan mengevaluasi aturan tersebut. Pemkot Surabaya sudah menyiapkan langkah antisipasi untuk warga yang belum siap membayar melalui QRIS. Yakni, dengan voucer maupun berlangganan. "Tanggal 1 Februari 2024 tetap jalan, sambil kita lihat semuanya, nanti kita lihat tiga hari ke depan. Saya bilang kemairn ke teman-teman dishub saat uji coba, kalau tidak ada QRIS jangan bayar, sehingga kita akan tahu berapa titik yang hilang kalau tidak pakai karcis," jelasnya Selain itu, dia mengungkapkan sebelumnya pemerintah kota telah bertemu dengan perwakilan paguyuban juru parkir. Dalam pertemuan itu, kedua pihak sepakat. Yaitu menjalankan kebijakan pembayaran parkir melalui QRIS. "Karena saya tidak ingin juru pikir dibilang liar. Bagaimanapun beliau ini adalah saudara-saudara saya, wong Suroboyo. Masyarakat juga begitu, saya bilang kepada juru parkir, ya harus mendapatkan yang terbaik jangan tidak dikasih karcis tapi diminta Rp 5-10 ribu," tutupnya Cak Eri menyatakan kebijakan penerapan parkir melalui QRIS pada Februari 2024, akan tetap dilakukan evaluasi ke depan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan kesiapan dari pihak pengguna jasa parkir maupun juru parkir. Pemerintah Kota akan menyiapkan lagi voucher dan parkir berlangganan. Dia menyampaikan aturan pembayaran parkir tepi jalan umum di 1.370 titik itu akan melunak. Artinya warga tidak perlu khawatir. Pemkot Surabaya akan memberikan kemudahan bagi pengguna jasa parkir. "Karena kita baru tahu ternyata tidak semua orang Surabaya punya QRIS. Makanya kita siapkan lagi metode lain, untuk menuju ke arah pembayaran QRIS," ujarnya. Dia mengungkapkan perwakilan paguyuban sepakat menerapkan pembayaran parkir via QRIS. Sebab, dia tidak ingin jukir memiliki pandangan negatif kepada pengguna jasa parkir. Demikian pula sebaliknya, menurut dia skema tersebut untuk menuju kejujuran.

Warga Surabaya belum siap melakukan pembayaran parkir dengan QRIS karena terkendala tidak semuanya memiliki aplikasi.

Tidak Semua Warga Surabaya Punya Platform QRIS, Eri Cahyadi Siapkan Voucher untuk Pembayaran Parkir Nontunai

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/17/Parkir-Qris-855435916.jpg" alt="Papan barcode untuk pembayaran retribusi parkir nontunai yang terpasang di Jalan Jimerto, Surabaya." width="100%">
<figcaption>Papan barcode untuk pembayaran retribusi parkir nontunai yang terpasang di Jalan Jimerto, Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Pemkot Surabaya tengah berupaya mencegah kebocoran pendapatan asli daerah (PAD). Salah satunya melalui kebijakan digitalisasi pembayaran tarif parkir tepi jalan umum (TJU).&nbsp; Kepala UPTD Parkir TJU Dishub Kota Surabaya, Jeane Mariane Taroreh mengatakan&nbsp;jika&nbsp;skema pembayaran parkir melalui QRIS lebih aman.&nbsp; Untuk merealisasikan program tersebut, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya pun sudah berkoordinasi dengan pihak perbankan. Jadi, barcode tersebut tidak bisa diterbitkan&nbsp;oleh&nbsp;sembarang pihak, dan hanya pihak perbankan yang sudah ditunjuk pemkot.&nbsp; &ldquo;Penerbitan saat ini sangat susah dan tidak sembarang orang atau pihak pribadi dapat melakukan pencetakan QRIS,&rdquo; kata&nbsp;Jeane&nbsp;pada Selasa (16/1)&nbsp;seperti yang dikutip dalam Radar Surabaya.&nbsp; Pihaknya berkolaborasi dengan Bank Indonesia (BI) dan Bank Jatim.&nbsp; Untuk sementara, Jeane sudah menerapkan digitalisasi pembayaran parkir TJU di lima ruas jalan sebagai percontohan,&nbsp;yaitu&nbsp;Jalan Tunjungan, Tanjung Anom, Genteng Besar, Embong Malang, dan Blauran.&nbsp; &ldquo;Kita sudah sosialisasi yang dilaksanakan di Jalan Tunjungan. Ke depannya di empat ruas jalan lainnya,&rdquo; tegas Jeane.&nbsp; Di dalam barcode terdapat spesifikasi khusus&nbsp;yang mencantumkan kode merchant yang berbeda-beda tiap ruas parkir.&nbsp; &ldquo;Kami buat dengan menunjukkan setiap titik, mulai nama juru parkir (jukir), lokasi titik parkir, dan jenis kendaraannya,&rdquo;&nbsp;terangnya.&nbsp; Jeane menuturkan&nbsp;bahwa&nbsp;detail itu cukup penting, sehingga pengendara dapat memastikan keaslian barcode tersebut, serta mencegah&nbsp;suatu&nbsp;oknum bertindak nakal.&nbsp; &ldquo;Barcode pembayaran parkir hanya diterbitkan oleh Dishub Kota Surabaya. Kode itu mempermudah mengidentifikasi keaslian daripada QRIS tersebut,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Penggunaan metode itu menindaklanjuti instruksi Wali Kota Surabaya,&nbsp;Eri Cahyadi.&nbsp;Ia menginginkan mulai Februari 2024, pembayaran tarif parkir TJU tak lagi menggunakan sistem tunai.&nbsp; Langkah itu untuk memastikan retribusi dari tarif parkir bisa masuk secara optimal.&nbsp; &ldquo;Pemkot sudah menetapkan sistem bagi hasil pada setiap tarif parkir yang masuk dengan skema, 60 persen untuk dishub, 35 persen untuk jukir, dan 5 persen untuk kepala pelataran (katar),&rdquo; papar&nbsp;Jeane&nbsp;

Kepala UPTD Parkir TJU Dishub Kota Surabaya, Jeane Mariane Taroreh mengatakan jika skema pembayaran parkir melalui QRIS lebih aman.

Pemkot Surabaya Uji Coba Pembayaran Parkir Melalui QRIS di Lima Ruas Jalan Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/PARKIR-TUNJUNGAN.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Pada hari kedua uji coba pembayaran parkir nontunai di Jalan Tunjungan, Surabaya, muncul beberapa kendala. Juru parkir (jukir) mengalami masalah sinyal yang terkadang ngadat. Hal tersebut membuat proses cetak karcis terhambat.  Salah seorang jukir di Jalan Tunjungan, Choirul Anam, menuturkan, kendala yang terjadi adalah sinyal kadang hilang. Kondisi itu membuat proses scan barcode terhambat. Begitu juga cetak karcisnya.  ’’Tadi sempat sinyal hilang, jadi butuh waktu untuk menunggu,’’ ujar Choirul kemarin (22/3).  Apalagi, kata Choirul, kalau pengguna jasa parkir datang berbarengan, tentu dibutuhkan waktu cepat saat pembayaran parkir.  ’’Mereka juga terburu-buru. Hal ini beda dengan sistem manual. Pembayarannya tidak menggantungkan pada sistem,’’ lanjutnya.  Meski begitu, pembayaran parkir nontunai dinilai lebih praktis. Tidak perlu memberikan uang pengembalian dan sebagainya. Hanya, butuh edukasi yang ekstra ke jukir lainnya. ’’Namanya perubahan sistem ke digital, pasti ada sedikit ribetnya,’’ ucapnya.  Kasi Pengelolaan Parkir Dishub Surabaya Yudi Kurniawan mengatakan, kendala tersebut sudah dilaporkan ke pimpinan. Beberapa cara akan dilakukan. Termasuk mengganti dengan jaringan provider yang sinyalnya kuat. ’’Mungkin ketutup gedung tinggi sehingga sinyal sedikit terganggu,’’ terangnya.  Selain itu, alat baru yang digunakan untuk pembayaran parkir nontunai akan didatangkan. Alat tersebut digunakan untuk menghitung pendapatan jukir. ’’Dari hasil parkir, 20 persennya adalah hak jukir,’’ terangnya.  Yudi menuturkan, uji coba hari kedua yang berlangsung lebih dari satu jam itu mendapatkan beberapa catatan. Selain soal sinyal, kesiapan para jukir perlu diperhatikan. Ada lima jukir di Jalan Tunjungan. Tiga di antaranya sudah diberi sosialisasi dan praktik langsung. ’’Sisanya ini kami beri sosialisasi besok karena uji coba berlangsung seminggu,’’ ucapnya.  Tak hanya itu, petugas juga menemukan banyak warga yang belum memiliki aplikasi dompet digital atau M-banking. Dengan begitu, mereka masih mengalami kesulitan ketika harus membayar parkir nontunai. ’’Karena itu, sistem pembayaran langsung tetap ada. Begitu juga saat pembayaran nontunai diberlakukan,’’ katanya.  Yang jelas, tambah Yudi, sistem nontunai itu bertujuan mempermudah masyarakat. Untuk awal memang masih sedikit susah karena belum terbiasa. Selanjutnya akan mudah, terlebih untuk jukir.

Uji Coba Parkir Nontunai di Jalan Tunjungan Masih Bermasalah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/70061_89290_parkir-jpg.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemprov Kaltim tengah mengevaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Retribusi Jasa Umum. Apabila beleid ini disetujui pemprov, pemkot optimistis pendapatan retribusi pada 2017 akan meningkat. Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapperda) Balikpapan, Muklis mengatakan, Raperda tersebut berisi tentang penyesuaian retribusi parkir yang saat ini dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi. Yakni, untuk retribusi parkir di badan jalan per motor sebesar Rp 1.000 dan mobil Rp 2.000. &quot;Ini menyesuaikan tarif on the street yang akan berlaku 2017. Dishub yang mengkaji hal tersebut. Selain itu, berisi tentang mengatur manajemen pengelolaan parkir on the street secara profesional,&quot; ujarnya dikutip dari Kaltim Pos (Jawa Pos Group). Dia menjelaskan, raperda ini perlu segera disahkan menjadi perda (peraturan daerah). Sebab, bertujuan memperbaiki manajemen retribusi yang saat ini kurang tertata. Solusi yang ditawarkan dalam kebijakan ini adalah, pengaturan pegawai dan penggunaan sistem parkir digital. &quot;Saat ini kurang maksimal, masih tarik parkir secara manual. Kalau pakai parkir meter, optimistis lebih tertata dan baik. Apalagi tidak lagi kecolongan parkir gratis karena semua kendaraan harus melalui alat ini,&quot; ucapnya. Tahun depan, pemkot menganggarkan Rp 1,3 miliar untuk pembelian alat parkir meter sebanyak 10 unit. Alat ini akan dipasang di tiga titik parkir yang dianggap potensial. Seperti Kebun Sayur, Ruhui Rahayu, dan Balikpapan Permai. &quot;Penginnya sesegera mungkin jadi perda. Kan dewan jadi bisa mendorong dari payung hukum,&quot; kata anggota Komisi II DPRD Balikpapan itu. (*/ane/riz/k15/fab/JPG)

Pemprov Kaltim Siapkan Rp 1,3 M untuk Parkir Digital

parkir digital

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#parkir digital

Berita Terkini